Beberapa Pemikiran Siba’i mengenai Hadits

Advertisement

Didikan ayahnya yang seorang pejuang serta kehidupan yang sulit dan keras, ditambah kekuatan imperialis yang masih merongrong kemerdekaan tanah airnya, mampu mempengaruhi kepribadiaan dan pola berpikirnya. Sikap ksatria dan patriotik tertanam dalam pribadinya.

Walhasil, dalam mengungkapkan pemikirannya, Siba’i menggunakan bahasa yang pedas, bahkan terkadang menggunakan bahasa yang kurang sopan, khususnya dalam kasus Abu Rayyah, sehingga Bintu al-Syathi’ membuat pernyataan dalam majalah al-Ahram (28 juli 1961): “Akan lebih baik kalau kita melontarkan argumen, daripada tulisan yang kotor”.[1]

Pemikiran siba'i tentang hadis

Al-Siba’i adalah seorang sunni, sehingga pemikiran-pemikirannya pun mengenai hadits dipengaruhi oleh pemikiran orang-orang sunni. Pemikiran-pemikirannya merupakan sebuah pembelaan kaum sunni mengenai hadits. Dikalangan sunni, ia dikenal sebagai nashir al-sunnah. Berangkat dari pemikiran-pemikiran para Ulama modern mengenai hadits yang beliau anggap nyeleneh, Siba’i merasa perlu adanya pelurusan pemikiran-pemikiran tersebut. Mengingat bahwa hadits adalah sumber yang paling penting setelah al-Qur’an dalam ajaran Islam.

Pemikiran Siba’i mengenai kedudukan Sunnah dalam Islam[2]

Dalam mendefinisikan al-sunnah, al-Siba’i tidak jauh berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya. Menurutnya, sunnah secara etimologis adalah jalan, baik yang terpuji maupun yang tercela. Sedangkan menurut terminologis, beliau mengambil beberapa pengertian menurut para ahli hadits, ahli fiqh, dan ahli Ushul.[3] 

Dalam disertasinya, al-Sunnah wa Makanatuha Fi al- Tasyri’ al-Islami, siba’i menyebutkan: Pada masa Nabi, para sahabat memahami hukum-hukum syara’ langsung dari al-Qur’an. Dan kebanyakan ayat-ayat al-Qur’an itu turun secara garis besar dan tanpa ada perinciannya. Terkadang ayat-ayat itu turun dalam bentuk umum (muthlaq), tanpa adanya batasan. Seperti perintah shalat, dalam al-Qur’an diungkapkan secara garis besar, tidak ada keterangan berapa jumlah rakaatnya,tata caranya maupun waktu-waktunya. Perintah zakat, datang secara global tanpa batasan jumlah minimal harta yang wajib, tidak pula dijelaskan ukuran dan syarat-syaratnya zakat, dan masih banyak lagi hukum-hukum yang tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya kejelasan mengenai syarat-syarat, rukun-rukun dan hal-hal yang membatalkannya. Oleh karena itu, wajib kembali kepada Rasulullah SAW; untuk mengetahui hukum-hukum itu secara rinci dan jelas.[4]

Menurut al-Siba’i, sebagaimana yang disepakati oleh jumhur ulama, sunnah memiliki kedudukan penting dalam menetapkan hukum. Ia menduduki tingkat kedua setelah al-Qur’an. Suatu hukum tidak akan bisa ditetapkan tanpa bantuan sunnah. Sunnah merupakan penjelas bagi ayat al-Qur’an. Ia adalah tafsir terbaik bagi al-Qur’an setelah al-Qur’an itu sendiri. Mengutip pendapatnya Imam Syafi’i, mengenai ayat al-Qur’an surat al-Nahl ayat 89:

Dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri

Mengenai ayat ini, khususnya lafadz tibyaanan[5], tibyanan tersebut bermaksud menjelaskan prinsip-prinsip dan juga cabang-cabangnya. Memang terkadang al-Qur’an memberikan ajaran-ajaran yang terinci, sehingga tidak memerlukan lagi penjelasan. Namun terkadang pula al-Qur’an mengandung ajaran-ajaran yang sifatnya global, tidak ada penjelasan secara terinci dalam al-Qur’an itu sendiri. Sehingga untuk mengetahui ajaran-ajaran tersebut diperlukan keterangan yang terinci dan keterangan tersebut hanya akan didapatkan dari penjelasan-penjelasan Rasul. Karena Allah telah memerintahkan umat manusia untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Al-Qur’an sendiri telah mengindikasikan bahwa tugas seorang Rasul adalah menjelaskan ajaran Allah kepada para umatnya. Firman Allah surat al-Nahl ayat 64:

Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.

Seputar Penulisan, Tadwin dan Pemalsuan Hadits

Berbeda dengan penulisan al-Qur’an, penulisan hadits yang tertunda menjadi sebuah pembahasan yang penting. Penulisan hadits yang tertunda ini mengakibatkan adanya ketidak jelasan berapa jumlah hadits Nabi dan banyaknya kemungkinan pemalsuan terhadap hadits Nabi. Pro-kontra sekitar penulisan hadits Nabi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya dua hadits yang tampaknya kontradiksi. Yakni hadits yang melarang penulisan hadits dan yang memperbolehkannya. 

Menurut al-Siba’i diantara kedua hadits tersebut tidaklah terjadi kontradiksi. Ia menolak digunakannya naskh sebagaimana yang dilakukan oleh Rasyid Ridha untuk menyelesaikan kedua hadits tersebut. Menurutnya, metode naskh selalu digunakan sebagai metode terakhir dalam menyelesaikan hadits-hadits yang nampaknya kontradiksi. Menurutnya, larangan menulis hadits tersebut bukanlah larangan secara mutlak, akan tetapi larangan tersebut adalah larangan pencatatan hadits secara resmi sebagaimana halnya pencatatan al-Quran. Izin pencatatan hadits diberikan dalam keadaan-keadaan dan keperluan khusus serta kepada sebagian shahabat yang menulis untuk mereka sendiri.[6]

Al-Siba’i mengatakan bahwa tahun 40 H adalah batas pemisah antara kemurnian sunnah dan kebebasannya dari kebohongan dan pemalsuan disatu pihak, dan ditambah-tambahnya sunnah itu serta digunakannya sebagai alat untuk melayani berbagai kepentingan politik dan perpecahan internal Islam. Setelah perselisihan antara Ali dan Muawiyah yang berakhir dengan peperangan yang banyak menumpahkan darah dan mengorbankan jiwa, serta orang-orang muslim berpecah-pecah menjadi berbagai kelompok dan partai, setelah Ali dan Muawiyah wafat, merebaklah pemalsuan-pemalsuan hadits.[7] Menurut al-Siba’i, seseorang yang pertama kali berani memalsukan hadits adalah kaum syi’ah, kemudian diikuti oleh kaum sunni dan khawarij. 

Pemalsuan terhadap hadits semakin merebak hingga sampai pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul ‘Aziz. Karena khawatir hilang, serta adanya penambahan dan pengurangan terhadap hadits, khalifah Umar berinisiatif untuk mengumpulkan dan mencatatnya. Akhirnya beliau memerintahkan al-Zuhri seorang pakar hadits pada masa itu untuk mengumpulkan dan menuliskannya. 

Telah disebutkan bahwa penulisan hadits yang tertunda menyebabkan adanya keraguan-keraguan terhadap otentisitas hadits. Al-Siba’i membantah tuduhan yang dilontarkan Goldziher bahwa al-Zuhri telah mereka-reka hadits. Secara rinci al-Siba’i mengemukakan serangan-serangan terhadap argumen Goldziher tersebut, yang oleh al-Siba’i sendiri disebut “serangan-serangan Goldziher”. Inti dari serangan beliau adalah bahwa al-Zuhri tidak mungkin mereka-reka hadits. Adanya usaha menulis hadits oleh al-Zuhri ini, justru menunjukkan bahwa mata rantai pemeliharaan dan pelestarian hadits berjalan berkesinambungan tanpa terputus, sehingga tidak mengizinkan adanya ruang keraguan lagi.[8]

Seputar ‘Adalah Shahabat Menurut Siba'i

“Kullu al-shahabat ‘udul”, inilah pendapat mayoritas Ulama sunni dalam menilai shahabat. Al-Siba’i sendiri mengikuti pandapat ini. Menurutnya, para shahabat tidak pernah mereka-reka hadits Nabi dan hal itu tidak mungkin mereka lakukan. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa para shahabat adalah orang-orang yang pemberani dalam menegakkan kebenaran, mereka juga tidak akan tinggal diam terhadap orang yang berbohong mengenai Rasulullah SAW. Mereka sangat ingin menggambarkan segala sesuatu tentang Nabi Muhammad dengan benar, bahkan sampai menghitung jumlah uban dijenggotnya. Semua ini ditujukan untuk menyatakan bahwa al-kidzb tidak terjadi dikalangan para sahabat.

Adapun hadits “man kadzdzaba ‘alayya” menurut al-Siba’i, Rasulullah berkata demikian bukan karena beliau telah menyaksikan kedustaan diantara shahabat, namun beliau berkeinginan agar sunnahnya sampai kepada generasi-generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak bercampur dengan kebohongan. Dengan kata lain al-Siba’i menafsirkan “man kadzdzaba ‘alayya” dengan “barang siapa yang hendak berkata dusta tentang diriku.”

Permasalahan mengenai iktsar al-hadits, al-Siba’i tidak menunjukkan adanya kecurigaan sedikitpun. Ia menganggap hal ini sebagai sebuah keajaiban yang dianugrahkan Allah kepada seseorang. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali menuntut adanya saksi dan sumpah dari seorang yang meriwayatkan hadits, ini dimaksudkan untuk mengajarkan sikap kehati-hatian bagi kaum muslim dalam meyakinkan riwayat yang benar-benar shahih.[9]

Seputar Hadits Mutawatir dan Ahad Menurut Siba'i

Al-Siba’i mengatakan bahwa hadits mutawatir jumlahnya lebih dari satu atau tujuh[10], bahkan jauh lebih banyak daripada hadits ahad. Para Ulama sepakat bahwa hadits mutawatir merupakan hujjah dan menjadi sumber ilmu pengetahuan dan pebuatan.[11] 

Mengenai hadits ahad, beliau mengatakan bahwa hadits ahad wajib diamalkan meskipun menghasilkan hal yang bersifat dugaan dengan syarat hadits tersebut bernilai shahih dan dalam hal yang berkenaan dengan masalah-masalah furu’. Jika berkaitan dengan masalah-masalah pokok agama dan keimanan (‘aqaid), maka tidak diperbolehkan menggunakan hadits ahad.

Al-Siba’i menyangkal pendapat Ahmad Amin mengenai kehujjahan hadits ahad. Ahmad Amin menyatakan bahwa seseorang boleh berpegang ataupun tidak berpegang pada hadits ahad. Dengan bahasanya yang bernada emosi, ia menyatakan: “jika hadits mutawatir tidak ada, dan hadits ahad hanya boleh dijadikan pegangan atau tidak, lalu apa yang tersisa dari sunnah, apa perannya sebagai salah satu sumber penetapan ajaran agama? Dan apa pula perlunya kaum muslimin terhadap sunnah? Renungkan akibat ini, kemudian tetapkan nilai anda atas sarjana yang “tangguh”!”.[12] 

Kritik terhadap Pemikiran Hadis al-Siba’i

Pemikiran Mushthafa al-Siba’i, oleh banyak teolog ortodoks dianggap sebagai pemikiran yang paling baik tentang masalah sunnah, tak lain karena kritiknya yang pedas terhadap kaum “modernis”. Pun demikian, adalah sebuah keniscayaan sebuah pemikiran memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Dari uraian pemikiran al-Siba’i diatas, penulis berasumsi bahwa al-Siba’i terlalu terkungkung dengan kesunniannya, sehingga ia berargumen sesuai dengan argumen kaum sunni. Hemat penulis, al-Siba’i tidak memberikan kontribusi baru dalam bidang hadits. Ia masih taqlid terhadap para Ulama terdahulu, pemikirannya hanya menguatkan kesepakatan Ulama-ulama terdahulu khususnya ulama sunni dalam menangkis serangan-serang para orientalis dan orang-orang yang ingkar sunnah. Gagasan Abu Rayyah yang mengganggu dan membingungkan al-Siba’i sedemikian rupa sehingga al-Siba’i terpaksa mencari perlindungan dengan terus melancarkan serangan yang semena-mena[13], adalah bukti bahwa ia hanya mencari-cari argumen untuk mempertahankan kesepakatan Ulama terdahulu.

Salah satu bantahannya terhadap pendapat Goldziher mengenai al-Zuhri merupakan perpaduan antara retorika dan kekasaran, dan hal ini perlu ditelaah ulang, mengingat bahwa al-Siba’i tidak mengerti bahasa Jerman. Ia hanya mendapatkan terjemahan gurunya Abdul Qadir. Mungkin saja Abdul Qadir salah memahami teks Goldziher, karena ia tidak faham semua bahasa Jerman. Atau kemungkinan lain al-Siba’i yang salah memahami terjemahan Abdul Qadir.[14] 

Catatan Kaki

[1] G.H.A. Juynboll, kontroversi Hadis di Mesir (1890-1960), terj. Ilyas Hasan, (Bandung:Mizan, 1999), hlm. 58. 

[2] Al-Siba’i lebih menggunakan istilah sunnah daripada hadits, tidak ditemukan data lebih lanjut apakah al-Siba’i membedakan atau menyamakan sunnah dengan hadits. 

[3] Pengertian-pengertiannya sama seperti yang dikemukakan para Ulama. Lihat Mushthafa al-Siba’i, al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri al-Islami, hlm.65-67. Mushthafa al-Siba’i, Sunnah dan Peranannya Dalam Penetapan Hukum Islam, terj. Nurcholis Madjid, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 1-3. 

[4] Mushthafa al-Siba’i, al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri al-Islami, hlm.67. Mushthafa al-Siba’i, Sunnah dan Peranannya Dalam Penetapan Hukum Islam, terj. Nurcholis Madjid, hlm. 3. 

[5] Ayat al-Qur’an yang digunakan oleh Taufiq Shidqi untuk mendukung pemikirannya yang mengatakan bahwa “al-Islam huwa al-Qur’an wahdahu”. 

[6] Mushthafa al-Siba’i, Sunnah dan Peranannya Dalam Penetapan Hukum Islam, terj. Nurcholis Madjid, hlm.. G.H.A. Juynboll, kontroversi Hadis di Mesir (1890-1960), terj. Ilyas Hasan, hlm. 58. 

[7] Mushthafa al-Siba’i, Sunnah dan Peranannya Dalam Penetapan Hukum Islam, terj. Nurcholis Madjid, hlm. 36. 

[8] Musthafa al-Siba’i, Sunnah Dan Peranannya Dalam Penetapan Hukum Islam, terj. Nurcholish Madjid (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.), hlm. 132. 

[9] G.H.A. Juynboll, kontroversi Hadis di Mesir (1890-1960), terj. Ilyas Hasan, hlm. 85. 

[10] Ahmad Amin mengatakan bahwa hadits mutawatir jumlahnya tak lebih dari tujuh. 

[11] Mushthafa al-Siba’i, Sunnah dan Peranannya Dalam Penetapan Hukum Islam, terj. Nurcholis Madjid, hlm. 141. 

[12] Mushthafa al-Siba’i, Sunnah dan Peranannya Dalam Penetapan Hukum Islam, terj. Nurcholis Madjid, hlm. 252. 

[13] G.H.A. Juynboll, kontroversi Hadis di Mesir (1890-1960), terj. Ilyas Hasan, hlm. 159.hlm.55. 

[14] G.H.A. Juynboll, kontroversi Hadis di Mesir (1890-1960), terj. Ilyas Hasan, hlm. 159.



0 Response to "Beberapa Pemikiran Siba’i mengenai Hadits"

Post a Comment

Berkomentarlah yang Bijak! Hanya komentar yang sopan yang Kami terbitkan di situs ini. Baca Kebijakan Situs

No Sara, No Spam!