Kesamaan Zakat Emas dan Perak dengan Zakat Uang

Advertisement
Zakat Emas Perak dan Uang - Zakat artinya sejumlah harta yang dikeluarkan dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada kaum fakir miskin dengan niat melaksanakan perintah Allah SWT dan mengharap pahala dari sisinya. Dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat ada dua macam, yaitu zakat fithrah dan zakat mal (harta). Zakat fithrah artinya zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ketika berakhirnya puasa Ramadhan yang berupa makanan pokok (beras) sebanyak 1 sha’ (2,5 kg = 3,5 liter).

Sedangkan zakat mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan, yang mencakup emas dan perak (uang), pertanian, perdagangan, peternakan, harta galian, termasuk juga pendapatan dari profesi, usaha, investasi, dan lain-lain.

Zakat mal diwajibkan pada tahun ke-9 H., sedangkan zakat fithrah pada tahun ke-2 H. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukumnya. Namun setelah tahun ke-9 H, disusunlah peraturan yang meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat, dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-beda. 


Dalam Bab IV pasal II ayat 2, dari UU zakat tersebut juga dinyatakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah: emas, perak, dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, hasil pertambangan dan hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, dan rikaz. Sedangkan mengenai penentuan nishab, kadar dan waktunya diserahkan kepada hukum agama.
Zakat dan ushr (zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan), merupakan sumber pendapatan primer pada masa Rasulullah SAW. Namun obyek yang dikenakan zakat masih terbatas. Emas dan perak adalah zakat yang ditentukan berdasarkan beratnya. Barang dagangan, bahan tambang, dan luqathah ditentukan berdasarkan nilai jualnya. Sedangkan hasil pertanian dan buah-buahan ditentukan berdasarkan kuantitasnya.

Kewajiban Zakat Uang memiliki tiga landasan filosofis

Istikhlaf  (penugasan sebagai khalifah di bumi) - Harta benda yang dimiliki seseorang hanyalah titipan Allah SWT. seluruh alam raya dan segala isinya adalah milik Allah SWT. Titipan tersebut hanyalah sebagai sarana untuk kehidupan manusia, karena itu harus digunakan untuk kepentingan bersama, baik itu melalui zakat, infaq, dan shadaqah.

Solidaritas sosial - Manusia tidak dapat hidup sendiri. Segala sesuatu yang diperolehnya merupakan bantuan dari orang lain, baik disadari maupun tidak. Manusia hanya mengelola bahan baku (alam seisinya) yang telah disediakan Allah SWT. Hakikatnya Allahlah pemilik segala sesuatu. Karena itu, wajar jika Allah memerintahkan manusia untuk mengeluarkan sebagian kecil hartanya kepada saudaranya yang kurang beruntung. 


Persaudaraan - Diakui atau tidak, seluruh manusia di alam ini berasal dari satu keturunan. Hubungan persaudaraan itu akan lebih kuat, dalam suatu ikatan kesamaan agama, bangsa, dan sebagainya. Hubungan itu tidak hanya sebatas take and give (mengambil dan menerima) saja, melainkan disertai dengan kerelaan untuk saling membantu tanpa pamrih, menyisihkan harta untuk saudara-saudara yang membutuhkan.

Obyek zakat mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat pada umumnya. Situasi ekonomi sekarang tentunya berbeda jauh dengan keadaan ekonomi seribu tahun yang lalu. Misalnya saja tentang naqdain atau atsman (alat tukar dan standar harga). Sekian abad lamanya, termasuk di masa Rasulullah SAW, emas dan perak telah mantap posisinya sebagai alat tukar dan standar harga di seluruh dunia, berupa dinar dan dirham. Namun sekarang, mata uang tersebut sudah tidak dijumpai lagi.

Perekonomian sekarang didominasi oleh uang kertas dan uang giral, cek, bilyet, dan sebagainya. Pasar uang dan valas, serta money changer merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi. Dan dalam konteks seperti ini, ibadah zakat akan tetap diterapkan. 


nisab zakat atas emas perak dan uang

Uang merupakan alat tukar langsung yang memiliki harga yang sah yang biasanya dijamin dengan persedian emas sebesar yang ditentukan oleh undang-undang. Uang ini diterbitkan oleh pemerintah atau badan yang diberi ijin oleh pemerintah untuk menerbitkannya.  


Zakat uang oleh mayoritas ulama disamakan dengan zakat emas dan perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan lambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial berkembang. Oleh karena itu, syara’ mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain.

Masalahnya sekarang, uang yang ada atau beredar saat ini bukanlah uang emas dan perak, bahkan sama sekali tidak disandarkan pada emas dan perak. Uang yang ada sekarang menganut sistem fiat money, di mana nilai satuan mata uang tidak dihubungkan secara tetap dengan emas atau perak (baik terbuat dari logam lain seperti tembaga atau dibuat dari kertas). Al-Qur’an hanya mewajibkan emas dan perak saja yang harus diinfakkan sebagiannya di jalan Allah (Q.S. At-Taubah: 34). Begitu juga hadits Nabi SAW dan pendapat para ulama klasik, hanya mewajibkan zakat emas dan perak. Sedangkan mengenai uang yang ada sekarang ini, belum tersentuh hukumnya oleh ijtihad mereka.


Para fuqaha telah sepakat mengenai wajibnya zakat emas dan perak. Dasar yang mereka gunakan adalah firman Allah: 

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: ‘inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu’.” (Q.S. 9: 34-35).

Adapun dasar kewajiban zakat emas dan perak yang terdapat dalam hadits Nabi SAW, adalah sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a:

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada seorang yang memiliki emas dan perak yang dia tidak mengeluarkan zakatnya kecuali harta tersebut akan dipanaskan dalam neraka Jahannam kemudian disetrikakan dilambungnya, keningnya dan punggungnya, sampai Allah SWT selesai menghukumi di anatara hamba-hamba-Nya pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun”. (H.R. Muslim).

Menurut Abdurrahim dan Mubarok, yang dimaksud “menyimpan” dalam ayat tersebut adalah tidak mau memberikan zakatnya. Jadi semua emas dan perak termasuk perhiasan yang dimiliki, kalau sudah mencapai nishab harus dizakati.

An-Nabhani menyatakan bahwa kata emas dan perak dalam ayat- ayat al-Qur’an maupun ketentuan-ketentuan syara’, bisa berarti dua macam: untuk uang yang dipergunakan dalam berbagai transaksi, baik berupa tembaga, maupun uang kertas, yang dijamin dengan emas dan perak, serta berarti untuk emas dan perak itu sendiri. Itulah sebabnya sehingga para ulama kontemporer menjadikan ayat tersebut sebagai dasar hukum diwajibkannya zakat uang.

Menurut mereka, mata uang yang berlaku pada masa sekarang di masing-masing negara termasuk dalam kategori emas dan perak. Begitu juga segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya. Sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Kekayan lainnya seperti, rumah, villa, kendaraan, tanah dan lain-lain, yang melebihi keperluan menurut syara’ dan dibeli atau dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan juga diwajibkan zakat.

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai hukum wajibnya zakat atas uang kertas (An-Nuqud al-Waraqiyah). Jumhur fuqaha yaitu Hanafi, Maliki dan Syafi’i, menetapkan bahwa uang kertas tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Namun tidak demikian dengan madzhab Hanbali.

Madzhab Syafi’i mengatakan:

Uang kertas sama dengan hutang bank, selama bank belum menginvestasikannya. Bank sebagai pemilik dari nilai hutang dan bank sebagai tempat yang siap membayar, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya. Tidak adanya ijab dan qabul tidak membatalkannya, karena itu sudah menjadi tradisi. Hal itu karena menurut sebagian ulama syafi’i yang dimaksudkan dengan ijab dan qabul adalah kerelaan (ridha), baik dalam perkataan atau perbuatan. Dan keridhoan di sini benar-benar telah nyata.

Madzhab Hanafi berkata: “Uang kertas – hutang bank – termasuk dalam jenis hutang, kecuali jika dimungkinkan untuk ditukarkan dengan perak secara langsung, maka wajib zakat atasnya langsung.”

Sedangkan Madzhab Maliki berpendapat: “Nota bank walaupun dalam bentuk kwitansi hutang, jika dapat diwujudkan dengan perak secara langsung, dan mengambil alih kedudukan emas dalam pergaulan tukar-menukar (mu’amalah), maka wajib atasnya zakat, lengkap dengan syarat-syaratnya.” Madzhab Hanbali menetapkan bahwa tidak wajib zakat atas uang kertas. Mereka mengatakan:

Tidak diwajibkan zakat atas uang kertas kecuali jika dapat ditukarkan dengan emas atau perak dan terdapat syarat-syarat zakat padanya.

Az-Zuhaili mengatakan bahwa alasan madzhab Hambali tidak mewajibkan zakat atas uang kertas, karena ia tidak dapat ditukarkan langsung dengan emas dan perak, dianalogikan dengan penerimaan hutang. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pengqiyasan jenis uang tersebut dengan hutang adalah salah. Dalam hutang, pemiliknya (ad-da’in) tidak bisa memanfaatkan uang yang dihutangkan tersebut, sehingga para fuqaha’ tidak mewajibkan zakat atasnya sampai hutang tersebut diterima oleh orang yang menghutangkan. Namun tidak demkian dengan uang, di mana pemilik uang dapat memanfaatkannya, sebagaimana pemanfa’atan emas sebagai harga dari segala sesuatu.

Jadi dalam penentuan hukum zakat atas uang yang ada sekarang, masih terjadi ikhtilaf di kalangan para fuqaha’. Hal tersebut tergantung dari sudut mana serta bagaimana cara pandang atau persepsi mereka terhadap uang itu sendiri. Metode istinbath mereka juga ikut andil dalam penetapan hukum zakat uang.  


Daftar Pustaka 

M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 323-325.

Abu Ubaid, Kitab al-Amwal, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, t.t., hlm. 414; lihat juga Ibnu Hazm, al-Muhallah, Juz V, Beirut: Dar al-Affaq al-Jadidah, t.t., hlm. 60 dan 68; Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz II, Dar al-Fikr, 1985, hlm. 317; As-Sayyid Syabiq, Fiqh As-Sunnah,

Jilid I, Kairo: Dar al-Fath, hlm. 433; Wahabah Az-Zuhaili, Alfiqhu al-Islami wa Adillatu, Juz III, Dar Al-Fikr, hlm. 1819

Abdurrahim dan Mubarok, Zakat dan Peranannya dalam Pembangunan Bangsa serta Kemaslahatannya Bagi Umat, Bandung: Surya Handayani Pratama, 2002, cet. I, 39
 
Abdur Rahman al-Jaziri, Kitab Al-Fiqhi Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, Juz I, Mesir: AL- Maktabah at-Tijarah al-Kubra, t.t., hlm. 605-606