Tidak ada Perintah dalam Al-Qur’an Hadis, Kewajiban Zakat Profesi Dipertanyakan???

Advertisement
Kewajiban tentang zakat profesi memang masih perlu dipertanyakan, karena tidak ada nash yang sharih (jelas) dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah. Oleh karena itu, perlu dicari kejelasan hukum dengan jalan menggali hukum dengan metode ijtihad (ra’yu) yang merupakan sumber hukum islam setelah al-Qur'an dan Hadis, yang antara lain meliputi: metode qiyqs, maslahah mursalah, istihsan, ataupun metode yang lain.

Pada masa yang akan datang manusia akan lebih memerlukan ijtihad untuk mereformasi kebudayaan, menggeser tradisi, dan mengganti keputusan agar sejalan dengan perubahan zaman dan tempat.  Karena sesuatu yang baik menurut suatu zaman tertentu kadang-kadang tidak selalu baik pada masa yang lain. Begitupun sesuatu yang dapatdirealisasikan pada suatu tempat tertentu, belum tentu dapat direalisasikan pada suatu tempat yang lain.

Dalam masalah zakat hukum Islam berkembang, hal-hal yang dulu belum dikenai zakat sekarang sudah banyak yang ditetapkan zakatnya, di antaranya adalah zakat profesi. Ketika dikembalikan kepada nash-nash yang ada, pengambilan hukum tentang hukum-hukum 'amaliyah, jumhur ulama telah menyepakatinya bahwa dalil-dalil syar’iyyah berpangkal pada empat pokok, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas.

Kewajiban Zakat Profesi dipertanyakan

Mengenai istinbath hukum tentang kewajiban membayar zakat profesi, terlebih dahulu mencari landasan hukumnya pada nash-nash al-Qur’an. Oleh karenanya, ketika mencari landasan hukum kewajiban membayar zakat profesi, Yusuf Qardlawi antara lain mendasarkannya pada al-Qur’an surat al-Baqarah: 267 yang berbunyi :

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan) Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(Q.S. al-Baqarah: 267)

Yusuf Qardlawi menafsirkan keumuman lafal "Maa Kasabtum" dalam ayat di atas yang berarti mencakup segala macam usaha; perdagangan atau pekerjaan dan profesi (baca: Zakat Profesi Menurut Qardlawi), sedangkan jumhur ulama fiqh mengambil keumuman maksud surat Al-Baqarah: 267 tersebut di samping sebagai landasan wajibnya zakat perdagangan juga menjadikan wajibnya zakat atas usaha profesi Sesuai ayat tersebut di atas, kata “anfiquu” memfaedahkan wajib, karena kata “anfiquu” merupakan fiil amar dari fiil madhi “anfaqo” Sesuai dengan kaidah ushul fiqih,  yang artinya “pada asalnya perintah itu memfaedahkan wajib”

Menurut Fachrudin, sebagaimana dikutip oleh Muhammad kata“Maa Kasabtum” dalam surat tersebut bersifat umum (‘am) dan memang sudah mendapat takhsis-nya, yaitu hadis Rasulullah SAW. tentang bentuk dan  jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, karena hukum pada ‘am dan ‘khas ini sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan zakat profesi.

Sayyid  Quthb  dalam  tafsirnya Fi Zhilalil Qur'an, menafsirkan surat al-Baqarah :267, bahwa nash tersebut mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT. dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW. maupun di zaman sesudahnya, sedangkan menurut Amir Syarifuddin,  penggunaan kata "Maa" dalam ayat tersebut di atas adalah mencakup segala apa-apa yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa, dan juga apa-apa yang dikeluarkan atau  diusahakan dari bumi. Dengan argumentasi bahwa kekuatan lafadz umum terhadap semua satuan pengertian yang tercakup di dalamnya secara pasti, sebagaimana penunjukkan lafadz khusus terhadap arti yang terkandung di dalamnya. Penggunaan lafadz umum untuk semua  satuan  pengertian ini  berlaku sampai ada dalil lain yang membatasinya.

Hamid Laonso juga mengatakan bahwa dalam ayat tersebut memberikan legitimasi terhadap semua jenis usaha dan profesi yang dimiliki yang kesemuanya mendatangkan penghasilan yang cukup banyak, seperti pengacara, dokter ahli, jasa perhotelan, jasa penginapan, dan sebagainya. Kemudian dalam Surat at-Taubah :103 juga dinyatakan:

Artinya:"Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi)  ketentraman  jiwa  bagi  mereka.  Dan  Allah  Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (at-Taubah : 103)

Makna terminologi generik ayat tersebut menunjuk pada harta kekayaan, tidak  menunjuk dari mana  harta itu diperoleh (usaha) yang bernilai ekonomi, dan karena spektrumnya lebih bersifat umum, maka di dalamnya termasuk jasa/gaji yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya, hal ini juga telah dijelaskan dalam artikel kelompok harta yang harus dizakati menurut beberapa ulama (baca: Pengertian zakat Menurut para Ulama).

Selanjutnya dengan dasar as-Sunnah untuk mengukuhkan kewajiban zakat profesi, berdasarkan pada keumuman makna hadits. Yang antara lain hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut:

Artinya:“ Setiap orang muslim  wajib bersedekah, Mereka bertanya: “Wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak berpunya?, Nabi menjawab:” Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah”.  Mereka bertanya kembali: ”Kalau tidak mempunyai pekerjaan?,  Nabi menjawab: “Kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah.” (H.R Bukhari)

Yusuf  Qardlawi menafsirkan keumuman dari makna hadits tersebut di atas bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap muslim mengorbankan  sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbankan.

Adapun dalam hal qiyas (baca: qiyas sebagai sumber hukum islam), wajibnya zakat profesi diqiyaskan pada tindakan khalifah Mu’awiyah yang mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, karena beliau adalah khalifah  dan  penguasa  umat  Islam. Dan perbuatan khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz yang memungut zakat pemberian (u'tiyat) dan hadiah. Juga memungut zakat dari para pegawainya setelah  menerima  gaji, serta menarik zakat dari orang yang menerima barang sitaan (mazalim) setelah dikembalikan kepadanya.

Menurut para Imam Madzhab terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi’i, zakat penghasilan tidak wajib zakat meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nishab. Tetapi ia mengecualikan anak-anak binatang  piaraan,  di  mana  anak-anak  binatang  itu  tidak  dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nishab.

Dan bila belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakatnya. Dalam kitabnya al-Umm, Imam Syafi’i   mengatakan   apabila seseorang  menyewakan  rumahnya  kepada  orang  lain dengan  harga 100 dinar selama 4 tahun dengan syarat pembayarannya  sampai batas waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai satu tahun, ia harus mengeluarkan zakatnya untuk 25 dinar pada satu tahun pertama dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun kedua, dengan memperhitungkan uang 25 dinar yang telah  dikeluarkan  zakatnya  pada  tahun  pertama  dan  seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari 100 dinar dengan memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan, baik sedikit atau banyak.

Menurut  Imam Malik, harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun. Baik harta tersebut sejenis dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali  jenis  binatang  piaraan. Karena orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan yang sejenis dan sudah mencapai nishab, maka ia harus mengeluarkan zakat dan keseluruhan  binatang  itu  apabila  sudah  genap  satu  tahun.  Dan  apabila kurang dari satu nishab, maka tidak wajib zakat.

Dalam suatu kasus tentang seseorang yang memiliki 5 dinar hasil dari sebuah transaksi, yang kemudian ia investasikan dalam perdagangan, maka  begitu  jumlahnya  meningkat  pada  jumlah  yang  harus  dibayarkan zakat dan satu tahun telah berlalu dari transaksi pertama, menurut Imam Malik ia harus membayar zakat meskipun jumlah yang harus dizakatkan itu  tercapai  satu  hari  sebelum  ataupun  sesudah  satu  tahun.  Karena  itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan sejak hari zakat diambil (oleh pemerintah) sampai dengan waktu satu tahun telah melewatinya.

Imam Abu Hanifah telah berpendapat bahwa harta penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai masa satu tahun penuh pada pemiliknya kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya, yang untuk itu zakat harta penghasilan.

Dari beberapa  dalil dan pendapat-pendapat tersebut  di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa wajibnya zakat profesi didasarkan pada surat al-Baqarah: 267 yang bersifat umum dan hadits-hadits yang bersifat umum pula, baik keumumannya menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji, dan sebagainya. Atau  keumumannya  dari  segi  waktu  yang  tidak  membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta Untuk menetapkan teknis penerapan ketentuan zakat profesi mulai dari nishab,  kadar,  dan  waktunya menggunakan dalil  qiyas (analogical reasoning).  Sudah  barang  tentu  menggunakan  dalil  qiyas  sebagai  dalil syar’i,  harus memenuhi syarat dan rukunnya agar menemukan hukum ijtihadi yang aktual dan proporsional.

Daftar Rujukan

Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Sayyid Quthub, Tafsir Fi   Zhilaalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an, Terj. Fi Zhilalil Qur'an, Beirut: Daar el-Surq, Jilid I, hlm. 255
Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam, Jakarta:Logos, 1987, Jilid I.
Hamid Laonso dam Muhammad Jamil, Hukum Islam Alternatif, Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer, Jakarta: Restu Ilahi, 2005, Cet. I.
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1996.
Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, Lebanon: Daar el-Kutub, Juz I, t.t.
Imam az-Zabidi, Ringkasan Shahih al-Bukhari,Terj. Tajrid al-Shahih li-ahadits al- Jami’ al Shahih, Bandung : Mizan, 2001,Cet.V.
Ibn Hazm, al-Muhalla, Beirut: Daar el-Kutub al-Umiyyah, Juz 4.
Yusuf Qardawi, Hukum Zakat terj, Jakarta: 2011.
al-Zarqany, Syarh al-Zarqany ‘ala Muwatta’ al-Imam Maliki, Beirut: Daar el-Fiqr, Juz II.


Demikianlah Artikel Tidak ada Perintah dalam Al-Qur’an Hadis, Kewajiban Zakat Profesi Dipertanyakan???. Mudahan Bermanfaat.