Kedudukan Hadis dalam Penetapan Hukum Nahdatul Ulama (NU)

Advertisement

Tongkronganislami.net,- Sebagai organisasi keagamaan, NU tetap memilki keunikan untuk diamati, diteliti dan dibaca dari berbagai optik, optik politik, pemikiran, lebih-lebih masalah pemahaman terhadap sumber hukum pertama dan yang utama Islam, ‘al-Qur’an dan al-hadis’. menarik untuk dilihat kembali, berangkat dari keunikan NU yang dalam memahami dan sekaligus pengambilan hukum (istinbat al-hukm) ‘seakan-akan’ tidak didasarkan pada ke‘orisinalan’ pemahaman mereka terhadap kedua sumber tersebut. Maka dari itu muncul banyak pernyataan maupun kritikan bahwa organisasi yang konon terbesar di Indonesia ini dalam mengambil keputusan dan menjawab persoalan umat tidak bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadis minimal tidak tidak langsung bersumber dari al-Qur’an dan hadis sehingga memicu pertentangan diantara sesame umat menyangkut amaliyah NU.

Tulisan ini hadir sedikit tidak untuk menelisik lebih jauh, sejauh mana NU dalam pengambilan dan memutuskan suatu perkara akan hukumnya lewat sumber hukum yang kedua, al-Hadis. lebih dari itu penelitian ini juga akan melihat bagamana hadis-hadis yang menjadi dan dijadikan hujjah dalam lingkungan NU yang tentunya dilihat dari realitas ritualitasnya kaum Nahdliyyin. Kemudian untuk menentukan bagaimana dan kapan hadis digunakan sebagai ‘referens’ dalam menjawab persoalan umat, dalam tulisan ini penulis akan memaparkan sedikit mengenai Metode Istinbat hukum dalam satu lembaga penetapan dan penggalian hukumnya NU yang dinamai dengan Lajnah Bahtsul Masa’il. Semoga Bermanfaat.
 
Baca juga Artikel Hadis Lainnya:
  1. Pemahaman Hadis Persis
  2. Perkembangan Hadis di Indonesia pada Masa Awal
  3. Sejarah Kodifikasi Hadis
  4. Interkoneksi Al-Qur'an dan Hadis


B. Nahdlatul Ulama Dan Tradisi Keberagamaannya

Sebagai satu jam’iyyah keagamaan dan organisasi kemasyarakatan, NU memilki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan upaya memahami dan mengamalkan ajaran islam, baik yang berhubungan dengan komunikasi vertikal dengan Allah SWT maupun komunikasi horisontal dengan sesama manusia.

NU mendasarkan paham keagamaannya kepada sumber ajaran islam, yakni al-Qur’an, al-Sunnah (hadis), al-Ijma’, al-Qiyas. Dalam memahami serta menafsirkan islam dari berbagai sumber tersebut, NU mengikuti paham Ahlussunnah Wa al-Jama’ah, dengan memakai jalan pendekatan (mazhab) sebagai berikut:

a. Di bidang aqidah, NU menganut paham ahlussunnah wa al-jama’ah yang dipelopori oleh oleh Imam Abu Hasan al-Asy’ari (260-324 H), dan Imam Abu Mansyur al-Maturidi (w. 333 H/944 M).[1]

b. Di bidang fiqih, NU mengikuti jalan pendekatan salah satu dari empat mazhab, keempat mazhab tersebut adalah Abu Hanifah An Num’an (80-150 H/ 700-767 M), imam Malik bin Anas (93-179 H/713-795 M), Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi’I (150-204 H/767-820 M) serta Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H/780-855 M).

c. Di bidang tasawuf, NU mengikuti tasawuf Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi (w.297 H), dan Imam Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H).[2]

Dalam realitas empiris, warga NU walaupun lebih condong kepada al-Asy’ari ketimbang al-Maturidi dalam bidang aqidah, namun kenyataanya mereka lebih akrab dengan kitab-kitab karya al-Juwaini, al-Baqillani, al-Sanusi dan lain-lain, dibanding dengan karya-karya al-Asy’ari, apalagi al-Maturidi. Demikian juga dalam bidang fiqh, walaupun mereka (nahdiyyin) lebih condong mazhab syafi’i dibanding tiga mazhab yang lainnya namun mereka hanya lebih mengenal kitab-kitab pengikut syafi’i ketimbang karya Imam syafi’i sendiri seperti Al-Umm. Sedangkan dalam bidang Tasawuf meskipun lebih condong kepada al-Ghazali dan itupun sebatas kitab Bidayah al-Hidayah dan Ihya’ Ulumuddin namun mereka lebih dekat dengan syeikh Abdul Qodir Jaelani dengan Manaqibnya. Keterikatan NU dalam bidang aqidah, fiqh dan tasawuf dan mazhab-mazhab diatas menjadikan warga NU dikategorikan sebagai kaum Tradisionalis.[3]

Paham keagamaan yang dianut NU tersimpul dalam sebuah “kaidah”[4]


المحا فظة علي القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح

Memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilainilai-nilai baru yang lebih baik

“Kaidah” ini sebenarnya bukan klaim tunggal NU, dan NU juga tidak pernah mengklaim sebagai satu-satunya kaidah miliknya, yang hanya saja populer dikalangan warga NU (Nahdliyyin).[5]

Landasan pijak “kaidah” diatas adalah universal, dalam arti banyak hal, peristiwa maupun ajaran yang orientasinya “memelihara yang sudah baik dan mengambil yang lebih baik.” Ajaran Islam sendiri juga pada hakikatnya demikian. Nilai-nilai masa lalu yang baik dipertahankan dengan memperkenalkan syri’at (ajaran) baru yang lebih baik, bahkan sekitar duapertiga al-Qur’an menceritakan umat masa lalu agar umat masa kini dapat memetik hikmah dan pelajaran darinya.[6]

Dapat dipahami dari uraian Nurcholis Madjid, salah seorang intelektual muslim pembaru yang getol memperkenalkan “kaidah” tersebut dalam banyak tulisannya, bahwa dalam konteks keindonesiaan seharusnya “kaidah” teresebut seharusnya milik semua organisasi kemasyarakatan Islam, baik yang tradisionalis maupun modernis, baik NU, NW, Persis, Muhammadiyah, al-Irsyad ataupun lainnya[7] tanpa perlu ada yang diperselisihkan. Yang perlu justru saling memahami karena masing-masing merasa ikut memilki kaidah tersebut, namun jika harus berbagi, biarlah yang tradisionalis mengurusi المحا فظة علي القديم الصالح sedang yang modernis agar tetap memperhatikan والأخذ بالجديد الأصلح namun tetap dalam kesatuan “kaidah” dalam arti berbagi tugas tanpa perlu terjadi pembelahan yang menjurus kepada perpecahan.

Bertolak dari kaidah diatas NU dengan gigih berusaha mempertahankan nilai-nilai terdahulu yang diyakini baik (المحا فظة علي القديم الصالح) yang dibidang fiqh terwujud dalam kesetiaan Lajnah Bahtsul Masa’il pada naskah kitab-kitab kuning sebagai andalan utama guna menghadapi berbagai masalah keagamaan yang diajukan masyarakat Nahdliyin sekalipun persoalan tersebut dapat dikategorikan sebagai maslah fiqh kontemporer seperti transplantasi organ tubuh, cloning gen, demonstrasi dan sebagainya.

Bentuk lain dari kekokohan NU dalam mempertahankan nilai-nilai terdahulu yang diyakini baik adalah sikap toleran dan kooperatifnya terhadap tradisi keberagmaan yang telah berkembang dimasyarakat, seperti membaca barzanzi dan diba’an (sejarah dan pujian terhadap bagi Nabi SAW), wiridan kolektif seusai shalat berjamaah, puji-pujian antara adzan dan iqamat, tahlilan (membaca kalimat “thayyibah” la ilaha illallah dirangkai dengan bacaan-bacaan tertentu), yasinan (membaca surat Yasin dalam waktu-waktu tertentu), yang menurut kaum modernis tidak perlu lagi dilestarikan, bahkan sebagian menganggapnya sebagai bid’ah yang harus diberantas.



Sejarah mencatat, dalam wacana keagamaan muncul dua aliran keagamaan yang dalam hal-hal tertentu bertentangan secara dimetral, kedua aliran tersebut adalah modernis dan kaum tradisionalis. Mereka mempersoalkan mazhab dan ijtihad Ahlu Sunnah wa alJamaah yang oleh kaum modernis dituduh sebagai bid’ah dan Khurafat yang mendekati syirik. Modernis menyerang kitab-kitab klasik yang dijadikan kaum tradisionalis sebagai sumber rujukan dalam pengambilan hukum, modernis menyerukan untuk kembali kepada al-Qur’an al-Hadis, sebaliknya kaum tradisionalis beranggapan bahwa kitab-kitab itu masih tetap relevan untuk memahami hukum islam dari sumber aslinya.[8]

Gerakan ini oleh Tradisionalis (baca; kalangan NU) dianggap sebagai ancaman, sebaliknya taqlid dan lainnya dipandang sebagai penyimpangan dari al-Qur’an dan hadis oleh kalangan modernis. Mengenai Taqlid, K.H.M Hasyim Asy’ari sebagai orang “tertua” dari kalangan tradisi menulis panjang lebar apa yang dimaksudkan dan arti penting taqlid bagi orang yang tidak berpengetahuan:

“Menurut mayoritas Ulama’ yang sudah mendalam ilmunya, setiap orang yang tidak mempunyai kemampuan ijtihad wajib mengikuti pendapat ulama’ mujtahid dan fatwa-fatwa mereka walaupun islam telah memperoleh sebagian ilmu yang masuk dalam kualifikasi ijtihad. Hal ini agar Ia keluar dari beban taqlid kepada salah satu yang dikehendakinya. Allah berfirman, “.......Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berpengatahuan jika kamu tidak mengetahui” Allah mewajibkan bertanya bagi orang yang tidak berpengetahuan, dan itu artinya orang harus taqlid kepada orang yang berpengetahuan mencakup seluruh manusia agar mereka bertanya masalah apapun yang tidak mereka ketahui.”[9]

C. Kedudukan Hadis dalam Istinbath Hukum Nahdlatul Ulama’.

a. Sekilas Tentang Lajnah Bahtsul Masa’il serta Metode Pengambilan Hukum

Seperti telah dijelaskan diatas, NU dalam mengambil sumberajaran islam menempatkan al-Qur’an sebagai sumber pedoman yang utama kemudian al-Sunnah sebagai sumber hukum islam yang keduaNahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama berkeyakinan teguh tidak akan berubah sedikitpun bahwa Islam sebagai agama Allah Swt yang bersumber kepada wahyunya yang telah berwujud kitab al-Qur’an dan al-Hadis sebagai sumber hakiki. Dalam al-Qur’an dan hadis, sumber hukum sebagai sumber utama hukum Islam bagi NU tidak ada pilihan lain kecuali menerima dan mengikuti hukum yang sudah jelas dan pasti tersebut.

Namun, NU dalam memutuskan dan menyelesaikan persolan (istinbat hukum) terkesan mengabaikan al-Qur’an dan hadis tersebut , sumber hukum islam yang pertama dan utama, hal ini disebabkan NU lebih mengutamakan kehati-hatian (ikhtiyat) dalam memutuskan persoalan hukum sehingga perlunya untuk berkompromi dan ‘berkonsultasi’ dengan kitab-kitab kuning (kitab al-Mu’tabarah).[10] yang telah ditulis oleh para mujtahid dahulu, lebih dari itu dengan merujuk –kitab-kitab kuning kembali akan menghindari dari penafsiran eksklusif-pundamentalis terhadap pemahaman al-Qur’an dan al-Hadis karena para perumusnya lebih jauh telah merumuskan “metode” memahami al-Qur’an dan al-Hadis dan merekalah yang berhak untuk merumuskan jawaban dari permasalahan keagamaan atau yang disebut mujtahid.[11]

Kemudian, dalam memahami Islam, NU terkesan sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada nash al-Qur’an maupun al-Hadis, hal ini juga tidak terlepas dari pandangan bahwa matarantai perpindahan Imu agama Islam tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya.[12] Yang dapat dilakukan adalah menulusuri matarantai yang baik dan sah pada setiap generasi.[13] Dalam pengantar anggaran dasar NU Tahun 1947, Rais Akbar dan slah seorang pendiri organisasi NU KH.Muhammad Hasyim Asy’ari menyatakan:

“Wahai para Ulama’ dan tuan-tuan yang takut kepada Allah dari golongan Ahlussunnah Waljama’ah, golongan mazhab imam yang empat. Engkau sekalian telah menuntut ilmu dari orang-orang sebelum kalian dan begitu seterusnya secara bersambung kepada kalian, dan engkau sekalian dan engkau tidak gegabah memperhatikan dari siapa mempelajari agama, maka oleh karenanya kalian adalah gudang bahkan pintu ilmu tersebut, janganlah memasuki rumah kecuali melalui pintunya.Barang siapa memasuki rumah tidak melalui pintunya maka Ia pencuri.”[14]

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami mengapa NU dalam memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi merasa perlu berkonsultasi dengan kitab-kitab yang dianggap mu’tabarah (diakui) yag ditulis ulama’ mazhab empat. Demikian juga yang dilakukan terhadap sebagian besar persoalan keagamaan yang dibahas dan ditetapkan keputusan oleh Lajnah Bahtsul Masa’il dari kali pertama (1926) sampai saat ini. Tradisi ini dilestarikan melalui lembaga pendidikan pesantren yang berada dibawah naungan NU. Oleh karena itu sikap dan pandangan yang demikian dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam para pengamat sering menyebut dan mengelompokkan NU dalam golongan Islam tradisionalis.[15]

Ini bukan berarti bahwa NU tidak menghendaki ijtihad, tetapi yang dikehendaki hanyalah ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Sedangkan bagi yang belum memenuhi persyaratannya dianjurkan-lebih baik taqlid[16] kepada yang telah memenuhi syarat. Faham taqlid bermazhab menurut Dr.Said Agil Husein al-Munawwar sangat erat kaitannya dengan tradisi intelektual pesantren, transmisi keilmuan yang berlangsung melalui kitab kunig, kitab fiqih yang dipelajari mewarisi fatwa ulama terdahulu dengan sanad yang tak terputus, transmisi seperti ini diyakini memberikan jaminan untuk memperoleh kemurnian ajaran dari sumbernya yang pertama. Oleh karena itu pintu ijtihad menurut NU, hanya terbuka dalam kerangka pemikiran mazhab.[17] Jadi dalam menyelesaikan masalah Lajnah Bahtsul Masa’il tidak memakai istilah ‘ijtihad’ melainkan ‘istinbat’ (penggalian dan penetapan) hukum dengan pendekatan mazhaby.

Dalam penelitiannya Dr. Ahmad Zahro ‘menemukan’ bahwa dalam mengaplikasikan pendekatan mazhaby, Lajnah Bahtsul Masa’il menggunakan tiga metode istinbat hukum yang diterapkan secara berjenjang, secara ringkas nya adalah:

a. Metode Qauliy

Merupakan suatu metode dalam istinbat hukum yang digunakan ulama /intelektual NU dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawaban jawabannya kepada kitab Imam yang empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada teksnya dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ‘jadi’ dalam lingkup mazhab tertentu. Dalam realitanya, menurut warga NU dan para ulama bahwa metode bahtsul Masa’il dengan mengacu pada kitab Imam empat mazhab dengan metode qauliy ini masih refresentatif untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat dalam segala zaman berikut tantangannya.

b. Metode Ilhaqy

Ilhaqiy yang dimaksudkan adalah menyamakan hukum suatu kasus yang jawabannya tidak terdapat dalam kitab al-mu’tabarah dengan hukmun atau masalah serupa yang telah dijawab dalam kitab al-mu’tabarah. metode ini secara operasional sebagaimana qauliy juga telah lama diperaktekkan ulama NU untuk menjawab permasalahan yang diajukan masyarakat Nahdliyyin. Metode ini secara opersional sebagaimana qauliy juga telah lama diperaktekkan oleh ulama yang meskipun secara implisit belum dinamakan ilhaqiy.[18]

Dalam perakteknya ilhaqiy menggunakan prosedur dan persyaratan mirip qiyas, karenanya juga dinamakan qiyas versi NU, namun ada perbedaan dari kedua term ini, qiyas memperbandingkan dengan al-Qur’an dan as-sunnah sedangkan ilhaqiy memperbandingkan dengan kitab al-mu’tabarah.

c. Metode Manhajiy
Yang dimaksudkan dengan metode manhajiy adalah bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam mazhab.[19] Sebagaimana qauliy dan lhaqiy , manhajiy sebenarnya sudah diperaktekkan Ulama-ulama NU terdahulu, walaupun tidak dengan istilah “manahjiy” ataupun keputusan resmi namun jika dilihat dari kriteria dan ‘identitasnya’ metode ini sudah lama dipakai. Sebagai contoh, dalam keputusan Muktamar 1 thn 1926:[20] yang menguraikan dapatnya pahala si mayit atas sodaqoh yang dikeluarkan keluarga dan atau orang lain yang masih hidup, hal ini disandarkan jawabannya dengan mengutip hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لِى مِخْرَافًا وَأُشْهِدُكَ أَنِّى قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا

Artinya: Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Saw, sungguh ibuku telah meninggal, apakah dia memperoleh manfaat apabila saya bersedekah untuknya?? Maka beliau menjawab ‘ya’ dapat, Dia berkata sungguh saya mempunyai keranjang buah, maka kupersaksikan kepadamu bahwasanya saya telah menyedekahkannya untuk dia.[21]

Keputusan diatas dikategorikan sebagai keputusan yang didasarkan pada metode manhajiy karena langsung merujuk kepada hadits yang merupakan dalil yang dipergunakan oleh keempat Imam mazhab setelah al-Qur’an.

Dengan melihat metode penyelesaian masalah dalam Lajnah Bahtsul Masa’il diatas dapat disimpulkan dalam meyelesaikan persoalan ummat, NU dapat dikatakan tidak ‘enggan’ memakai hadis, kendati memakai suatu hadis namun Nahdiyyin tidak serta merta langsung merujuk kepada teks hadis melainkankan memahaminya dengan mereferens kembali kepada pemahaman Imam yang empat terhadap hadis tersebut (kitab al-Mu’tabarah).

b. Kriteria Hadis dalam Bahtsul Masa’il dan penerimaan nya atas Hadis Dhaif Dengan melihat metode dalam Lajnah Bahtsul Masa’il diatas, terlihat bahwa NU dalam menggunakan hadis Nabi Saw tidaklah memilki krieteria tertentu tentang hadis yang dijadikan sebagai hujjah ataupun tidak. namun yang jelas ‘berbeda’ dengan organisasi pembaharu semisal Muhammadiyah dan yang lainnya dengan jargon ‘Back to Qur’an dan Hadis’ tentunya akan memilki kriteria-kriteria hadis tersendiri dalam penetapan hadis yang bisa dijadikan hujjah dan atau tidak.

Kemudian, lebih dari itu leiteratur yang membahas secara spesifik mengenai hadis-hadis yang bisa diterima dalam NU secara umumnya, masih sangat terbatas namun secara umum, dalam amaliyah dan istinbathnya NU masih mentolerer hadis yang berstatus Dhaif –meskipun dengan adanya beberapa persyaratan, dengan catatan hadis ini dipakaki ‘hanya’ dalam lingkup Fadha’il Amal. Kendati demikian, hadis dhaif juga kerap diterima dalam Lajnah Batsul Masa’il dan ini penulis contohkan dalam Bab terakhir.

Perdebatan dalam lingkup pemakaian hadis dhaif sebagai hujjah baik dibidang hukum atau aqidah sangatlah beragam dikalangan ulama’ muhaddisin maupun fuqaha’, secara umum terbagi menjadi tiga kategori yakni: a. menerima hadis dhaif secara muthlak, baik mengenai fadhail maupun ahkam, diantara ulama yang memakai pendapat ini adalah Ibnu ‘Arabiy, al-Bukhari dan Imam Muslim serta Ibn Hazm. b. Hadis dhaif bisa diamalkan secara muthlak pendapat ini dinisbatkan kepada Abu Daud dan Imam Ahmad, keduanya berpendapat bahwa hadis dhai’f lebih kuat dari ra’yu. Sebagaimana yang direkomendasikan Imam Ahmad dengan ungkapannya: ضعيف الحديث اقوى من الرأي[22] c. hadis dhaif bisa digunakan dalam masalah fadhail amal, mawa’idz atau yang sejenis bila memenuhi syarat.[23]

Sebagaimana halnya diatas, ketika NU menerima keberadaan hadis dhaif Ia berpandangan bahwa selemah-lemahnya hadis dhaif masih baik dibandingkan dengan ra’yu, dalam pada itu Ijma’ ulama juga telah membolehkan pemakaiannya dalam lingkup fadha’il amal, hal ini disandarkan pada ungkapan Imam Nawawi, dalam beberapa karyanya menyatakan “telah ijma ulama atas diperbolehkannya penggunaan hadits dhaif (ringan) untuk fadhoil amal”[24] Sebagai contoh, Imam Nawawi dan Al hafidz Ibnu Hajar dalam menyusun kitab yang diberi nama ‘Arbain’ (kumpulan 40 hadis) ini didasarkan atas ‘mengamalkan’ hadits Rasulullah Saw:

"Barang siapa diantara umatku yang hafal 40 hadits tentang urusan agamanya, maka Allah akan menmbangkitkannya di hari kiamat nanti dalam kelompok ahli fiqh dan ulama".

Dalam mengomentari validitas hadis diatas, mayoritas Ulama hadits sepakat atas kedhaifan hadits tersebut, namun tidak dipungkiri hadis inilah yang menjadi dasar mereka menyusun kitab “Arbain”. Yang dengan-nya umat Islam bisa mengakses hadis-hadis Rasulullah dan mengetahui hukum didalamnya.[25]

D. Contoh Pemahaman Hadis dalam Bahtsul Mas’il Nahdlatul Ulama

Dalam kajian ini penulis mencoba meneliti hadis Nabi Saw pada hasil keputusan Muktamar pertama tahun 1926 yang dilaksanakan di Surabaya dari segi Kualitasnya serta bagaimana pemikirannya tentang hadis Saw termasuk kehujjahan hadis ahad dan dhaif dalam istinbath hukum, alasan penulis mengambil hasil keputusan Muktamar pertama tahun 1926 adalah karena hadis yang dipakai masih relevan hingga saat ini diantaranya tentang bermazhab.

1. Dalam hasil Muktamar NU yang pertama yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 13 Rabiul Tsani 1345 H/21 oktober 1926 M, sebuah pertanyaan yang menyinggung mengenai hukum-hukum mengikuti ulama’ yang empat dan yang lainnya atau yang disebut bermazhab. Hal ini merupakan satu permasalahan yang sangat fundamental karena menyangkut cara dan manhaj kaum NU dalam beragama. Kemudian dalam menggapi hal ini para Ulama dan Intelektualnya menjawab ‘Wajib’, dalam memaparkan jawaban seperti ini sebagaimana yang dipaparkan diatas Nahdlatul Ulama mengambil ‘referensi’ dari berbagai kitab kuning, yang didalamnya dipaparkan dan berdasarkan dengan teks hadis Rasulullah Saw. Salah satu kitab yang menjadi referensinya adalah al-Mizan al-Sya’roni fatawi al-Qubro dan Nihayatussul sebagaimana dalam paparan dibawah ini:

"قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إتبعواالسواد الأعظم" ولمااندرست المذاهب الحقة بانقراض أئمتها إلاالمذ اهب الأربعة التي انتشرت أتباعها اتباعاللسواد الأعظم

Rasulullah Saw bersabda:Ikutilah mayoritas (umat Islam). Ketika mazhab-mazhab yang benar telah tiada karena wafatnya para Imamnya kecuali empat mazhab yang mengikutinya tersebar luas maka, mengikuti mazhab empat tersebut berarti mengikuti mayoritas dan keluar dari mayoritas tersebut bararti keluar dari mayoritas.[26]

Teks hadis diatas merupakan bagian dari jawaban dalam Muktamar I yang diambil secara langsung dari Kitab al-Mizan As-Sya’roni Fatawi Kubra dan Nihayatussul, dengan ini pemahaman yang diambil dari hadis diatas adalah untuk mendapatkan pemahaman islam yang jauh dari eksklufif-fundamentalis yang akan membawa kepada kesesatan adalah dengan mengikuti pendapat mayoritas (mazhab).

Mengenai ‘keadaan’ hadis diatas, mayoritas ulama menilai sebagai hadis dhaif,[27] begitu juga mengenai kwantitasnya hadis diatas hanya diriwyatkan oleh seorang sahabat yakni Anas bin Malik, termasuk hadis kategori Ahad Gharib. Dengan ini hadis yang menjadi dasar NU dalam hukum bermazhab adalah dengan Hadis Dhaif-Ahad Gharib.

2. Dalam Muktamar ke-5 jawaban masalah tentang sampainya sodaqoh keluarga orang yang sudah meninggal:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لِى مِخْرَافًا وَأُشْهِدُكَ أَنِّى قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا
 
Artinya: Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Saw, sungguh ibuku telah meninggal, apakah dia memperoleh manfaat apabila saya bersedekah untuknya?? Maka beliau menjawab ‘ya’ dapat, Dia berkata sungguh saya mempunyai keranjang buah, maka kupersaksikan kepadamu bahwasanya saya telah menyedekahkannya untuk dia[28]

Singkatnya, dalam memahami dan menjawab persoalan tentang sampainya pahal sodaqoh kepada mayit ulama NU juga mengambil hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang kwalitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi.

E. Kesimpulan dan Penutup
Nahdlatul Ulama berkeyakinan teguh tidak akan berubah sedikitpun bahwa Islam sebagai agama Allah Swt yang bersumber kepada wahyunya yang mengejewantah berwujud kitab al-Qur’an dan al-Hadis sebagai sumber hakiki. Dalam al-Qur’an dan hadis, sumber hukum sebagai sumber utama hukum Islam bagi NU tidak ada pilihan lain kecuali menerima dan mengikuti hukum yang sudah jelas dan pasti tersebut.

Namun dalam memahami kedua sumber hukum Islam tersebut (al-Qur’an dan hadis) NU tidak serta merta mengkonsumsinya tetapi melalui ‘perantara’ pemahaman kitab al-mu’tabarah, dengan ‘jalan’ ini akan menghindari dari penafsiran eksklusif-fundamentalis terhadap pemahaman al-Qur’an dan al-Hadis tersebut. Kemudian, hususnya dalam pengambilan keputusan hukum melalui hadis, Nahdlatul Ulama dirasa menerima kehujjahan hadis Ahad hal ini didasari dari qoul Imam Syafi’i sedangkan hadis Dha’if diterima jikalau sudah dalam lingkup fadhail al-Amal.

Kiranya demikianlah makalah yang dapat penulis sajikan, ucapan terima kasih tak lupa disampaikan kepada bapak Dr. Agung Danarto M.Ag. selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Hadis di Indonesia dan pihak-pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini. Namun penulis menyadari bahwa di dalam makalah ini masih terdapat kekurangan dan kekeliruan, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan selanjutnya

F. Daftar Pustaka

KH Muhammad Hasyim Asy’ari, Irsyad al-Syari ed.Muhammad Ishomuddin Hadziq Jombang: Pustaka Warisan Islam.
K.H.M Hasyim Asy’ari, Sang Kiyai Fatwa, KHM Hasyim Asy’ari Seputar Islam dan Masyarakat, Terj: Jamal Ma’ruf Asmani,
Zahro, Ahmad Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Mas’ail 1926-1999 ,Yogyakarta: LKIS. 2004
Muzadi, Abdul Muchit, Mengenal Nahdatul Ulama. Surabaya: Khalista. 2004
Feillard, Andree NU Vis a Vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna
Muhammad, Husein Kitab Mu’tabar dan Ghayr Mu’tabar Versus Arus Liberatif Generasi Baru, Taswirul Afkar Edisi NO 17 Tahun 2004..
Masyhuri, Aziz, Masalah Keagamaan Hasil Mu’tamar NU Surabaya: Dinamika Press.1977
Titik Triwulan dan Jonaedi Efendi, Membaca Peta Politik Nahdlatul Ulama’ Sketsa Politik Kiyai & Perlawanan Kaum Muda NU. Jakarta: Lintas Pustaka.2008
Dhofier, Zamakhsyari Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai, Jakarta: LP3ES. 1984
Martin Bruinessen, NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru (Yogyakarta: LKIS. 1994
Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, CD ROM Mausu’ah Hadis al-Syarif Global Islamic Software
Abbas Hasyim, Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqqaha, Yogyakarta:Teras.2004
Ajjaj al-Khatib, Muhammad Ushul al-Hadis terj Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
Abdul Fattah, Munawwir. Tradisi Orang-orang NU, Yogyakarta: Pustaka Pesantren LKIS
Nashruddin, Albani Misykatul Mashabih, bab al-Iitisham bil kitab wassunnah, DVD ROM Maktabal al-Syamilah
Khaerul Fathoni dan Muhammad Zen, NU Pasca Khittah Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah, Yogyakarta: Media Widya Mandala 1992

[1] Baca; Ahmad Zahro Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Mas’ail 1926-1999 (yogyakarta: LKIS Yogyakarta 2004) hlm 19
[2] Baca Abdul Muchit Muzadi, Mengenal Nahdkatul Ulama (Surabaya: Khalista. 2004) cetakan IV hlm 25-26
[3] Ahmad Zahro Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Mas’ail 1926-1999 (yogyakarta: LKIS Yogyakarta 2004) hlm 20
[4] “Kaidah” (ditulis dalam tanda kutip statusnya sebagai kaidah dianggap belum baku, terbukti masih adanya penyebutan lain, seperti slogan, jargon, kata hikmah etos dan sebagainya) sedang diindonesia antara lain dipopulerkan oleh KH Ahmad Siddiq dan Nurcholis Madjid yang kemudian diterima sebagai kaidah keberagamaan bagi NU. Baca Ulil Abshar Abdalla “NU dan Generasi Baru” Dalam Dinamika Kaum Muda” (jakarta: PP-IPNU, 1997), hlm 100Nurcholis Madjid memang sering “kaidah” tersebut dalam berbagai tulisannya seperti dalam Islam Doktrin dan Peradaban (jakarta: Paramadina 1995) dan lainnya.
[5] Ahmad Zahro Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Mas’ail 1926-1999 (yogyakarta: LKIS Yogyakarta 2004) hlm 21
[6] Mengenai ayat- al-Qur’an memang sebagian nya banyak yang mebicarakan kembali masa umat terdahulu, seperti kisah-kisah nabi Yunus dan umatnya, kisah nabi Musa dan Umatnya, kisah Fir’aun dal laian sebagainya, kisah-kisah ini dapat dilacak dari berbagai surat sperti al-Anbiya’, QS Yunus, QS Yusuf, QS Al-Qashash dal lain sebagainya.
[7] Ahmad Zahro Tradisi Intelektual NU......hlm 22
[8] Andree Feillard, NU Vis a Vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, hlm 7
[9]Lihat K.H.M Hasyim Asy’ari, Sang Kiyai Fatwa, KHM Hasyim Asy’ari Seputar Islam dan Masyarakat, Terj: Jamal Ma’ruf Asmani, hlm 187
[10] Menurut Husein Muhammad Istilah kutub al-mu’tabarah sangat populer dalam pesantren dan forum Bahtsul Mas’il NU walaupun istilah itu tidak pernah diketahui dengan pasti muncul dalam khazanah keilmuan Islam. Ada kemungkinan kuat bahwa istilah tersebut lahir lahir bersamaan dengan dekrit penutupan ijtihad yang dikeluarkan pemerintahan Mustain Billah pada masa Abbasiyah. Selanjutnya dalam tulisannya Husein mengkritisi keberadaan kitab tersebut, karena menurutnya sejak awal pembatasan kitab itu telah membuntukan pemikiran keislaman termasuk dalam NU sendiri, lihat Husein Muhammad, Kitab Mu’tabar dan Ghayr Mu’tabar Versus Arus Liberatif Generasi Baru, Taswirul Afkar Edisi NO 17 Tahun 2004, lihat juga Husein Muhammad, Tradisi Istinbat NU, sebuah Kritik, Taswirul Afkar Edisi NO 4 Tahun 1999. Masyhuri dalam mendefinisikan kutub al-mu’tabarah dengan kitab tentang ajaran-ajaran islam yang sesuai dengan akidah Ahlussnunnah waljama’aah, Masyhuri, Masalah Keagamaan Hasil Mu’tamar NU (Surabaya: Dinamika Press.1977) hlm 364. Pula Ahmad Zahro dalam penelitiannya menguraikan bahwa al-Mu’tabarah yang dimaksud adalah al-kutub ‘ala madzahib al-arba’ah (kitab yang mengacu pada mazhab empat). Lihat selengkapnya Titik Triwulan dan Jonaedi Efendi, Membaca Peta Politik Nahdlatul Ulama’ Sketsa Politik Kiyai & Perlawanan Kaum Muda NU (Jakarta: Lintas Pustaka.2008). cetakan I hlm 31, juga dalam Syarwani, Penggunaan Hadis Nabi dalam Istinbat Hukum NU. Thesis tidak diterbitkan.
[11] Sejak zaman sahabat sampai tabi’in sampai tabi’ittabi’in banyak muncul tokoh-tokoh yang mampu dalam berijtihad, meskipun tingkatan ijtihad mereka bebeda satu sama yang lainnya, ada yang berijtihad mengenai satu atau dua masalah saja, ada yang mampu berijtihad untuk merinci untuk merinci hasil ijtihad tokoh lain, ada yang mampu berijtihad dengan menggunakan metode dan prosedur yang diciptakan oleh mujtahid lain. Dalam NU, yang tertinggi tingkatnya diantara para mujtahid itu adalah tokoh mujtahid yang mampu berijtihad dengan menggunakan metode dan prosedur yang diciptakan (dirumuskan) sendiri, mujtahid setingkat ini lazimnya disebut dengan mujtahid Muthlaq Muastaqil. Kemudian, dalam memberikan ‘gelar’ mujathid diatas, para Ulama salaf sepakat palig tidak ada sebelas syarat-sayarat disebut mujtahid diatas; pertama; menguasai al-Qur’an, kedua; menguasai hadis al-Shahih, ketiga, menguasai bahasa Arab, keemapat; menguasai Ilmu Ushul al-Fiqh serta kaidah-kaidahnya, kelima; memahami tujuan pokok syari’at Islam (maqasyid al-Syari’ah), keenam; betakwa kepada Allah, ketujuh: mustaqil, kedelapan; muntasib, kesembilan; muqayyad, kesepuluh; mujtahid fatwa dan terakhir; mampu mengeluarkan pendapat Imam-imam dalam mazhab setelah dipelajari secara mendalam. Lihat Abdul Muchith Muzadi dalam Mengenal Nahdlatul Ulama’ (Surabaya: Khalista, 2006) Cetakan IV, Halaman 23-24, Juga Ahmad Zahro Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Mas’ail 1926-1999 (yogyakarta: LKIS Yogyakarta 2004) Cetakan I hlm 108-112.
[12] Ahmad Zahro Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Mas’ail 1926-1999 (yogyakarta: LKIS Yogyakarta 2004) hlm 115
[13] Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai (Jakarta: LP3ES. 1984) hlm 149-153
[14] Ahmad Zahro Tradisi Intelektual NU, juga KH.Muhammad Hasyim Asy’ari Ihya’ Amal al-fudala Muqaddimah Anggaran Dasar NU (Kendal: 1969),hlm 37-38, selengkapnya ; Hasyim Asy’ari, Muqaddimah al-Qonun al-Asasi Li Jam’iyyah Nahdlatul Ulama’. Yang terkumpul dalam Irsyad al-Syari ed.Muhammad Ishomuddin Hadziq (Jombang: Pustaka Warisan Islam.) hlm 24
[15] Martin Bruinessen, NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru (Yogyakarta: LKIS. 1994) Cetakan I, Halaman 213, juga Ahmad Zahro Tradisi Intelektual NU.....hlm 116
[16] Taqlid baagi NU tidak dipahami sebatas mengikuti tanpa mengetahui dalil melainkan juga mengikuti jalan pemikiran Imam mazhab
[17] Ahmad Zahro tradisi Intelektual NU........hlm 117
[18] Secara resmi dan eksplisit metode ilhaqiy baru terungkap dan dirumuskan dalam Munas Bandar Lampung yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada qaul/wajah sama sekali mak diselesaikan dengan ilhaq masa’il bi nadzairiha secara kolektif oleh para ahlinya.
[19] Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan.....hlm 364
[20] Ibid........hlm 14
[21] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, Bab idza Wuqifa Ardlan Walam Yubayyin al-Hudud, no : 2770 dalam Maktabah al-Syamilah juga Kitab al-Muhadzdzab, Bab al-Wasiyyat.
1. [22] Hasyim Abbas Hasyim Abbas Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqqaha, (Yogyakarta:Teras.2004) cetakan I hlm 64
[23] Ada beberapa syarat tawaran Ibnu Hajar ketika mentolerer atau melaksanakan suatu hadis yang dhaif, diantaranya: tingkat kedhaifannya tidak terlalu berat, hadisnya masuk dalam cakupan amaliyah dan targhib wa tarhib, ketika mengamalkannya tidak meyakini bahwa ia berstatus kuat hanya sekedar berhati-hati. Lebih jelas nya lihat Muhammad Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis terj Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007) Cetakan IV hlm 314.
[24] http://forum.nu.or.id/viewtopic.php?f=5&t=626 diakses tanggal 25 November 2009
[25] Ibid......
[26] Lihat Sullam al-Ushul Syarh Nihayati al-Su’ul, juz IV, Pula Munawwir Abdul Fattah Tradisi Orang-orang NU (Yogyakarta: Pustaka Pesantren LKIS) Cetakan III. hlm 22. Untuk teks hadisnya lihat Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Kitab al-Fitan bab al-Suwad al-A’dzam no: 3940
[27] Dalam kitabnya Misykatul Mashabih, bab al-Iitisham bil kitab wassunnah, al-Bani memasukkan hadis ini kedalam kategori hadis Dhaif. Nilai ‘dhaif’ diatas, berangkat dari dua perawinya yang memang memiliki kecacatan dan dinilai cacat yakni Abu Khalf al-A’ma dinilai beberapa ulama diantaranya Yahya bin Ma’in dengan ungkapan ‘Kadzdzab’ sementara Abu Khatim al-Razi menilainya dengan ungkapan ‘Munkar al-Ahadits’, Laisa bi al-Qawi’ sedangkan al-Dzahabi dengan ungkapan ‘Layyin’ . yang kedua penilaian kepada Mu’an bin Rufa’ah bin Sulamah, antaranya al-Dazahabi menilainya dengan ungkapan ‘Dhaif’.
[28] Lihat Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan......hlm 70


Artikel Kedudukan Hadis dalam Penetapan Hukum Nahdatul Ulama (NU) bersumber: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga di tulis oleh Salimuddin 07530069




0 Response to "Kedudukan Hadis dalam Penetapan Hukum Nahdatul Ulama (NU)"

Post a Comment

Berkomentarlah yang Bijak! Hanya komentar yang sopan yang Kami terbitkan di situs ini. Baca Kebijakan Situs

No Sara, No Spam!