Pandangan Muhammadiyah Tentang Bagian Zakat Fitrah

Advertisement
Tongkronganislami.net,- Dalam   pembagian   zakat   fitrah   muhammadiyah   pernah menerima   suatu pertanyaan  dari kaum muslimin  yang bernama  Arif Rochmanuddin,  yang beralamat di Samben, Argomulyo, Sedayu, Bantul. Mejelis Tarjih menyidangkan Kemudian mempublikasikan melalui majalah Suara Muhammadiyah “meneguhkan  dan  mencerahkan”  No.  03/Th.  KE-93/01-15  yang isinya :

Bolehkah  Amil  mengambil  bagian  dari  zakat  fitrah?  Hal  ini mengingat zakat fitrah hanya untuk fakir miskin sebagaimana dalam hadits dari Abu Hurairah, bukan untuk 8 asnaf.

Anak-anak  TK  dan  SD  di tempat  saya  selalu  mendapat  bagian zakat fitrah yang berwujud uang Rp. 1000,- s.d Rp 5000,- pada malam hari raya. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan?

Sebelum membaca secara keseluruhan mengenai tanggapan Muhammadiyah terhadap permasalahn ini, ada baiknya membaca pengertian ibadah zakat terlebih dahulu untuk melengkapi pemahaman seputar zakat fitrah ini. Terhadap kedua pertanyaan tersebut Muhammadiyah melalui Mejelis Tarjih dan Tajdid menjawab sebagai berikut :

1. Amil tidak boleh mengambil bagian dari zakat fitri (kami menggunakan istilah zakat fitri untuk penyebutan zakat fitrah), karena yang berhak menerima zakat fitri hanyalah orang-orang miskin sebagaimana dinyatakan dalam hadits Ibn Abbas berikut:

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibn Abbas, ia berkata: "Rasulullah saw mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan porno dan sebagai makanan bagi orang- orang miskin. Barang siapa membayarkannya sebelum shalat (Hari Raya) maka itu adalah zakat (fitri) yang diterima, dan barang siapa membayarkannya setelah shalat maka itu hanyalah berupa sedekah dari sedekah (biasa)".

Hadits di atas dengan jelas menyatakan bahwa zakat fitrah itu diperuntukkan  kepada  orang-orang  miskin  saja,  bukan  delapan  golongan sebagaimana dalam zakat maal. Sehingga dengan demikian Amil tidak berhak menerima zakat fitri, kecuali jika Amil tersebut termasuk dalam golongan orang miskin. Akan tetapi Amil boleh memperuntukkan sebagian harta zakat fitri untuk biaya urusan administrasi, transportasi dan lainnya yang berhubungan dengan pengurusan zakat fitrah tersebut, jika memang tidak ada sumber dana yang lain. (baca: Nisab dan perintah Zakat Fitrah)

Pandangan Muhammadiyah Tentang Bagian Zakat Fitrah

2. Anak-anak TK dan SD tersebut juga tidak boleh diberi zakat fitri, melainkan mereka  juga  termasuk  dalam  golongan  orang  miskin.  Anak-anak  tersebut boleh diberi sedekah dari sumber dana lain, misalnya shadaqah, infaq dan lain-lain.

Pembahasan masalah pembagian zakat kepada mustahik (orang- orang yang berhak) menerima zakat termasuk katagori permasalahan yang bersifat Ijtihadiyah. Hal tersebut dikarenakan permasalahan pembagian zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak menerimanya tersebut tidak secara jelas diterangkan dalam Al Qur‟an secara qath’i.31 Dalam perspektif Muhammadiyah zakat fitrah diperuntukkan hanya untuk golongan miskin saja dengan berdasarkan hadits riwayat Abu Daud.

Metode Ijtihad Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah saat Penetapan Zakat Fitrah

Dalam menetapkan hukum suatu masalah, Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengkaji hukum dengan menempuh tiga jalur yaitu:

1. Al-Ijtihad  Al-Bayani  yaitu  menjelaskan  hukum  yang  kasusnya  telah terdapat dalam nash Al Qur‟an dan Hadits.

a) Al Qur‟an
Al Qur‟an adalah kitab suci dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Jibril dan dituliskan dalam mushaf yang dimulai dari surat Al Fatihah dan di akhiri surat An Nas.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan dengan para ulama yakni keharusan    merujuk  pada  Al  Qur‟an   dalam  pengambilan  suatu hukum. Hal ini karena Al Qur‟an mempunyai peranan yang penting sebagai  dasar  dalam  pengambilan  hukum  Islam,  Al  Qur‟an juga merupakan sumber utama dari dalil rujukan sebagai rujukan pertama.

Al   Qur‟an  diterima   dengan   ayat   yang   bertubi-tubi (tawatir), baik melalui lisan atau tulisan. Riwayat yang demikian keadaannya menimbulkan keyakinan tentang kebenaran isi Al Qur‟an.  Oleh  karena  itu  nashnya  dikatakan  “qat-iyyul-wurud” artinya benar-benar  demikian  keadaannya  ditrima dari  Rosulullah SAW.oleh karena itu hukum-hukum yang terkandung dalam Al Qur‟an merupakan aturan-aturan yang wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa. Dengan demikian kebenaran dan keabsahan Al Quran  terjamin  dan  terpelihara  sepanjang  masa  serta  tidak  akan pernah berubah.

b) Hadits

Metode istinbath hukum yang dipakai Mejelis Tarjih dan Tajdid  Muhammadiyah  adalah  hadits  yang  shahih.  Hadits  yang shahih dijadikan rujukan kedua setelah  Al Qur‟an dalam pengambilan hukum   atau sebagai dalil kedua dalam istinbatnya, karena hadits sebagai penjelas Al Qur‟an dan dasar hukum sebuah kejadian yang tidak ditemukan dalam Al Qur‟an.

Hadits adalah sesuatu yang disandarkan dari Rasulullah SAW berupa  perkataan(sunnah  qauliyyah), perbuatan (sunnah fi’liyyah) dan pengakuannya (sunnah taqririyah).34 Hadits berfungsi menopang  Al  Qur‟an dalam  menjelaskan  hukum  Islam.  Bentuk penopangnya adalah :

Pertama, sunah berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al Qur‟an yakni  dengan  merinci  ayat-ayat  Al  Qur‟an  yang  masih  global. Kedua, membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban   yang   disebutkan   pokok-pokonya   dalam   Al   Qur‟an. Ketiga,  menetapkan  hukum  yang  belum  disinggung  dalam  Al Qur‟an.

2.Al-Ijtihad Al-Qiyasi yaitu menyelesaikan kasus baru, dengan cara menganalogikannya  dengan  kasus  yang  hukumnya  telah  diatur dalam Al Qur‟an  dan Hadits Qiyas adalah menerangkan sesuatu hukum yang tidak ada nashnya dalam Al Quran dan hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatau yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan illat hukum.

3. Al-Ijtihad  Al-Istislahi  yaitu  menyelesaikan  kasus  baru  yang  tidak terdapat  dalam  Al  Quran  dan  Hadits,  dengan  cara  menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.

Dalam metode yang ketiga ini muhammadiyah menggunakan metode al-maslahat al-mursalat, istihsan bi al- mashlahat   dan   saddu   al-zari’at.   Dari   ketiga   metode   yang digunakan Muhammadiyah mengarah kepada upaya mewujudkan kemaslahatan   manusia,  sebagaimana  diharapkan  oleh  syari‟at Islam.

Mengenai masalah pembagian zakat fitrah Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah  menggunakan  metode  Al-Ijtihad  Al-Bayani  yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash Al Qur‟an dan Hadits.   Dalam   hal   ini   Mejelis   Tarjih   dan   Tajdid   Muhammadiyah menggunakan Hadits shahih sebagai acuan penetapan pembagian zakat fitrah, yaitu hadits riwayat Abu Daud :

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibn Abbas, ia berkata: "Rasulullah saw mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan porno dan sebagai makanan bagi orang- orang miskin. Barang siapa membayarkannya sebelum shalat (Hari Raya) maka itu adalah zakat (fitri) yang diterima, dan barang siapa membayarkannya setelah shalat maka itu hanyalah berupa sedekah dari sedekah (biasa)".

Dalam menetapkan hukum suatu masalah Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah selalu mendasarkan pada dalil pokok yaitu Al Qur‟an dan Hadits. Hal ini secara tegas dituangkan sebagai hasil muktamar khususi. Muktamar tersebut berlangsung pada akhir bulan Desember 1954 samapai dengan bulan Januari 1955.

Dari  ketiga  jalur yang ditempuh Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah selalu berorientasi pada maslahat yang merupakan tujuan utama disyariatkan hukum Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode ijtihad yang digunakan Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah selalu bertumpu pada maqashid al-syari’at yaitu untuk kemaslahatan manusia.

Zakat Fitrah diperuntukkan bagi fakir berbeda dengan zakat mal yang bisa diberikan ke dalam 8 golongan. Selengkapnya bisa anda baca di Ketentuan Zakat Mal.

Maraji’
Muhammadiyah, “Tanya Jawab Agama”, Suara Muhammadiyah, Edisi 1-15 Oktober 2008.
Abu Daud. Sunan Abu Daud, jilid 1, Indonesia : Maktabah Dahlan,  Tth.
Dalil Qath‟i adalah suatu dalil yang diyakini datangnya dari syara‟(TM  Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm 162)
Romli SA, Muqaranah Mazahib Fil Ushul, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999.
Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1995.
Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
TM Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar   Hukum Islam, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra ,1997.
Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2002.

Mudahan artikel Pandangan Muhammadiyah Tentang Bagian Zakat Fitrah bermanfaat. Terimah kasih