Makalah Manajemen Kurikulum PAI

Advertisement
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian pendidikan Islam, menurut Achmadi adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam. Untuk itu, kualifikasi Islam untuk pendidikan memberikan kejelasan bentuk konseptualnya. Pembentukan kepribadian yang dimaksudkan sebagai hasil pendidikan adalah kepribadian muslim, kemajuan masyarakat, dan budaya yang tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Makalah Manajemen Kurikulum PAI 03Agama Islam adalah petunjuk bagi umat Islam dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Jadi, agama itu untuk manusia dan bukan manusia untuk agama. Karena itu, petunjuk agama Islam adalah program hidup yang sejalan dengan hukum-hukum alam yang diciptakan dan ditetapkan Allah SWT dengan hasil capaiannya yang tertinggi yaitu koordinasi yang sempurna dari aspek-aspek spiritual dan material kehidupan manusia. Kedua aspek ini bukan saja dipadukan satu sama lainnya, dalam arti tidak meninggalkan konflik yang melekat antara kehidupan jasmani dan moral, tetapi kerja sama dan paduannya itu tidak dapat dipisahkan dan menjadi dasar hidup yang alami.

Kurikulum bukanlah merupakan suatu yang harus diikuti dan diturut begitu saja dengan mutlak tanpa perubahan dan penyimpangan sedikitpun. Kurikulum lebih merupakan pedoman bagi para guru dalam menjalankan tugasnya. Dalam mempergunakan kurikulum, guru atau pendidik di samping menuruti dan mengikuti apa yang tercantum di dalamnya, berhak dan berkewajiban pula memilih dan menambah materi-materi, sumber-sumber ataupun metode-metode pelaksanaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat lingkungan sekolah, dan membuang serta mengurangi apa yang dianggapnya sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara pada umumnya, serta harus sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi kurikulum PAI. Itulah sebabnya maka pelaksanaan kurikulum perlu mendapat perhatian dan pembinaan kurikulum harus diusahakan dan dijalankan.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah harus pandai-pandai mengelola pelaksanaan kurikulum, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI). Yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap hasil yang telah dicapai, sehingga dapat diformalisasikan dan tercermin dalam perilaku peserta didik. Dalam memanaj kurikulum Pendidikan Agama Islam sebaiknya menggunakan lebih dari dua pendekatan manajemen atau semuanya serta disesuaikan dengan kondisi agar tujuan Pendidikan Agama Islam, tujuan Pendidikan Nasional, dan tujuan Pendidikan Islam mudah tercapai.


A. Manajemen Kurikulum PAI Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah

1. Perencanaan Kurikulum PAI

Perencanaan kurikulum PAI, secara nasional menjadi tugas Depag RI dan secara lokal menjadi tugas kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Tugas madrasah aliyah[1] dalam perencanaan kurikulum PAI adalah: 1) memahami Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sebagai acuan pengembangan KTSP, 2) memahami standar kompetensi dan silabus yang berlaku secara nasional dan local yang sudah dikembangkan oleh Departemen Agama RI dan kantor Depag Kabupaten/Kota, 3) mengembangkan silabi sesuai dengan kondisi peserta didik dan kebutuhan masyarakat sekitar madrasah aliyah, 4) mengembangkan materi ajar, 5) merumuskan indikator pencapaian kompetensi, dan 6) mengembangkan instrumen penilaian.[2]

Pengembangan materi ajar dilakukan oleh madrasah aliyah. Untuk melakukan kegiatan ini, kepala madrasah aliyah membentuk TIM perekayasa kurikulum dan memfasilitasi kegiatan TIM, untuk berkonsultasi dengan MGMP madrasah aliyah, kantor Depag dan MGMP Kabupaten/Kota atau pakar dari Perguruan Tinggi.

Rencana kegiatan/pelaksanaan pembelajaran disusun oleh guru berdasar satuan pelajaran yang disusun tim perekayasa kurikulum PAI. Rencana ini memuat metode pembelajaran, perkiraan waktu, pemanfaatan fasilitas, pola penilaian dan tindak lanjut.

Rencana penilaian disusun oleh guru, bisa bekerja sama dengan MGMP madrasah aliyah atau MGMP daerah Kabupaten/Kota. Penyusunan rencana penilaian mencakup pemahaman standar kompetensi, pengembangan indikator pencapaian kompetensi, penetapan pola penilaian, dan penyusunan instrumen penilaian. Penetapan pola dan penyusunan instrumen penilaian harus memperhatikan domain (ranah) kompetensi yang harus dikuasai peserta didik/lulusan, yaitu kognitif, afektif atau psikomotorik. Pola penilaian bisa berbentuk tes tertulis, tes unjuk kerja, tes lisan, dan atau portofolio. Penentuan bentuk tes bisa memperhatikan masukan peserta didik.

Dari uraian di atas setelah mengembangkan struktur kurikulum dan muatan kurikulum PAI di madrasah aliyah. Kemudian madrasah aliyah mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar berdasarkan struktur kurikulum dan muatan kurikulum PAI di madrasah aliyah yang telah dikembangkan dan disusun oleh tim penyusun struktur KTSP PAI dokumen I. Selanjutnya standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatkan Standar Proses dan Standar Penilaian. Standar kompetensi dan kompetensi dasar Pendidikan Agama Islam untuk madrasah dikembangkan lebih lanjut oleh Departemen Agama. Dengan ungkapan lain, standar kompetensi dan kompetensi dasar dijabarkan menjadi silabus, silabus selanjutnya dijabarkan menjadi RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran).

2. Pengorganisasian Kurikulum PAI

Organizing adalah proses penyusunan fungsi, hubungan dan struktur formal kelakuan yang efektif antara orang-orang, yang sesuai dengan tujuan organisasi, rencana dan program yang telah ditetapkan, sumber daya yang dimilikinya, sarana dan prasarana dan lingkungan yang melingkupinya dibagi dan dikoordinasikan, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Dalam hal ini, melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab antara kepala Madrasah Aliyah dengan guru-guru PAI secara khusus, yang sesuai dengan struktur KTSP, baik struktur KTSP dokumen I (pertama) dan struktur KTSP dokumen II (kedua), yaitu silabus, maupun satuan pelajaran yang merupakan program mingguan serta rencana pelaksanaan pembelajaran yang merupakan program harian bersifat aplikatif di kelas. Untuk melakukan ini sumber daya yang dimilikinya, sarana dan prasarana dan lingkungan yang melingkupinya dibagi dan dikoordinasikan.

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam KTSP dan berbeda dari kurikulum sebelumnya adalah penerapan pendekatan pembelajaran tuntas dan mengakui perbedaan kecepatan belajar setiap peserta didik. Implikasinya adalah ada layanan pembelajaran secara klasikal dan individual, seperti pengajaran remedial bagi peserta didik yang belum kompeten, pengayaan bagi peserta didik yang kompeten 75-85%. Namun demikian pengorganisasian kurikulum tingkat satuan pendidikan secara individual tersebut perlu memperhatikan beban mengajar reguler dan ketersediaan SDM (guru-guru PAI) dan fasilitas, yaitu dengan cara sang guru PAI menambah jam pelajaran hingga peserta didik memiliki kemampuan (kompetensi). Rasa tanggung jawab seorang guru PAI profesional akan kelihatan dan dapat dirasakan, yaitu mengembangkan mutu, kualitas, dan tindak tanduknya.

Profesi keguruan PAI dibagi menjadi 2 (dua): a. Indikator profesi Yang terdiri dari: 1) kompetensi yang didasarkan atas wawasan teoritis; 2) sertifikasi; 3) organisasi profesi; 4) kode etik; dan 5) vokasional. b. Kompetensi kepribadian.

3. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) PAI

Pada pembelajaran tuntas, kriteria pencapaian kompetensi yang ditetapkan adalah minimal 75% oleh karena itu setiap kegiatan belajar mengajar diakhiri dengan penilaian pencapaian kompetensi peserta didik dan diikuti rencana tindak lanjutnya. Hasil penilaian ada tiga kemungkinan, yaitu kompetensi 75-85% dalam waktu terjadwal, kompetensi lebih dari 85% dalam waktu kurang dari alokasi atau kompetensi dalam waktu terjadwal.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka tindak lanjutnya ada tiga kemungkinan, yaitu pemberian remedi, pemberian pengayaan, dan atau akselerasi. Perbedaan tindak lanjut tersebut dilakukan berdasarkan variasi pencapaian kompetensi peserta didik.

Layanan pembelajaran remedial akan lebih efektif bila melalui kerja sama terpadu antara guru mata pelajaran PAI, wali kelas, dan konselor madrasah aliyah (guru BK). Guru memberi bimbingan akademis, sedangkan wali kelas dan konselor madrasah aliyah memberi bimbingan psikologi bagi peserta didik yang menghadapi masalah psikologi. Dengan demikian, peserta didik yang berprestasi bisa mengikuti program akselerasi atau percepatan studinya secara alami. Kepala madrasah aliyah sangat berperan dalam memfasilitasi layanan belajar secara individual tersebut, antara lain melalui dukungan penulisan modul, pembentukan Sistem Informasi Akademis (SIAKAD) peserta didik, dan koordinasi yang baik antara guru mata pelajaran PAI, tenaga administrasi madrasah aliyah, wali kelas dan komite madrasah aliyah.

Pengelolaan SIAKAD peserta didik bisa memberdayakan tenaga administrasi madrasah aliyah. Hasil penilaian yang dilakukan oleh guru mata pelajaran PAI dilaporkan langsung kepada wali kelas atau lewat tenaga administrasi. SIAKAD sangat diperlukan bila jumlah kelas pararel besar sehingga layanan remedi bisa secara lintas kelas. Data akademis peserta didik juga diperlukan dalam menyusun rencana layanan menghitung beban guru. Koordinasi kepala madrasah aliyah dengan komite madrasah aliyah bisa dikembangkan untuk mendukung terwujudnya layanan individual.

4. Pengawasan/Pengendalian Pelaksanaan Kurikulum PAI

Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Di sini penulis akan mengetengahkan tentang pengawasan/pengendalian pelaksanaan kurikulum (Pengawasan proses pembelajaran) PAI tentang evaluasi dan pelaporan.

a. Evaluasi kurikulum (Pengawasan proses pembelajaran) PAI

Evaluasi dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi oleh pihak dalam (guru dan pengelola madrasah aliyah) yang selanjutnya disebut evaluasi diri dan evaluasi oleh pihak luar (badan independen atau Badan Akreditasi Madrasah). Sasaran evaluasi, secara garis besar, mencakup masukan (termasuk program), proses, dan hasil.

Evaluasi diri merupakan bagian dari proses peningkatan mutu kinerja madrasah aliyah atau pencapaian kompetensi peserta didik secara keseluruhan. Evaluasi diri selama 1 (satu) semester/ 6 bulan sekali. Data pencapaian kompetensi disusun menjadi profil prestasi peserta yang digunakan sebagai dasar penyusunan program layanan atau pembinaan secara periodik oleh madrasah aliyah maupun secara insidental oleh konselor atau wali kelas madrasah aliyah, termasuk bimbingan belajar, bimbingan karier, dan konseling pribadi. Evaluasi diri harus memperhatikan karakteristik, tujuan, manfaat dan sasaran evaluasi diri.

b. Pelaporan kurikulum (Pengawasan proses pembelajaran) PAI

Pelaporan mencakup laporan guru, laporan wali kelas, dan laporan kepala madrasah aliyah. Laporan guru PAI memuat hasil pembelajaran (mencapai kompetensi peserta didik) dan mata pelajaran PAI yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan guru PAI disampaikan kepada wali kelas. Guru bisa melengkapi laporannya dengan informasi tentang hambatan yang dihadapi, upaya yang telah ditempuh, dan atau kegagalan yang terjadi karena adanya hambatan yang tidak bisa diatasi. Informasi tersebut merupakan bahan laporan wali kelas kepada kepala madrasah aliyah dan sebagai bahan menyusun program kerja tahun berikutnya.

Laporan wali kelas memuat prestasi (pencapaian kompetensi) dari kelas binaannya untuk disampaikan kepada orang tua peserta didik dan peserta didik yang bersangkutan. Wali kelas juga membuat laporan tentang profil kompetensi peserta didik dan pembinaan yang pernah dilakukan atau kasus yang terjadi dari kelas binaannya untuk disampaikan kepada kepala madrasah aliyah. Laporan tersebut sebagai bahan kepala madrasah aliyah membuat laporan sekolah.

Laporan kepala madrasah aliyah memuat hasil evaluasi kinerja madrasah aliyah secara keseluruhan, profil kompetensi peserta didik di madrasah aliyah yang dipimpinnya, serta pertanggungjawaban keuangan madrasah aliyah. Laporan kepala madrasah aliyah dikirim kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota/provinsi sebagai bahan membuat profil pencapaian kompetensi peserta didik dan peta madrasah aliyah di daerah kabupaten tersebut. Laporan kinerja madrasah aliyah secara keseluruhan, yang diharapkan dalam pedoman ini, lebih menekankan pada laporan akuntabilitas, yaitu laporan pertanggungjawaban berdasarkan kebenaran esensial dan faktual di samping berdasarkan dokumen tertulis. Laporan dibuat berdasarkan hasil evaluasi diri, akreditasi, dan hasil analisis faktual. Sebagai contoh, laporan dibuat berdasarkan hasil evaluasi tentang kesesuaian masukan (program) dengan harapan masyarakat, kesesuaian proses dengan program, dan pencapaian kompetensi lulusan yang diakui oleh pihak luar (pengguna lulusan dan atau Badan Akreditasi Madrasah). Lembaga administrasi Negaratelah mengembangkan pola Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), namun sampai saat ini belum ada pola khusus laporan akuntabilitas lembaga pendidikan.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan dirancamg dan dilaksanakan dalam rangka manajemen berbasis sekolah (desentralisasi pendidikan). Dalam suasana ini peran serta masyarakat di bidang pendidikan tidak hanya terbatas pada dukungan dana saja melainkan juga dalam aspek akademik. Unsur utama dalam manajemen berbasis sekolah adalah pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas publik. Atas dasar itulah laporan kemajuan belajar siswa harus dibuat sebagai pertanggungjawaban lembaga madrasah (aliyah) kepada siswa, orang tua atau wali, masyarakat, atasan, dan instansi terkait lainnya.

Manajemen kurikulum bertujuan untuk mencapai peningkatan mutu output dan outcome yang bermutu tinggi dan handal dengan cara memasukan input dan melakukan proses yang bermutu tinggi dan handal juga. Sedangkan untuk standar out-put, yaitu memenuhi kompetensi dasar Pendidikan Agama Islam pada tingkat madrasah aliyah. Kompetensi dasar Pendidikan Agama Islam yang merupakan derivasi dari visi besar Pendidikan Agama Islam di madrasah aliyah pada akhirnya akan memperlihatkan out come yang tercermin dalam watak, sikap, kepribadian peserta didik dalam dua dimensi kehidupan: vertical dan horizontal. Hal ini sesuai dengan KTSP untuk peningkatan mutu lulusan.


Pendidikan, Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Modul: 7 Perangkat Pembelajaran, (Jakarta: Depdiknas, 2006). Dan contoh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah/Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Panduan Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)-BI- SMP, (Jakarta: Depdiknas, 2006). Serta buku-buku tentang KTSP.

Badan Standar Nasional Pendidikan, Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Modul: 4 Teori Penyusunan Silabus dan RPP, (Jakarta: Depdiknas, 2006), hlm. 1

Muhammad Joko Susilo, ibid., hlm. 158. Baca Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 21(1), op.cit. hlm. 75. Bagaimana mengelola ruang kelas atau tempat belajar dan bagaimana mengelola peserta didik dalam KTSP, baca Masnur Muslich, op.cit., hlm. 73-75, lihat juga Abdul Majid, op.cit., hlm. 112-165.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 5.

Panduan Kegiatan Ekstra Kurikuler Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), lihat juga Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), Ed. I, Cet. 1, hlm. 198-200.

Baca Badan Standar Nasional Pendidikan, Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Modul: 6 Pembelajaran Tuntas dan Penilaian, op.cit. Baca juga Badan Standar Nasional Pendidikan, Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Modul: 2 Muatan Lokal dan Pengembangan Diri , (Jakarta: Depdiknas, 2006), tentang Bimbingan dan Konseling Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 57, Ibid., dan juga Badan Standar Nasional Pendidikan, Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Modul: 5 Pengembangan Jaringan Kurikulum dan Supervisi Pelaksanaan Kurikulum, op.cit.

Tentang program tindak lanjut, baca Pusat Kurikulum, op.cit., hlm. 20-21, dan juga

Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 58 (8). Ibid., hlm. 94-95.

Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 23, op.cit., hlm. 75.

Baca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 58 (1-2), op.cit., hlm. 29.

Evaluasi oleh pihak luar (badan independen atau badan akreditasi madrasah) untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Baca Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Baca juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 58 (2), Ibid., hlm. 29-30.

Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam, Penilaian Berbasis Kelas KBK SKI-MI, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 33.

John D. McNeil, Curriculum: a Comprehensive Introduction, (USA, 1990), hlm. 191.

Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), Ed. 1, Cet. 1, hlm. 82-83.

Ngalim Purwanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1996), Cet. 15, hlm. 24.

Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Cet. 1, hlm. 28-29.

Hamdani Ihsan dan A. Fuad Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 29.

Makalah ini sebenarnya memiliki beberapa pertimbangan, sehingga hanya dikutip beberapa hal penting. Makalah Manajemen Kurikulum PAI ditulis oleh Dastro. Mudahan bermanfaat


0 Response to "Makalah Manajemen Kurikulum PAI"

Post a Comment

Berkomentarlah yang Bijak! Hanya komentar yang sopan yang Kami terbitkan di situs ini. Baca Kebijakan Situs

No Sara, No Spam!