Kadar Nisab Zakat penghasilan

Advertisement
Nisab Zakat penghasilan - Para ulama mazhab empat berbeda pendapat mengenai harta penghasilan. Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya, yang untuk itu zakat penghasilan dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nishab. Imam Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan jenis harta pemiliknya maupun tidak sejenis. Sedangkan Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun, meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nishab.

Nazar Bakry sependapat dengan DR. Mahmud Syaltut yang menyatakan, bahwa segala jenis penghasilan dikenakan wajib zakat, yang dalam hal ini ada yang mengqiaskan zakatnya dengan zakat pertanian atau perkebunan yang telah ditetapkan zakatnya (termasuk nishab, haul dan persentase zakatnya) oleh nash al-Qur’an dan Hadist Nabi. Ada pula ulama atau cendekiawan Muslim yang mengqiyaskan zakatnya dengan zakat perdagangan, yang sudah tentu prosentase zakatnya lebih rendah (2,5% setahun). Demikian pula segala jenis yang modal utama usahanya tetap (tidak berputar), seperti industri-industri berat dengan mesin-mesin raksasa dan segala peralatannya, dan usaha perhotelan dengan bangunan-bangunan yang megah dan mewah, sebaiknya diqiyaskan dengan usaha perkebunan atau pertanian yang memakai alat mekanik, jadi zakatnya 5% setiap berproduksi, bukan 2,5% setahun.

Mengenai penghasilan dari pegawai negeri atau swasta dan yang mempunyai profesi modern seperti pengacara, konsultan, kontraktor dan lain sebagainya, lebih dekat diqiyaskan dengan zakat perdagangan, karena sama-sama menjual, yang satu menjual barang (perdagangan) sedangkan yang lain menjual jasa dan sama-sama mengandung resiko (untung atau rugi).


nisab zakat penghasilan

Yusuf Qardawi berpendapat, bahwa harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan yang lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan diluar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, kapal terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain-lainnya, wajib terkena zakat persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima.

Para sahabat dan tabi’in memang berbeda pendapat dalam harta penghasilan, sebagian mempersyaratkan adanya masa setahun, sedangkan sebagian yang lain tidak mempersyaratkan satu tahun itu sebagai syarat wajib zakat, tetapi wajib pada waktu harta penghasilan tersebut diterima oleh seorang muslim. Perbedaan mereka itu tidak berarti bahwa salah satu lebih baik dari yang lain, oleh karena itu maka persoalannya dikembalikan pada nash-nash yang lain dan kaidah-kaidah yang lebih umum.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa semua jenis penghasilan yang halal yang diperoleh setiap individu muslim wajib dizakati (antara 2,5% sampai 10%), apabila netto telah mencapai batas minimum wajib zakat (nishab) dan jatuh tempo (haul). Karena itu hasil zakat dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk membantu membiayai pembangunan umat dan negara.

Daftar Rujukan


 
Syauqi Ismail Syahhatih, Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern, Terj. Anshori Umar Sitanggal, Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, Cet. ke-1, 1987, hlm. 181.

Yusuf Qardawi, Fiqhus Zakat, Terj. Salman Harun, et.al., Hukum Zakat, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. ke-10, 2007.

Wahbah al-Zuhayliy, Al-Fiqh al-Islami Wa ’Adilla,Terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fanani ‘‘Zakat Kajian Berbagai Mazhab’’, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 2000.

Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2002.