Perkembangan Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang al-Ahwal al-Syakhsiyah

Advertisement
Perkembangan Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang al-Ahwal al-Syakhsiyah
Al-Ahwal al-Syakhsiyah adalah istilah yang muncul di era akhir pemerintahan Dinasti Usmaniyah (Turki Ottoman). Ia berarti hukum-hukum yang mengatur hubungan suami istri dan keluarganya, mulai dari perkawinan serta segala yang berkaitan dengannya hingga warisan (pembagian harta benda suami dan atau isteri yang meninggal) termasuk wasiat dan wakaf. Secara singkat, istilah ini berarti hukum keluarga. Sebelumnya istilah ini tidak dikenal dalam literatur fiqih klasik. Tersebar di berbagai kitab-kitab fiqih klasik hanyalah istilah al-Munakahat (nikah), atau Zawaj yang berarti pernikahan. Hal ini karena pembahasan hukum ini lebih luas dari sekedar pernikahan serta segala yang berkaitan dengannnya – mencakup pula warisan, wasiat, dan wakaf untuk keluarga (keturunan) – sehingga diperlukan istilah lain yang dinilai dapat meliputi obyek pembahasan.
Sebagian hukum Islam tumbuh dari sesuatu yang telah ada di zaman Jahiliyah. Orang-orang Arab saat itu, sekalipun mereka tidak mempunyai hukum tertulis namun mereka telah memiliki aturan-aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Mereka telah mengenal aturan sosial kemasyarakatan, jual beli, perkongsian, bagi hasil serta bentuk mu’amalah lainnya, termasuk aturan-aturan keluarga (al-ahwal al-Syakhsiyah). Pada masa jahiliyah, nikah ada empat macam. Di antaranya, nikah dengan memakai mas kawin kemudian dinikahkan oleh walinya. Orang-orang Arab pada masa itu dapat merujuk istrinya walaupun sudah ditalaknya seratus kali. Mereka juga sudah menjalankan tradisi akad nikah dengan didahului oleh khitbah.

Perkembangan Pemikiran Hukum Islam

Islam datang maka sebagian praktek al-Ahwal al-Syakhsiyah orang-orang jahiliyah dibiarkan hidup berkembang, seperti tradisi khutbah dalam prosesi akad nikah. Namun, sebagian lagi dibatalkan; talak yang hanya sampai dua kali saja dan yang ketiga kalinya tidak diperbolehkan lagi rujuk kecuali setelah sang isteri telah dinikahi orang pria lain.
Gambaran perkembangan aturan-aturan al-Ahwal al-Syakhsiyah di masa Nabi Muhammad saw. yang merupakan masa pembinaan, penataan, dan penetapan aturan-aturan keluarga yang baru (lahirnya aturan-aturan yang baru). Lebih jauh, Khudhari Bik merincinya sebagai berikut:
Islam mensyariatkan pernikahan dan memberikan batasan poligami hingga empat istri bagi yang tidak khawatir untuk berbuat aniaya dalam mempergauli istri-istrinya. Sebelumnya, kaum Jahiliyah tidak membatasi jumlah istri. Di antara mereka ada yang beristri sepuluh orang bahkan lebih.
Islam menetapkan adanya perceraian serta menata aturan-aturan yang ada di dalamnya, termasuk praktek-praktek yang dianggap cerapi pada masa Jahiliyah seperti Ila dan Zihar.
Islam menetapkan bahwa seorang ibu yang diceraikan harus tetap menyusui anaknya dan sang ayah harus terus menafkahi anaknya tersebut begitu pula ibunya.
Islam mensyariatkan bagi para isteri dan anak perempuan agar mengenakan jilbab yang menutup seluruh tubuh mereka dan agar mereka jangan bertabarruj (berhias dan memamerkan diri) seperti orang-orang jahiliyah.
Islam mensyariatkan bagi anak laki-laki maupun perempuan dan menetapkan siapa saja ahli waris yang berhak mewarisi serta merinci bagian mereka masing-masing dari harta warisan yang ditinggalkan.
Era pemerintahan Dinasti Umayyah, mulai diadakan penataan dan perubahan terhadap materi-materi hukum adat masyarakat setempat. Tidak terkecuali aturan-aturan keluarga, melalui pengembangan aturan-aturan yang ada dalam Alquran dan sunah. Begitu pula pengembangan kajian dan pembahasan mengenai hukum keluarga Islam ini sudah terlihat, sekalipun belum terlaksana secara integral dan komperehensif. Karenanya, peleburan sebagian unsur-unsur luar ke dalam aturan-aturan keluarga Islam (secara kebetulan; tidak sengaja) tidak dapat dihindari.
Memasuki era imam Mujtahid/mazhab dan kodifikasi ilmu Fiqih –berlangsung sejak akhir awal abad ke-2 hingga pertengahan abad ke-4 H. Pembidangan dan pembagian lapangan hukum Islam mulai tampak dilakukan, tak terkecuali aturan-aturan dan hukum keluarga ini (al-Ahwal al-Syakhsiyah). Dalam penyusunan kitab-kitab fiqih, pembahasan tentang pernikahan (munakahat atau nikah) serta hal-hal yang berhubungan dengannya ditempatkan dalam pembahasan atau bab tertentu, begitu pula halnya dengan pembahasan tentang warisan, wasiat dan wakaf.
Pada era keemasan fiqih ini pula, sebagaimana halnya masalah-masalah atau bab-bab fiqih yang lain, perkaran-perkara al-Ahwal al-Syakhsiyah mengalami perluasan pembahasan serta pendalaman sub-sub bahasannya (furu’iyah). Khudari Bik memberikan contoh, antara lain: seorang suami yang menceraikan tiga istrinya dengan lafaz atau sigat cerai yang bersyarat (bergantung), cerai dengan hitungan, pembagian warisan, mahar dan perjodohan seorang wanita oleh Ayahnya.
Pembahasan khusus mengenai al-Ahwal al-Syakhsiyah baru dimulai pada era kekhalifaan Turki Usmani, tepatnya sekitar separuh kedua abad ke-19 M. orang pertama membahasnya dalam satu kajian tersendiri adalah Muhammad al-Qudri Pasya, ahli hukum Islam di Mesir. Dia yang pertama kali mengkodifikasikannya dalam satu buku yang diberi judul Al-Ahkam al-Syar’iyah fi al-Ahwal al-Syakhsiyah (hukum-hukum syariat/agama dalam hal keluarga). Kodifikasi hukum keluarga ini mencakup pembahasan tentang pernikahan, perceraian, wasiat, ahliyah (cakap tidaknya seseorang melakukan tindakan hukum), warisan dan hibah.
Kodifikasi hukum keluarga tersebut di atas telah dijadikan bahan oleh para pihak dalam memutuskan berbagai masalah pribadi dan keluarga di pengadilan, sebelum resmi berlaku oleh pemerintah,. Pada perkembangan selanjutnya, kodifikasi ini dijadikan pedoman dan diterapkan di Mahkamah Syar’iyah Mesir.
Pemerintah Turki Usmani baru mengundang-undangkan al-Ahwal al-Syakhsiyah ini pada tahun 1333 H/1917 M dalam sebuah kodifikasi yang diberi judul Qanun al-Huquq al-A’ilah al-Usmaniyah (undang-undang hak keluarga di Turki Usmani). Undang-undang ini berlaku untuk seluruh wilayah kekhalifaan Turki Usmani kecuali Mesir, yang telah memisahkan diri pada tahun 1953. Kemudian disempurnakan dan diperluas cakupannya meliputi wasiat, ahliyah, warisan dan wakaf lalu dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 November 1953.
Pada masa modern, hampir semua Negara di dunia Islam sudah memiliki undang-undang al-Ahwal al-syakhsiyah. Di Mesir, undang-undang perkawinan dikeluarkan pada tahun 1936, undang-undang waris pada tahun 1943 dan undang-undang wasiat dan wakaf pada tahun 1946. Di Maroko, undang-undang perkawinan Kodifikasi pertama dan perceraian (kodifikasi kedua) dinyatakan berlaku berdasarkan instruksi pemerintah pada 27 Rabi’ al-Sani 1377 H. dan putusan pengadilan pada awal tahun 1958 M. Di Yordania, undang-undang hukum keluarga mulai dikeluarkan pada tahun 1927 lalu diamandemen pada tahun 1951 menjadi 131 pasal, di Irak pada tahun 1959 dengan 88 pasal dan di Tunisia pada tahun 1956. Kecuali Arab Saudi yang tidak mengenal undang-undang al-Ahwal al-syakhsiyah; mereka menggunakan kitab-kitab fiqih mazhab Hanbali sebagai mazhab resmi Negara dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga. Begitu pula di Yaman yang menggunakan kitab Fiqih mazhab Zaidiyah sebagai pedoman, karena kebanyakan umat Islam di sana bermazhab Zaidiyah.
Bagaimana dengan Indonesia? Terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 28 tahun 1977 tentang pewakafan tanah miliki mendorong kodifikasi hukum-hukum keluarga ini. Karenanya, persoalan al-Ahwal al-Syakhsiyah inipun dimuat dalam sebuah kodifikasi yang berjudul “kompilasi Hukum Islam” kemudian dibakukan dengan inpres No. 1/1991. Apalagi sebelumnya telah dikeluarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama berwenang menyelesaikan perkara umat Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah. UU No. 3 Tahun 2006 tentang kewenangan peradilan Agama, dan UU. No. 20 Tahun 2009 menambah poin sebelumnya dengan ekonomi Islam.
Sumber Tulisan
Majma’ al-Lugah al-‘Arabiyah, al-Mu’jam al-Wasit\ jilid I (cet. III; Kairo: Dar Handasiyah, 1998), h. 494.
Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Ibntang, t.th.), h. 40. Lihat juga: Wahbah Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuh (cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), h. Lihat: Abdul Aziz Dahlan, loc. cit.
Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law terj. Joko Supomo dengan Pengantar Hukum Islam (cet. I; Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 14.
Khudari Bik, Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiyah terj. Muhammad Zuhri (t.tp: Darul Ikhya Indonesia. t.th.), h. 167 dan 219.
Ulama Syafi’iyah saat itu, menyusun kitab-kitab fiqh mereka dengan sistematika yang dimulai dari rub’ al-‘ibadat (bagian ibadah), rub’ al-mu’amalat (bagian mu’amalah, dalam artian sempit), rub’ al-Munakahat (bagian perkawinan), rub’ al-jinayat (bagian pidana). Oleh karena itu, belakangan muncullah istilah fiqh al-Munakahat. Abdul Aziz Dahlan, op. cit., h. 358-359.
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 79-80.
H.A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian dan Penerapan Hukum Islam (cet. V; Jakarta: Kencana, 2005), h. 164.
Rifyal Ka’bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia (cet. I; Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h. 83.
Kompilasi hukum Islam adalah upaya penyerderhanaan sumber-sumber hukum Islam dengan menyusun kembali hukum Islam ke dalaam sebuah buku sesuai dengan bahasa perundang-undangan (dengan memakai bab, pasal, dan lain-lain) sehingga mudah dirujuk dan digunakan dipengadilan dan oleh praktisi hukum. Lihat: Rifyal Ka’bah, ibid., h. 81-82.
Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Pengadilan Agama (cet. IX; Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 28-29.


0 Response to "Perkembangan Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang al-Ahwal al-Syakhsiyah"

Post a Comment

Berkomentarlah yang Bijak! Hanya komentar yang sopan yang Kami terbitkan di situs ini. Baca Kebijakan Situs

No Sara, No Spam!