Perkembangan Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Al-Mu’amalah al-Maddiyah

Advertisement


Termasuk dalam ruang privat adalah al-Mu’amalah al-Maddiyah (mu’amalah material). Al-Mu’amalah al-Maddiyah di sini berarti hukum yang menyangkut kebendaan dan perikatan atau akad seperti jual beli, perserikatan atau perkongsian, sewa menyewa dan pinjam meminjam. Dalam hukum positif, pembicaraan tentang al-Mu’amalah al-Maddiyah dimasukkan dalam bagian undang-undang keperdataan atau hukum privat yang biasa dibahasakan dengan al-Qanun al-Madaniy sekalipun Undang-undang Hukum perdata memasukkan pembahasan mu’amalah ini dalam hukum perikatan (verhinte nissen recth) dan tidak mengadakan hukum kebendaan (zakenrecth) secara khusus.

Masyarakat jahiliyah pra-Islam sudah menegenal dan melaksanakan berbagai macam mu’amalah, transaksi dan perikatan (akad; kesepakatan) seperti jual beli, gadai, perkongsian, parohan laba, sewa menyewa, perburuhan dan sebagainya. Melalui sebuah seleksi berdasarkan prinsip-prinsip Alquran dan sunah (ajaran Islam), mu’amalah ini ada yang diterima dan dilestarikan oleh Islam dan ada pula yang ditolak karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan seperti riba serta akad-akad lain yang berisi kezaliman, pemerasan, dan sebagainya

Perkembangan Pemikiran Hukum Islam
 
Alquran datang memberikan kaidah-kaidah umum dan penjelasan secara global mengenai al-Mu’amalah al-Maddiyah ini dan menjadi ukuran serta standar bagi pemberlakuan berbagai macam mu’amalah jahiliyah dan sunnah-lah yang kemudian merinci dan menetapkan (taqrir) mana mu’amalah tersebut yang pantas dan layak diberlakukan serta dilembagakan dan mana yang tidak. Tidak ada undang-undang hukum perdata tertulis di zaman Nabi saw. syariat yang bersumber dari Alquran dan sunah inilah yang menjadi undang-undang keperdataan saat itu.

Keadaan tersebut berlanjut hingga pada masa sahabat. Dalam hubungan mu’amalah, mereka langsung merujuk kepada Alquran dan hadis Nabi saw. dan apabila mereka tidak menemukannya dikedua sumber tersebut, maka mereka pun berijtihad dan berpegang pada prinsip keduanya. Kondisi ini tidak banyak berubah hingga masa kekhalifaan Bani Umayyah pada tahun 750 M.

Di masa Bani Abbasiyah, kajian mengenai al-Mu’amalah al-Maddiyah mulai ditempatkan secara khusus pada bab-bab pembahasan hukum Islam atau fiqih di berbagai kitab fiqih antar/lintas mazhab, menyusul semaraknya kajian dan upaya pembukuan ilmu fiqih yang mendapat dukungan penuh secara luas oleh para khalifah Abbasiyah. Pemerintah Abbasiyah memang tidak menjadikan kitab-kitab tersebut sebagai kitab undang-undang, termasuk undang-undang perdata. Namun, kenyataanya, mazhab-mazhab yang ada pada saat itu maju dan berkembang karena dukungan pemerintah yang berkuasa. Kenyataan ini menggambarkan bahwa al-Mu’amalah al-Maddiyah yang merupakan bagian dari aturan-aturan keperdataan dipakai sesuai mazhab yang dianut pemerintah saat itu. Begitu pula hakim, mereka memutuskan perkara atau member fatwa dengan merujuk kepada kitab-kitab mazhab yang dianutnya.

Pada abad ke-5 H atau abad ke-11 M di Spanyol, Al-Asbagh Ibn Sahl (w. 484 H 1093) memulai upaya kodifikasi al-Mu’amalah al-Maddiyah dalam sebuah kitab yang diberi judul Diwan al-Ahkam al-Kubra. Namun, kitab tersebut memuat pula aspek-aspek hukum Islam selain al-Mu’amalah al-Maddiyah. Selanjutnya pada abad ke 17 M, di India (Moghul) telah dihimpun fatwa-fatwa ulama dengan nama “fatawa alam Gar”, namun kitab ini bukan hanya mengatur al-Mu’amalah al-Maddiyah secara khusus, tetapi juga masalah ibadah menurut mazhab Hanafi. Di samping itu, kitab tersebut tidak memilki kekuatan hukum yang mengikat masyarakat sekitar sebagaimana layaknya undang-undang karena sifatnya setengah resmi.

Pada abad ke-19 M, diundangkannya Majallah al-Ahkam al-‘Adliyah (yang merupakan kitab undang-undang perdata dalam Islam) pada tanggal 26 Sya’ban 1293 H (1869) oleh pemerintah Turki Usmani menandai upaya legalisasi al-Mu’amalah al-Maddiyah di dunia Islam. Bahkan Yordania masih memberlakukan majallah ini sekalipun Turki sendiri tidak menggunakannya lagi sejak 1927 (digantikan dengan hukum perata Swiss) menyusul program sekularisasi Mustafa Kemal Ataturk (1881-1938).

Pada era modern, kodifikasi dan legislasi al-Mu’amalah al-Maddiyah dilakukan oleh Irak sejak tahun 1936, meskipun di dalamnya terdapat pula unsur-unsur keperdataan Barat yang dianggap sesuai dengan masyarakat Irak. Di Mesir, kodifikasi dilakukan pada tahun 1936 yang kemudian dilegislasi oleh parlemen pada tahun 1948. Kodifikasi dilakukan pada tahun 1936 yang kemudian dilegislasi oleh parlemen pada tahun 1948. Kodifikasi ini bersumber dari undang-undang Barat, Yurisprudensi Mesir sendiri dan yang paling dominan syariat Islam. Di Libanon, setelah Prancis menguasai Majallah pun dibekukan dan digantikan dengan undang-undang perikatan dan perjanjian yang mengadopsi banyak hukum perdata Barat seperti seperti Prancis, Swiss, dan Jerman. Di samping syariat Islam: dinyatakan berlaku sejak tanggal 11 Oktober 1934. Di Suria, Legislasi al-Mu’amalah al-Maddiyah diatur berdasarkan peraturan pemerintah tanggal 18 Maret 1949, yang sebagian besarnya diambil dari undang-undang perdata Mesir dan Hukum perjanjian Libanon.

Sumber Tulisan

Bik, Khudari. Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiyah terj. Muhammad Zuhri. T.tp: Darul Ikhya Indonesia. t.th.
Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedia Hukum Islam. Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Ash-Shiddieqy, Hasbi. Pengantar Ilmu FIqh. Cet. II; Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1987.
-------, Peradilan Hukum dan Acara Islam. Cet. II; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.



0 Response to "Perkembangan Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Al-Mu’amalah al-Maddiyah"

Post a Comment

Berkomentarlah yang Bijak! Hanya komentar yang sopan yang Kami terbitkan di situs ini. Baca Kebijakan Situs

No Sara, No Spam!