Artikel Islami Memahami Hadis dengan Pendekatan Historis

Advertisement

Memahami Hadis dengan Pendekatan Historis
By: Wardatun Nadhiroh 

A. Pendahuluan

Diskursus terhadap hadis tampaknya selalu menarik perhatian banyak orang, baik kalangan muslim atau non-muslim. Terbukti hingga sekarang, kajian-kajian terhadap hadist baik yang menyangkut kritik terhadap otentitasnya maupun metodologi pemahamannya terus berkembang.

Hadis atau "sunnah" adalah segala sesuatu yang dinisbatkan oleh Nabi SAW baik berupa perkataan (qaul) atau ketetapan (taqrir) atau sifat (Khuluqiyah) sifat akhlaq nabi atau (kholqiyah) sifat ciptaan atau bentuk tubuh nabi sebelum bi'tsah (diutus menjadi rosul) atau sesudahnya. Secara epistemologis, hadis dipandang oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an, sebab ia merupakan bayan (penjelasan), terhadap ayat-ayat al-Quran yang masih mujmal (global), 'am (umum) dan mutlaq (tanpa batasan). Bahkan secara mandiri hadis dapat berfungsi sebagai penetap (muqorrir) suatu hukum yang belum ditetapkan oleh al-Qur'an.

Namun demikian untuk memahami maksud suatu hadis secara baik terkadang relatif tidak "mudah", khususnya jika menjumpai hadis-hadis yang tampak saling bertentangan. Terhadap hal yang demikian, biasanya para ulama hadis menempuh metode tarjih (pengunggulan) atau nasakh-mansukh (pembatalan) dan atau metode Al-Jam'u (mengkompromikan) atau tawaqquf (mendiamkan) untuk tidak mengamalkan hadist sampai ditemukan adanya keterangan hadis manakah yang bisa diamalkan. Sikap mentawaqqufkan atau mendiamkan hadis ini, masih bisa diberikan solusi dengan cara memberikan takwil atau interpretasi secara rasional terhadap hadis tersebut.

Di samping itu, dalam diskursus ilmu hadis juga dikenal hadis yang memiliki asbabul wurud khusus, ada pula yang tidak. Untuk kategori pertama, menggunakan perangkat ilmu yang disebut asbabul wurud dalam memahami maknanya. Persoalannya kemudian adalah bagaimana jika suatu hadis itu tidak memiliki asbabul wurud secara khusus. Di sinilah kemungkinan dilakukannya analisis pemahaman hadist (fiqhul hadist) dengan pendekatan Historis, Sosiologis, Sosio-Historis, Antropologis dan Psikologis.

Artikel Islami Memahami Hadis

Dengan pendekatan Historis, Sosiologis, Sosio-Historis, Antropologis dan Psikologis semacam itu, diharapkan akan mampu memberikan pemahaman hadist yang relatif lebih tepat, apresiatif dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman sehingga dalam memahami hadist tidak hanya terpaku pada zhahir teks hadis melainkan harus memperhatikan konteks sosio-kultural waktu itu. 

Mengingat bahwa semua pendekatan itu penting, seharusnya ada ulasan secara khusus mengenai semuanya. Namun dibutuhkan banyak waktu untuk itu. Pada pembahasan kali ini, penulis secara spesifik hanya membahas tentang pendekatan historis dalam mengungkap pemaknaan hadis karena pendekatan ini yang penulis rasa paling urgen diantara yang lainnya. Semoga makalah singkat mampu memberikan sedikit pengetahuan baru.

Mengenal Definisi Pendekatan Historis; Suatu Pengantar

Pendekatan historis adalah suatu pendekatan dengan melihat kesejarahan. Pemahaman terhadap sejarah pemikiran, politik, sosial dan ekonomi dalam hubungannya dengan pengarang dan isi naskah yang sedang dibahas menjadi suatu keniscayaan. Para orientalis menggunakan pendekatan historis ini dengan memadukan beberapa pendekatan sekaligus, yaitu kritik naskah (textual criticism), kritik narasumber karya tulis (literary atau source criticism), kritik ragam atau corak tulisan (form), kritik penyuntingan (redaction), dan kritik periwayatan (tradition/transmission criticism). Penerapan metode-metode ini dicontohkan dengan sempurna oleh Miklos Muranyi dalam bukunya: Ein altes Fragment medinensischer Jurisprudenz aus Qairawan, aus dem Kitab al-Hagg des Abd al-Aziz b. Abd Allah b. AbÐ Salama al-Magissun (st. 164/780-81) cetakan Stuttgart, 1985; artikel Harald Motzki, “Der Fiqh des Zuhri: die Quellenproblematik,” dalam jurnal Der Islam no.68 (1991), hlm. 1-44; dan Andreas Görke dalam disertasinya, Das Kitab al-Amwal des Abu Ubaid al-Qasim b. Sallam: Entstehung und Werküberlieferung (Univ. Hamburg, 2000).[1]

Kemudian pendekatan ini juga digunakan para ulama untuk memahami makna yang terkandung dari al-Qur’an dan hadis melalui konteks historis kemunculan nash tersebut sehingga didapat pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan untuk diaplikasikan di masa sekarang.

Memahami Hadis dengan Pendekatan Historis

Yang dimaksud pendekatan historis dalam memahami hadis di sini adalah memahami hadis dengan cara memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa yang terkait latar belakang munculnya hadis.[2] Dengan kata lain, pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide dan gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi-determinasi social dan situasi historis-kultural yang mengitarinya untuk kemudian didapatkan konsep ideal moral yang dapat dikontekstualisasikan sesuai perubahan dan perkembangan zaman.[3] 

Pendekatan model ini sebenarnya sudah dirintis oleh para ulama hadits klasik, sebagaimana yang telah penulis singgung di atas, ditandai dengan munculnya ilmu Asbabul Wurud, yaitu suatu ilmu yang menerangkan sebab-sebab mengapa Nabi Saw. menuturkan sabdanya dan waktu menuturkannya.[4] Namun hanya dengan ilmu asbabul wurud saja dirasa tidak cukup mengingat hadis ada yang memiliki asbabul wurud khusus (baca: mikro) dan ada yang tidak memiliki sebab khusus (baca: makro). Oleh karena itu kehadiran pendekatan historis sangat diperlukan guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas kandungan hadis. Ini berangkat dari asumsi dasar bahwa Nabi SAW ketika bersabda itu tentu tidak lepas dari situasi dan kondisi yang melingkupi masyarakat di masa itu. Dengan kata lain, mustahil Nabi SAW berbicara dalam ruang yang hampa oleh sejarah. 

Prof. Khaled Abou El Fadl, guru besar Fiqh dan Ushulul Fiqh pada University of California at Los Angeles (UCLA) dalam beberapa bukunya secara teoritis menyinggung pembahasan tentang pentingnya memperhatikan dialektika yang terjadi antara otoritas teks, konteks, otoritas pengarang -dalam pembicaraan kita adalah Nabi sendiri- dan konteks pembaca teks. Dia juga menekankan pentingnya membedakan fungsi dan status sebuah hadis Nabi dalam kaitannya dengan latar belakang hadirnya hadis tersebut. Pembedaan itu berimplikasi pada nilai imperatif masing-masing hadis dalam kaitannya dengan fungsi hadis sebagai salah satu sumber hukum dalam hukum Islam. Ini karena terkait erat dengan konteks dan otoritas Nabi saat menyampaikan suatu hadis.

Berikut pernyataan Khaled Abou El Fadl dalam bukunya And God Knows The Soldiers, The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse. Diantaranya ia menulis: 

In the discourse on the prophet’s legacy (siirah), not all of the pophet’s acts are of equal imperative value. Rather, their value is dependent upon their categorization. Some of the sunnah is tasyri’iyyah (intended by the prophet to be legislative) and some constitutes af’al jibiliyyah (personal behavior not intended by the prophet to be legislative). The non legislative (jibiliyyah) category includes sunnah that relates to specialized or technical knowledge on things such as medicine, commerce, agriculture, or war. It also includes matters that are peculiar to the person of the prophet such as number of his wives or sawm al wisal (puasa wisal, yakni puasa sehari atau beberapa hari penuh tanpa berbuka. Malam, siang sore pagi, puasa terus). The legislative (tasyri’iyyah) is divided into matters relating to the prophet’s roles as a messenger of God or as a head of state or as a judge. 

Furthermore, the legislative acts of the prophet could elucidate five or six different types of legal categories, such acts could indicate an obligation (fard), duty (wajib), recommended (manduub or mutahabb), permissible (mubaah) reprehensible or disaproved (makruh) or forbidden (haraam). These injuctions could telate to matters of ibadaat (laws of worship regulating the relationship between humans and God), mu’a,malat (acts relating to civil and commercial intercourse regulating the relationship between human beings) or aadaab (sometimes called isti’dhaniyyat), precedents that advise and educate on matters relating to manner and form).

A specific system of analysis certains category, and one must be very careful not to jump from one category to another without clear and persuasive evidence. 

For example, a Sunnah relating to adaab (manner) cannot be used, by it self, to support an imperative ruling on ibaadaat or mu’amalat (worship or civil interactions). However, an adaab Sunnah may elucidate the proper etiquette in conducting business or performing ibadaat. Consequently, a point of aadaab may relate to aadaab al-mu’amalaat (the proper manners in undertaking civil interaction) or aadaab al-ibadaat (the proper manner in performing worship). This sunnah is not a part of ibaadat or mu’ama’laat proper, but is part of proper etiquette to be followed in performing mu’aamalat or ibaadaat.

Lebih dari yang disebutkan oleh Khaled Abou El Fadl, mempelajari hadis dengan memperhatikan sebab-sebab khususnya dan illat (alasan hukum) yang melatarbelakangi hadirnya sebuah hadis dibutuhkan karena ada hadis yang sepintas tampak umum, tetapi setelah dikaji secara seksama, ternyata ada illat hukum yang menyertainya.

Maka, jika illat hukum itu hilang atau berubah, harusnya diikuti perubahan status hukum atas masalah tersebut. Dalam kajian Ushul Fiqh (metodologi atau juga filsafat hukum Islam) kita juga telah mengenal kaedah (rumusan teoritis) yang mengatakan.

“Status hukum suatu masalah berubah sesuai dengan perubahan alasan penetapan hukumnya.”

Hubungannya dengan kaedah di atas, lebih lanjut saya ingin mengatakan bahwa, dalam upaya memahami hadis haruslah diketahui variable-variable yang melingkupinya, bahkan dimana dan untuk tujuan apa hadis tersebut dimunculkan Nabi. Lantaran berbagai hadis itu membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan banyak masalah, ada yang bersifat lokal, partikular, temporal, ada juga yang berfungsi sebagai perinci atau penjelas bagi ayat-ayat al-Qur’an tertentu. Ada juga yang menjelaskan banyak hal yang tidak terdapat dalam al-Qur’an. Bahkan, seperti yang telah diingatkan oleh Khaled Abou El Fadl, ada hadis yang bermuatan tasyri’iyyah (menjadi ketetapan atau sumber penetapan hukum) dan ada juga yang af’al jibiliyyah (perilaku atau tatakrama kehidupan Nabi yang tidak menjadi ketetapan hukum atau sumber hukum).[5]

Dalam pendekatan historis biasanya pertanyaan yang ditekankan adalah mengapa Nabi Saw. bersabda demikian, bagaimana kondisi historis sosio-kultural masyarakat atau bahkan politik pada saat itu, serta mengamati proses terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut.

Biasanya pendekatan yang demikian termasuk di dalamnya asbabul wurud diperlukan untuk menyibak hadis yang bermuatan norma hukum, utamanya lagi adalah hukum sosial karena hukum dapat berubah karena perubahan atau perbedaan sebab, situasi dan ‘illat. Pendekatan ini tidak dibutuhkan untuk memahami hadis yang bermuatan informasi alam ghaib atau masalah aqidah karena tema ini tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Selanjutnya pendekatan ini perlu dikembangkan untuk mengetahui konteks sosial budaya.[6] 

Peneliti yang tajam pandangannya tentu akan memahami bahwa diantara banyak hadis ada yang didasarkan pada unsur-unsur khusus yang bersifat temporal, untuk mewujudkan kemaslahatan yang sudah dipertimbangkan atau menolak kerusakan tertentu, atau mencari jalan keluar dari problem yang ada di masa itu yang kemudian menjadi penyebab hadis itu muncul.

Pemahaman terhadap hadis harus merupakan pemahaman yang benar dan mendetail, yaitu mengetahui berbagai kondisi sekeliling yang dimaksudkan nash, disertai keterangan tentang kondisi itu dan jalan pemecahan dari unsur-unsurnya sehingga dapat dibuat batasan tertentu dari maksud hadis itu secara mendetail, tidak hanya berasal dari praduga atau mengikuti fenomena yang tidak jelas tujuannya. Sunnah dan hadis memiliki sifat lebih banyak memberi solusi dari berbagai problem berdasarkan tempat, waktu, dan hal-hal yang bersifat parsial. Di dalamnya terdapat nash-nash dan rincian-rincian yang tidak ada dalam al-Qur’an.[7] 

Pemahaman hadis dengan pendekatan historis ini dapat dilihat dalam memahami hadis tentang hukum rajam. Penetapan hukum rajam hanya diberlakukan bagi pelaku zina muhsan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Pelaku zina muhsan itu sendiri dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu dari kalangan muslim dan non-muslim.

Contoh hadis yang menetapkan rajam bagi pelaku zina muhsan muslim adalah

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ يُرِيدُ نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ [8]

Adapun hadis yang menyebutkan rajam bagi pelaku zina muhsan non-muslim adalah 

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ[9]

Pemberlakuan hadis di atas menimbulkan polemic apakah harus diterima atau ditolak. Bagi yang menolak memberikan argumentasi bahwa hadis itu dinasakh oleh ketentuan al-Qur’an Surah an-Nur: 2 tentang hukum dera atau cambuk 100x bagi pezina. Jika pendekatan historis diberlakukan, kita tahu bahwa dalam penetapan sanksi, syari’at Islam memberlakukan tahap demi tahap sebagaimana dalam kasus judi dan khamar. 

Untuk memahami hadis rajam tersebut dengan menggunakan pendekatan historis dapat dikronologikan sebagai berikut:

- Sebelum wahyu turun untuk mengganti atau mengubah ketentuan baru, Nabi menghukumi sesuatu dengan mempertimbangkan hukum yang terdapat dalam kitab suci umat sebelumnya. Dalam kasus rajam ini, kitab Taurat memuat ketentuan tersebut sebagaimana telah disebutkan pada hadis kedua sehingga didapati bahwa pelaku zina muhsan harus dirajam baik dari kalangan muslim ataupun non-muslim.

- Kemudian wahyu turun Q.S. an-Nisa’: 15-16.

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16)[10]

Para mufassir menafsirkan bahwa pada periode awal Islam, sanksi perzinaan adalah kurungan bagi wanita yang telah menikah dan dicerca bagi gadis yang masih lajang. Adapun bagi laki-lakinya dipermalukan dan dicerca di hadapan khalayak ramai. Namun disimpulkan bahwa sanksi tersebut bersifat temporal sebagaimana ada penegasan “sampai Allah memberikan jalan lain bagi mereka” yang berarti akan ada sanksi lain yang akan diberlakukan.

- Keberadaan sanksi ini kemudian diketahui dengan turunnya Q.S. an-Nur: 2 yang diwahyukan pada tahun 6H semenjak Nabi hijrah ke Madinah sehingga akhirnya disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku zina adalah deraan sebanyak 100x.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ[11] 

Berangkat dari data sejarah tersebut, hadis tentang hukum rajam bagi pezina shahih dan hukumnya memang pernah diterapkan oleh Nabi namun hukum ini kemudian dinasakh oleh ketentuan Allah dalam Q.S. an-Nur : 2 sehingga hadis rajam tidak perlu diberlakukan lagi atau ghair ma’mul bih.[12] 

Memahami hadis dengan pendekatan historis juga dapat diaplikasikan pada hadis tentang kepemimpinan wanita. Rasul bersabda.

لََنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ إِمْرَأَةً [رواه البخاري]

Dalam hadist ini ulama bersepakat bahwa pengangkatan perempuan menjadi kepala Negara atau jabatan pemimpinnya yang lainnya, dilarang dalam agama.

Bermula dari Buwaran binti Syairawaih bin Kisra (cucu kisrah yang pernah dikirimi surat nabi) sebagai ratu di Persia, Ketika Nabi mengiriminya surat, dia meremehkan dan menghina Nabi. Di kemudian hari ketika diangkat sebagai penguasa/ratu, masyarakat tidak mengakui dan menghargainya. Dimungkinkan karena saat itu seorang wanita tabu untuk menjadi pemimpin. Kejadian seperti ini tidak hanya di Persia saja, tetapi di seluruh Jazirah Arab sehingga negara menjadi kacau balau karena pemimpinnya sejak awal tidak dihargai oleh masyarakatnya.

Pernyataan nabi dalam merespon berita pengangkatan putri Kisra sebagai pemimpin Persia sama sekali tidak terkait dengan wacana persyaratan syar'i kepala Negara, namun hanya merupakan informasi pendapat nabi yang memberi peluang adanya dua kemungkian. Pertama, boleh jadi sabda nabi itu merupakan doa. Kedua, boleh jadi didasarkan pada fakta dan realitas historis masyarakat yang pada saat itu tidak memungkinkan bagi seorang perempuan memimpin sebuah Negara.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas ada beberapa poin yang dapat digarisbawahi, yaitu:

Ø Pendekatan historis ini dengan memadukan beberapa pendekatan sekaligus, yaitu kritik naskah (textual criticism), kritik narasumber karya tulis (literary atau source criticism), kritik ragam atau corak tulisan (form), kritik penyuntingan (redaction), dan kritik periwayatan (tradition/transmission criticism).

Ø Pendekatan historis dalam memahami hadis di sini adalah memahami hadis dengan cara memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa yang terkait latar belakang munculnya hadis.

Ø Pendekatan historis ini sebenarnya sudah dirintis oleh para ulama hadits klasik, ditandai dengan munculnya ilmu Asbabul Wurud, yaitu suatu ilmu yang menerangkan sebab-sebab mengapa Nabi Saw. menuturkan sabdanya dan waktu menuturkannya. Namun hanya dengan ilmu asbabul wurud saja dirasa tidak cukup mengingat hadis ada yang memiliki asbabul wurud khusus (baca: mikro) dan ada yang tidak memiliki sebab khusus (baca: makro).

Ø Pendekatan historis termasuk di dalamnya asbabul wurud diperlukan untuk menyibak hadis yang bermuatan norma hukum, utamanya lagi adalah hukum sosial karena hukum dapat berubah karena perubahan atau perbedaan sebab, situasi dan ‘illat.

Daftar Pustaka

Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya

Ali, Nizar. 2001. Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan. Yogyakarta: CESaD YPI Al-Rahmah.

CD Mausu’ah al-Hadis al-Syarif

Munawwar, Said Agil Husin. 2001. Asbabul Wurud; Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Nizar, Samsul. 2002. Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis. Jakarta: Ciputat Press.

Qaradhawi, Yusuf. Bagaimana Bersikap terhadap Sunnah. Jakarta: Pustaka Mantiq. 

Zuhri, Muhammad. 2003. Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

------------------------- 2003. Telaah Matan Hadis; Sebuah Tawaran Metodologis. Yogyakarta: LESFI.

http://www.inpasonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=321:studi-fiqh-a-syariat-islam-kritik-pandangan-orientalis-1&catid=1:fikih-dan-syariah&Itemid=101 yang diakses tanggal 30 Desember 2009.

http://shofiyullah.wordpress.com/2009/05/11 pada tanggal 23 November 2009.

http://Buya-Abdul-Aziz-Aru-Bone.blogspot yang diakses tanggal 31 Desember 2009

0 Response to "Artikel Islami Memahami Hadis dengan Pendekatan Historis"

Post a Comment

Berkomentarlah yang Bijak! Hanya komentar yang sopan yang Kami terbitkan di situs ini. Baca Kebijakan Situs

No Sara, No Spam!