Makalah Penerapan Konsep Qat'i dan Zanni dalam Perkembangan Dinamika Masyarakat

Advertisement
Makalah Penerapan Konsep Qat'i dan Zanni dalam Perkembangan Dinamika Masyarakat
Oleh Risnawaty Widayani,Rusdiawan,Muh. Nur

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur’an menempati posisi sentral, bukan saja dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-lmu keislaman, tetapi juga merupakan inspirator dan pemandu gerakan-gerakan umat Islam. Dengan demikian, maka pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur’an melalui penafsiran-penafsirannya mempunyai peranan yang sangat besar bagi maju mundurnya umat. Sekaligus penafsiran-penafsiran itu dapat mencerminkan perkembangan serta corak pemikiran mereka.[1]

Hadis merupakan ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi saw. Maknanya adalah wahyu Allah swt. sedang lafalnya dari Nabi saw. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah swt.:“Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya. ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”.[2]

Salah satu kaidah klasik yang menjadi “aturan main” dalam proses penalaran hukum adalah “la ijitihada fi muqabalat al-nas”, tidak dimungkinkan adanya ijtihad atau penalaran hukum dalam bidang-bidang ada teks yang menerangkan dengan jelas ketentuan hukumnya. Ketentuan dalam masalah itu disebut sebagai ketentuan yang sudah pasti dan mengikat, atau yang biasa disebut dengan qat’i.
 
Penerapan Konsep Qat'i dan Zanni

Istilah qat’i dan zanni lazim diketahui terdiri dari bagian masing-masing, yaitu yang menyangkut al-subut (kebenaran sumber) dan al-dalalah (kandungan makna). Tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam menyangkut kebenaran sumber al-Qur’an. Semua sepakat meyakini bahwa redaksi ayat-ayat al-Qur’an yang terhimpun dalam mushaf dan dibaca oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia dewasa ini adalah sama, tanpa sedikit perpedaan dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad saw. dari Allah swt. melalui Malaikat Jibril a.s.[3]

Menggali kandungan al-Qur’an dibutuhkan petunjuk, ketelitian dan kecermatan, karena dalam al-Qur’an dikenal dengan adanya istilah qat’i dan zanni. Hubungan manusia dengan Tuhan dalam bentuk tata hukum ibadah sebagian besar diatur dengan nas-nas yang qat’i, baik dalam al-Qur’an maupun hadis. Sedangkan dalam hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya sebagian besar diatur dengan nas-nas yang zanni. Kendati sebagian kecilnya diatur dengan nas-nas yang qat’i.

Hukum yang menyangkut ibadah diatur dengan nas-nas yang qat’i karena tidak menyentuh kepentingan lahiriyah manusia dan bersifat gair ma’qul ma’na (tidak dapat dijangkau oleh pikiran maknanya). Oleh karena itu, harus diterima apa adanya sebagaimana telah ditentukan oleh nas. Dengan demikian, manusia tidak dapat menentukan bentuk ibadah lain selain yang telah ditentukan oleh nas. Berlainan dengan nas-nas dalam masalah ibadah, nas-nas dalam bidang muamalah sebagian besar adalah nas-nas yang zanni, yang mengandung prinsip-prinsip umum tentang hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungannya dengan alam sekitarnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik batasan dan rumusan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Apa pengertian qat’i dan zanni itu?
2. Bagamana interpretasi qat’i dan zanni itu?
3. Bagaimana bentuk-bentuk qat’i dan zanni dalam nas?
4. Bagaimana penerapan konsep qat’i dan zanni dalam perkembangan dinamika masyarakat dewasa ini?

BAB II
PEMBAHASAN


A. Pengertian Qat’i dan Zanni

Qat’i berasal dari akar kata قَطَعَ yang menurut bahasa berarti memotong, tajam, menjadikan sesuatu dengan yang lainnya jelas.[4] Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa kata ‌قطع dalam bahasa Arab dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti: tajam, jelas, pasti, yakin, tak ragu lagi. Kemudian kata tersebut mendapat imbuhan “ya nisbah” sehingga terbentuk kata: قطعي yang menunjuk kepada kata sifat sehingga bermakna sesuatu yang jelas atau sesuatu yang pasti.

Kata zanni juga berasal dari bahasa Arab yang akar katanya: ظَنَّ يَظُنُّ ظَنَّا berarti tidak kuat, ragu atau sangkaan.[5] Kata zanni terkadang disinonimkan dengan kata nazari yang berarti relatif.[6] Menurut Ibn Zakariyah kata ظَنّ adalah bentuk masdar yang terdiri dari tiga huruf ظ ـ ن ـ ن yang menunjuk kepada dua makna yang berbeda, yaitu yakin dan ragu,[7] Kemudian kata tersebut mendapat imbuhan “ya nisbah” sehingga terbentuk kata: ظني yang bermakna sesuatu yang bersifat dugaan, relative, sangkaan, dan tidak pasti.

Menurut istilah para ulama memberikan defenisi masing-masing, namun defenisi yang ulama berikan tidak jauh berbeda, di antaranya:

1. Abdullah Rabi’i Abdullah Muhammad dalam Mausu’at al-Tasri’i al-Islami memberikan defenisi terkait dengan qat’i adalah suatu dalil yang menunjukkan terhadap makna yang dapat dipahami maksudnya serta tidak membutuhkan menakwilan dan tidak memberi petunjuk terhadap makna yang lain. Misalnya dalil yang menunjukkan atas keesaan Allah swt., ayat-ayat kewarisan dan ayat-ayat tentang ‘uqubat dan hudud. Sedangkan zanni adalah dalil yang menunjukkan terhadap kemungkinan takwil dengan adanya dalil yang selainnya.[8] Berarti zanni termasuk di dalamnya seluruh nas yang terdapat pada lafaz musytarak, lafaz mutlaq serta lafaz ‘am.

2. Hal senada juga diungkapkan oleh Abdul Wahhab Khallaf, qat’i adalah yang menunjukkan kepada makna tertentu yang harus difahami dari nas, tidak mengandung kemungkinan takwil, serta tidak ada tempat atau peluang untuk memahami makna selain makna nas tersebut. Sedangkan zanniy adalah nas yang menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna asalnya kepada makna yang lain.[9]

3. Menurut Abu al-‘Ainain Badran al-‘Ainain, qat’i adalah sesuatu yang menunjukan kepada hukum tertentu dan tidak mengandung kemungkinan makna lain, sedangkan zanni adalah dalil yang menunjukkan kepada suatu makna yang mengandung pengertian lain.[10]

Beberapa definisi qat’i dalalah tersebut, menggambarkan bahwa suatu ayat disebut qat’i manakala dari lafal ayat tersebut hanya dapat dipahami makna tunggal sehingga tidak mungkin dipahami darinya makna lain selain yang ditunjukkan lafal itu. Dalam hal ini takwil tidak berlaku.

B. Batasan Interpretasi Qat’i dan Zanni

Syatibi memberikan pendapat bahwa jarang sekali dalil-dalil syara’ bila dilihat secara berdiri sendiri (ahad) yang qat’i. Pandangan ini didasarkan kepada prinsip bahwa bila dalil-dalil syara’ itu ahad tentu tidak qat’i, melainkan bersifat zanni. Penentuannya sangat bergantung kepada naql al-luqah dan pendapat-pendapat ahli nahwu.[11]

Syatibi bukan berarti menolak adanya ayat-ayat qat’i dalam al-Qur’an, tetapi Syatibi sesungguhnya ingin menyatakan bahwa untuk sampai pada pengertian qat’i al-dalalah sebagai istilah yang populer dipakai mengalami suatu proses sehingga suatu hukum yang diangkat dari ayat-ayat itu pada akhirnya disebut qat’i al-dalalah. Menurutnya, kepastian makna (qat’i al-dalalah) suatu nas berasal dari sekumpulan dalil zanni (ahad) yang semuanya mengandung kemungkinan makna yang sama sehingga satu sama lain saling mendukung dan memiliki kekuatan tersendiri. Kekuatan dari himpunan dalil ini membuatnya tidak bersifat zanni lagi yang menjadi semacam mutawatir ma’nawi. Inilah yang kemudian dinamakan qat’i al-dalalah.

Syatibi mengemukakan contoh mengenai perintah shalat. Apabila perintah shalat dipahami hanya dari firman Allah swt. yang potongannya berbunyi “aqimu al-salah”, maka akan bersifat zanni.[12] Namun, karena didukung oleh sejumlah dalil lain yang menjelaskan adanya pujian dari Allah bagi orang yang melakukan shalat, celaan dan ancaman bagi yang meninggalkannya dan perintah kepada mukallaf melakukannya dalam keadaan bagaimanapun, baik ketika sehat atau sakit, damai atau perang serta dalil-dalil lain tentang shalat. Kumpulan nas yang semakna dengan ini secara keseluruhan kemudian disepakati ulama melahirkan ketentuan secara pasti (qat’i) tentang wajib shalat.

Penjelasan qat’i al-dalalah tersebut, dapat diamati dari dua sisi, yaitu: pertama, suatu lafal yang menunjukkan untuk suatu makna yang jelas. Qat’i al-dalalah dalam pengertian ini dapat dipahami definisi berikut: “suatu lafal yang tidak mengandung kebolehjadian pengertian lain secara pasti”.

Al-Gazali mengemukakan pendapat yang sama dengan ini, meskipun dalam rumusan yang berbeda. Menurut ulama ini, qat’i al-dalalah adalah suatu lafal yang tidak mengandung kebolehjadian perbedaan pendapat semenjak asalnya.[13] Tampaknya yang dimaksud Syatibi bahwa jarang sekali ayat-ayat qat’i dalam al-Qur’an adalah qat’i yang mengandung makna yang jelas lagi berdiri sendiri tanpa didukung oleh dalil lain.

Kedua, qat’i al-dalalah dari sisi bahwa suatu lafal yang tidak mengandung kebolehjadian makna lain yang didukung oleh dalil. Dalam ide yang sama al-Gazali pun menyatakan bahwa suatu lafal yang tidak mengandung kebolehjadian perbedaan pendapat yang didukung oleh dalil.[14]

Abdul Wahbah Abdul Salam menyetujui pendapat yang mendefinisikan zanni al-dalalah sebagai: “Apabila dalalah suatu lafal tidak menunjukkan untuk makna tertentu, tetapi mengandung kebolehjadian makna lain, lafal itu sendiri mengandung dua makna atau lebih”.

Definisi tersebut, jelas bahwa nas atau ayat-ayat zanni al-dalalah mengandung kemungkinan lebih dari satu makna sehingga merupakan lapangan ijtihad bagi para ulama untuk menentukan makna mana yang lebih kuat dan dikehendaki oleh ayat tersebut dengan jalan menafsirkan atau menakwilkannya. Dalam konteks ini, mungkin sekali terjadi perbedaan pendapat ulama dalam memahami ayat-ayat zanni al-dalalah. Ayat-ayat zanni bukan hanya dapat dikaji dari sisi kebahasaan, tetapi dapat dikaji untuk selanjutnya dikembangkan dari sisi substantif yang dikandungnya. Untuk mencapai maksud ini, dilakukan dengan menggunakan metode istinbat hukum yang meliputi kias, istihsan, istislah dan ‘urf.

C. Bentuk-bentuk Qat’i dan Zanni dalam Nas

1. Bentuk Qat’i dan Zanni dalam al-Qur’an

Ayat-ayat al-Qur’an dari segi wurud, subut dan penukilannya adalah qat’i. Dengan arti bahwa seluruh isi al-Qur’an adalah yang diturunkan Allah swt. terhadap Rasulullah saw. yang disampaikan kepada umatnya dengan penuh amanat tanpa adanya perubahan sedikitpun.[15] Lalu dinukilkan dengan hafalan dan penulisan hingga sampai kepada kita dan akan tetap sampai kepada setelah kita dengan pertolongan Allah swt. yaitu dengan hafalan dan tulisan juga sebagaimana yang telah Allah swt. turunkan keada rasulNya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.:“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Zikr (al-Qur’an) dan Kamilah yang menjaganya”. [16]

Al-Qur’an dari segi dalalah ayatnya terhadap hukum-hukum kemungkinan qat’i dan kemungkinan juga bersifat zanni. Ayat al-Qur’an yang bersifat qat’i adalah lafal-lafal yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya.[17] Seperti ayat yang berkaitan dengan warisan, hudud dan kaffarat. Contohnya, firman Allah swt.:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lalaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebbut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah membayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesugguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”[18]

Contoh lain yang terkait dengan kaffarat:“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”[19]

Contoh lain terkait dengan hukuman perzinaan:“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”[20]

Bilangan-bilangan dalam ketiga ayat di atas—bagian warisan, puasa tiga hari untuk kaffarah sumpah dan seratus kali dera—menurut para ulama usul fikih, mengandung hukum yang qat’i dan tidak bisa dipahami dengan pengertian lain.

Adapun ayat-ayat yang mengandung hukum zanni adalah lafal-lafal dalam al-Qur’an mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk ditakwilkan. Misalnya, lafaz musytarak (mengandung pengertian lebih dari satu) seperti dalam firman Allah swt:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru, tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim-rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”[21]

Kata quru’ merupakan lafal musytarak yang mengandung dua makna, yaitu suci dan haid. Oleh sebab itu, apabila kata quru’ diartikan dengan suci, seperti yang dipahami ulama Syafi’iyyah adalah boleh, dan jika diartikan dengan haid juga boleh seperti yang dipahami ulama Hanafiyyah.[22] Contoh lain adalah firman Allah swt.:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagimana) pembalasan bagi apa mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”[23]

Kata “tangan” dalam ayat ini mengandung kemungkinan dimaksudkan adalah tangan kanan atau kiri, juga mengandung kemungkinan tangan itu hanya sampai pergelangan saja atau sampai siku. Penjelasan yang dimaksud dengan “tangan” ini ditentukan dalam hadis Rasulullah saw. Kekuatan hukum kata-kata yang seperti ini, quru’ dalam ayat pertama dan “tangan” pada ayat kedua, menurut para ulama usul fikih bersifat zanni. Oleh sebab itu, para mujtahid boleh memilih pengertian yang terkuat menurut pandangannya serta didukung oleh dalil lain.[24]

2. Bentuk Qat’i dan Zanni dalam Hadis

Dilihat dari segi wurudnya maka hadis mutawatir adalah qat’i dari Rasulullah saw. Sebab cara-cara penerimaan dan pemberitaan yang disampaikan oleh para periwayatnya memberikan keyakinan bahwa berita itu berasal dari Rasulullah saw.[25] Untuk itu, berita yang dinukil dari Rasulullah saw. dengan jalan mutawatir adalah pasti (qat’i) maka itu disamakan dengan al-Quran, matannya qat’i sedangkan dalalahnya adalah zanni.

Hadis mutawatir tidak terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang kebolehnnya dijadikan dasar dalam menetapkan hukum, baik dalam masalah keyakinan (i’tiqad) maupun dalam masalah hukum-hukum praktis (‘amaliyyah), karena baik dari segi periwayatan maupun dari segi kekuatan hukumnya, hadis seperti ini bersifat qat’i.[26] Adapun hadis yang tidak sampai kepada tingkat mutawatir maka itu tidak qat’i apabila dinisbahkan kepada Rasulullah saw. maka tidak tercapai tingkat yakin ditinjau dari segi subutnya. Sekalipun mutawatir dan ahad bisa saja qat’i pada dalalahnya dan bisa juga zanni.

Hadis dari segi subutnya, maka hal itu berbeda dengan al-Qur’an. Al-Qur’an seluruhnya qat’i al-subut. Sedangkan hadis, sebagian qat’i al-subut dan sebagian yang lain adalah zanni. Maka dari inilah ulama berbeda terhadap hadis ahad apakah zanni atau yakin.

Hadis masyhur, sekalipun periwayatannya di zaman sahabat bersifat ahad, namun pada generasi sesudah sahabat periwayatannya bersifat mutawatir. Oleh sebab itu, tingkat kekuatan hadis ini hanya bersifat zanni.[27] Menurut jumhur ulama usul fikih, hadis masyhur termasuk ke dalam hadis-hadis ahad yang berstatus zanni dan bisa mentakhsis ayat-ayat yang umum serta mentaqyid ayat-ayat yang mutlak. Akan tetapi, menurut ulama Hanafiyyah hadis ahad tidak bisa mentakhsis ayat-ayat al-Qur’an yang umum, sedangkan hadis masyhur bisa mentakhsis al-Qur’an, bisa mentaqyid ayat-ayat mutlak, persis seperti hadis mutawatir.[28]

Masalah keyakinan atau aqidah, para ulama juga sepakat mengatakan bahwa hadis ahad tidak dapat dijadikan sebagai landasan, karena masalah keyakinan harus ditetapkan dengan sifatnya mutawatir. Akan tetapi, dalam masalah hukum, para ulama berbeda pendapat dalam menjadikan hadis ahad sebagai landasan hukum.[29] Perbedaan ini muncul disebutkan status hadis ahad yang bersifat zanni, dari segi periwayatannya dan dari segi dalalahnya, sekalipun tidak semua hadis ahad itu zanni al-dalalah.

Jumhur ulama, pada prinsipnya menerima hadis ahad sebagai landasan menetapkan hukum. Hanya saja dalam penerapannya ada yang mengemukakan syarat dan ada pula yang menerimanya tanpa syarat. Ulama Malikiyyah dapat menerima hadis ahad sebagai landasan menetapkan hukum apabila tidak bertentangan dengan amalan penduduk Madinah, karena amalan penduduk Madinah menurut mereka, merupakan amalan yang dipraktekkan banyak orang sejak zaman Rasulullah saw., yang berarti diwarisi dari masa Rasulullah saw., sampai ke zamannya. Oleh sebab itu, amalan ahli Madinah lebih didahulukan dari hadis ahad yang hanya diriwayatkan beberapa orang. Mengambil amalan yang dilakukan banyak orangn sejak zaman Rasulullah saw. sampai ke zaman Imam Malik, menurut mereka, lebih utama daripada mengamalkan suatu riwayat yang hanya diriwayatkan beberapa orang.[30]

Ulama Syafi’iyyah menerima sepenuhnya hadis ahad sebagai landasan hukum apabila memang hadis itu sahih dan sanadnya bersambung.[31] Oleh sebab itu, ulama Syafi’iyyah tidak menerima hadis mursal sebagai dalil dalam menetapkan hukum, kecuali mursalnya itu dari kalangan tabi’in yang populer, karena mereka pada umumnya bertemu langsung dengan para sahabat, seperti Said bin al-Musayyab di Madinah dan Hasan al-Basri di Irak.[32]

D. Penerapan Konsep Qat’i dan Zanni dalam Perkembangan Dinamika Masyarakat Dewasa Ini

Masalah ta’abbudi[33] adalah qat’i. Manusia hanya menerima apa adanya sesuai dengan ketentuan tersebut. Umat Islam tidak dapat dan tidak boleh melakukan interpretasi terhadap nas-nas dan hukum-hukum yang bersifat ta’abbudi, seperti mengubah jumlah rakaat shalat lima waktu, mengubah bulan puasa selain bulan Ramadan dan mengubah pelaksanaan ibadah haji ke tempat selain Baitullah. Demikian halnya dengan hukum-hukum daruriyyah (pokok) yang merupakan kebutuhan primer manusia untuk mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan fungsinya sebagai khalifah Allah swt. di bumi. Dalam hal ini, ada lima aspek daruriyah yang harus dipelihara umat manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua ketentuan nas dalam aspek-aspek ini tidak membutuhkan intervensi akal manusia untuk memodivikasi atau mengubahnya. Di antara ketentuan ini adalah larangan membunuh orang lain tanpa hak (Q.S. al-Isra (17): 33), larangan berzina (Q.S. al-Isra (17): 32), larangan meminum minuman keras (Q.S. al-Maidah (5): 90), dan larangan memakan riba (Q.S. al-Baqarah (2): 276 dan Q.S Ali ‘Imran (3): 130). Larangan-larangan ini secara pasti mengandung makna haram. Tidak ada lapangan ijtihad bagi manusia untuk mengubah hukumnya menjadi makruh atau mubah. Selain itu beberapa aspek dalam hukum keluarga atau hukum tentang orang(al-ahwal al-syakhsiyyah) juga termasuk dalam kategori ta’abbudi. Di antaranya adalah ketentuan batas talaq yang dapat dirujuk oleh suami hanyalah dua kali (Q.S. al-Baqarah (2): 229), ketentuan tentang batas ‘iddah atau masa tunggu seorang istri yang ditalaq suami (Q.S. al-Baqarah (2): 228, 234; Q.S. al-Talaq (65): 6), sangsi kaffarah terhadap pelaku zihar dan ila’ (Q.S. al-Baqarah (2): 226 dan Q.S al-Mujadilah (58): 2-4). Semua itu dijelaskan oleh Allah swt. secara gamblang dan terperinci. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak membutuhkan ijtihad.

Berbeda halnya dengan masalah-masalah muamalah adalah dominan lapangan ta’aqquli<,[34] yang maknanya dapat dipahami oleh nalar manuasia. Ilat dari muamalah dapat dirasionalkan dengan melihat ada atau tidak ada maslahat di dalamnya bagi kehidupan manusia. Maka sesuatu dilarang ketika tidak terdapat maslahat di dalamnya, dan dibolehkan bahkan diperintahkan ketika di dalamnya ketika terdapat maslahat. Dalam hal ini, tentang objek ta’aqquli, ulama usul berbeda pendapat yakni apakah ketentuan-ketentuan lain yang termaktub secara tegas dalam nas merupakan lapagan ijtihad atau tidak. Sebagian ulama memandang bahwa nas-nas qat’i yang menyebutkan suatu masalah meskipun bukan urusan ibadah, termasuk dalam bidang ta’abbudi.

Konsep dan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan ta’abbudi dan ta’aqquli apabila dihubungkan dengan nas yang bersifat qat’i dan zanni adalah dalam soal ibadah mahdah (ta’abbudi) dan hal-hal yang daruri, umat Islam tidak dapat dan tidak boleh melakukan interpretasi terhadap nas-nas dan hukum-hukum Allah swt. karena telah disebutkan dalam nas yang sifatnya qat’i. Berbeda dengan masalah muamalah, termasuk dalam perbuatan ta’aqqulat (perbuatan yang sifatnya rasional), sehingga masuk dalam wilayah ijtihad. Wilayah ini dibatasi pada masalah yang hukumnya ditunjukkan oleh nas yang sifatnya zanni.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Qat’i adalah yang menunjukkan kepada makna tertentu yang harus difahami dari nas, tidak mengandung kemungkinan takwil, serta tidak ada tempat atau peluang untuk memahami makna selain makna nas tersebut. Sedangkan zanniy adalah nas yang menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna asalnya kepada makna yang lain.

2. Qat’i al-dalalah, dapat diamati dari dua sisi, yaitu: pertama, suatu lafal yang menunjukkan untuk suatu makna yang jelas. Qat’i al-dalalah dalam pengertian ini dapat dipahami definisi berikut: “suatu lafal yang tidak mengandung kebolehjadian pengertian lain secara pasti”. Kedua, qat’i al-dalalah dari sisi bahwa suatu lafal yang tidak mengandung kebolehjadian makna lain yang didukung oleh dalil. Dalam ide yang sama al-Gazali pun menyatakan bahwa suatu lafal yang tidak mengandung kebolehjadian perbedaan pendapat yang didukung oleh dalil. Sedangkan zanni al-dalalah mengandung kemungkinan lebih dari satu makna sehingga merupakan lapangan ijtihad bagi para ulama untuk menentukan makna mana yang lebih kuat dan dikehendaki oleh ayat tersebut dengan jalan menafsirkan atau menakwilkannya. Dalam konteks ini, mungkin sekali terjadi perbedaan pendapat ulama dalam memahami ayat-ayat zanni al-dalalah. Ayat-ayat zanni bukan hanya dapat dikaji dari sisi kebahasaan, tetapi dapat dikaji untuk selanjutnya dikembangkan dari sisi substantif yang dikandungnya. Untuk mencapai maksud ini, dilakukan dengan menggunakan metode istinbat hukum yang meliputi kias, istihsan, istislah dan ‘urf sehingga masih bisa dikembangkan.

3. Adanya ayat-ayat qat’i dan zanni dalam al-Qur’an merupakan ciri al-Qur’an dalam menjelaskan hukum-hukum. Atas dasar ini, yang menjadi pertimbangan dalam pengkajiannya adalah tabi’at ayat itu sendiri. Dalam hal ini, Allah memang secara sengaja menempatkan suatu ayat qat’i dan yang lain zanni.

Menggunakan paradigma “suatu lafal yang tidak mengandung kebolehjadian makna lain dengan dukungan sejumlah dalil”, maka banyak ayat-ayat qat’i dalam al-Qur’an, meskipun tidak sebanyak ayat zanni. Ayat-ayat qat’i ini hanya mengandung makna tunggal dan dari sisi ajaran yang dikandungnya merupakan pokok-pokok ajaran agama yang bersifat tetap (al-sawabit) sehingga tidak berpeluang ditakwil dan dirubah. Meskipun lafal suatu ayat qat’i, tetapi maknanya mungkin saja zanni sehingga maknanya bisa dikembangkan, bukan dimaksudkan untuk menggeser pengertiannya. Metode mengembangkannya melalui kias, seperti mengkiaskan keharaman khamar kepada segala jenis minuman dan makanan lain yang memiliki ilat sama.

Ayat-ayat zanni adalah ayat-ayat yang lafalnya mengandung kebolehjadian beberapa makna sehingga menjadi ruang lingkup ijtihad menentukan makna yang dimaksudkan ayat itu. Ayat-ayat zanni banyak berkaitan dengan bidang muamalat.

4. Penerapan qat’i dan zanni dalam masyarakat muslim sangat kondisional, sesuai dengan kemaslahatan umat pada masa itu. Dalam masalah ta’abbudi, manusia hanya menerima apa adanya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Sedang dalam masalah ta’aqquli terbuka peluang bagi manusia untuk menggunakan nalar atau melakukan interpretasi, relatif memerlukan pemikiran dalam pelaksanaannya agar ketentuan-ketentuan hukumnya dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di setiap waktu dan tempat, sejauh tidak bertentangan dengan tujuan syariat dan bertujuan untuk kemaslahatan umat.

B. Implikasi

Mengetahui qat’i dan zanni yang terdapat dalam al-Qur’an berarti menambah kemukjizatan al-Qur’an agar lebih menekankan kepada para mujtahid untuk mengistinbatkan hukum dari ayat-ayat al-Qur’an yang sifatnya pasti.

Penerapan konsep qat’i dan zanni dalam masyarakat Islam sangat kondisional, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Konsep qat’i dan zanni merupakan hasil pemikiran ulama tentang al-Qur’an dan hadis. Karena sifatnya pemikiran Islam, maka selalu berusaha menerjemahkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan tuntutan kemajuan, terutama bila ditinjau dari kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-Karim.
Abu Zahrah. Muhammad. Usul Fiqh. Kairo: Dar al-Fikri al-‘Arabi, 2006.
al-‘Ainain, Abu al-‘Ainain Badran. Usul al-Fiqh al-Islami. t.d.
Ambary, Hasan Muarif. Ensiklopedi Islam, Jilid 2. Cet. VII; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2001.
al-Gazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul, Jil. II. Beirut: Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, t.th.
Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh. Cet. I; Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
Hasaballah, ‘Ali. Usul al-Tasyri’ al-Islami. Kairo: Dar al-Ma’arif, 1976.
Ibn Faris. Mu’jam al-Maqayis al-Lugah, Juz V. t.tp., Dar al-Fikr, t.th.
Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab. Kairo, Dar al-Misriyyah, t.th.
Ismail, M. Syuhudi. Menurut Pembela Pengingkar dan Pemalsuannya. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
Khallaf, Abdul Wahhab. ‘Ilm Usul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Hadis, 2002.
Muhammad, Abdullah Rabi’i Abdullah. Mausu’at al-Tasri’i al-Islami. Kairo: al-Majlis al-‘A’la, 2009.
al-Munawir, Ahmad Warson. Kamus al-Munawir. Yokyakarta: PT. al-Munawir, 1984.
Shihab, Quraish. Membumikan al-Quran. Cet. XI; Bandung: Mizan, 1995.
al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah, Juz I. Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003.
Yahya. Mukhtar, Fatchurrahman. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami. Bandung: Al-Ma’arif, 1986.
al-Zuhaili, Wahbah. Al-Wajiz fi Usul al-FiqhDamaskus: Dar al-Fikr, 1999.

[1]QuraishShihab, Membumikan al-Quran (Cet. XI; Bandung: Mizan, 1995), h. 83.
[2]Q.S. Al-Najm (53) : 3-4.
[3]Ibid., h. 137.
[4]Ibn Faris, Mu’jam al-Maqayis al-Lugah, Juz V, (t.tp., Dar al-Fikr, t.th.), h. 101. Lihat juga Hasan Muarif Ambary, et al, Ensiklopedi Islam, Jilid 2 (Cet. VII; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2001), h. 109.
[5]Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, (Kairo: Dar al-Misriyyah, t.th.) h. 146. Lihat juga Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir (Yokyakarta: PT. al-Munawir, 1984), h. 787.
[6]M. Syuhudi Ismail, Menurut Pembela Pengingkar dan Pemalsuannya (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 93.
[7]Ibn Faris, Juz III, (t.tp., Dar al-Fikr, t.th.), h. 462.
[8]Abdullah Rabi’i Abdullah Muhammad, Mausu’at al-Tasri’i al-Islami (Kairo: al-Majlis al-‘A’la, 2009), h. 419.
[9]Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Hadis, 2002), h. 38-39.
[10]Abu al-‘Ainain Badran al-‘Ainain, Usul al-Fiqh al-Islami (t.d.), h. 63.
11]Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah, Juz I (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003), h. 26.
[12]Ibid., h. 27.
[13]Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul, Jil. II (Beirut: Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, t.th), h. 94.
[14]Ibid.
[15]Abdullah Rabi’i Abdullah Muhammad., loc. it.
[16]Q.S. al-Hijr (15): 9.
[17]Wahbah al-Zuhaili, Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), h. 32.
[18]Q.S. al-Nisa (4): 11.
[19]Q.S. al-Maidah (5): 89.
[20]Q.S. al-Nur (24) : 2.
[21]Q.S. al-Baqarah (2) : 228.
[22]Nasrun Haroen, Ushul Fiqh (Cet. I; Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h. 33.
[23]Q.S. al-Maidah (5) : 58.
[24]Nasrun Haroen, loc. it.
[25]Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami (Bandung: Al-Ma’arif, 1986), h. 55.
[26]Nasrun Haroen, op. cit., h. 42.
[27]Ibid.
[28]Ibid.
[29]‘Ali Hasaballah, Usul al-Tasyri’ al-Islami (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1976), h. 43
[30]Nasrun Haroen, op. cit., h. 43
[31]Muhammad Abu Zahrah, Usul Fiqh (Kairo: Dar al-Fikri al-‘Arabi, 2006), h. 104.
[32]Nasrun Harun, loc. it.
[33]Ta’abbudi berarti kepatuhan, penyembahan, dan ketaatan kepada Allah swt., sedangkan menurut al-Suyuti seperti yang dikutip ‘Abdul Wahhab Khallaf adalah hal-hal yang tidak bisa dipertimbangkan secara akal, yakni bersifat dogma dan pasti.
[34]Ta’aqquli berarti hal yang masuk akal, rasionalitas, dan kebijaksanaan.


0 Response to "Makalah Penerapan Konsep Qat'i dan Zanni dalam Perkembangan Dinamika Masyarakat"

Post a Comment

Berkomentarlah yang Bijak! Hanya komentar yang sopan yang Kami terbitkan di situs ini. Baca Kebijakan Situs

No Sara, No Spam!