Makalah Sejarah Kepartaian 1950-1957 (presidential Ke Parlamenter)

Advertisement


Makalah Sejarah Kepartaian 1950-1957 (presidential Ke Parlamenter)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para founding fathers (pendiri negara) berkeinginan kuat agar sistem politik Indonesia mampu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam perdamaian dunia (sama seperti tujuan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945).

Langkah awal demokratisasi di Indonesia dilakukan melalui penerbitan Maklumat Wakil Presiden No. X, tanggal 3 November 1945 tentang anjuran untuk membentuk partai politik. Kemudian langkah berikut adalah segera dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota DPR yang diselenggarakan pada tahun 1946. Namun belum siapnya perangkat perundang-undangan yang mengatur pemilu dan instabilitas akibat pemberontakan dan silih bergantinya kabinet mengakibatkan pemilu sampai dengan tahun 1950 belum dapat terselenggara. Ditambah dengan kondisi Indonesia makin terpuruk baik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Jatuh bangunnya kabinet, selama periode demokasi liberal sebagai akibat dari partai-partai politik yang lebih mementingkan golongannya sendiri untuk memperoleh kekuasaan daripada memikirkan keadaan negara. 

Undang-undang nomor 7 tahun 1953, pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia yang di tunggu-tunggu dapat terselenggara pada tahun 1955 yang diikuti oleh lebih dari 30 peserta dari perorangan dan partai politik. Dan pemilu tahun 1955 dianggap sebagai pemilu paling sukses dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. 

Tahun 1950-1957 ditandai dengan kabinet yang jatuh bangun dan berumur rata-rata kurang dari setahun. Hal ini disebabkan oleh sukarnya terbentuk kabinet koalisi yang bertahan lama dan disebabkan pula oleh jumlah partai dan fraksi di parlemen yang banyak, yang masing-masing tidak mempunyai dominasi. Pemilihan umum tahun 1955 tidak menyederhanakan persoalan. Partai yang termasuk besar mulanya adalah Masyumi dan PNI, tapi berbeda dari masa revolusi yang lebih mencerminkan kerjasama antar mereka, setelah kedaulatan kerjasama tersebut merenggang dan dalam masa-masa tertentu putus sama sekali. Partai-partai kecil (kecuali PSI yang seakan sudah mempunyai kedudukan tertentu) umumnya lebih berusaha untuk mendapatkan tempat dengan memberikan dukungan kepada formatir, siapapun formatir itu. Partai Masyumi dan PNI sendiri tidak pula satu kata antara pimpinan masing-masing, dan dalam hal ini ia berbeda dengan PKI (sesudah Aidit naik tahun 1950) dan NU (sesudah menjadi partai tahun 1952). Peran dan sikap Soekarno yang tidak ingin sekedar menjadi tukang stempel walaupun ia kepala Negara Konstitusional dan pengunduran Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden pada tahun 1956 turut member pengaruh terhadap perkembangan.[1]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peralihan Negara Indonesia dari Sistem Presidential ke sistem Parlementer multi partai?
2. Bagaimana kondisi politik Indonesia dan pertarungan partai-partai politik tahun 1950 – 1957? 


BAB II
PEMBAHASAN


A. Kabinet Presidential dan Sistem Multi Partai Politik

Gagasan demokrasi mendominasi pemikiran para pemimpin bangsa pada awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sepanjang menyangkut peranan negara dan peranan masyarakat. Hal ini dapat disimpulkan dari usul serta dukungan atas usul itu di dalam BPUPKI menjelang kemerdekaan. Sejak semula kecenderungan untuk lebih memberi porsi yang lebih besar bagi peranan rakyat lebih mendapat tempat di kalangan pemimpin dan masyarakat Indonesia. Pernyataan konsep kedaulatan rakyat telah tertuang di dalam konstitusi serta pernyataaan bahwa pemerintah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada MPR dapat dianggap sebagai gambaran pemberian posisi penting bagi peranan rakyat ini pada waktu itu.[2]

Kabinet Presidential, 2 September – 14 November 1945, 40 hari, digantikan dengan Kabinet Parlementer diawali dengan Kabinet Sjahrir I, 14 November – 12 Maret 1946 dengan menteri-menteri dari orang-orang yang tidak pernah kerjasama dengan bala tentara Jepang. Namun, orang-orang menunjukkan loyalitas dan kerjasamanya dengan Sekutu dan Belanda.[3]

Sejalan dengan makna Kabinet Parlementer, pengangkatan menterinya disesuaikan dengan dukungan partai politik dalam KNIP. Demi memenuhi tujuannya tersebut maka sistem satu partai: Partai Nasional Indonesia, melalui Maklumat 3 November 1945 Wakil Presiden, digantikan dengan sistem Multi Partai. Munculnya partai politik, ada yang menggunakan nama lama pada masa Gerakan Kebangkitan Kesadaran Nasional Indonesia atau nama baru dengan pengertian belum pernah dikenal oleh rakyat pada masa Gerakan Kebangkitan Kesadaran Nasional Indonesia atau belum pernah didirikan pada masa Pendudukan Balatentara Jepang, 1942-1945 M.[4]

Gagasan parlementarisme segera muncul dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang sebenarnya berkedudukan sebagai pembantu presiden dalam menjalankan berbagai kekuasaan. Dalam rapatnya 16 Oktober 1945 KNIP mengusulkan agar komite tersebut diserahi kekuasaan legislatif dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Pemerintah supaya menyetujui dibentuknya badan pekerja KNIP untuk melaksanakan fungsinya yang baru sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Atas desakan rapat KNIP itu, maka Wakil Presiden Mohammad Hatta yang bertindak atas nama Presiden waktu itu segera mengeluarkan maklumat yang kemudian dikenal sebagai Maklumat No. X Tahun 1945.[5]

Makalah Sejarah Kepartaian

Setelah dikeluarkan Maklumat 16 Oktober tersebut, BPKNIP mengajukan usul pembentukan partai-partai politik, pemerintah menyetujuinya dengan mengeluarkan Maklumat 3 November 1945 atas usul Badan Pekerja Komite Pusat ini berisi perubahan sistem Kabinet Presidensil menjadi Parlementer, dengan pengertian Kabinet bertanggung jawab ke Parlemen. Dengan demikian, UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kewenangan Presiden dialihkan ke Perdana Menteri sejak terbentuknya Kabinet Soetan Sjahrir I.[6] Sekaligus pertanda bahwa sistem politik authoriter digeser oleh sistem libertarian (demokrasi liberal) dengan sistem multipartai.[7]

Sebagai sistem politik yang liberal UUDS 1950 juga menganut sistem parlementarime secara konstitusional serta sistem multipartai seperti yang terjadi pada kurun waktu 1945-1949. Sistem yang menyediakan saluran aspirasi politik melalui partai politik ini ternyata menimbulkan instabilitas nasional, sehingga dalam masa berlakunya UUDS 1950 tercatat tujuh kali jatuh bangunya kabinet.[8] Sistem parlementer dianggap kurang cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan dalam beberapa negara Asia lain. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama menjadi kendur dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif setelah kemerdekaan tercapai. Lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.[9]

Umumnya kabinet sebelum pemilihan umum yang diadakan dalam tahun 1955 tidak dapat bertahan lebih lama dari rata-rata delapan bulan dan dalam hal ini menghambat perkembangan ekonomi politik oleh karena pemerintah tidak mendapat kesempatan untuk melaksanakan programnya. Setelah pemilihan umum tahun 1955 tidak membawa stabilitas yang diharapkan, bahkan tidak dapat menghindarkan perpecahan antara pemerintah pusat dan beberapa daerah. 

Terdapat beberapa kekuatan sosial dan politik yang tidak memperoleh saluran dan tempat yang realistis dalam konstelasi politik, padahal merupakan kekuatan yang paling penting, yaitu presiden yang tidak mau bertindak sebagai “rubberstamp president” (presiden yang membubuhi capnya) dan tentara yang lahir dalam revolusi merasa bertanggung jawab untuk turut menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Faktor-faktor seperti ini ditambah dengan tidak mempunyai anggota-anggota partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar baru, mendorong Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir.[10]

B. Keadaan Indonesia dan Pergulatan Politik Tahun 1950 - 1957 

Usaha-usaha untuk kembali ke negara kesatuan disuarakan di berbagai daerah. Rakyat menuntut pembubaran negara bagian dan penggabungan dengan Republik Indonesia di Yogyakarta. Penggabungan daerah ke daerah yang lain atau negara bagian ke negara bagian yang lain secara konstitusional dimungkinkan oleh Pasal 43 dan 44 Konstitusi RIS dengan ketentuan bahwa penggabungan tersebut dikehendaki oleh rakyat dan diatur dengan Undang-Undang Federal. [11]

Dalam Undang-Undang Dasar Sementara juga menganut sistem kabinet parlementer sama seperti dalam Konstitusi RIS. Presiden hanya sebagai Kepala Negara (pasal 45) dan bukan kepala pemerintahan. Pemerintahan di tangan Dewan Menteri yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri.[12]

Sistem pemerintahan parlementer yang diikuti oleh sistem multipartai, menimbulkan instabilitas pemerintahan. Dalam periode ini, ada tujuh buah kabinet, hal ini disebabkan usaha membentuk kabinet seringkali menemui kegagalan dalam membentuk kabinet, sehingga masa demisioner menjadi terulur-ulur. Dengar pendapat antara presiden dengan berbagai pimpinan/ tokoh tidak selalu diakhiri dengan keberhasilan untuk membentuk kabinet. 

Partai-partai politik lebih mementingkan partai atau golongannya daripada memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, penyalahgunaan kekuasaan seperti pemberian lisensi istimewa kepada kawan-kawan segolongan atau separtai, baik untuk kepentingan partai maupun untuk kepentingan pribadi, timbulnya demokrasi tanpa batas dalam parlemen. Hal yang paling memberatkan ialah bahwa Mohammad Hatta sebagai wakil presiden tidak dapat berbuat apa-apa, karena menurut konstitusi wakil presiden tidak mempunyai kekuasaan, dan akhirnya menyebabkan Hatta memundurkan diri sebagai Wakil Presiden.

Kedaulatan rakyat diserahkan kepada sistem multipartai sehingga muncul banyak partai di masyarakat. Akibatnya, suara rakyat terpecah-pecah ke dalam banyak partai dengan dampak negatifnya adalah adanya sikap politik yang saling menjatuhkan antara partai yang satu dengan partai yang lainnya.

Peristiwa jatuh bangunnya kabinet dapat dilihat sebagai berikut:[13]

a. Kabinet Hatta (1949 – 1950). Kabinet ini tergolong zaken kabinet, yang bukan hanya merupakan wakil partai tapi bermaksud memecahkan persoalan atas dasar kepentingan bangsa, bukan partai 

b. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 27 April 1951). Adalah kabinet pertama yang memerintah pada masa demokrasi liberal. Natsir berasal dari Masyumi.

c. Kabinet Soekiman-Soewiryo (27 April1951 - 3 April 1952). Dipimpin oleh Soekiman-Soewiryo dan merupakan kabinet koalisi Masyumi-PNI

d. Kabinet Wilopo (3 April - 3 juni 1953). Merintis sistem zaken kabinet,bahwa kabinet yang terbentuk terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing.

e. Kabinet Ali sastrowijoyo I (31 Juli1953 - 12 Agustus 1955). Kabinet terakhir sebelum pemilihan umum, didukung oleh PNI-NU sedangkan Masyumi menjadi oposisi.

f. Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1953 - 12 Agustus 1955).

g. Kabinet Ali II ( 20 Maret 1955 - 14 Maret 1957), kabinet koalisi PNI, Masyumi, dan NU.

h. Kabinet Juanda (9 April 1957) merupakan zaken kabinet.

Oleh karena kabinet selalu berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya.

Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.

BAB III

Penutup

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tahun 1950-1957 ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet yang berumur rata-rata kurang dari setahun. Hal ini disebabkan oleh sukarnya terbentuk kabinet koalisi yang bertahan lama dan disebabkan pula oleh jumlah partai dan fraksi di parlemen. Karena Kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya.

Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.

Daftar Pustaka

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1977.

Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Kartaprawira, Rusadi, Sistem Politik Indonesia; suatu model pengantar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006 

Mahfud MD, Moh., Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (studi tentang interaksi dan kehidupan ketatanegaraan), Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Noer, Deliar, Partai Islam di Pentas Nasional 1945 - 1965, Cet. I, Jakarta: Grafiti Pers, 1987.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964, Jakarta: Menteri/Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1975

Suryanegara, Ahmad Mansur, Api Sejarah 2, Cet. IV, Bandung: Salamadani, 2010

Soedjatoko, dkk., Historiografi Indonesia Sebuah Pengantar, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995



0 Response to "Makalah Sejarah Kepartaian 1950-1957 (presidential Ke Parlamenter)"

Post a Comment

Berkomentarlah yang Bijak! Hanya komentar yang sopan yang Kami terbitkan di situs ini. Baca Kebijakan Situs

No Sara, No Spam!