Ketentuan Nisab Zakat Mal, Fitrah, Hewan, Tumbuhan, Frofesi, Penghasilan Menurut Ulama

Advertisement
Pengertian Nisab - menurut bahasa adalah, asal dari segala sesuatu, permulaan dari segala sesuatu, mengemukakan salah satu dari sekian banyak kelompok yang sejenis, mengambil perkara yang dituju. Salah satu syarat harta yang wajib dizakati adalah telah mencapai satu nisab. Sementara yang dimaksud dengan nisab adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati menurut syara’. Seperti ketentuan nisab perak 200 dirham.

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah ketentuan yang dalam ilmu fikih disebut dengan nisab.

ketentuan nisab zakat
 Para ulama mengidentikkan nisab dengan kebutuhan minimum rumah tangga selama setahun. Ditetapkannya lima wasaq dari tumbuh- tumbuhan karena diperkirakan dengan lima wasaq tersebut cukup untuk hidup selama setahun oleh keluarga yang terdiri dari seorang suami, seorang istri, seorang anak dan seorang pembantu dengan besar kebutuhan makanan satu kati atau satu gantang beras untuk masing-masing orang. Demikian juga halnya dengan uang perak, dengan 200 dirham, diperkirakan dengan sejumlah uang tersebut akan cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal dari masing-masing orang di atas selama setahun penuh.

Nisab sama dengan kebutuhan minimal keluarga selama setahun, dengan kata lain jika seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan minimalnya selama setahun maka orang tersebut dianggap orang yang tidak mampu atau miskin, oleh karenanya dia tidak berkewajiban membayar zakat, karena zakat hanya dibebankan diatas pundak orang kaya, sesuai dengan hadits Nabi saw sebagai berikut:

Artinya : “Zakat dibebankan diatas pundak orang kaya.”

Ketentuan-ketentuan nisab ini telah diatur secara seksama oleh Nabi saw untuk menunjukkan keadilan yang diemban oleh agama Islam, sehingga menurut penelitian kadar nisab satu dengan yang lain adalah sama atau standard dan hal itu seimbang dengan kebutuhan minimal dalam setahun. Seperti nisab kambing yang 40 adalah sama dengan nisab unta yang 5, karena waktu itu nilai 8 kambing adalah sama dengan satu unta. Sedangkan nilai satu kambing waktu itu adalah 5 dirham dikalikan 40 akan sama dengan nisab perak 200 dirham sebagai kebutuhan minimal dalam setahun.

Adapun nisab-nisab zakat dari harta wajib zakat adalah sebagai berikut: Untuk nabat atau tumbuh-tumbuhan adalah lima wasaq, zakat yang dikeluarkan sebesar sepersepuluhnya. Sesuai dengan hadits Nabi saw diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Said al-Khudriy:

Artinya :”Tak ada zakat pada biji-bijian yang kurang dari lima wasaq, dan tak ada zakat dari perak yang kurang dari lima ‘auqiyah.”

Sesuai dengan ijma’ ulama dan hadis-hadis shahih yang bersumber dari Nabi saw dan para sahabatnya, maka nisab unta dan besarzakatnya dari jumlah 5 sampai 120 ekor dapat dilihat sebagai berikut:

Pendapat yang masyhur mengenai awal nisab sapi adalah 30 ekor dan zakatnya seekor sapi jantan atau betina umur 1 tahun, ketika telah mencapai 40, maka zakatnya adalah seekor anak sapi betina umur 2 tahun. Dan awal nisab untuk kambing adalah 40, dan zakatnya adalah seekor kambing, berikut tabelnya:

Awal nisab untuk zakat emas dan perak adalah 40 dirham untuk perak dan 20 dinar untuk emas. Dalam hadis muttafak ‘alaih “tidak ada pada selain 5 awqiyah sedekah (zakat)” kata awqiyah seperti kita ketahui adalah 40 dirham, sesuai dengan nasah yang masyhur dan kesepakatan kaum muslimin, sebagaimana Nawawi berkata: Lima awqiyah sama dengan 200 dirham. sementara zakatnya adalah 2 ½ %.

Dasar Hukum Nisab dalam Islam

Sebagaimana dikemukakan dimuka bahwa nisab merupakan syarat wajib bagi harta yang dizakati, oleh karenanya ketika harta tidak mencpaai nisab maka tidak dikenai hukum wajib zakat. Sesuai dengan hadis Nabi saw :

Artinya : “Tidak ada zakat pada tumbuh-tumbuhan yang kurang dari lima wasaq, dan tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima, dan tidak ada zakat dari perak yang kurang dari lima awqiyah (200 dirham). (HR. Muslim)

Nisab yang merupakan kadar minimal kekayaan wajib zakat adalah merupakan kekayaan untuk mencukupi kebutuhan minimal keluarga dalam setahun, apabila seseorang tidak memiliki kekayaan yang bisa mencukupi kebutuhannya dalam setahun maka orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang miskin dan tidak berkewajiban zakat. Karena zakat hanya dibebankan diatas pundak orang kaya untuk diberikan kepada orang yang kurang beruntung atau miskin.

Maka dengan kata lain, tidak ada zakat dari harta yang kurang dari ketentuan nisab. Karena nisab adalah merupakan syarat wajib bagi harta yang akan dikeluarkan hartanya.

Hikmah disyariatkannya Nisab
Didalam shalat mempunyai kandungan rasa persamaan dan persaudaraan antara si kaya dan si miskin, karena antara si kaya dan si miskin tidak ada perbedaan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, semua sama ketika bersujud di hadapan Allah Swt. Maka , zakatpun mempunyai kandungan kebersamaan yang tidak kalah pentingnya. Zakat membuktikan persaudaraan tersebut dengan tindakan konkrit dari pihak yang berkecukupan untuk menyantuni si miskin. Sesuai dengan firman Allah Swt :

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka) adalah saudara-saudaramu seagama, dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”57(QS.At-Taubah:11)

Pada awalnya zakat difardhukan tanpa ketentuan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara’ hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak sedikitnya terserah kepada kemauan dan kebaikan para muzakki itu sendiri. Hal itu berjalan hingga tahun kedua Hijriyah. Mereka yang menerima zakat pada waktu itu hanya dua golongan saja, yaitu fakir dan miskin.

Nisab menetapkan besarnya kewajiban disesuaikan dengan tingkat tenaga yang diberikan, maka semakin sedikit tenaga yang diberikan makin tinggi prosentase nisabnya, makin besar tenaga yang diberikan makin kecil prosentase nisabnya. Atas dasar inilah Islam mewajibkan 1/5 atau 20 % atas kekayaan yang ditemukan dalam tanah, dan 1/10 atau 10 % atas tanaman atau buah-buahan yang disirami dengan air hujan dan 5 % atas tanah yang disirami dengan menggunakan alat, serta mewajibkannya 2 ½ % atas usaha yang dikerjakan dengan penuh kelelahan seperti halnya dalam perdagangan.

Dengan nisab, maka akan membebaskan harta yang sedikit dari kewajiban zakat, karena zakat hanya diwajibkan bagi orang yang berkecukupan atau telah mencapai nisab. Hal itu dimaksudkan agar pemungutan zakat dari kelebihan (keperluan) akan mudah, bagi jiwa tidak akan terasa berat menurut tabiat manusia. Firman Allah swt :

Artinya :” Mereka menanyakan kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan.”60(QS. Al-Baqoroh:219)

Ibnu Abbas mengatakan dengan al-Afwu adalah kelebihan harta dari keperluan.61 Dari sini dapat kita lihat ada nilai-nilai keadilan dan kebersamaan antara si kaya dengan si miskin. Dan dengan nisab dapat dilihat bahwa semua nisab-nisab adalah seimbang. Karena menurut penelitian nilai diantara nisab-nisab itu adalah standard.

Dengan demikian jelaslah mengenai hikmah adanya nisab pada harta yang akan dizakati, yaitu bahwa zakat merupakan pajak yang dikenakan kepada orang kaya untuk bantuan kepada orang miskin dan untuk berpartisifasi bagi kesejahteraan Islam dan kaum Muslimin. Oleh karena itu zakat haruslah dipetik dari kekayaan yang mampu memikul kewajiban itu dan tidak menjadi tidak ada artinya apabila orang miskin juga dikenakan pajak sedangkan mereka sangat perlu dibantu bukan membantu. Oleh karena itulah Nabi Saw bersabda:

Artinya : “Zakat hanya dibebankan keatas pundak orang kaya

Pandangan Ulama Tentang Nisab

Salah satu sebab terjadinya zakat adalah mempunyai kekayaan yang telah cukup nisab, menurut Abu Hanifah jika sesorang tidak memiliki kekayaan yang mencapai satu nisab maka tidak ada kewajiban padanya zakat, sementara yang dimaksud nisab menurutnya adalah segala ketentuan syara yang menjadi tanda akan datangnya kewajiban zakat pada kekayaan tertentu, seperti dua ratus dirham dan dua puluh dinar.

Hampir tidak ada perbedaan pendapat diantara empat mazhab dalam masalah nisab dan haul barang-barang yang wajib dizakati. Misalnya, untuk emas nisabnya 20 dinar dengan zakat 2,5%. Begitupun, untuk barang dagangan, bila nilainya mencapai 20 dinar, wajib dizakati

2,5%. Emas / perak dan barang dagangan wajib dizakati apabila pemiliknya mencapai 1 tahun (haul).64 Untuk hasil bumi tidak ada haul. Setiap kali panen harus langsung dizakati. Nisabnya lima wasaq. Tentang binatang ternak sudah ada ketentuannya sendiri.

Senada dengan keterangan diatas Dr. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa ketentuan bahwa kekayaan yang terkena zakat harus sampai senisab disepakati oleh para ulama, kecuali tentang hasil pertanian, buah- buahan, dan logam mulia. Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil yang tumbuh dari tanah harus dijekuarkan zakatnya 10%. Demikian juga pendapat Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain, bahwa dalam sepuluh ikat sayur yang tumbuh dari tanah wajib dizakati sebanyak satu ikat. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa nisablah yang merupakan ketentuan yang mewajibkan zakat pada seluruh kekayaan, baik kekayaan itu berupa yang tumbuh dari tanah maupun bukan. Alasan mereka adalah hadits, “Dibawah lima wasaq tidak ada zakatnya”. Ketentuan itu dapat dianalogikan dengan kekayaan-kekayaan lain seperti ternak, uang, dan barang-barang dagangan.

Pada dasarnya harta yang wajib di zakati ada dua, al-Abdari berkata: “Harta zakat ada dua macam, pertama yang harta yang mempunyai kesuburan sendiri, seperti biji-bijian dan buah-buahan. Maka harta bagian ini wajib mengeluarkan zakat apabila dia telah berwujud. Kedua, harta yang diharap atau ditunggu-tunggu kesuburannya, seperti dirham, dinar dan barang dagangan. Harta kelompok ini diharuskan cukup setahun kita miliki, demikianlah pendapat seluruh fuqoha”

Sesungguhnya penuhnya nisab disepanjang tahun adalah syarat wajib zakat, terkecuali sehari dua hari kurang dari setahun, dalam pada itu jika dimaksudkan dengan menjual atau menukar untuk melepaskan diri dari zakat diketika telah mencapai cukup tahun maka penjualannya atau penukarannya itu tidak menggugurkan zakat. Hal ini sama dengan seseorang yang menthalak istrinya dalam keadaan ia sedang menghadapi maut untuk menghilangkan hak istri dari pusaka.

Lainnya halnya dengan pendapat an-Nawawiy, yang mengatakan “Mazhab kami ulama Syafi’i, Malik, Ahmad dan Jumhur, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak, dan binatang ternak yang penuh setahun dimiliki nisabnya. Jika terjadi kekurangan nisab ditengah-tengah tahun, hilanglah perhitungan tahun, jika kemudian kembali cukup setahun maka dimulailah hitungan baru.

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah keharusan penuh senisab hanya diperlukan pada awal tahun dan akhir tahun. Karenanya tidak gugur kewajiban zakat jika terjadi kekurangan nisab pada pertengahan tahun, apabila diakhir tahun telah penuh nisabnya lagi. Inilah syarat yang harus terdapat pada harta yang wajib di zakati dan syarat ini tidak terjadi pada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sebab tumbuha- tumbuhan dan buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya pada hari kita memanennya, firman Allah swt :

Artinya :”Dan berikanlah haknya pada waktu ia dituai (diketam)” (QS al-An’am:141)

Bisa dipahami bahwa cukup nisab dan tahun adalah syarat bagi harta yang akan di zakati, bahkan menurut Ibnu Hazm, sekalipun harta itu telah musnah, namun sebelumnya harta tersebut sudah mencapai nisab dan cukup tahun, maka tetap wajib bagi pemilik harta untuk mengeluarkan zakatnya.
Daftar Rujukan
Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunah,jilid I,Baerut Libanon: Dar al-Fikr, 1983, halm. 276.
Dr. Wahbah Zuhailiy, Al-Fiqhu al-Islami wa-Adalatuhu, juz II,Damaskus: Dar al- Fikr,1409 H.,hlm.730.
Muhamad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam (Zakat dan Wakaf), Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1988, hlm. 9.
Depag. RI, Ensiklopedia Islam Di Indonesia, Jakarta: Proyek Peningkatan Prasarana dan sarana IAIN Jakarta, 1992/1993, hlm.1319
Mujamma’ al-Malik Fahd, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Medinah: As-Syarif, tt.,hlm.43.
Hasbiy as-Shidiqiy, Pedoman Zakat,Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, cet. II, 1997,
Drs. Rosihan, SH. MA.,Panduan Praktis Zakat, Semarang: Lembaga ZIS Masyarakat Peduli, 2001, hlm.12.
Imam Taqiy al-Din Abi Bakar b. Muhamad al-Hasbani, Kifayah al-Ahyar, Juz I, Semarang: Toha Putra, t.th, hlm.172.
Muhamad Jamal al-Din, Mau’idhatu al-Mukminin Min Ihya’ Ulum al-Din, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet Ke-I, 1995, hlm. 49.
Abi Isa Muhamad b. Isa, al-Jami’ al-Shahih Sunan al-Tirmidzi, Juz V, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet Ke-I, 1987, hlm. 7.
Mujamma’ al-Malik Fahd, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Medinah: As-Syarif, tt.,hlm.859
IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia, Jakarta: IKAPI, 1992, hlm.1003.
KH. MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, Yogyakarta: LKIS bekerja sama dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1994, hlm.145
Ahmad Mustafa al-Maroghiy,Tafsir al-Maroghiy, Juz XI, terj. Umar Sitanggal dkk.Cet- I, Semarang: Toha Putra, 1987, hlm. 25.
Manna’ Khalil al Qattan, Mabahis fi ‘ulum al-Qur'an, terj. Mudzkir AS., Studi Ilmu- Ilmu Qur'an, Cet-V, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2000, hlm.115.
Muhammad Jamal al-Din, Mauidhatu al-Mukminin Min Ihya’al-Din, Baerut Libanon:Dar al-Kutub, Cet. Ke-1, 1995, hlm.49.
Dr. Yusuf Qardhawi, Mushkilahal-Fakr Wakaifa ‘Aalajaha al-Islam, Terj. Syafril Hallim, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm.87.
Dr. M. Abdurrahman, M.A., Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqih, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm.107
M.A. Mannan, Islamic Economics, Theory and Practice, Terj. “Teori dan Praktek Ekonomi Islam”, Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997, hlm.256.
Prof. H. Zaini, M.A. dkk, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1987, h. 139.
Tengku Hasbiy AS-Shidiqi, Pedoman Zakat, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997,
Dr Yusuf Qardhawi, Musykilah al-Fakro, op.cit., hlm.100-101. 1987.
Tat Zin, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT Bahtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm.
Luis Ma’luf, al-Munjid, Baerut Libanon: tt. hlm. 811.
Wahbah az-Zuhaeliy, al-Fiqh al-Islami Wa-adalatuhu, op.cit., hlm. 731.
Musthofa M. Imaroh,Jawahiru al- Bukhori, Semarang: Usaha Keluarga, 1381H.,
Dr. Yusuf Qardhawi, Fiqh al- Zakah, op.cit., juz I,hlm.268.
Imam Muslim,Shahih Muslim, Bandung: Syirkatul Ma’arif, tt. hlm. 390.
Imam Taqiyudin Abi Bakri Ibni Muhammad al-Husein, Kifayatul Akhyar, juz, Surabaya: Al-Hidayah, tt. hlm. 180