Tahukah Anda Tentang Maqasid al-Syari’ah? Apakah Bisa dijadikan Perimbangan Penetapan Hukum?

Advertisement
Pengertian Maqasid al-Syari’ah

Maqasid al-syari’ah terdiri dari dua kata, yakni ‘maqasid’ dan ‘syari’ah’. Maqasid adalah bentuk jamak dari kata مقصد yang terambil (musytaq) dari fi’il قصد yang menurut bahasa memiliki beberapa arti[1], di antaranya:

1. Istiqamat al-T{ariq, seperti dalam firman Allah swt.: “Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kalian (kepada jalan yang benar)”[2]

2. Al-‘Adl (keadilan), yaitu menengahi di antara dua bagian. Firman Allah swt.: “Dan di antara mereka ada yang pertengahan”[3]

3. Al-I’tisam wa al-i’timad (mencari perlindungan dan kepercayaan)[4]

Kata “syari’at”, menurut bahasa berarti al-‘utbah (lekuk-liku lembah, al-‘atabah (ambang pintu dan tangga), maurid al-syaribah (jalan tempat peminum cari air atau sumber mata air), dan al-tariqah al-mustaqimah (jalan yang lurus).[5]

Belajar Maqosid Syariah sebagai sumber hukum

Para ulama usul fikih memberikan defenisi terkait maqasid al-syari’ah:

1. Imam al-Amidi dalam al-Ihkam memberikan keterangan bahwa sesungguhnya tujuan dari disyariatkannya hukum adalah untuk mencapai manfaat dan menghindari kemudaratan atau gabungan keduanya.[6]

2. Syatibi mendefenisikannya adalah bahwa syari’ (Allah) telah menentukan syariat untuk menegakkan kemaslahatan akhirat dan kemaslahatan dunia.[7] Sebenarnya Syatibi tidak mengambil perhatian utuk mendefinisikan maqasid dalam bentuk jami’ mani’ dan terbatas, akan tetapi, ia hanya memperkenalkan maqasid lewat penjabaran teori-teorinya yang meluas.

3. Tahir Ibn Asyur memberikan defenisi terkait maqasid al-syari’ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diinginkan oleh Tuhan pada segala kondisi tasyri’, keinginan tersebut tidak hanya terbatas pada satu macam hukum syariat, tetapi semua bentuk hukum syariah yang tujuan dan maknanya termasuk di dalamnya. Juga termasuk makna-makna hukum yang tidak terekam dalam berbagai macam hukum, akan tetapi terekam dalam bentuk-bentuk yang lain.[8]

4. Yusuf al-Qardawi mendefenisikan maqasid al-syari’ah bahwa tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nas-nas baik berupa perintah, larangan serta ibahat (kebolehan). Tujuan itu ingin mengarahkan hukum-hukum yang bersifat juziyyah (parsial) pada seluruh aspek kehidupan mukallaf.[9]

Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut, maqasid al-syari’ah berarti tujuan Allah swt. dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan sunah Rasulullah saw. sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Macam-macam Maqasid al-Syari’ah

Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan sunah Rasulullah saw. bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[10] Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan daruriyyat (primer), kebutuhan hajiyyat, dan kebutuhan tahsiniyyat.

1. Kebutuhan daruriyyat

Kebutuhan daruriyyat adalah kebutuhan yang harus ada dan harus dipenuhi untuk menunaikan kemaslahatan agama dan dunia. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan tercapai kemaslatan di dunia, bahkan terancam kerusakan dalam kehidupan. Di akhirat akan kehilangan kenikmatan dan akan merasakan kerugian yang jelas.[11]

Ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu menjaga agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah memelihara lima pokok tersebut. Misalnya firman Allah swt. tentang mewajibkan jihad:

Terjemahan: “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), mereka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim”[12]

Dan firman Allah swt. tentang mewajibkan kisas: “Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa”[13]

Ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bila terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah swt. Ayat kedua diketahui bahwa tujuan disyariatkan kisas karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

2. Kebutuhan hajiyyat (sekunder)

Kebutuhan hajiyyat (sekunder) adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder bila mana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.[14] Adanya hukum rukhsah adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Masalah ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Dalam masalah muamalah, disyariatkan banyak macam akad, macam-macam jual beli, sewa menyewa, syirkah (perseroaan) dan mudarabah (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi untung) dan beberapa hukum rukhsah dalam muamalah. Dalam masalah ‘uqubat, Islam mensyariatkan hukuman diat (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja dan menangguhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat al-Qur’an juga.

3. Kebutuhan tahsiniyyat (tambahan)

Kebutuhan tahsiniyyat adalah yang tidak sampai kepada tingkatan daruri dan sekunder, tingkat kebutuhan ini hanyalah pelengkap.[15] Hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntuan norma dan akhlak.

Berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, muamalah dan ‘uqubah, Allah swt. telah menyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyyat. Dalam lapangan ibadah, Islam menyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadas, baik dari badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke mesjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunat.

Masalah muamalah, Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli dan lain-lain. Dalam masalah ‘uqubah, Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita.


Pandangan Imam Syatibi tentang Maqasid al-Syari’ah


Imam Syatibi membahas tentang Maqasid al-Syari’ah ini dalam kitab al-Muwafaqat juz II sebanyak 350 halaman (menurut buku cetakan al-Maktabah al-Taufiqiyyah yang ditahkik oleh Abdullah Dirraz). Persoalan yang dikemukakan di dalamnya sebanyak 62 masalah.

Imam Syatibi membagi al-maqasid ini kepada dua bagian penting yakni: Maksud Syari’ (qasd al-syari’) dan Maksud Mukallaf (qasd al-mukallaf)[16]. Maksud Syari’ kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian yaitu:

1. Qasd al-Syari’ fi Wad’i al-Syari’ah (maksud syari dalam menetapakan syariat).

Bagian ini ada 13 permasalahan yang dikemukakan. Namun semuanya mengacu kepada suatu pertanyaan: “Apakah sesungguhnya maksud syari dengan menetapkan syariat-Nya itu?”

Menurut Imam Syatibi, Allah swt. menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (jalb al-masalih wa dar’u al-mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah swt. tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syatibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu daruriyyat (primer), hajiyyat (skunder) dan tahsiniyyat (tersier,lux).[17]

Maqasid atau maslahat yang darurat adalah sesuatu yang mesti ada demi terwujudnnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan[18] seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqasid al-daruriyyat ini ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (al-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-‘aql).

Cara untuk menjaga kelima tersebut, dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

1. Dari segi adanya (min nahiyyat al-wujud) yaitu dengan cara manjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya.

2. Dari segi tidak ada (min nahiyyat al- ‘adam) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.[19]

Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini:

a. Menjaga agama dari segi al-wujud misalnya shalat dan zakat.
b. Menjaga agama dari segi al-‘adam misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad.
c. Menjaga jiwa dari segi al-wujud misalnya makan dan minum.
d. Menjaga jiwa dari segi al-‘adam misalnya hukuman kisas dan diyat.
e. Menjaga akal dari segi al-wujud misalnya makan dan mencari ilmu.
f. Menjaga akal dari segi al-‘adam misalnya had bagi peminum khamr.
g. Menjaga keturunan dari segi al-wujud misalnya nikah.
h. Menjaga keturunan dari segi al-‘adam misalnya had bagi pezina dan muqz\if.
i. Menjaga harta dari segi al-wujud misalnya jual beli dan mencari rizki.
j. Menjaga hata dari segi al-‘adam misalnya riba, memotong tangan pencuri.

Urutan kelima daruriyyat ini bersifat ijtihadi bukan naqli, artinya disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nas yang diambil dengan cara istiqra. Dalam merangkai kelima daruriyyat tersebut (ada juga yang menyebutnya dengan al-kulliyyah al-khamsah), Imam Syatibi terkadang lebih mendahulukan akal dari pada keturunan, terkadang keturunan terlebih dahulu kemudian akal dan terkadang keturunan lalu harta dan terakhir akal. Namun, satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun Imam Syatibi tetap selalu mengawalinya dengan agama dan jiwa terlebih dahulu.

Cara kerja dari kelima daruriyyat tersebut adalah masing-masing harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga agama harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya; menjaga jiwa harus lebih didahulukan dari pada akal dan keturuan, dan begitu seterusnya. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah membunuh diri atau menceburkan diri dalam kebinasaan adalah sesuatu yang dilarang sebagaimana bunyi teks dalam surat al-Baqarah. Akan tetapi kalau untuk kepentingan berjihad dan kepentingan agama Allah, menjadi boleh karena sebagaimana telah disinggung di atas bahwa menjaga agama harus didahulukan dari pada menjaga jiwa. Oleh kerena itu, sebagian besar para ulama membolehkan istisyhad para pejuang Palestina dengan pertimbangan hukum di atas.

Maslahat al-hajiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan masyaqah dan kesempitan.[20] Misalnya, dalam masalah ibadah adalah adanya rukhsah; salat jama dan qasar bagi orang yang dalam perjalanan.

Maslahat al-tahsiniyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan masyaqah dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Di antara contohnya adalah bersuci, menutup aurat dan hilangnya najis.[21]

2. Qasd al-Syari’ fi Wad’i al-Syari’ah li al-Ifham (maksud Syari’ dalam menetapkan syariatnya ini adalah agar dapat dipahami).[22]

Bagian ini merupakan pembahasan yang paling singkat karena hanya mencakup lima masalah. Dalam menetapkan syariat, Syari’ bertujuan agar mukallaf dapat memahaminya, itulah maksud dari bagian kedua.

Ada dua hal penting yang dibahas dalam bagian ini. Pertama, syariat ini diturunkan dalam Bahasa Arab sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Yusuf ayat 2; Q.S. al-Syu’ara:195. Oleh kerena itu, untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk beluk dan gaya (uslub) bahasa Arab.

Dalam hal ini, Imam Syatibi berkata: “Siapa orang yang hendak memahaminya, ia seharusnya memahami dari sisi lidah Arab terlebih dahulu karena tanpa ini tidak mungkin dapat memahaminya secara mantap. Inilah yang menjadi pokok dari pembahasan masalah ini”.

Dengan bahasa lebih mudah, di samping mengetahui bahasa Arab, untuk memahami syariat ini juga dibutuhkan ilmu-ilmu lain yang erat kaitannya dengan lisan Arab seperti usul fikih, mantiq, ilmu ma’ani dan yang lainnya. Karenanya, tidaklah heran apabila selain bahasa Arab, usul fikih termasuk salah satu persyaratan pokok yang harus dimiliki seorang mujtahid.

Kedua, bahwa syariat ini ummiyyah, maksudnya untuk dapat memahaminya tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab, kimia, fisika dan ilmu eksat lainnya. Hal ini dimaksudkan agar syariat mudah dipahami oleh semua kalangan manusia. Apabila untuk memahami syariat ini memerlukan bantuan ilmu lain seperti ilmu alam, setidaknya ada dua kendala besar yang akan dihadapi manusia umumnya, yaitu kendala dalam hal pemahaman dan dalam pelaksanaan.[23] Syariat mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal kepada konsep maslahah.

Di antara landasan bahwa syariat ini ummiyyah adalah karena pembawa syariat itu sendiri (Rasulullah saw.) adalah seorang yang ummi sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah swt. Q.S. al-Jumu’ah: 2, al-Araf ayat 158, al-Ankabut 48 dan keterangan-keterangan lainnya.

Ada kecenderungan berlebihan dari sebagian ulama yang tidak sesuai dengan sifat syariat ummiyyah ini, lanjut Syatibi, yaitu bahwa al-Qur’an mencakup semua bidang keilmuan, baik keilmuan lama ataupun modern. Al-Qur’an menyinggung dan sesuai dengan berbagai disiplin ilmu, namun tidak berarti al-Qur’an mencakup semuanya, itu semua hanyalah isyarat saja dan bukan sebagai legitimasi semua disiplin ilmu.

3. Qasd al-Syari’ fi Wad’i al-Syari’ah li al-Taklif bi Muqtadaha[24]

Bagian ini dimaksudkan bahwa maksud Syari’ dalam menentukan syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya. Masalah yang dibahas dalam bagian ini ada 12 masalah, namun semuanya mengacu kepada dua masalah pokok yaitu:

Pertama, pembebanan yang di luar kemampuan manusia (al-taklif bima la yutaq). Pembahasan ini tidak akan dibahas lebih jauh karena sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tidaklah dianggap taklif apabila berada di luar batas kemampuan manusia. Dalam hal ini Imam Syatibi mengatakan: “Setiap taklif yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara Syar’i taklif itu tidak sah meskipun akal membolehkannya”.[25]

Apabila teks Syari’ ada redaksi yang mengisyaratkan perbuatan di luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks, unsur-unsur lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya, firman Allah: “Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim”. Ayat ini bukan berarti larangan untuk mati karena mencegah kematian adalah di luar batas kemampuan manusia. Maksud larangan ini adalah larangan untuk memisahkan antara keislalman dengan kehidupan di dunia ini karena datangnya kematian tidak akan ada yang mengetahui seorangpun.

Kedua, pembebanan yang di dalamnya terdapat masyaqah, kesulitan (al-taklif bima fih masyaqqah). Persoalan inilah yang kemudian dibahas panjang lebar oleh Imam Syatibi. Menurut Imam Syatibi, dengan adanya taklif, Syari’ tidak bermaksud menimbulkan masyaqah bagi pelakunya (mukallaf). Tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf.[26] Bila dianalogikan kepada kehidupan sehari-hari, obat pahit yang diberikan seorang dokter kepada pasien, bukan berarti memberikan kesulitan baru bagi sang pasien akan tetapi di balik itu demi kesehatan pasien itu sendiri pada masa berikutnya.
4. Qasd al-Syari’ fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam al-Syari’ah[27]

Pembahasan bagian terakhir ini merupakan pembahasan paling panjang mencakup 20 masalah. Namun semuanya mengacu kepada pertanyaan: “Mengapa mukallaf melaksanakan hukum syariat?” Jawabannya adalah untuk mengeluarkan mukallaf dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya sehingga menjadi seorang hamba yang dalam istilah Imam Syatibi disebut: hamba Allah yang ikhtiyaran dan bukan yang idtiraran. Atau dalam istilah Dr. Ahmad Zaid: Ikhrajul ‘abd min da’iyat al-hawa ila dairat al-‘ubudiyyah.

Untuk itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka batal dan tidak ada manfa’atnya. Sebaliknya, setiap perbuatan harus senantiasa mengikuti petunjuk Syari’ dan bukan mengikuti hawa nafsu.

Demikian sekilas tentang Maqasid al-Syari’ah menurut Imam Syatibi. Gambaran tersebut tentunya tidak memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang Maqasid al-Syari’ah itu sendiri, namun paling tidak tergambar bahwa rumusan Imam Syatibi ini lebih sistematis dan lengkap dibandingkan rumusan-rumusan para ulama usul sebelumnya.

Apa yang tertulis dalam al-Muwafaqat khususnya dan karya-karta Imam Syathibi lainnya betul-betul telah mempengaruhi pemikiran para ulama berikutnya semisal Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abdullah Darraz, Muhammad Thahir bin Asyur dan ‘Allal Fasy.


Catatan Kaki


[1]Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, Jilid V (Kairo: Dar al-Ma’arif, t.th), h. 3642.
[2]Q.S. al-Nahl (16): 9.
[3]Q.S. Fatir (35): 32.
[4]Lihat Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, Maqasid al-Syari’ah ‘Inda Ibn Taimiyyah (Yordania: Dar al-Nafais, t.th), h.44.
[5]Sya’ban Muhammad Isma’il, al-Tasyri’ al-Islam; Masadiruh wa Atwaruh (Mesir: Maktabah al-Nahdah al –Misriyyah, 1985), h. 7.
[6]‘Ali ibn Muhammad Al-Amidi, Al-Ihkam fi Usl al-Ahkam, Jil. 3 (Kairo, Dar al-Sami’i, t.th), h. 271.
[7]Al-Syatbi, op. cit., h. 30
[8]Muhammad al-Tahir Ibn ‘Asyur, Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah (Cet. II; Kairo: Dar al-Nafais, 2001), h.
[9]Yusuf al-Qardawi, Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari’ah; baina al-Maqasid al-Kulliyah wa al-Nusus al-Juziyyah (Kairo: Dar al-Syuruq, 2006), h. 20.
[10]Al-Syatibi, loc. it.
[11]Ibid., h. 6.
[12]Q.S. al-Baqarah (2):193.
[13]Q.S. al-Baqarah (2): 179.
[14]Mahmud Bilal Mahran, Mausu’at al-Tasyri’ al-Islami (Kairo: al-Majlis al-A’la, 2009), h.619.
[15]Ibid.
[16]Lihat al-Syatibi, op. cit., h. 3.
[17]Ibid., h. 6.
[18]Ibid.
[19]Ibid.
[20]Ibid., h.8.
[21]Ibid., h. 9.
[22]Ibid., h. 54.
[23]Ibid., h.58.
[24]Ibid., h. 91.
[25]Ibid., h. 91.
[26]Ibid., h. 101.
[27]Ibid., h. 144.

Artikel Maqasid al-Syari’ah di atas telah dipublikasikan oleh Abdul Syatar pada program pascasarjaan UIN Alauddin Makassar.



0 Response to "Tahukah Anda Tentang Maqasid al-Syari’ah? Apakah Bisa dijadikan Perimbangan Penetapan Hukum?"

Post a Comment

Berkomentarlah yang Bijak! Hanya komentar yang sopan yang Kami terbitkan di situs ini. Baca Kebijakan Situs

No Sara, No Spam!