Makalah Sejarah Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah SAW

Advertisement

Makalah Sejarah Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah SAW
Oleh A. Risnawaty Widayani

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian teori-teori terbangunnya suatu peradaban, terdapat sebuah pendapat populer yang menyatakan bahwa cara pandang dunia yang dilahirkan dari semangat yang dibawa oleh ide-ide atau gagasan ajaran keagamaan merupakan unsur paling penting terbangunnya sebuah peradaban.[1] Dalam konteks ini, kemunculan Islam di Semenanjung Arabiyah sekitar abad ketujuh Masehi telah menjadi faktor utama penggerak munculnya sebuah peradaban baru yang terlahir dari sebuah wilayah yang secara geografis dikelilingi tanah gersang dan secara sosiologis telah berabad-abad tenggelam dalam kegelapan kebodohan.

Masyarakat yang mendiami Semenanjung Arabiyah tersebut cenderung terabaikan karena disebabkan oleh kebiasaan mereka yang berpindah-pindah juga disebabkan oleh ketiadaan kesatuan institusi politik yang mempersatukan suku-suku yang justru seringkali saling bermusuhan, kenyataannya juga bahwa mayoritas masyarakat bangsa mereka adalah buta huruf.[2]

Islam sejak awal sejarah kemunculannya dengan Rasulullah saw. sebagai tokoh sentral yang secara cepat melahirkan sebuah komunitas masyarakat madani (civil society) bernegara, berperadaban di Madinah dalam mataratai sejarah peradaban Islam merupakan fase terpenting dibangunnya prinsip-prinsip utama dan dasar-dasar yang kokoh bagi terbangunnya sebuah peradaban baru tersebut dengan memberikan landasan-landasan ideologis-normatif maupun berbagai tatacara praktis sebagai sumber mata air keteladan generasi selanjutnya.

Makalah Sejarah Peradilan Islam

Termasuk hal tersebut, masyarakat negara yang dibangun Rasulullah saw. telah memberikan beberapa latar belakang dan model awal instrument-instrumen dan institusi-institusi yang mejadi pilar penting keberadaan sebuah masyarakat. Jika dalam perspektif ilmu ketatanegaraan modern mengenal tiga lembaga kekuasaan negara atau yang disebut sebagai trias politica yakni kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif maka ternyata Rasulullah saw. telah mempraktekkan tiga bentuk institusi tersebut.

Makalah ini akan mengeksplorasi sejarah salah satu institusi trias politica tersebut yaitu institusi yudikatif (peradilan)di zaman Rasululllah saw. kajian terhadap tema ini akan menemukan arti penting peradilan karena dengan mengerti dan memahami sejarah awal dan konsepsi peradilan di zaman Rasulullah saw. akan memudahkan untuk lebih mengenal semangat keadilan yang dibawa oleh ajaran Islam dan pernah dipraktekkan melalui peradaban Islam selama berabad-abad, sehingga tidak keliru jika Edmund Burke(1729-1797), seorang penulis negarawan Inggris, mengakui bahwa sesungguhnya undang-undang atau hukum Islam diterapkan kepada semua umat Islam tanpa ada perbedaan antara raja dengan pembantu. Undang-undang hukum Islam telah tersusun rapi dan kokoh sehingga secara nyata telah menjadi hukum atau undang-undang yang sangat mendasar dan paling cemerlang yang pernah dikenal oleh sejarah manusia.[3]

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas mengenai sejarah peradilan pada masa Rasulullah saw.

BAB II
PEMBAHASAN

Penetapan hukum pada periode Rasulullah saw. berlangsung 22 tahun 2 bulan 22 hari. Periode ini telah mewariskan nas-nas hukum dalam al-Qur’an dan sunah Rasul, mewariskan sejumlah asas-asas penetapan hukum yang menyeluruh serta memberi petunjuk kepada sejumlah sumber dan dalil-dalil untuk menentukan hukum. Periode ini telah meninggalkan asas-asas penetapan hukum yang sempurna.[4]

Periode Rasulullah saw. terdiri atas dua fase yang masing-masing mempunyai corak dan karakteristik tersendiri. Fase Makkiyah ialah sejak Rasulullah saw. masih menetap di Mekah selama 12 tahun beberapa bulan, sejak Nabi Muhammad dilantik menjadi rasul hingga hijrah ke Madinah. Pada fase ini umat Islam masih terisolir, sedikit kuantitas dan kapasitasnya masih lemah, belum bisa membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Perhatian Rasulullah saw. pada fase ini dicurahkan kepada aktifitas penyebaran dakwah untuk proyek penanaman tauhid kepada Allah swt. dan meninggalkan praktek-praktek penyembahan berhala. Rasulullah saw. tetap berusaha mewaspadai orang-orang yang selalu berusaha menghalangi jalan dakwahnya dan memperdaya orang-orang beriman dengan berbagai macam tipu daya. Dengan situasi dan kondisi seperti itu, maka fase ini belum ada kesempatan membentuk perundang-undangan, tata pemerintahan dan lain-lain. Pada surah-surah Makkiyah seperti surah Yunus, al-Ra’d, al-Furqan, Yasin dan lain-lain, tidak terdapat ayat-ayat yang membahas tentang hukum-hukum aktual (amaliah), akan tetapi justru banyak membahas seputar persoalan-persoalan doktrin teologi dan aqidah.[5]

Fase Madaniyah ialah sejak Rasulullah saw. hijrah dari Mekah ke Madinah hingga wafat tahun 11 H/632 M. Pada fase Madaniyah ini Islam sudah kuat, kuantitas umat Islam sudah banyak dan telah mempunyai tata pemerintahan sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai.

Keadaan seperti inilah yang mendorong perlu adanya tasyri’ dan pembentukan perundang-undangan yang mengatur perhubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa lain, mengatur perhubungan atau kontak komunikasi dan interaksi mereka dengan kalangan non muslim, baik di masa damai atau di masa perang. Di Madinah disyariatkanlah berupa hukum-hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan dan lain-lain. Dengan demikian pada surah-surah Madaniyah di dalam al-Qur’an banyak memuat ayat-ayat pembahasan hukum.[6]

Keberadaan Rasulullah saw. sendiri di masyarakat-negara Madinah saat itu jika dilihat dari konsep ketatanegaraan modern menggabungkan ketiga institusi trias politica yaitu kekuasaan legislatif (sult}ah tasyri’iyah), kekuasaan eksekutif (sultah tanfiziyah) dan kekuasaan yudikatif (sultah qadaiyah) sekaligus. Sebagai seorang penerima sekaligus penyampai wahyu dari Allah swt., Rasulullah saw. merupakan satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan, bahkan segala perbuatan dan ucapa Rasulullah saw. juga diposisikan sebagai sumber legislasi yang harus ditaati sedangkan unsur kekuasaan eksekutif Rasulullah saw. dapat dilihat dari pelaksanaan Rasulullah dalam menegakkan hukum-hukum Allah swt. dari berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi maupun politik.

Adapun kekuasaan yudikatif Rasulullah saw. diperlukan untuk menegakkan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan. Proses yang dilakukan pun menjadi penting sebagai cara penguatan sistem sebuah masyarakat dimana nantinya akan diteladani oleh umat Islam secara keseluruhan. Penyatuan tiga kekuasaan sekaligus di tangan seorang Rasulullah saw. ini tidaklah menimbulkan kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan kekuasaan karena jaminan kema’suman Rasulullah saw. (terjaga dari dosa) sekaligus sebagai teladan bagi umat.[7] Sementara itu, piagam Madinah (al-Misaq al-Madani) sebagai undang-undang tertulis yang disusun tidak lama setelah sampainya Rasulullah saw. di Madinah memiliki muatan-muatan yang mengatur hubungan sosial politik masyarakat di Madinah dimana salah satu pasalnya menegaskan kewajiban unsur-unsur anggota masyarakat tersebut, khususnya dari kalangan muslim untuk saling bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap keamanan umum di Madinah.[8]

Teks piagam Madinah disebutkan bahwa masing-masing orang mukmin bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di sekitarnya meskipun hal itu dilakukan oleh anaknya sendiri.[9] Adapun jika terjadi perselisihan dan persengketaan maka otoritas legislasi dan yuridiksi berada di tangan Allah swt. dan Rasul-Nya.[10]

A. Kewenangan/Kompetensi Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah SAW

Otoritas yuridiksi yang hanya dimiliki oleh Rasululah saw. ini sangat tegas ditekankan dalam Q.S. al-Nisa’/4: 65. Terjemahnya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.[11]

B. Kitab Pedoman Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah SAW

Sumber hukum peradilan pada masa Rasulullah saw. hanya dua yaitu al-Qur’an dan ijtihad Rasulullah saw. sendiri. Kalau terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketetapan hukum karena terjadi perselisihan, ada peristiwa, ada pertanyaan atau permintaan fatwa, maka Allah swt. menurunkan wahyu kepada Rasulullah saw. satu atau beberapa ayat al-Qur’an untuk menjawabnya kemudian Rasulullah saw. menyampaikan wahyu tersebut kepada umat Islam dan wahyu inilah yang menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti.[12]

Bila terjadi suatu masalah yang memerlukan ketetapan hukum, sedang Allah swt. tidak menurunkan wahyu tentang hal tersebut, maka Rasulullah saw. berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah atau menjawab pertanyaan atau memenuhi permintaan fatwa hukum. Hasil ijtihad Rasulullah saw. ini menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti.[13] Sabda Rasulullah saw.:

عن عبد الله بن رافع قال : سمعت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال : يختصمان في موا ريث وأشيا ء قد درست قال : إني (إنما) أقضى بينكم برأيي فيما لكم ينزل علي فيه (رواه أبو داود([14]

Artinya Dari Abdullah bin Rafi berkata: saya telah mendengar Ummu Salamah dari Nabi saw. dengan hadis ini dan berkata: kami perhadapkan kepada Rasulullah perkara kewarisan dan berkata: sesungguhnya aku telah memutuskan perkara diantara kamu dengan pendapat (analisis)ku sendiri terhadap apa yang belum diturunkan (diwahyukan)kepadaku.[15]

Setiap hukum yang ditetapkan Rasulullah saw. sumbernya adalah wahyu atau ijtihad Rasulullah saw. Pembentukan hukum itu ditetapkan sesuai kebutuhan dan Rasulullah saw. bertugas menyampaikan dan menjelaskan sehubungan apa yang telah disyariatkan oleh al-Qur’an sebagai sumber hukum pertama. Adapun yang berasal dari sumber kedua, yaitu ijtihad Rasulullah saw. berijtihad, Allah swt. mengilhamkan kepada Rasulullah tentang ketetapan hukumnya. Terkadang pula ijtihad Rasulullah saw. itu sebagai upaya penggalian hukum yang berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan serta jiwa perundang-undangan. Hukum-hukum yang bersifat ijtihadiyah tersebut sebagai pengilhaman Allah swt. kepada Rasulullah. Rasulullah saw. tidak mempunyai otoritas di dalamnya, melainkan hanya pengungkapan saja baginya dalam bentuk sabda atau perbuatan (qauliyah atau fi’liyah).[16]

Hukum-hukum yang bersifat ijtihadiyah yang bukan hasil pengilhaman Allah swt. kepadanya, melainkan semata-mata timbul dari hasil daya analisis dan daya nalar pemikiran Rasulullah saw. yang disebut ahka>m nabawi (hukum-hukum Nabawi) dan Allah swt. tidak menetapkan hal ini kecuali kalau memang benar adanya. Adapun kalau Rasulullah saw. belum mendapat petunjuk tentang kebenarannya, Allah swt. akan memberi petunjuk ke arah jalan kebenaran.[17]

C. Alat Bukti Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah SAW

Rasulullah saw. mensyaratkan bahwa ketika terjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang saling mengklaim kebenaran, keputusan tidak boleh diambil setelah qa>d}i (hakim) mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Dalam konteks ini Rasulullah saw. juga megharuskan adanya bukti yang dibawa oleh pelapor dan sumpah bagi yang dilaporkan. Pembuktian-pembuktian di zaman Rasulullah saw. ialah bayyinah (fakta kebenaran), sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat dan qur’ah (undian).[18]

D. Tingkatan Pengadilan/Putusan Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah SAW


Diriwayatkan ketika Ali dihadapkan pada suatu kasus, lalu ia (Ali) berkata:

اقضى بينكم فإن رضيتم فهوالقضاء، وإلا حجزت بعضكم عن بعض حتى تأتوارسول الله ليقضي بينكم، فلما قضى بينهم أبوا أن يتراضوا وأتواالرسول أيام الحج، وهوعند مقا م إبراهيم، وقصوا عليه ما حدث، فأجازقضاءعليوقال: هو ماقضى بينكم.

Artinya: Aku akan putuskan hukum di antara kamu, kemudian kalau kamu telah menerima (keputusanku itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak mau menerimanya maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu), sampai kamu menghadap (sendiri) kepada Rasulullah saw. agar ia memutus di antara kamu. Lalu setelah Ali memutuskan hukum di antara mereka itu dan mereka menolak dan tidak mau menerima keputusannya dan pergilah mereka menghadap Rasul saw. pada musim haji sedang Rasul berada di maqam Ibrahim dan berceritalah mereka kepada Rasul saw. tentang apa yang telah terjadi. Kemudian Rasul saw. membenarkan keputusan Ali dan bersabda: ikutilah apa yang ia (Ali) telah putuskan di antara kamu.[19]

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa di masa Rasulullah saw. telah dikenal adanya peninjauan kembali suatu keputusan hukum yang telah dijatuhkan karena kejadian tersebut menggambarkan semacam adanya keputusan dari pengadilan tingkat pertama di hadapan pengadilan yang lebih tinggi, sehingga ditinjau kembali perkara tersebut, kemudian keputusan itu ada kemungkinan akan dibatalkan, dikukuhkan atau diganti dengan keputusan baru.[20]

E. Badan-badan Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah SAW

Sejak awal Islam peradilan merupakan sebuah sistem yang selain mencakup proses peradilan atau arbitrase juga mencakup hal-hal atau lembaga lain yang saling mendukung satu sama lain. Dalam diskursus yurisprudensi Islam berkembang selain istilah qada (peradilan secara umum) dikenal pula istilah hisbah dan mazalim. H}isbah didefinisikan sebagai memerintahkan hal-hal yang baik ketika telah mulai ditinggalkan dan mencegah kemungkaran. Dalam perkembangan sistem peradilan Islam, h}isbah menjadi sebuah lembaga (petugasnya disebut muhtasib) yang bertugas menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran dengan dibekali hak istimewa untuk menginvestigasi dan mencari pelaku kemungkaran. Menurut historis akar konsep lembaga ini sudah ada pada zaman Rasulullah saw. Sebagaimana diriwayatkan Rasulullah saw. senantiasa memeriksa kondisi berbagai sisi hidup umatnya, ketika Rasulullah saw. melakukan inspeksi di pasar, Rasulullah saw. menemukan kecurangan seorang pedagang dan kemudian menegurnya. Pengadilan h}isbah ini mulai menjadi lembaga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang kemudian berkembang pada masa daulah Bani Umayyah.[21]

Peradilan mazalim juga memiliki akar sejarah di zaman Rasulullah saw. Mazalim merupakan institusi pembelaan terhadap hak-hak rakyat kecil dari seorang penguasa yang dalam penyelesaiannya sulit diputuskan oleh pengadilan biasa. Pengadilan ini menyelesaikan perkara suap dan tindak pidana korupsi. Orang yang menangani kasus tersebut dinamakan wali> al-maz}a>lim. Adapun syarat mutlak menjadi hakim di pengadilan ini adalah keberanian serta bersedia melakukan hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh hakim biasa untuk mengadili pejabat yang berperkara. Dalam pelaksanaanya, bentuk pengadilan seperti ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah saw., namun pembentukan lembaga secara khusus baru didirikan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, terutama pada masa Abdul Malik bin Marwan. Menurut al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Walayah al-Diniyah, Abdul Malik bin Marwan adalah orang yang menjalankan dan mendirikan lembaga pengadilan al-mazalim dalam pemerintahannya yang kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz. Rasulullah saw. mencontohkan sendiri pembelaan mazalim untuk umatnya atas dirinya dengan mempersilahkan mengambil harta Rasulullah saw. bagi orang yang pernah hartanya diambil Rasulullah saw.[22]

F. Proses Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah SAW


Proses peradilan pada masa rasulullah saw. berlangsung sangat sederhana. Jika ada suatu permasalahan maka segera datang kepada Rasulullah saw. untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Bahkan kebanyakan dari putusan-putusan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. lebih bersifat fatwa dengan model tanya jawab dibandingkan dengan proses pengadilan yang dipahami saat ini.[23]

Meskipun pelaksanaan peradilan pada zaman Rasulullah saw. terkesan tidak formal tetapi rukun-rukun al-Qada telah terpenuhi, yaitu hakim, hukum, al-mahkum bih (tergugat), al-mahkum ‘alaih dan al-mahkum lah (penggugat). Kebanyakan kasus-kasus yang diselesaikan Rasulullah saw. bersifat ad hoc[24] dan diselesaikan secara informal di dalam suatu acara yang bersifat ad hoc juga. Meskipun pelaksanaan peradilan pada masa Rasulullah saw. terkesan tidak formal tetapi putusan-putusan Rasulullah saw. mengandung nilai kebenaran sehingga putusan itu sangat dihormati oleh semua pihak yang berperkara. Kesederhanaan peradilan pada masa Rasulullah saw. terlihat karena belum adanya gedung peradilan tersendiri, belum adanya administrasi yang memadai dan belum banyak kasus yang muncul untuk diselesaikan.[25]

G. Proses Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah SAW


Proses persidangan pada masa Rasulullah saw. berlangsung sangat sederhana tapi tetap menjunjung tinggi nilai keadilan. Rasulullah saw berpesan kepada Ali r.a agar tidak tergesa-gesa memutuskan hukum sebelum mendengar pembicaraan (keterangan)kedua belah pihak.[26]

H. Syarat-syarat Hakim Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah SAW

Pendelegasian tugas yudikatif dilaksanakan dalam tiga bentuk, pertama; Rasulullah saw. mengutus sahabatnya menjadi penguasa di daerah tertentu sekaligus memberi wewenang bertindak sebagai hakim untuk mengadili sengketa di antara warga masyarakat. Kedua; Rasulullah saw. menugaskan sahabat untuk bertindak sebagai hakim guna menyelesaikan masalah tertentu, penugasan ini biasanya dilaksanakan atas perkara tertentu saja. Ketiga; Rasulullah saw. terkadang menugaskan seorang sahabat dengan didampingi sahabat yang lain untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu dalam suatu daerah.[27]

Sebelum penugasan diberikan, Rasulullah saw. terlebih dahulu menguji atau lazim dikenal fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) kepada sahabat yang ditugaskan. Ini digambarkan ketika Rasulullah saw. menanyakan kepada Mu’az bin Jabal perihal sikapnya dalam menyelesaikan perkara. Rasulullah saw. pun sangat selektif dalam memilih sahabat untuk diangkat menjadi hakim hanya yang berkualitas dan berkredibilitaslah yang terpilih.


BAB III
KESIMPULAN

Peradilan pada zaman Rasulullah saw. merupakan fase penting dalam sejarah peradilan Islam. Pada saat Rasulullah saw. merupakan pemegang otoritas yuridiksi satu-satunya. Meskipun Rasulullah saw juga pernah mendelegasikan tugas-tugas yuridiksi tersebut kepada beberapa orang sahabat secara terbatas.

Sumber hukum yang menjadi referensi utama bagi pemegang otoritas yuridiksi adalah wahyu baik berupa al-Qur’an maupun sunnah secara ijtihad.

Proses peradilan pada zaman Rasulullah saw. berlangsung sangat sederhana dan tidak berbelit-belit, namun justru mementingkan substansi daripada prosesi.

Sistem peradilan saat ini memberikan pijakan dan prinsip dasar bagi perkembangan sistem peradilan Islam yang mencakup penguatan lembaga-lembaga baru seperti h}isbah dan peradilan maz}a>lim.


DAFTAR PUSTAKA

Bisri, Cik Hasan. Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Tejemahnya.
Hasan, H{asan Ibrahim. Tarikh al-Islam: al-Siyasi wa al-Dini wa al-Saqafi wa al-Ijtima’i. Cet. XIV; Beirut: Maktabah al-Nahd}ah al-Misriyyah, 1996.
Hisyam, Ibn. al-Sirah al-Nabawiyyah. Vol.III. Beirut: Dar al-Jil, t.th.
Khallaf, Abd al-Wahhab. al-Sultah al-Salas fi al-Islam: al-Tasyri, al-Qada, al-Tanfiz. Cet. II; Kuwait: Dar al-Kalam, 1998.
al-Khatib, Sulaiman. Asas Mafhum al-Hadaah fi al-Islam. Cet. I; Kairo: t.p. 1986.
Koto, Alaiddin. Sejarah Peradilan Islam. Cet. I: Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
Madkur, Muhammad Salam. Peradilan dalam Islam. Cet. IV; Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
Mannan, Abdul. Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam. Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
Rahman, M. Ibnu. Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat. Cet. I; Yogyakarta: Philosoy Press, 2001.
al-Sajastani, Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy’as. Sunan Abi Dawud. Kairo: al-Misriyyah li al-Bananiyyah, 1988.
Sayadi, Wajidi. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam. Cet. II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
ash-shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Peradilan dan Hukum Acara Islam. Cet. I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
Sudarsono. Kamus Hukum. Cet. II; Jakarta: PT Rineka Putra, 1999.
Syarif, Muhammad. Al-Fikr al-Islami: Manabi’uhu wa Asaruhu. Cet. VIII; Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1986.
‘Ukasah, Mahmud. Tarich al-Hukm fi al-Islam. Cet. I; Kairo: Mu’assasah al-Mukhtar, 2002.
‘Us|man, Muhammad Rafaat. al-Nizam al-Qadai fi al-Fiqh al-Islami. Cet. VI; Kairo: t.p., 2005.
al-Qadir, ‘Ali Abd. Al-Fiqh al-Islami: al-Qada’ wa al-Hisbah. Cet. I; Dar al-Faris, 1995.

0 Response to "Makalah Sejarah Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah SAW"

Post a Comment

Berkomentarlah yang Bijak! Hanya komentar yang sopan yang Kami terbitkan di situs ini. Baca Kebijakan Situs

No Sara, No Spam!