Makalah Fiqih Al-Waqi

Advertisement
Makalah Fiqih Al-Waqi
(Arif, Asrul dan Manshur)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan khususnya yang berkenaan dengan dinamika situasi sosial itu sendiri melahirkan efek ganda yang terkait dengan ranah hukum. Persoalan sosial yang masuk dalam ranah hukum harus diselesaikan, sebagai implikasi dari keluasan perbendaharaan hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Penyelesaian persoalan tersebut mesti bersifat konprehensif dan factual sesuai dengan kondisi kekinian, merangkum berbagai disiplin kajian secara subtantif. Pengkajian subtantif dan konprehensif ini bertujuan menggali makna nilai yang memadukan keadilan, kebenaran, kebaikan dan berbagai dimensi nilai-nilai ideal yang lain.

Islam sendiri menganut perubahan sistemik dalam ranah sosial sebagaimana perkembangan sosial secara global. Perkembangan sosial tersebut terkait dengan perkembangan peradaban manusia dari waktu ke waktu. Harun Nasution termasuk pemikir yang menawarkan pembagian sejarah Islam dalam beberapa periode yakni periode klasik, pertengahan dan modern.[1] Pembagian yang dijelaskan Harun Nasution tersebut sangat terkait dengan perkembangan sosial dalam konteks global.

Pemahaman terhadap perubahan sosial kemasyarakatan dalam Islam yang terkait dengan perubahan dalam konteks sosial kemasyarakatan yang bersifat global harus dibarengi dengan perumusan agenda hukum yang dapat melingkupi dinamika sosial secara realistis dan subtantif sekaligus. Pandangan inilah yang pada gilirannya lebih lanjut melahirkan gagasan untuk menyusun secara konprehensif sebuah pedoman hukum yurisprudensi yang mampu mengakomodir harapan pencapaian nilai-nilai ideal yang diinginkan. Rumusan latar permasalahan yang penulis ajukan inilah yang menjadi acuan dalam mengkaji lebih lanjut persoalan yang berkaitan dengan pahaman hukum yang nyata dan disebut sebagai fiqh al-waqi’.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Apa yang melatari munculnya gagasna tentang fiqh al waqi?
2. Bagaimana kontribusi fiqh al waqi dalam perumusan hukum Islam?

BAB II
Pembahasan

Gagasan Fiqh al-Waqi’

Pergeseran zaman yang cepat dibarengi pula dengan pergeseran budaya anak zamannya, sehingga hal-hal yang berlaku pada zaman terdahulu pada masa sekarang cenderung berubah, ditinggalkan dan dianggap sudah kadaluwarsa. Dengan demikian, hukum-hukum Islam yang bersandarkan pada realitas sosial masa lalu juga mengalami pergeseran, sehingga hal itu menuntut adanya hukum baru, fikih baru, dan ijtihad baru yang bergerak seiring perjalanan sejarah kehidupan. Melalui kajian fikih yang peka terhadap realitas yang sedang berjalan, tidak hanya memperkaya khazanah Islam, namun juga mampu mengetengahkan solusi hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman. Fikih atau hukum fikih yang sesungguhnya adalah yang realistis, dalam arti berangkat dari realitas dan tidak mengabaikannya, serta terbangun atas dasar realitas dan tidak berangkat dari ruang hampa. Di sisi lain, ijtihad pada dasarnya berfungsi untuk memberikan justifikasi terhadap suatu realitas kemasyarakatan (at-ta’thîr as-syar’i li al-wâqi’) sehingga ia harus seiring sejalan dengan perjalanan realitas kehidupan.[2]

Makalah Fiqih Al-Waqi

Fikih al-Qaradhawi, ketika berbicara mengenai hubungan antara hukum dengan realitas kekinian telah mengetengahkan produk-produk hukum konkret, sebagai misal di antaranya adalah bahwa dalam fikih klasik seorang wanita dilarang bepergian tanpa disertai mahramnya. Hukum seperti ini tentunya sudah tidak lagi bisa diterima masyarakat modern. Ijtihad sekarang, dengan melihat kondisi dan kebiasaan yang berlaku, cenderung membolehkan perempuan bepergian sendiri karena kondisi sudah aman dan tenang. Saat ini bepergian dengan alat transportasi massal bisa mengangkut ratusan bahkan ribuan penumpang serta tidak melewati gurun sahara dan padang pasir yang dikhawatirkan akan tertimpa bahaya.[3]

Contoh lain yang dikemukakan al-Qaradhawi adalah dalam menyikapi hadis Rasulullah tentang nishâb zakat, di mana Rasulullah pernah menetapkan nishâb zakat melalui dua cara, yaitu dengan emas (20 Dinar) dan perak (200 Dirham). Dalam hal ini Rasulullah tentunya menghendaki nilai yang sepadan antara nishâb emas dan perak berdasarkan kebiasaan dan kondisi saat itu. Pada masa sekarang, di mana harga perak anjlok dibanding harga emas, satu-satunya cara terbaik dalam menentukan nishâb adalah dengan emas, karena hal itu lebih memberi kemaslahatan.[4]

Realitas ke-Indonesia-an tentunya juga perlu disikapi dengan fikih Islam. Salah satu misal dalam hal ini adalah, realitas yang terjadi di kota-kota besar seperi Jakarta, di mana lalu lintas kendaraan sangat padat sehingga seseorang bisa terjebak di jalan selama berjam-jam lamanya. Dengan adanya kondisi yang demikian ini, bagaimanakah hukum fikih dalam menjamak shalat karena macetnya lalu lintas?.

Realitas lain yang juga menarik untuk dikaji dan disikapi dengan fikih Islam adalah suatu tradisi di sebuah desa di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang mempunyai mata pencarian membuat sanggul dan wig, padahal mereka adalah muslim, di mana dalam ajaran Islam terdapat hadis shahih mengenai larangan menyambung rambut yang tentunya tidak membenarkan aktivitas mereka.

Jika menilik ke belakang dan mencermati perjalanan sejarah tasyri’ Islam, akan terlihat bahwa pada awal mulanya Islam tidak muncul dari ruang hampa, ia adalah agama yang diturunkan dalam suatu masyarakat yang mempunyai realitas sosial tertentu; masyarakat yang telah menyatu dengan tradisinya sendiri.

Arab, yang merupakan tempat diturunkannya Islam, merupakan masyarakat yang telah mempunyai ritus-ritus, baik dalam peribadatan, sosial, politik, hukum dan lain sebagainya. Saat itu, Islam dihadapkan pada suatu realitas sosial, dan sejarah meninggalkan bukti bahwa realitas sosial tidak dieliminasi Islam secara keseluruhan. Bahkan, ritus-ritus sebelum Islam yang akhirnya diadopsi oleh Islam.[5] Hal itu memberikan suatu indikasi bahwa Islam mempunyai cara tersendiri dalam memperlakukan/menyikapi realitas sosial.

Paparan di atas memberikan bukti mengenai urgensi mengkaji realitas untuk selanjutnya dijadikan sandaran dalam proses formulasi hukum dalam rangka mengembangkan fikih kontemporer yang dinamis dan realistis. Sebagai representasi pemikiran ulama terkemuka saat ini.

Legalitas al-Qur’an terhadap Fiqh al-Waqi’

Jika dilihat dari kaca mata realitas sosial, akan terlihat bahwa Al-Qur`an sangat bersifat realistis, dalam arti selalu seiring sejalan dan tidak mengabaikan realitas sosial. Hal ini dikarenakan Al-Qur`an mempunyai fungsi sebagai petunjuk (hudan) bagi kehidupan. Begitu intensifnya pergumulan antara ayat-ayat Al-Qur`an dengan realitas sosial, sehingga dalam tradisi ke-Islam-an muncul ilmu khusus mengenai sebab-sebab turunnya Al-Qur`an (asbâb an-nuzûl), meskipun tidak semua ayat Al-Qur`an ada asbâb an-nuzûl-nya.

Al-Qur`an, dilihat dari kronologi turunnya, para ulama mengategorikan ayat-ayatnya menjadi dua, yaitu ayat-ayat Makkiyyah dan ayat-ayat Madaniyyah. Hal itu, jika diilihat dari kaca mata realitas sosial terlihat adanya perbedaan isi ajaran dalam keduanya. Ayat-ayat Makkiyyah yang diturunkan sebelum Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah berlangsung selama kurang lebih 13 tahun berisi ajaran mengenai dasar-dasar akidah dan akhlak. Sedangkan ayat-ayat Madaniyyah yang mulai diturunkan sejak Rasulullah Hijrah ke Madinah, berlangsung selama kurang lebih 10 tahun berisi mengenai ajaran yang bersifat amaliyah secara utuh seperti shalat dan lain-lain.[6]

Terlihat sekali bahwa realitas sosial mendapat perhatian dalam proses turunnya Al-Qur`an, di mana pada fase Makkah belum ada kesemapatan dan pendorong kepada tasyri’ yang bersifat ‘amali, dan belum dibentuk peraturan pemerintahan, perdagangan, dan lain-lain, sehingga dalam surat-surat Makkiyyah dalam al-Qur`an seperi surat Yunus, ar-Ra’du, al-Furqan, Yasin, dan al-Hadid, tidak terdapat satu ayat pun dari ayat-ayat hukum yang ‘amali, bahkan kebanyakan ayat-ayatnya khusus membahas masalah akidah, akhlak, dan tamsil perjalanan hidup umat manusia di masa lampau.[7]

Hal yang berbeda terlihat pada fase Madinah, di mana Islam telah terbina menjadi umat dan telah membentuk pemerintahan, serta media-media dakwah telah berjalan lancar. Keadaan mendesak diberlakukannya tasyri’ dan undang-undang guna mengatur hubungan antar individu satu dengan yang lain sebagai umat yang sedang berkembang. Realitas tersebut menghendaki diberlakukannya hukum-hukum seperti hukum perkawinan, perceraian, pewarisan, perjanjian utang-piutang, kepidanaan, dan lain-lain. Surat-surat Madaniyyah dalam al-Qur`an seperti al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisa`, al-Maidah, al-Anfal, dan al-Ahzab merupakan surat-surat yang memuat ayat-ayat mengenai hukum-hukum tersebut.[8]

Mencermati cara Al-Qur`an dalam hubungannya dengan realitas sosial, akan terlihat bahwa Islam berangkat bersama-sama dengan manusia secara apa adanya dan menerapkan hukum sesuai dengan tingkat kemampuannya, tahapan, dan keadaannya, atau dengan kata lain, realitas sosialnya, dan hukum yang diterapkan tersebut dianggap sebagai batas taklifnya. Apabila seseorang sudah siap dengan taklif itu maka kepadanya diterapkan dan apabila tingkat kemapuannya meningkat taklifnya juga ditingkatkan, begitu seterusnya.[9]

Untuk lebih jelasnya, ayat-ayat Al-Qur`an yang berhubungan dengan realitas saat diturunkannya terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Ayat yang diturunkan untuk menjawab pertanyaan para sahabat Rasulullah saw. Dalam hal ini banyak sekali ditemukan ayat-ayat yang dimulai dengan kata “yas`alûnaka” (mereka bertanya kepadamu). Ayat-ayat tersebut di antaranya dapat ditemukan dalam surat al-Anfal:1, surat al-Baqarah: 189, 219, 222, 217, dan lain-lain;

2. Ayat yang diturunkan sebagai respon terhadap suatu kejadian. Hal ini merupakan perintah/petunjuk Allah kepada Rasulullah untuk menyikapi kejadian tertentu. Ayat-ayat semacam ini bisa ditemukan misalnya dalam surat al-Maidah: 33, surat an-Nahl: 126, surat an-Nisa`:7, 11, 12, dan lain-lain.[10]

Proses turunnya Al-Qur`an (nuzûl) memang sudah berakhir dengan wafatnya Rasulullah, namun Al-Qur`an sebagai pedoman/dasar dalam agama Islam mempunyai sifat shâlihun li kulli zamân wa makân (bisa diterapkan di segala situasi tanpa terikat oleh ruang dan waktu). Al-Qur`an mempunyai fungsi tanazzul atau diturunkan sesuai dengan konteksnya, sesuai realitas sosial yang menghendaki solusi darinya. Tanazzul, merupakan sebuah proses ijtihad untuk menyikapi realitas yang sedang berjalan serta merupakan usaha untuk menerapkan ajaran Al-Qur`an sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan realitas sosial yang melatarinya.

Asbâb al-nuzûl, yang dalam hal ini menunjukkan adanya konteks, situasi kemasyarakatan, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Semua itu menjadi bukti yang jelas bahwa teks agama atau taklif datang untuk menjawab keadaan yang sedang dihadapi manusia, untuk dijadikan contoh secara umum yang terlepas dari batasan ruang dan waktu dan yang terjadi di setiap waktu dan tempat, karena sebagaimana dikatakan oleh para ahli ushul fikih dalam berinteraksi dengan teks agama bahwa al-‘ibrah bi umûm al-lafdzi lâ bi khusûs as-sabab (yang dijadikan patokan adalah umumnya lafad bukan adanya sebab tertentu).[11]

Al-Qur`an merupakan wahyu terakhir dan nabi Muhammad saw juga merupakan nabi terakhir. Konsekwensinya, al-Qur`an harus berisi semua yang dikehendaki Allah untuk diajarkan, baik berupa ajaran untuk diterapkan segera maupun diterapkan untuk situasi yang tepat di masa depan, yang jauh sekalipun.[12]

Legalitas al-Hadis terhadap Fiqh al-Waqi’


Secara substansial Sunnah Rasulullah mempunyai nilai yang tidak jauh dari Al-Qur`an, karena keduanya sama-sama berasal dari wahyu, namun berbeda secara redaksional. Al-Quran secara redaksional berasal dari Allah swt sedangkan Sunnah secara redaksional berasal dari Rasulullah saw. Bahkan dalam pergumulannya dengan realitas sosial sunnah terbukti lebih intensif. Hal itu bisa dilihat dari perbandingan jumlah keduanya. Hadis shahih yang tercatat oleh para perawi Hadis jauh lebih banyak dibanding jumlah ayat dalam Al-Qur`an. Tercatat dalam sejarah bahwa Abu Hurairah meriwayatkan Hadis sebanyak 5374, Ibnu Umar 2631, Anas bin Malik 2286, Aisyah 2210, Ibnu Abbas 1660, Jabir bin Abdullah 1540, dan Abu Sa’id al-Khudry 1170.[13]

Sebelum membahas lebih dalam lagi perlu adanya pembatasan Sunnah Rasulullah agar pembahasan tidak terlalu melebar. Mengenai hal ini penulis mengategorikan sunnah ke dalam dua macam, yaitu sunnah tasyri’iyyah dan sunnah ghairu tasyri’iyyah. Wilayah bahasan tulisan ini ada pada bagian sunnah tasyri’iyyah saja karena tema bahasanya adalah masalah fikih. Untuk lebih jelasnya keduanya diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sunnah tasyri’iyyah

a. Sunnah yang bersumber dari Rasulullah dalam rangka tabligh dan beliau mempoisisikan diri sebagai Rasul, seperti ketika menerangkan kandungan al-Qur`an yang masih global maknanya, men-takhshish makna yang umum, memberikan penjelasan perihal ibadah, halal haram, akidah dan akhlaq, atau segala sesuatu yang erat hubungannya dengan hal tersebut. Sunnah dalam bagian ini merupakan hal yang sifatnya umum atau universal, dan terus berlaku hingga hari kiamat.

b. Sunnah yang bersumber dari Rasulullah di mana Rasulullah berperan sebagai imam dan pimpinan tertinggi bagi kaum muslimin, seperti mengutus tentara perang, membagikan harta dalam baitul mâl untuk kebutuhan tertentu, mengangkat wali dan Qadhi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kemaslahatan umum. Sunnah dalam bagian ini tidak bersifat umum, semua pekerjaan tersebut tidak boleh dilakukan kecuali dengan izin imam, dan seseorang tidak boleh melakukan hal itu dengan dalih bahwa Rasulullah melakukannya.

c. Sunnah yang bersumber dari Rasulullah ketika beliau berperan sebagai Qadhi dalam menyelesaikan sengketa. Sunnah dalam bagian ini juga bersifat khusus, seseorang hanya boleh melakukannya jika dia menjadi Qadhi.

2. Sunnah ghairu tasyri’iyyah

a. Sunnah yang merupakan pemenuhan kebutuhan sebagai manusia biasa, seperti makan, minum, tidur, berkunjung, tawar-menawar dalam jual-beli dan lain sebagainya.

b. Perbuatan Rasulullah yang sifatnya percobaan dan kebiasaan secara pribadi atau kolektif, seperti ketika menyarankan sesuatu dalam bidang pertanian, kedokteran dan lain-lain.

c. Perbuatan Rasulullah dalam mengambil langkah strategis dalam sebuah kejadian, seperti mengatur strategi perang, menempatkan prajuritnya, mencari tempat berkumpul tentara dan lain-lain.[14]

Dalam hal yang sama, Abu Zahrah dengan bahasa yang lebih ringkas membagi perbuatan Rasulullah menjadi tiga bagian, yaitu perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan penjelasan masalah agama, perbuatan yang khusus bagi Rasulullah seperti beristri lebih dari empat, dan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan sifatnya sebagai manusia biasa.[15]

Sunnah yang relevan dengan pembahasan fiqh al-Waqi adalah sunnah dalam kategori sebagai yang bersifat tasyri’iyyah, karena sunnah ghairu tasyri’iyyah merupakan gambaran perilaku Rasulullah sebagai manusia biasa. Wujud interaksi antara Sunnah dengan realitas sosial di antaranya tergambar dalam beberapa riwayat di bawah ini:

a. Abu Hurairah r.a., meriwayatkan sebuah Hadis, dia berkata, “ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah saw, tiba-tiba datang seorang laki-laki, lalu berkata, “wahai Rasulullah, celakalah aku”. Rasul menjawab, “apa yang terjadi padamu?”. Laki-laki itu menjawab, “aku telah menggauli istriku (jima’) padahal aku sedang berpuasa”. Rasul bertanya, “apakah engkau mempunyai budak untuk dimerdekakan?”. Laki-laki itu menjawab, “tidak”. Rasulullah bertanya lagi, “apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?”. Laki-laki itu menjawab, “tidak”. Rasulullah bertanya lagi, “apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin?”. Laki-laki itu menjawab, “tidak”. Abu Hurairah berkata, “lalu Rasulullah diam, dan ketika itu ada seseorang yang datang membawa sekarung kurma”. Lalu Rasulullah bertanya, “di mana si Penanya tadi?”. Laki-laki itu menjawab, “saya wahai Rasulullah”. Lalu Rasulullah bersabda, “ambillah ini (kurma) dan bersedekahlah dengannya”. Laki-laki itu menjawab, “bagaimana aku bersedekah kepada yang lebih miskin dari aku, wahai Rasulullah?, sesungguhnya di tempat kami tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluarga kami”. Lalu Rasulullah tertawa sehingga terlihat gigi-gigi taringnya, lalu beliau bersabda, “berikanlah kepada keluargamu”. (HR. Bukhari, Bab Puasa).

b. Dalam Hadis Rasulullah ditemukan bahwa Beliau menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang berbeda-beda. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah al-Bahily r.a. mengenai seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah mengenai jihad yang terbaik. Pada saat itu Rasulullah mengatakan bahwa jihad yang terbaik adalah “mengatakan kebenaran kepada pemimpin yang lalim”. Dalam kesempatan yang lain sebagaimana terekam dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. ketika dirinya bertanya kepada Rasulullah mengenai permasalahan di atas, jawaban Rasulullah adalah “jihad terbaik adalah haji yang mabrur”. (HR. Bukhari).

c. Secara lebih jelas Rasulullah pernah bersabda, “berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahamannya”. (HR. Bukhari).

Ketiga contoh hadis di atas memberikan sebuah pelajaran mengenai bagaimana kondisi (realitas sosial) menyebabkan adanya perbedaan dalam menyikapinya. Seseorang tidak mungkin dipaksa untuk melakukan amalan yang berada di luar batas kemampuannya.

Kontribusi Fiqh al-Waqi’ dalam Perkembangan Hukum Islam
Dari paparan legalitas fiqh al-Waqi dari sudut pandang al-Qur’an dan al-Hadis, maka berikut ini akan diulas mengenai kontribusi fiqh al-Waqi dalam perumusan hukum Islam menurut dalam pemikiran al-Qaradhawi sebagai berikut:

1. Fatwa hukum bisa berubah-ubah dipengaruhi oleh realitas sosial yang melingkupinya. Hal ini bukan kaidah yang baru, karena para ulama terdahulu dari berbagai periode telah mempraktekannya, seperti Ibnu al-Qayyim, al-Qarafi, dan Ibnu ‘Abidin.

2. Realitas sosial yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kehidupan manusia dan mempunyai pengaruh, baik pengaruh positif maupun negatif.

3. Sebelum diberikan suatu hukum tertentu, realitas sosial kekinian perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui hakikatnya.

4. Realitas sosial pada masa permulaan Islam perlu dipelajari dan dikaji untuk dijadikan model/contoh dalam memahami karakter syari’ah Islam serta tujuan syari’ah. Istilah-istilah yang digunakan pada masa permulaan Islam harus disesuaikan dengan pemahaman masa kini, seperti kata sha’, mud, wisq, qullah, zirâ’, dirham, dinar, auqiyah, rathl, qinthâr, dll.

5. Sebagai pengamalan realistisitas (wâqi’iyyah) Islam, hukum fikih hendaknya bersifat realistis dalam arti tidak menyulitkan, namun memperhitungkan tingkat kemampuan mukallaf, sehingga jika pada keadaan tertentu seperti keadaan darurat hukum bisa berubah 180 derajat, seperti dalam keadaan darurat.

6. Fikih realitas tidak berdiri sendiri, ia adalah kelanjutan dari metode istimbath hukum (ushul fikih) yang telah berjalan selama ini. Ilmu ushul fikih lama tidak banyak membahas mengenai peran realitas sosial dalam proses formulasi hukum fikih, sedangkan untuk ushul fikih masa kini kajian mendalam atas realitas sosial tidak bisa dikesampingkan.

7. Fikih realitas tidak mengesampingkan tekstualitas al-Qur`an dan sunnah, namun perlu adanya keselarasan antara teks-teks al-Qur`an dan sunnah dan esensi tujuan syari’at yang universal.

Gagasan-gagasan yang telag diuraikan di atas selayaknya menjadi pertimbangan dalam merumuskan sebuah hasil ijtihad yang berhubungan dengan realitas. Apabila realitas tidak menjadi landasan dalam merumuskan hukum maka akan terjadi pembalikan baik dalam pahaman maupun dalam kenyataan sehingga sasaran pencapaian syari’at tidak tercapai sebagaimana yang diinginkan.

BAB III
Penutup

1. Latar munculnya gagasan fiqh al-waqi’ adlah keresahan para ulama dalam menjawab pertanyaan kontemporer mengenai berbagai perkembangannya.

2. Kontribusi fiqh al-waqi dalam perumusan hukum Islam adalah memberikan berbagai metode yang tepat dalam menganalisis realitas secara mendalam untuk memahami makna yang ada di balik realitas tersebut.

Daftar Pustaka

Abdul Wahhab Khallaf, Khulashah at-Târîkh at-Tasyri’ al-Islamy, diterjemahkan, Sejarah Hukum Islam Ikhtisar dan Dokumentasinya, oleh: Abu Halim Bandung: Marja, 1980
Abdullahi Ahmed an-Naim, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law, terjemah, Ahmad suaedy, dkk, Yogyakarta: LKiS, 2004
Ahmad Bu’ud, Fiqh al-Wâqi’; Ushûl wa Dhawâbith, Doha: Wizarat al-Auqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah. , 2000
Al-Qaradhawi, Fiqh az-Zakâh, Kairo: Maktabah Wahbah. Diterjemahkan Fiqh Zakat oleh Salman Harun, Jakarta: Mizan Pustaka, 1994
Al-Qaradhawy Hadyu al-Islam Fatâwa Mu’âshirah, diterjemahkan Fatwa-fatwa kontemporer oleh As’ad Yasin Jakarta: Gema Insani Press, 1998
Harun Nasution, Ushul Fiqih Jakarta: Logos,1996
http://kangsalim79.blogspot.com, diakses pada tanggal 3 Juli 2011
Mahmud, Syaltout, al-Islâm Aqîdat-an wa Syarîat-an, Cairo: Dar as-Syuruq, 2001
Muhammad Abu Zahrah, Ushûl al-Fiqh, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi.Zahrah, 1997

0 Response to "Makalah Fiqih Al-Waqi"

Post a Comment

Berkomentarlah yang Bijak! Hanya komentar yang sopan yang Kami terbitkan di situs ini. Baca Kebijakan Situs

No Sara, No Spam!