Makalah Kesetaraan Gender dan Kepemimpinan Wanita dalam Islam

Advertisement
Makalah Kesetaraan Gender dan Kepemimpinan Wanita dalam Islam

A. Pendahuluan

Isu-isu di sekitar Islam dan relasi gender dewasa ini masih menjadi topik yang hangat untuk diperdebatkan. Di satu sisi, banyak kalangan memahami bahwa Islam menempatkan kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Namun di sisi lain, banyak juga kalangan yang mencoba memberi tafsiran serba positif melalui ayat-ayat al-qur’an, hadis nabi, dan pemikiran ulama’ tentang kedudukan perempuan. 

Dalam bidang kepemimpinan, sebagian ulama’ memandang kaum perempuan memperoleh akses yang kurang sekali karena seolah-olah sudah mengendap di bawah alam sadar dalam masyarakat bahwa kaum laki-laki-lah yang harus menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan politis lainnya, dilarang.

Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa perempuan menurut syara’ hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Oleh karenanya, al-Khattabi misalnya, mengatakan bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah. Sementara itu, para ulama lainnya seperti Ibn Hazm, Kamal ibn Abi Syarif  dan lainnya meskipun dengan alasan yang berbeda juga mensyaratkan laki-laki sebagai kepala negara. Bahkan Sayyid Sabiq mensinyalir kesepakatan ulama (fuqaha) mengenai syarat laki-laki ini bagi kepala negara sebagaimana syarat bagi seorang  qadhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya ayat dan hadis yang secara tekstual dipahami secara parsial.

Berangkat dari problematika tersebut, makalah ini akan mencoba menguraikan dan menjawab mengapa terjadi adanya kontroversi larangan dan kebolehan perempuan sebagai pemimpin dalam hadis dan bagaimana dengan realitas sekarang khususnya di Indonesia?

B. Seputar Kesetaraan Gender dalam Islam

Selama ini seolah-olah ada dilema kepemimpinan perempuan dalam Islam. Di satu sisi adanya anggapan bahwa aktivitas perempuan paling baik adalah di rumah, mengurus suami dan anak, memasak dan aktivitas lain yang sifatnya domestik. Di sisi lain perempuan masa kini dituntut untuk aktif berkiprah di luar rumah. Apakah itu untuk bekerja, belajar, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Oleh karena perempuan hanya tinggal dalam rumah saja, maka ia akan dianggap ketinggalan informasi, kurang wawasan dan dan kurang pergaulan. Dalam bidang kepemimpinan, terjadi kontroversi mengenai boleh tidaknya seorang wanita menjadi kepala negara/ presiden.

Baca juga: Contoh Format Susunan Makalah yang Baik dan Benar

Wacana ratu Balqis dapat dijadikan renungan bagi bangsa Indonesia yang baru saja usai menyelenggarakan pemilihan umum 2004 beberapa tahun yang lalu. Pada waktu itu keberhasilan megawati meraih suara terbanyak sudah merupakan suatu kenyataan. Persoalan yang muncul ketika itu adalah bagaimana jika megawati terpilih menjadi seorang presiden? Pertanyaan ini mempunyai bobot yang sangat penting karena wacana konseptual mengenai kepemimpinan perempuan belum pernah tuntas di dalam lintasan sejarah dunia Islam. Banyak sekali perempuan kandidat pemimpin tetapi tercekal oleh isu agama. Tidak sedikit jumlah laki-laki kandidat pemimpin yang sebenarnya lebih lemah ‘tampak layak’ karena saingan terberatnya seorang perempuan. [1]

Makalah Kesetaraan Gender dan Kepemimpinan Wanita dalam Islam

Kemenangan PDI Perjuangan ini tak pelak lagi telah memompa optimisme di kalangan  pendukung fanatik Megawati untuk meraih kursi kepresidenan. Bagi mereka,  logikanya cuma satu: pemimpin partai pemenang pemilu mestilah menjadi presiden.  Ditambah lagi  dengan pernyataan-pernyataan para pengamat atau beberapa tokoh  yang katanya non partisan, tapi dari pernyataan-pernyataannya tampak sekali  kesan membela Mega, maka makin kentallah semangat untuk meng-golkan Mega ke tampuk kursi kepresidenan. Tapi segala keberatan yang diajukan baik itu dari sisi kapabilitas Megawati yang  sangat diragukan maupun pandangan hukum Islam tentang larangan mengangkat wanita  sebagai presiden, malah dituding sebagai rekayasa untuk menghalangi Mega.  Keadaan inilah yang kini tengah mewarnai jagad perpolitikan Indonesia.


Agak ironis memang, ada yang terorbit dan ada yang tersungkur hanya disebabkan oleh faktor jenis kelamin. Tidak sedikit pula pemimpin perempuan (Sulthanah) harus berhenti di tengah jalan karena isu agama. Termasuk di antaranya tiga Sulthanah yang pernah memerintah secara berkesinambungan di Aceh pada abad ke-14, yaitu Sulthanah Khadijah, Sulthanah Maryam dan Sulthanah Fatimah akhrirnya harus terputus karena Fatwa Qadhi Mekah. Alasan fatwa itu adalah perempuan tidak ditolerir menjadi pemimpin Sulthanah karena dianggap menyalahi kodratnya sebagai perempuan.[2] 

C. Pemimpin wanita dalam Pandangan Islam

Dalam bidang kepemimpinan, Islam bertolak dari status manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang mempertegas kekhalifahan manusia ini di muka bumi sebagai amanat Allah swt untuk mengolah memelihara dan mengembangkan bumi. Inilah sebagai tugas pokok manusia tidak berbeda antara perempuan dengan laki-laki.

Mengenai kekhalifahan tadi Rasulullah saw menegaskan bahwa semua manusia adalah pemimpin. Islam mengangkat derajat manusia dan memberikan kepercayaan yang tinggi, karena setiap manusia secara fungsional dan sosial adalah pemimpin.

Di antara masalah yang kerap kali menjadi bahan perbincangan seputar kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam masalah kepemimpinan adalah karena adanya penegasan Allah dalam firmannya:

Kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagaian mereka atas sebagaian yang lain, dan karena mereka menafkahkan sebagian dari kekayaan mereka.[3]

Dalam hal ini perkataan Qawwamun bukan berarti penguasa atau majikan. Jika dimaknai dalam hal perkawinan pengertian Qawwamun diartikan bahwa suami adalah kepala keluarga. Sedangkan perempuan adalah pemimpin rumah tangga. Namun jika kita berbicara mengenai politik, maka kepemimpinan perempuan biasanya hal yang sering dipersoalkan bahkan ditolak oleh beberapa kalangan.


Pandangan yang menyatakan bahwa penolakan kepemimpinan wanita sebagai upaya mendeskreditkan perempuan telah berangkat dari perspektif gender. Yakni satu pandangan yang didasari oleh ide persamaan hak antara pria dan wanita dalam segala bidang termasuk politik terutama tentang kepresidenan wanita. Pengkajian yang mendalam terhadap khazanah Islam akan ditemukan bahwa para ulama’ mujtahid madzahab empat telah bersepakat mengangkat kepala negara seorang wanita adalah haram.[4]

D. Reinterpretasi Hadis Tentang Larangan Perempuan sebagai Kepala Negara

Hadis yang sering dijadikan rujukan tentang larangan menjadi kepala negara bagi perempuan adalah sebuah hadis yang yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً[5]

“... Tidak akan pernah beruntung keadaan suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada seorang”.

Hadis tersebut terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Shahih Bukhari, dan Sunan Nasa’i. Dari segi perawi hadis, para perawinya memiliki sifat dapat  dipercaya, dalam menuturkan hadis itu dengan penerimanya.

Hadis tersebut dipahami sebagai isyarat bahwa perempuan tidak boleh dijadikan pemimpin dalam urusan pemerintahan atau politik. Oleh karenanya, banyak ulama yang menyatakan seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah/ imam. [6] Para ulama tersebut menanggapi hadis ini sebagai ketentuan yang bersifat baku-universal, tanpa melihat aspek-aspek yang terkait dengan hadis, seperti kapasitas diri Nabi SAW ketika mengucapkan hadis, suasana yang melatarbelakangi munculnya hadis, setting sosial yang melingkupi sebuah hadis. Padahal, segi-segi yang berkaitan dengan diri Nabi SAW dan suasana yang melatarbelakangi atau menyebabkan terjadinya hadis mempunyai kedudukan penting dalam pemahaman hadis secara utuh.

Dalam memahami hadis tersebut, perlu dicermati terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan atau harus dilihat latar belakang munculnya hadis di samping setting sosial pada saat itu. Oleh karena itu, dalam memahami dan mengkaji hadis ini mutlak diperlukan informasi yang memadai mengenai latar belakang kejadiannya..

Sebenarnya jauh sebelum hadis tersebut muncul, yakni pada masa awal dakwa Islamiyah yang dilakukan oleh Nabi SAW ke beberapa daerah dan negeri. Pada saat itu, Nabi SAW pernah mengirim surat kepada pembesar negeri lain dengan maksud mengajak mereka untuk memeluk Islam. Di antara pembesar yang dikirimi surat oleh Nabi SAW adalah Kisra Persia. Kisah pengiriman surat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Rasulullah telah mengutus Abdullah ibn Huzaifah al-Shami untuk mengirimkan surat tersebut kepada pembesar Bahrain. Setelah tugas dilakukan sesuai dengan pesan dan diterima oleh pembesar Bahrain, kemudian pembesar Bahrain tersebut memberikan surat kepada Kisra. Setelah membaca surat dari Nabi Muhammad, Kisra menolak dan bahkan merobek-robek Surat Nabi. Menurut riwayat ibn al-Musayyab__setelah  peristiwa tersebut sampai kepada Nabi__kemudian Nabi bersabda : "Siapa  saja yang telah merobek-robek surat saya, dirobek-robek (diri dan  kerajaan) orang itu". Tidak lama kemudian, kerajaan Persia dilanda kekacauan dan berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga dekat raja. Peristiwa tersebut terekam dalam sejarah terjadi pada tahun 9 H.[7]

Tidak lama kemudian, kerajaan Persia dilanda kekacauan dan berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga dekat raja. Hingga pada akhirnya diangkatlah anak perempuan yang bernama Buran[8]. Sebagai pengganti ayahnya yang telah wafat ketika itu. Kemudian kerajaan Persia saat itu juga sedang dihadapkan pada tantangan yang berat, yaitu kerajaan Romawi yang menyerbu wilayah Persia dan berhasil menguasai beberapa daerah. Di samping situasi kerajaan kacau, diperkirakan Buran tidak memiliki kemampuan untuk memimpin kerajaan besar seperti Persia. Penuturan tentang kondisi Persia itu disampaikan oleh Abdullah bin Hadhafah yang baru pulang dari Persia. Ketika mendengar berita itu Rasulullah mengomentari melalui sabdanya:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً . Di sini terlihat adanya peristiwa tertentu yang menyebabkan lahirnya hadis tersebut. [9]

Lebih jauh, sejarah sosial bangsa Persia memperlihatkan bahwa pengangkatan perempuan sebagai kepala negara merupakan hal yang baru. Pada waktu itu, perempuan dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang pemimpin politik. Hal ini tidak hanya berlaku di Persia tetapi juga di seluruh Jazirah Arab. Hadis ini muncul di tengah kondisi sosial dan politik yang tidak kondusif bagi seorang perempuan untuk memimpin suatu negara.[10]

Dari segi setting sosial dapat dikuak bahwa menurut tradisi yang berlangsung di Persia sebelum itu, jabatan kepala negara (raja) dipegang oleh kaum laki-laki. Sedang yang terjadi pada tahun 9 H tersebut menyalahi tradisi itu, sebab yang diangkat sebagai raja bukan laki-laki lagi, melainkan perempuan. Pada waktu itu, derajat kaum perempuan di mata masyarakat berada di bawah lelaki. Perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih lagi dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-laki-lah yang dipandang cakap dan mampu mengelola kepentingan masyarakat dan  negara.

Dalam kondisi kerajaan Persia dan setting sosial  seperti itulah, wajar Nabi SAW yang memiliki kearifan tinggi,  melontarkan hadis bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah  (kenegaraan dan kemasyarakatan) kepada perempuan tidak akan sejahtera/ sukses. Bagaimana mungkin akan sukses jika orang yang memimpin itu adalah orang yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang  dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedang perempuan pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin. Andaikata seorang perempuan telah memiliki kualifikasi dan dihormati oleh masyarakat, mungkin Nabi SAW yang sangat bijaksana akan menyatakan kebolehan kepemimpinan politik perempuan.[11]Berkaitan dengan hadis kepemimpinan politik perempuan di atas, dapat dikatakan bahwa Nabi SAW saat menyampaikan hadis tersebut bukan dalam kapasitas sebagai nabi dan rasul yang pembicaraannya pasti mengandung kebenaran dan dibimbing wahyu, tetapi harus dipahami bahwa pendapat Nabi SAW yang demikian itu disabdakan dalam kapasitas beliau sebagai manusia biasa (pribadi) yang mengungkap realitas sosial keberadaan masyarakat (bayan al-waqi') pada saat hadis tersebut disabdakan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi di kemudian hari andai  pemimpin itu diserahkan pada perempuan yang secara sosial tidak mendapat legitimasi dari masyarakat.

Ada anggapan bahwa dalam literatur Islam klasik, dasar hukum tentang larangan lebih mudah ditemukan daripada sebaliknya. Tetapi, dalam sejarah awal Islam ada realitas bahwa Siti Aisyah, isteri baginda Nabi Muhammad Saw, memimpin pasukan perang melawan pasukan Ali bin Abi Thalib. Artinya, ada sejumlah sahabat Nabi Saw yang berada dalam pasukan Aisyah, mengakui kepemimpinan seorang perempuan. Dengan alasan demikian, dasar hukum larangan kepemimpinan perempuan bisa dikaji kembali.

Adanya perbedaan antara hadis yang melarang perempuan menjadi kepala negara dengan al-Qur’an yang memberikan contoh tentang kemampuan menjadi kepala negara yang super power, perlu disikapi dengan hati-hati. Menurut Syekh Ghazali, karena al-Qur’an derajatnya lebih tinggi daripada hadis, ayat al-Qur’an-lah yang dipegang sebagai pedoman. [12]

Dengan demikian, hadis tentang pernyataan Nabi SAW dalam merespon berita  pengangkatan putri Kisra sebagai pemimpin Persia tersebut sama sekali tidak terkait dengan wacana persyaratan syar’i kepala negara; namun hanya merupakan informasi mengenai pendapat pribadi Nabi SAW yang menurut Nizar Ali memberikan peluang adanya 2 (dua) kemungkinan. Pertama, boleh jadi hadis tersebut merupakan doa agar pemimpin Persia tersebut tidak berhasil karena sikapnya yang konfrontatif terhadap Islam. Kedua, boleh jadi hal tersebut merupakan pendapat pribadi Nabi SAW tentang realitas historis masyarakat yang tidak memungkinkan seorang pemimpin untuk menjadi seorang pemimpin.[13]

Kata Muhibbin, hadis yang menginformasikan tentang kesukuan Quraisy tersebut sama sekali tidak dimaksudkan sebagai syarat mutlak bagi jabatan kepala negara yang ditetapkan oleh Nabi dan mengikat kepada umat secara abadi.

Juga menurut penulis, memaksakan hadis yang berbentuk ikhbar (informatif/berita) ke dalam masalah syari'ah terutama masalah kepemimpinan politik perempuan adalah tindakan yang kurang bijaksana dan kurang kritis serta tidak  proporsional. Selain itu, jika hadis tersebut dipahami sebagai pesan dan ketentuan dari Nabi SAW yang mutlak mengenai syarat seorang pemimpin, maka akan terasa janggal, karena peristiwa sebagaimana yang ditunjukkan hadis tersebut tidak terjadi di dunia Islam, sehingga tidak mungkin Nabi SAW menyatakan ketentuan suatu syarat bagi pemimpin negara Muslim dengan menunjuk fakta yang terjadi di negara non Muslim.. Kalau hadis ini dipaksakan sebagai syarat bagi kepemimpinan politik, termasuk di negara non Muslim, maka selain tidak rasional (karena Nabi SAW ikut campur dalam urusan politik negara non Muslim) juga tidak faktual. Artinya penetapan syarat pemimpin harus laki-laki, maka bagaimana dengan negara Islam saat ini yang sebagian ada yang dipimpin oleh perempuan, namun tetap sukses seperti Pakistan, Turki, Indonesia dan lainnya). Berarti sabda Nabi SAW ini jelas bertentangan dengan fakta yang ada. Bahkan dalam al-Qur`an pun dijumpai kisah tentang adanya seorang perempuan yang memimpin negara dan meraih sukses besar, yaitu Ratu Bilqis di negeri Saba.

E. Argumentasi Kelompok Yang Pro Dan Kontra

1. Kelompok Kontra Terhadap Kepemimpinan Wanita

Al-Qur’an, kelompok yang kontra terhadap kepemimpinan wanita ini mengambil hujjah terhadap ayat Allah yang termaktub dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 34;

Artinya; “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan mereka telah menafkahkan sebahagian harta mereka.”

Dalam ayat yang lain Allah befirman yang artinya; dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan lebih dari para isteri (QS. Al-Baqarah; 228)

Maksud ayat ini adalah laki-laki mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dari pada perempuan dalam tanggung jawab rumah tangga, ketaatan para perintah, pemberian nafkah dan pemenuhan berbagai kepentingan.

Makalah Kesetaraan Gender

Hadis, lebih jauh, kelompok ini juga membawa hadis sebagai sandarannya dalam mengokohkan pendapatnya yaitu hadis yang diucapkan Rasulullah pada kisah Kishrawiyyah. Hadis tersebut bermakna, لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةًMenurut pendapat ini hadist ini mempunyai makna bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan apapun, karena tidak ada keberhasilan atau kejayaan padanya.

2. Kelompok Pro Terhadap Kepemimpinan Wanita

Kelompok pro ini juga berargumentasi dan berdalil dengan dalil yang sama, hanya saja dalam menginterpretasikannya mungkin berbeda. Pendapat ini juga bersandar kepada hadis nabi sebagaimana yang di ungkapkan oleh pendapat yang pertama. Pendapat ini mengatakan bahwa hadis tersebut berkenaan dengan suatu kasus tertentu, Rasulullah mengatakan bahwa hadis tersebut adalah berkaitan dengan putri Kisra, putri Kisra yang menjabat kepala Negara. Menurut pendapat ini, hadis ini adalah hadis Ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya tidak sampai kepada jumlah mutawatir. Hukum hadis ahad tidak mendatangkan keyakinan, tapi hanya mendatangkan dzan saja, jadi hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai sandaran atau dalil untuk hal-hal yang sangat penting seperti halnya kepemimpinan.

Ijma’ yang dijadikan oleh pendapat ini adalah sama dengan pendapat yang pertama, hanya saja kelompok ini bersifat menolak atau berbeda persepsi dengan kelompok yang kontra. Kelompok ini melihat bahwa pada kenyataannya, perempuan tidak ikut dalam politik pada masa nabi tidaklah benar. Jelas-jelas Rasulullah saw. dan khalifah rasyidin mengajak kaum perempuan bermusyawarah tentang berbagai hal, seperti dalam perjanjian hudaibiyah, danb beberapa kejadian yang lainnya.

F. Kesimpulan dan Penutup.

Meski terdapat hadis mengenai larangan kepempimpinan politik perempuan dinilai sahih, namun ternyata masih dapat didiskusikan. Di kalangan ulama ada yang tidak sepakat terhadap pemakaian hadis tersebut bertalian dengan masalah perempuan dan politik. Tetapi banyak juga yang menggunakan hadis tersebut sebagai argumen untuk menggusur perempuan dari proses pengambilan keputusan. Jika ditelaah lebih lanjut, maka hadis tersebut mengandung pengertian bayan al-waqi’ atau penungkapan fakta realitas yang berkembang pada saat itu, dan tidak dimaksudkan sebagai sebuah ketentuan syari’at bahwa syarat pemimpin harus laki-laki.

Demikian sekilas paparan tentang hadis larangan wanita menjadi pemimpin.. Penulis menyadari bahwa masih banyak hal-hak yang perlu ditelaah lebih dalam dan dilengkapi dalam makalah ini. Untuk itu, penulis mengajak para pembaca dan teman-teman semua untuk mendiskusikan kekurangannya. Namun, penulis berharap tulisan ini mampu memberikan kontribusi menambah wawasan bagi kita semua. Terimakasih. . .  

[1] Effendi, Bachtiar, dkk. Perempuan dalan Literatur Islam Klasik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 12
[2] Effendi, Bachtiar, dkk. Perempuan dalan Literatur Islam Klasik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 12
[3] Q.S al-Nisa: 34
[4] Utary Maharany Barus . Pemimpin Wanita dan Hakim Wanita dalam Pandangan Hukum Islam. Hlm. 3
[5] HR Bukhari  no. 4073, CD ROM Mausu’ah al Hadis as Syarif. Global Islamic Software, 1991-1997
[6] Al-Khathabi misalnya mengatakan bahwa wanita tidak sah untuk menjadi khalifah. Hal senada diungkapkan oleh al-Syaukani. Wanita tidak boleh menjadi kepala negara. Ulama ‘ lain seperti Ibn Hazm, al-Ghazali, Kamal bin Abi Sharif, dan Kamal bin al-Hammam, sekalipun dengan alasan yang berbeda, mensyaratkan laki-laki sebagai kepala negara.
[7] Lihat http://www.acehinstitute.org/ dari sumber al-Asqalani. Fath al-Bari, hlm. 127-128. Dan Abu Fatah 'Abd al-Hayy bin al-'Imad  al-Hanbali, Syazarat al-Zahab fi Akhbar man Zahab, (Beirut: Dar  al-Fikr, 1979), Jilid I, hlm. 13.
[8] Cucu Kisra yang pernah dikirimi surat oleh Nabi SAW dan dinobatkan menjadi pemimpin di Persia. Ada yang menyebutkan bahwa yang menggantikannya sebagai pemimpin bernama  Buwaran binti Shairawaih.
[9] Sukri, Sri Suhandjati, dkk. Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender. Yogyakarta: Gama Media. Hlm. 118
[10]  Tasrif, Muh. Kajian Hadis di Indonesia. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. Hlm. 161-162
[11] http://www.acehinstitute.org/
[12] Sukri, Sri Suhandjati,  dkk.  Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender.  Yogyakarta: Gama Media. Hlm. 118
[13] Tasrif, Muh. Kajian  Hadis di Indonesia. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. Hlm. 162

Daftar Pustaka

CD ROM Mausu’ah al-Hadis al-Syarif.Effendi, Bachtiar, dkk. Perempuan dalan Literatur Islam Klasik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002Munthe, Bermawy. Wanita menurut Najib Mahfuz (Telaah Struturalisme Genetik). Yogyakarta: Sukses Offset. 2008Sukri, Sri Suhandjati, dkk. Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender. Yogyakarta: Gama Media. 2002http://www.acehinstitute.org/ 

Makalah Kesetaraan Gender dan Kepemimpinan Wanita dalam Islam ditulis Oleh Zulfah