Artikel Islam Perbedaan dan Ruang Lingkup Syariah, Fikih dan Hukum Islam

Advertisement
Artikel Islam Perbedaan dan Ruang Lingkup Syariah, Fikih dan Hukum Islam
Oleh : M. Ali Rusdi (80100210036)

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Allah swt. mengutus Nabi Muhammad saw. untuk menyebarkan agama Islam, agama yang dikenal sebagai agama rahmatan li al-‘alamin, dan agama yang dibenarkan dalam al-Qur’an, proses penyebarannya Allah menyeru Rasul untuk mengejarkan dan mengenalkan syariah sebagai arah pijakan kehidupan pada manusia. Syariah awalnya dikenal sebagai hukum Islam yang memiliki dasar-dasar, peraturan-peraturan, dan pandangan-pandangan yang terhimpun dalam al-Qur’an dan sunah Rasul saw. dalam masa kurang lebih 23 tahun Rasulullah melaksanakan dakwaannya untuk mengenalkan syariah pada manusia.

Pada zaman Rasulullah, semua persoalan hukum dalam berbagai aspek kehidupan langsung dapat disandarkan kepada Nabi saw. ketika misalnya ada sebuah persoalan yang dialami seorang muslim, langsung hal itu dapat ditanyakan pada Rasulullah. Rasulpun kemudian menjawab itu dengan mengambil hukum berdasarkan syariah yang Allah turunkan.
Perbedaan dan Ruang Lingkup Syariah, Fikih dan Hukum Islam
Pasca wafatnya Rasul hingga saat ini, syariah kerap kali menjadi masalah yang dihadapi umat Islam. Seringkali posisi syariah yang notabene menjadi sumber utama pedoman hidup dalam Islam, menjadi rancu memunculkan kekaburan dalam masalah hukum. Oleh karena itu, perlu sekali adanya pengkajian ulang terus-menerus terhadap persoalan ini, pada Makna dan persoalan syariah.

Islam sebagai agama dan suatu sistem hukum sering disalah fahami bukan hanya oleh orang-orang non-muslim saja, tetapi juga oleh orang-orang Islam itu sendiri, sebagai suatu sistem hukum. Hukum Islam dipelajari dan dikembangkan oleh para pemikir (ilmuan) Islam, sehingga ia menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Konsekuensi sebagai suatu disiplin ilmu, hukum Islam mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagai disiplin ilmu yang lain, studi hukum Islam seringkali dijumpai istilah-istilah fikih dan hukum Islam.

Ada kecendrungan kesulitan pada umat Islam untuk membedakan antara syariah dan fikih. Bahkan sering ada peleburan Makna di antara keduanya. Dalam praktik seringkali, kedua istilah itu dirangkum dalam kata hukum Islam, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Ini dapat dipahami karena hubungan keduanya memang sangat erat, dapat dibedakan, tetapi tidak mungkin dipisahkan.

Salah satu argumentasi yang kerap dilontarkan kelompok liberal-sekuler untuk menolak syariah Islam adalah dekontruksi Makna syariah dan fikih, syariah disebut memang dari Allah swt. sementara fikih adalah hasil pemikiran manusia yang lepas dari syariah. Dalam makalah ini akan dipaparkan perbedaan ketiga istilah tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Setelah memaparkan latar belakang di atas, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam makalah ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian syariah?
2. Bagaimana pengertian fikih?
3. Bagaimana pengertian hukum Islam?

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Syariah dan Ruang Lingkupnya.

Istilah syariah merupakan kata yang lumrah beredar di kalangan masyarakat Muslim dari masa awal Islam, namun yang mereka gunakan selalu syara’i (bentuk jamak) bukan syariah (bentuk mufrad). Riwayat-riwayat menunjukkan bahwa orang-orang yang baru masuk Islam dan datang kepada Rasulullah dari berbagai pelosok Jazirah Arab, meminta kepada Rasulullah agar mengirim seseorang kepada mereka untuk mengajarkan syara’i Islam.[1] Sedangkan istilah syariah hampir-hampir tidak pernah digunakan pada masa awal Islam. Dari perkembangan Makna, istilah syariah ini diperkenalkan dengan perubahan Makna yang menyempit untuk membawakan Makna yang khusus, yakni ”Hukum Islam” pada masa kemudian.

Syariah adalah kosa kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti ”sumber air” atau ”sumber kehidupan”[2], dalam Mukhtar al-Sihah diungkapkan sebagai berikut:[3] Syariah adalah sumber air dan ia adalah tujuan bagi orang yang akan minum. Syariah juga sesuatu yang telah ditetapkan Allah swt. kepada hamba-Nya berupa agama yang telah disyariahkan kepada mereka. Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Jadi, kata demikian ini berarti jalan yang jelas kelihatan atau ”jalan raya” untuk diikuti.[4] Al-Qur’an menggunakan kata syirah dan syariah dalam arti agama, atau dalam arti jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah bagi manusia. Syariah sering digunakan sebagai senonim dangan kata din dan millah yang berMakna segala peraturan yang berasal dari Allah swt. yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadis yang bersifat qat’I atau jelas nasnya.[5]

Sedangkan pengertian syariah Islam menurut Mahmud Syaltut adalah: syariah menurut bahasa ialah tempat yang didatangi atau yang dituju oleh manusia dan hewan guna meminum air. Menurut istilah ialah hukum-hukum dan aturan Allah disyariahkan buat hambanya untuk diikuti dan hubungan mereka sesama manusia. Di sini dimaksudkan Makna secara istilah yaitu syariah tertuju kepada hukum yang didatangkan al-Qur’an dan Rasul-Nya, kemudian yang disepakati para sahabat dari hukum-hukum yang tidak datang mengenai urusannya sesuatu nas dari al-Qur’an atau sunah. Kemudian hukum yang diistinbatkan dengan jalan ijtihad, dan masuk ke ruang ijtihad menetapkan hukum dengan perantara kias, karinah, tanda-tanda dan dalil-dalil.

Sedangkan syariah menurut Salam Madkur: tasyrik ialah lafal yang dikenal dari kata syariah yang di antara Maknanya dalam pandangan orang Arab ialah jalan yang lurus dan dipergunakan oleh ahli fikih Islam untuk nama bagi hukum-hukum yang Allah tetapkan bagi hambanya dan dituangkan dengan perantaraan Rasul-Nya agar mereka mengerjakan dengan penuh keilmuan baik hukum-hukum itu berkaitan dengan perbuatan ataupun dengan aqidah maupun dengan akhlak budi pekerti dan dinamakan dengan Makna ini dipetik kalimat tasyrik yang berarti menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah-Nya, maka tasyrik menurut pengertian ini ialah membuat undang-undang baik undang-undang itu dating dari agama dan dinamakan tasyrik samawi ataupun dari pebuatan manusia dan pikiran mereka dinamakan tasyrik wa’i.[6]

Pengertian yang dikemukakan Syaltut tersebut dengan jelas telah memisahkan antara agama dengan syariah. Manurutnya, agama (Islam) terdiri dari dua ajaran pokok yaitu akidah dan syariah. Di mana syariah lebih dikhususkan pada persoalan amaliah. Lebih lanjut, masih menurut Syaltut, aspek akidah merupakan pondasi tempat tumbuh dan berkembangnya syariah, sedangkan syariah adalah sesuatu yang harus tumbuh dari akidah itu.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa syariah sebagai ketentuan yang mengatur persoalan-persoalan amaliah terdiri dari dua kategori; pertama, ketentuan-ketentuan hukum yang secara langsung ditetapkan oleh syari’. Ketentuan-ketentuan tersebut bersifat abadi dan tidak berubah, karena tidak ada yang punya wewenang merubahnya kecuali Allah.

Sedangkan istilah syari‟ah dalam konteks kajian hukum Islam lebih menggambarkan norma-norma hukum yang merupakan hasil dari proses tasyrik, yaitu proses menetapkan dan membuat syariah.[7] Lebih lanjut terminologi syariah dalam kalangan ahli hukum Islam mempunyai pengertian umum dan khusus. Syariah dalam arti umum merupakan keseluruhan jalan hidup setiap muslim, termasuk pengetahuan tentang ketuhanan. Syariah dalam arti ini sering disebut dengan fikih akbar.[8] Sedangkan dalam pengertian khusus berkonotasi fikih atau sering disebut dengan fikih asghar, yakni ketetapan hukum yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi syariah tertentu tentang al-Qur’an dan sunah dengan menggunakan metode ushul fikih. Berdasarkan pengertian syariah itulah terbentuk istilah tasyrik atau tasyri’ Islami yang berarti peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan landasan dan prinsip-prinsip yang terkadung di dalam al-Qur’an dan sunah. Peraturan perundang-undangan tersebut terumuskan ke dalam dua bagian besar, yakni bidang ibadah dan kedua bidang muamalah. Fikih ibadah meliputi aturan puasa, zakat, haji dan sebagainya yang ditujukan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Adapun fikih muamalah diantaranya mengatur tentang perikatan, sangsi hukum. Dan aturan selain yang diatur dalam fikih ibadah dan bertujuan untuk mengatur subjek hukum baik secara indiviual maupun secara komunal.

B. Pengertian Fikih dan Ruang Lingkupnya

Fikih secara harfiah berarti memahami atau mengerti tentang sesuatu dan dalam pengertian ini fikih dan paham adalah sinonim. Kata fikih pada mulanya oleh orang-orang Arab bagi seseorang yang ahli dalam mengawinkan unta yang mampu membedakan mana yang betina dan mana yang jantan. Dengan sendirinya, ungkapan fikih di kalangan mereka sudah lumrah digunakan.[9] Dari ungkapan ini, dapat diberi pengertian “pemahaman dan pengertian yang mendalam tentang suatu hal’.[10] Al-Qur’an menggunakan kata fikih dalam pengertian “memahami” secara umum sebanyak 20 kali.[11] Ungkapan al-Qur’an menunjukkan bahwa pada masa Rasul istilah fikih tidak hanya digunakan dalam pengertian hukum saja, tetapi mempunyai arti yang lebih luas mencakup semua aspek kehidupan dalam Islam, baik teologis, ekonomi dan hukum. Pada periode awal ditemukan sejumlah istilah seperti fikih, ilmu, iman, tauhid, tazkir dan hikmah, yang digunakan dalam pengertian yang sangat luas, tetapi dikemudian hari arti yang banyak itu menyatu dalam pengertian yang sangat sempit dan khusus.

Alasan terjadinya perubahan ini adalah karena masyarakat muslim semasa hidup Rasul tidaklah kompleks dan beraneka ragam sebagaimana tumbuh berkembangnya Islam kemudian. Pada masa awal Islam istilah fikih dan ilmu sering digunakan bagi pemahaman secara umum. Rasul pernah mendoakan Ibnu Abbas dengan mengatakan (ya Allah berikanlah dia pemahaman dalam agama).[12] Dari statemen tersebut bisa ditangkap bahwa maksud dari pemahaman tersebut adalah bukan hanya bidang hukum semata, melainkan juga pemahaman tentang Islam secara luas.[13] Perlu diketahui juga bahwa kalam dan fikih tidak dapat dipisahkan sampai masa awal al-Makmun (w. 218). Berarti hingga abad ke-2 Hijrah fikih mencakup masalah-masalah theologis dan masalah-masalah hukum. Dalam kitab fikih al-akbar, karya Imam Abu Hanifah menyanggah kepercayaan pengikut Qadariyyah tentang prinsip-prinsip dasar Islam, seperti keimanan, keesaan Allah, sifat-sifat-Nya, kehidupan alam akhirat dan lain-lain.[14] Masalah-masalah ini adalah masalah-masalah kalam dan bukan masalah-masalah hukum, hal demikian menunjukkan bahwa kalam juga dicakup oleh istilah fikih pada masalah-masalah awal Islam, dikarenakan artinya yang umum dan komprehensif.

Berdasarkan pengertian etimologis inilah bahwa terminologi fikih berarti memahami dan mengetahui wahyu (baik al-Qur’an maupun sunah) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui bahwa ketentuan hukum dari mukallaf (subjek hukum) dengan dalil-dalil yang rinci. Metode yang digunakan untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum ini kemudian menjadi disiplin ilmu tersendiri yang dikenal dengan ushul fikih, yang dapat diterjemahkan dengan teori hukum Islam. Usul fikih memuat prinsip-prinsip penetapan hukum berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan (pola penalaran bayani), kaidah yang berdasarkan rasio (penalaran tahlili) dan kaidah pengecualian (penalaran istihsani).[15]

Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya, muatan terminologi fikih tidak lagi bersifat umum, melainkan bersifat khusus pada hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Secara istilah definisi fikih yang dikemukakan oleh fukaha bekisar:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصلية

Ilmu tentang hukum syarak yang bersifat amaliah yang ditemukan dari dalil-dalil yang rinci.[16]

Berdasarkan definisi tersebut, paling tidak ada empat hal yang membedakan istilah fikih sebagai salah satu disiplin ilmu keislaman dengan selainnya, yaitu:

Pertama, fikih adalah suatu ilmu, sebagai suatu ilmu, fikih memiliki tema pokok dengan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip khusus. Karenanya, dalam mengkaji fikih mujtahid para manggunakan metode-metode atau pendekatan tertentu, seperti kias, istihsan, maslahah mursalah, atau metode ijtihad lainya.

Kedua, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah, penggunaan kata “tentang hukum-hukum syariah” menunjukkan bahwa kajian dan ruang lingkup fikih menyangkut ketentuan-ketentuan yang bersifat syar’I dan tidak mencakup pada persoalan di luar hukum syarak, seperti hukum-hukum akal. Seperti satu adalah separuh dari dua, tidak termasuk ke dalam pengertian fikih menurut istilah.

Ketiga, fikih adalah ilmu-ilmu syarak yang bersifat ‘amaliah. Kata ‘amaliah menunjukkan bahwa hukum-hukum fikih selalu berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan manusia baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. Dengan demikian hukum-hukum di luar ‘amaliah, seperti masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah iman (I’tiqadiyah) serta cabang-cabangnya tidak termasuk dalam kajian fikih.

Keempat, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amaliah yang ditimbulkan dari dalil-dalil yang tafsili. Artinya hukum-hukum fikih diambil atau digali dari sumbernya yaitu nas al-Qur’an dan hadis melalui proses istidlal (pencarian hukum dengan dalil), atau istinbat (deduksi atau penyimpulan), atau nazar (analisis). Pengetahuan tentang kewajiban salat lima waktu, salah satu contoh, bukan termasuk dalam pengertian fikih, karena itu secara langsung (tekstual) dapat ditemukan dalam nas. Adapun kata tafsili dimaksudkan adalah satuan dalil yang masing-masing menunjukkan kepada suatu hukum dari suatu perbuatan tersentu, apakah wajib, haram, makruh dan kategori hukum lainnya.[17]

Penjelasan definisi fikih tersebut dapat dipahami bahwa fikih berbeda dengan syariah. Perbedaan itu dapat dilihat, antara lain dari segi masa di mana syariah itu bersifat tetap dan pasti karena berasal dari kehendak Allah (sebagai Syari’ atau pembuat syariah), seperti ditegaskan bahwa hanya Allah swt. yang berhak menetapkan hukum syarak, sementara fikih, tidak bersifat tetap. Fikih bisa saja berubah sesuai dengan perbedaan tempat, perubahan waktu, serta lingkungan dan dinamika kultur masyarakat tersebut diterapkan.

Kebenaran dan keadilan fikih tidak besifat pasti akan tetapi relatif atau nisbi, sifat fikih demikian disebabkan fikih adalah interpretasi terhadap hukum syarak. Berdasarkan fakta sejarah pembentukan fikih, bahwa factor sosio cultural, politik, dan factor lainnya ikut mempengaruhi bagaimana bentuk dan corak suatu fikih.

Syariah bukan fikih, akan tetapi hubungan keduanya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, karena syariah adalah asal, pokok sari atau inti, ajaran yang ideal serta berlaku universal, sementara fikih adalah cabang (furu’) atau perwujudan dari syariah. Fikih harus responsif terhadap persoalan-persoalan disekitarnya, oleh karena itu formulasi fikih tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh bersifat kultural, dan karenanya, masa berlakunya bersifat temporal sesuai dengan kebutuhan ruang dan zaman tertentu. Konsekuensinya, perubahan dan perbedaan fatwa dan opini hukum dapat terjadi dengan perubahan waktu, tempat, situasi tujuan, niat dan adat istiadat. Hal tersebut adalah suatu keniscayaan sehingga fikih sebagai perwujudan syariah memiliki adaptabilitas dengan dinamika kehidupan sosial yang setiap saat terus berubah dan berkembang. 

Letak penting fikih bagi syariah adalah syariah sebagai ajaran yang yakini, selalu up to date (salih likulli zaman wa makan), hanya bisa dibuktikan melalui fikih. Konsep-konsep fikih yang ideal –dan untuk kategori hukum yang behubungan dengan kategori kemasyarakatan umumnya bersifat global—harus diterjemahkan dalam tatarab praktis, wujud nyata atau dibumikan dalam realitas sosial, hal tersebut dapat decapai melalui fikih.

Dengan demikian, pengembangan syariah sangat tergantung pada fungsi dan pola fikih. Pengamalan hukum-hukum fikih adalah bagian dari pengamalan syariah juga, dengan kata lain fikih adalah bagian dari syariah, tetapi bukan syariah itu sendiri.

C. Pengertian Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya

Secara etimologis, kata hukum berasal pada kata حكم yang berarti menolak, dari sinilah terbentuk kata الحكم yang berarti menolak kelalimanpenganiayaan.[18]

Adapun secara termenologis ulama usul mendefinisikan hukum dengan titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun larangan.[19] Sedangkan ulama fikih mengartikannya dengan efek yang dikehendaki oleh titah Allah dari perbuatan manusia, seperti wajib, haram dan mubah.[20]

Selain definisi yang dikemukakan tersebut, kata hukum memngandung pengertian yang begitu luas, tetapi secara sederhana, hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.[21]

Hasbi Assh-Shiddiqei memberikan definisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya para ahli untuk menetapkan syariah atas kebutuhan masyarakat”. Sedangkan menurut A. Qadri Azizi bahwa hukum Islam: “berbicara tentang hukum Islam pada priode awal (masa Nabi saw.), harus diakui tidak ada pemisahan antara hukum Islam di satu sisi dengan hukum yang ada di masyarakat (hukum umum) disisi lain. Hal ini berarti bahwa ketika Nabi merebut dan mempraktekkan hukum, maka itu adalah hukum Islam, diyakini pula oleh umat Islam bahwa khalifah yang empat juga demikian, mereka mepraktikkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari urusan privat maupun urusan pablik selalu mengacu pada hukum Islam.[22]

Mengenai wujud hukum Islam, ada semacam kesepakatan bahwa pada masa Nabi saw. Hukum Islam belum tersismatiskan, demikian juga pada masa sahabat Nabi saw., bahkan ada yang bependapat bahwa mulai pada masa tabi’in itulah hukum Islam baru tersistematisir.

Hukum Islam dibandingkan dengan pandangan atau pemikiran hukum Barat akan terlihat perbedaan, contoh dalam masalah Hak Asasi Manusia, karena pemikiran hukum Barat memandang Hak Asasi Manusia semata-mata antroposentris, artinya bepusat pada manusia, dengan demikian manusia sangat dipentingkan, sedangkan hukum Islam memandang Hak Asasi Manusia bersifat teosentris, artinya berpusat pada Tuhan dengan demikian manusia penting tetapi lebih penting adalah Tuhan.[23]

BAB III
PENUTUP

Secara filosofis, dengan menggunakan pendekatan kebahasaan (lughah) dan kesejarahan (historis), istilah-istilah fikih, syariah dan hukum Islam ternyata telah mengalami pergeseran dan penyempitan (amelioratif) Makna dari Makna asalnya. Hal demikian adalah konsekwensi yang merupakan keharusan karena hukum Islam telah menjadi suatu disiplin ilmu yang mandiri. Yaitu ilmu hukum Islam. Memahami istilah-istilah tersebut merupakan keharusan pula, agar dalam memahami dan meMaknai suatu pengertian dari setiap literatur yang berhubungan dengan kajian Hukum Islam tidak terjadi kerancuan tata Makna yang bisa berakibat salah dalam memahami maksud yang sebenarnya.

Istilah syara’i (jamak dari syarak) digunakan pada era kerasulan dengan arti masalah-masalah pokok Islam, yaitu dasar-dasar dan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Seperti masalah keimanan, sholat, puasa, zakat dan haji. Hal demikian memperlihatkan bahwa istilah syara’i berarti faraid (kewajiban-kewajiban). Istilah fikih digunakan sebagai pemahaman secara umum, bukanlah pemahaman bidang hukum semata, melainkan pemahaman tentang agama secara luas. Meliputi prinsip-prinsip Islam maupun hukum-hukumnya seperti yang dikehendaki oleh orang-orang Arab Badwi untuk fikih dan agama Islam. 

Sedangkan Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis. Namun paparan rinci tentang norma-norma hukum dari kedua sumber tersebut, persoalan-persoalan di luar aspek ibadah belum menjangkau secara tegas dari berbagai fenomena yang terjadi pasca periode awal (Rasul dan khulfa al-rasyidin), sehingga diperlukan kajian-kajian lebih lanjut untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukumnya, dengan tetap merujuk kepada Makna dan semangat al-Qur’an dan hadis. Untuk kajian seperti ini, para ulama melahirkan berbagai metodologi dan pendekatan kajian hukum Islam yang menjadi cabang ilmu pengetahuan tersendiri yaitu ushul fiqh (teori hukum Islam). 

Semangat dan kerja keras para fukaha melahirkan beragai metodologi yang keseluruhannya mengacu pada ruh al-Qur’an dan hadis, diantara metodologi yang pernah ada adalah metode ijma, kias, Istihsan, syaddu zariah, syar’u man qablana dan lainnya dan dari metodologi itu bermunculan kaidah-kaidah fiqhiyah yang bersifat asasi dan ghairu asasi yang disusun secara sistematis oleh fukaha. Dan seluruh kerja keras beliau menjadi kenangan yang harus diikuti dan bukan untuk diperdebatkan kembali dengan merujuk pada pandangan mereka untuk mencari keputusan hukum yang ada pada masa kini.

Daftar Pustaka

Abu al-Husain, al-Maqayis al-Lughah. Saudi: al-Ittihad al-Kitab al’Arab, tt.. 
Abu Bakar, Alyasa. Ahli Waris Sepertalian Darah. Jakarta: INIS, 1998. 
Ali, Mahammad daud. Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000. 
Al-Amidi, Saifuddin. Ahkam fi Usul al-Ahkam. Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967. 
Arifin, Bustanul. Pelembagaan Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1974. 
Azizi, A. Qadry. Eklektisisme Hukum Nasional (Kompotensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum). Yogyakarta: Gema Media, 2002.
Ibnu Hisyam, al-Sirah. Kairo: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1329. 
Ibnu Manzur, Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqiy. Lisan al-Arab. Dar al- Shadr, tth. 
Ibnu Sa’ad, al-Thabaqat al-Kubra. Beirut; Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1959. 
Khallaf, Abd Wahab. Ilmu Ushul Fiqhi. Jakarta: al-Majlis al-‘Ala al-Andulusia li al-Dakwah al-Islamiayah, 1972. 
Al-Kufiy, Abu Hanifah an-Nu‟man bin Tsabit. al-Syarah al-Masyir ala al Fiqhain al-Asbah wa al-Akbar al-Mansubain li Abi Hanifa. Maktabah al-Furqan, 1999. 
Raziy, Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qadir. Mukhtar al-Shihah. Beirut: Maktabah Lubnan Nasyrirun, 1995.
Shihab, Umar. Hukum Islam dan Tranformasi Pemikiran. Semarang: Dina Utama, 1996.
Al-Zaini, Muhammad Bassam Rusydi. al-Mu’jam al-Mufahras lima’ani al-Qur’an. Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1995. 
Al-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Dimaskus: Dar al-Fikr, tt. 
Al-Zuhri, Muhammad bin Sa‟ad bin Muni‟ Abu Abdullah al-Bishriy. al-Thabaqat al-Kubra. Dar al-Shadr, Beirut, tt. 

[1]Muhammad bin Sa‟ad bin Muni‟ Abu Abdullah al-Bishriy al-Zuhri, al-Thabaqat al-Kubra (Dar al-Shadr, Beirut, tt.), h. 307. 
[2]Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqiy atau Ibnu Manzur, Lisan al-Arab (Dar al- Shadr, tth.), h. 40-44. 
[3]Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qadir a-Raziy, Mukhtar al-Shihah (Maktabah Lubnan Nasyrirun, Beirut, 1995), juz 1, h. 141. 
[4]Ibnu Munzur, Op.Cit. 
[5]Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 200. 
[6]Muhammad salam Madkur, al-Madkhal lial-Fiqh al-Islami, h. 44. 
[7]Ibnu Munzur, op.cit., jil. 8, hal. 157. 
[8]Dalam pengertian keagamaan, kata syari‟ah berarti jalan kehidupan yang baik, yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam Makna yang kongrit. 
[9]Ibnu Munzur, op.cit., jilid 8, h. 253. 
[10]Jalaluddin al-Suyuti, al-Munzir (Kairo: tth.), h. 638. 
[11]Muhammad Bassam Rusydi al-Zaini, al-Mu’jam al-Mufahras lima’ani al-Qur’an (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1995), h. 905. 
[12]Ibnu Sa‟ad, al-Thabaqat al-Kubra, (Beirut; 1959), h. 363. 
[13]Orang Arab Badwi pernah meminta kepada Rasul agar mengutus kepala suku mereka untuk mengajarkan mereka masalah agama. Dari sana dapat dipahami bahwa orang Badwi tidak hanya minta diajari masalah hukum saja, tetapi seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah agama. Lihat Ibnu Hisyam, al-Sirah (Kairo: 1329), hal. 32. 
[14]Abu Hanifah an-Nu‟man bin Tsabit al-Kufiy, al-Syarah al-Masyir ala al Fiqhain al-Asbah wa al-Akbar al-Mansubain li Abi Hanifaf, (Maktabah al-Furqan, 1999), h. 163. 
[15]Alyasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah, (Jakarta: INIS, 1998), hl. 7. 
[16]Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuh (Dimaskus: Dar al-Fikr, tt.), h. 14. 
[17]Saifuddin al-Amidi, Ahkam fiUsul al-Ahkam (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967), h. 8. 
[18]Abu al-Husain, al-Maqayis al-Lughah (Saudi: al-Ittihad al-Kitab al’Arab), h. 73. 
[19]Umar Shihab, Hukum Islam dan Tranformasi Pemikiran (Semarang: Dina Utama, 1996), h. 8. 
[20]Abd Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqhi (Jakarta: al-Majlis al-‘Ala al-Andulusia li al-Dakwah al-Islamiayah, 1972), h. 11. 
[21]Amir Syarifuddin, op.cit., h. 281. 
[22]A. Qadry Azizi, Eklektisisme Hukum Nasional (Kompotensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum) (Yogyakarta: Gema Media, 2002), h. 1-14. 
[23]Mahammad daud Ali, Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 53.


0 Response to "Artikel Islam Perbedaan dan Ruang Lingkup Syariah, Fikih dan Hukum Islam"

Post a Comment

Berkomentarlah yang Bijak! Hanya komentar yang sopan yang Kami terbitkan di situs ini. Baca Kebijakan Situs

No Sara, No Spam!