Pengertian dan Landasan Hukum Zakat Barang Tambang

Advertisement

Pengertian dan Hukum Zakat Barang Tambang - Barang tambang berasal dari kata al-ma’dan yang dapat diartikan sebagai logam, barang tambang, barang-barang dari dalam tanah dan juga sebagai pusat sesuatu, kediaman. Pengertian barang tambang secara istilah oleh para ulama didefinisikan sebagai berikut:

Mazhab Hanbali mengartikan barang tambang sebagai harta yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan Allah SWT, yang bukan dari jenis bumi itu sendiri, bukan pula harta yang sengaja dipendam yang berwujud padat maupun cair.

Menurut mazhab Syafi’i barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah SWT dan hanya khusus berkaitan dengan emas dan perak. Barang tambang lainnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Menurut mazhab Hanafi barang tambang, rikaz dan harta terpendam adalah sama yaitu setiap harta yang terpendam dibawah bumi.

Menurut mazhab Maliki barang tambang adalah harta yang diciptakan oleh Allah SWT di dalam tanah, baik berupa emas, perak maupun lainnya, dan untuk mengeluarkan barang tambang diperlukan pekerjaan yang berat dan proses pembersihan yang terus-menerus.

Secara umum dalam ensiklopedi hukum Islam, barang tambang dapat diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan Allah SWT dalam perut bumi yang bernilai tinggi. Atau benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dll.

Dalam membedakan arti ma’dan, kanz dan rikaz ulama banyak berbeda pendapat, untuk memperjelas perbedaan ketiganya disini kami sedikit menguraikan tentang kanz dan rikaz.


Secara bahasan Kanz berasal dari kata kanaza-kanazan-al kanzu yang berarti menyimpan. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai tempat tertimbunnya harta benda karena perbuatan manusia.

Secara bahasa kata rikaz memiliki bentuk jamak arkizat ataupun rikazaat yang berarti harta terpendam, biji tambang emas, barang temuan. Sedangkan menurut istilah rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Secara istilah diartikan sebagai harta yang tersimpan diperut bumi, baik atas ciptaan Allah SWT maupun atas perbuatan manusia.

Rikaz menurut Hanbali ialah harta terpendam pada zaman jahiliyah, yakni harta orang kafir. Yang diambil pada zaman Islam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Adapun zakat yang wajib dikeluarkannya sebesar 20%.

Menurut Imam Malik bahwa rikaz merujuk kepada harta karun yang terpendam, selama tidak ada modal yang dikeluarkan, tidak ada kerja berat dan kesulitan yang muncul dalam menemukannya, maka wajib keluarkan zakatnya sebesar 20%.

Sedangkan menurut beberapa pendapat perbedaan antara pengertian zakat rikaz dan barang tambang ialah bahwa rikaz itu waktu ditemukannya dalam keadaan jadi dan tidak memerlukan tenaga untuk mengolahnya, sedangkan barang tambang dikeluarkan dari perut bumi dalam bentuk belum jadi, jadi perlu pengolahan yang maksimal.

Menurut beberapa ulama Terdapat tiga jenis kepemilikan barang tambang yaitu:

Barang tambang yang didapatkan dari tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang. Harta itu dimiliki oleh pemerintah, harta tersebut dibagikan kepada kaum muslimin atau disimpan di baitul mal untuk kemaslahatan umat dan bukan untuk kepentingan pemerintah.

Barang tambang yang didapatkan dari tanah yang dimiliki oleh seseorang. Harta ini dapat dimiliki pemerintah dan juga pemilik tanah.

Barang tambang yang didapatkan dari tanah yang dimiliki bukan oleh seseorang misalnya tanah penaklukan, maka kepemilikannya oleh pemerintah.

Landasan Hukum Zakat Barang Tambang

Dalam kaitannya dengan kewajiban zakat, zakat itu dikeluarkan dari harta kongkrit yang bernilai dalam pandangan manusia dan dapat digunakan menurut fungsinya, dengan demikian segala harta yang secara kongkrit belum terdapat contohnya di zaman Nabi, tetapi dengan perkembangan modern sangat berharga dan bernilai maka termasuk kategori harta yang apabila memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat harus dikeluarkan zakatnya (baca: Tahapan Perintah Zakat).

Zakat menurut istilah adalah sejumlah harta (berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang, untuk kepentingan kaum fakir miskin serta anggota masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya.

Zakat juga diharapkan dapat menyuburkan sifat kebaikan yang bersemayam dalam hati nurani seseorang, sehingga membuatnya dapat merasakan penderitaan orang lain, dan karenanya ia terdorong untuk membantu mereka dengan hati yang riang dan ringan, tanpa merasakan terbebani olehnya.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan perintah untuk berzakat banyak disebutkan dalam Al-Qur'an yang beriringan dengan perintah shalat, dimana dalam Al-Qur'an terdapat dalam 28 tempat.

Allah memberikan rizki untuk manusia dari mana saja, diantaranya adalah barang tambang yang diambil dari dalam bumi yang mana manusia tinggal mengolahnya, dan dalam barang tambang inipun ada kewajiban untuk membayar zakat. Dasar kewajiban zakat atas barang tambang secara umum adalah disebutkan dalam surat At-Taubah : 103.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat itu diambil dari semua harta yang dimiliki (baca: pengertian zakat), meskipun kemudian sunnah Nabi mengemukakan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Quraish Shihab menafsirkan ambillah atas nama Allah sedekah, yakni harta berupa zakat dan sedekah yang mereka serahkan hendaknya dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, dari sebagian harta mereka, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar dan tidak juga yang terbaik, sehingga engkau membersihkan harta dan jiwa mereka dan menyucikan jiwa lagi mengembangkan harta mereka.

QS. Al-Baqarah : 267, yaitu Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa-apa yang kami keluarkan dari dalam bumi untuk kamu.

Berdasarkan ayat diatas menginfaqkan (menzakatkan) hasil usaha disebut Allah lebih dulu dari penyebutan hasil pertanian, ungkapan tersebut memberikan indikasi bahwa menzakatkan hasil usaha sebagaimana terlihat dalam komponen-komponen disebutkan diatas telah disyari'atkan sejak lama yakni bersamaan dengan zakat hasil pertanian.

Terjadinya perubahan atau perkembangan kehidupan umat, kalau dimasa lampau tiang yang menunjang kehidupan terbatas pada sektor pertanian dan perdagangan. (baca: hikmah dan tujuan zakat) Zakat tambang sebagai salah satu sektor yang menghasilkan penghasilan yang jauh diperoleh petani di desa-desa, maka amat amat wajar dan bahkan boleh disebut wajib ditunaikan zakatnya dari pada hasil pertanian, berdasarkan ayat diatas, apalagi sektor ini banyak membantu perekonomian umat karena alokasi dananya lebih besar.

Menurut Maraghi dalam tafsirnya ayat ini menjelaskan tentang jenis harta yang akan diinfaqkan oleh yang bersangkutan seperti emas dan perak, barang dagangan, ternak serta hasil bumi (bebijian, buah-buahan,dll.), yakni hendaknya harta tersebut dari jenis yang paling baik dan disenangi oleh pemberi, agar tuntutan dan nasihat infaq dijalan Allah ini menjadi bulat dan sempurna.

Sunnah Rasulullah memberikan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci mengenai kewajiban zakat atas barang tambang, walaupun dalam hal ini belum ditentukan mengenai nishab, haul dan kadar zakatnya (penjelasan mengenai zakat barang hasil tambang ini bisa anda baca: syarat dan nisab zakat barang tambang). Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Bukhari :

Binatang pemburu adalah jubar, sumur adalah jubar, barang tambang adalah jubar dan pada hasil temuan (wajib dikeluarkan zakatnya) satu perlima"

Daftar rujukan

Muhammad Bagir al-Habsyi, Fiqih Praktis, Bandung: Mizan, 20002, hlm.273

TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 5

Soenarjo, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Medinah: Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarif ain al Malik Fahd li Khadim al Haramain asy Syarif, 1990, hlm. 297

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta : Lentera Hati, 2002, hlm. 706

Nashiruddin Baidan, Tafsir Maudhu`I solusi Qurani atas masalah sosial kontemporer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm.149

Ahmad Mustafa al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Semarang: CV. Toha Putra, hlm.68

Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyah, juz 1, 1992, hlm. 464

Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir, Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta, 1984, hlm. 973

Yusuf al-Qardhawi, Fiqhuz Zakat, terj. Salman Harun dkk., Hukum Zakat, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996, hlm.408
Ibnu Qudamah, al-Mugni, Kairo: Perc. Hajar, 1992, Juz IV, hlm. 330

An-Nawawi, al-Majmu Syarh Muhazzab, Jeddah: Irsyad, t.th, Juz V, hlm. 73

Ibnu Abidin, Raddul Mukhtar, Mesir: Mustafa al-Babi` al-Habib, juz III, hlm. 255

Muhammad Abu Khudrah, al-Mahirah, Beirut:Daar al-Ghambil al-Islamy, 1994, juz III, hlm. 61

Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999, hlm. 1995

Imam Malik ibn Anas, Al-Muawatta, terj. Dwi Surya Atmaja, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999, cet I, hlm. 122

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta : Prenada Media, 2003, hlm. 46 

Demikianlah artikel mengenai Pengertian dan Hukum Zakat Barang Tambang. mudahan bermanfaat