Bolehkah Menetapkan Hukum dengan Ijma'?, Pengambilan Hukum Melalui Kesepakatan?

Advertisement
Bolehkah Menetapkan Hukum dengan Ijma'?
Pengambilan Hukum Melalui Kesepakatan
Oleh Mulyanti

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sumber hukum yang ketiga ialah ijmā’, konsensus atau permufakatan terhadap penetapan sesuatu hukum. Karena itu, dasar yang melahirkan ijmā’ adalah permusyawaratan. 

Ijmā’ yang tidak bisa dilepaskan, kata Hasby ialah ijmā’ sahabi dan ulama’ salaf mutaqaddimīn yang sah dan jelas, teristimewa dalam soal akidah dan ibadat. Adapun terhadap sesuatu sebagai hasil ijmā’ para ulama’ mutaākhirīn perlu diteliti keabsahannya. Sebab, seringkali apa yang dikatakan hasil ijmā’ para ulama’ mutaākhirīn, hanyalah ijmā’ ulama’ di kalangan mazhab tertentu saja. 

Untuk menghindari berlanjutnya perbedaan paham tentang ijmā’, Hasby menekankan perlu dikembalikan pengertian ijmā’ pada makna harfiahnya seperti yang dipahami pada masa awal-awal Islam. Pada waktu itu, kata Hasby, makna ijmā’ ialah permufakatan para ulil ‘amri atau ahl al-Halli wa al-‘Aqdi. 

Masa wajib mentaati sesuatu hasil ijmā’ ialah selama ijmā’ itu belum dibatalkan oleh ijmā’ yang lahir pada masa berikutnya. Dengan mengutip pendapat Muhammad Abduh, Hasby mengatakan, ijmā’ yang mengenai kemaslahatan rakyat yang belum diatur oleh nash dan ijmā’ itu lahir tanpa paksaan atau pengaruh siapa pun adalah ijma’ yang harus ditaati.
Bolehkah menetapkan hukum dengan ijma'
Ijma' dan Hukum Islam (foto: www.yesshare.com)
Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi, yang al-Mawardi menyebutnya ahl al-Ikhtiyār dan al-Bagdadi menamakannya ahl al-Ijtihād, terdiri atas orang-orang yang mendapat kepercayaan rakyat untuk memiliki kepala negara. Menurut al-Nawawi, dalam al-Minhāj, para anggota ahl al-Halli wa al-‘Aqdi terdiri dari para ulama’, kepala-kepala urusan pemerintahan dan pemuka-pemuka masyarakat yang mudah berkumpul untuk bersidang. Yang dimaksud dengan kepala urusan pemerintahan dan pemuka masyarakat ialah unsur-unsur yang bekerja untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Menurut Hasby, ada dua bentuk lembaga ahl al-Halli wa al-‘Aqdi yang diinginkan para pemikir muslim. Yang pertama berbentuk lembaga perwakilan rakyat yang dianggotai oleh para wakil rakyat yang terdiri atas para pemuka dan tokoh masyarakat. Mereka tidak disyaratkan mempunyai kemampuan berijtihad seperti yang dituntut oleh ilmu fiqh, tetapi dipercayai oleh masyarakat. 

Yang kedua ialah sebuah lembaga yang beranggotakan para ulama’ dan ilmuan dari serta cabang ilmu pengetahuan yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad seperti yang disyaratkan oleh ilmu fiqh. Karena itu, mereka tidak dipilih tetapi diangkat. Bentuk yang seperti tersebut terakhir inilah yang dimaksud oleh al-Nawawi. Bentuk yang tersebut pertama adalah persis seperti lembaga ijmā’ yang dimaksud Iqbal. 

Hasby berpendapat, ahl al-Halli wa al-‘Aqdi yang bertugas memilih kepala negara lebih baik disebut hai-ah siyāsah (lembaga politik), sedangkan ahl al-Ijtihād yang menetapkan hukum disebut hai-ah tasyri’iyyah (lembaga pembinaan hukum).

Hasby sependapat dengan Jumhur, bahwa ijmā’ yang dapat dijadikan sebagai hujjah syar’iyyah ialah ijmā’ yang qat’i, yang pasti pernah terjadi dan memenuhi rukun-rukunnya. Dari rumusan dan proses terjadinya ijmā’ yang dikemukakan Hasby, dapat ditarik kesimpulan bahwa makna ijmā’ sama dengan kolektif (Ijtihād Jam‘i). 

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah memaknai ijmā’?
2. Kapan kemungkinan terjadinya ijmā’?

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Ijma'

Secara etimologi, ijmā’ ( الإجماع ) berarti “kesepakatan” atau konsensus. Pengertian ini dijumpai dalam surat Yūsuf/12: 15, yaitu:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيبتِ الْجُبِّ

“Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur. . .”

Pengertian etimologi kedua dari ijmā’ adalah العزم على شيئ (ketetapan hati untuk melakukan sesuatu). Pengertian kedua ini ditemukan dalam surat Yūnus/10: 71 sebagai berikut: 

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

“. . . maka bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu. . .” 

Perbedaan antara pengertian pertama dengan pengertian kedua terletak pada kuantitas (jumlah) orang yang berketetapan hati. Pengertian pertama mencukupkan satu tekad saja, sedangkan untuk pengertian kedua memerlukan tekad kelompok. 

Secara terminologi, ada beberapa rumusan ijmā’ yang dikemukakan para ulama’ ushul fiqh. Ibrahīm Siyār al-Nażam, seorang tokoh Mu’tazilah, merumuskan ijmā’ dengan “setiap pendapat yang didukung oleh hujjah, sekalipun pendapat itu muncul dari seseorang.” Akan tetapi, rumusan al-Nażam ini tidak sejalan dengan pengertian etimologi di atas.

Imām al-Ghazali, merumuskan ijmā’ dengan “kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang suatu masalah agama.” Rumusan al-Ghazali ini memberikan batasan bahwa ijmā’ harus dilakukan oleh umat Muhammad saw., yaitu umat Islam, tetapi harus dilakukan oleh seluruh umat Islam., termasuk orang awam. 

Al-Ghazali pun tidak memasukkan dalam definisinya bahwa ijmā’ harus dilakukan setelah wafatnya Rasulullah saw. Alasannya, karena pada masa Rasulullah saw., ijmā’ tidak diperlukan, sebab keberadaan Rasulullah saw. sebagai syari’ (penentu/pembuat hukum) tidak memerlukan ijmā’.

Rumusan ini, menurut al-Āmidi, tokoh ushul fiqh Syafi’iyyah, mengikuti pandangan Imam Syāfi’i yang menyatakan bahwa ijmā’ harus dilakukan dan dihasilkan oleh umat Islam, karena suatu pendapat yang dapat terhindar dari suatu kesalahan hanyalah apabila disepakati oleh seluruh umat. 

Selanjutnya al-Āmidi merumuskan ijmā’ dengan “kesepakatan sekelompok ahl al-Halli wa al-‘aqdī dari umat Muhammad saw. pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu peristiwa atau kasus”. Rumusan al-Āmidi ini menunjukkan bahwa yang terlibat dalam ijma’ tidak semua orang, melainkan orang-orang tertentu yang disebut ahl al-Halli wa al-‘Aqdī yang bertanggungjawab langsung terhadap umat. Oleh sebab itu, orang awam tidak diperhitungkan dalam proses ijmā’. 

Jumhur ulama’ usūl fiqh, sebagaimana dikutip Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Abu Zahra, dan Abdul Wahab Khallaf, merumuskan ijmā’ dengan “kesepakatan para Mujtahid dari umat Muhammad saw. pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah saw. terhadap suatu hukum syara’”. Muhammad Abu Zahrah menambahkan diakhir definisi tersebut kalimat: “Yang bersifat ‘amaliyah”. 

Hal tersebut mengandung pengertian bahwa ijmā’ hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan furū’ (‘amaliyah praktis). Definisi, menurut ketiga tokoh usūl fiqh ini, menyatakan bahwa ijmā’ tersebut hanya dilakukan dan disepakati oleh para mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. 

Jumhur ulama’ usūl fiqh menganggap perlu menyatakan dalam rumusan definisi ijmā’ itu dengan kalimat “sesudah wafatnya Rasulullah saw.,” karena selama Rasulullah saw. masih hidup seluruh permasalahan yang timbul bisa ditanyakan langsung kepada beliau, sehingga tidak diperlukan ijmā’. 

Mujtahid yang melakukan ijmā’, menurut rumusan definisi jumhur ulama’ ini, tidak perlu seluruh mujtahid, tetapi cukup mujtahid yang hidup pada masa tertentu, sehingga para mujtahid pada setiap masa atau generasi boleh melakukan ijmā’. Namun demikian, apabila pada suatu masa ketika dilakukan ijmā’ ada di antara para mujtahid yang tidak setuju dengan hukum yang ditetapkan tersebut, maka hukum yang dihasilkan itu tidak dinamakan ijmā’. 

B. Rukun dan syarat Ijmā’

Jumhur ulama’ usūl fiqh mengemukakan bahwa rukun ijmā’ itu ada lima, yaitu: 

1. Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara’ melalui ijmā’ tersebut adalah seluruh mujtahid. Apabila ada di antara mujtahid yang tidak setuju, sekalipun jumlahnya kecil, maka hukum yang dihasilkan itu tidak dinamakan hukum ijmā’. 
2. Mijtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam.
3. Kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya.
4. Hukum yang disepakati itu adalah hukum syara’ yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalam Alquran.
5. Sandaran hukum ijmā’ tersebut haruslah Alquran dan Hadis Rasulullah saw.

Di samping kelima rukun di atas, jumhur usūl fiqh, mengemukakan pula syarat-syarat ijmā’ yaitu:

a. Yang melakukan ijmā’ tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihād.
b. Kesepakatan itu muncul dari para mujtahid yang bersifat adil (berpendirian kuat terhadap agamanya).
c. Para mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan bid’ah.

Ketiga syarat ini disepakati oleh seluruh ulama’ usūl fiqh. Ada juga syarat lain, tetapi tidak disepakati para ulama’, di antaranya:

(1) Para mujtahid itu adalah sahabat, (2) Mujtahid itu kerabat Rasulullah saw.; apabila memenuhi dua syarat ini, para ulama’ usūl fiqh menyebutnya dengan ijmā’ sahabat, (3) Mujtahid itu adalah ulama’ Madinah, (4) Hukum yang disepakati itu tidak ada yang membantahnya sampai wafatnya seluruh mujtahid yang menyepakatinya, (5) Tidak terdapat hukum ijmā’ sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang sama. 

C. Kehujjahan Ijmā’ Sebagai Dalil Hukum

Jumhur ulama’ usūl fiqh berpendapat apabila rukun-rukun ijmā’ terpenuhi, maka ijmā’ tersebut menjadi hujjah yang qat’i (pasti), wajib diamalkan dan tidak boleh mengingkarinya; bahkan orang yang mengingkarinya dianggap kafir. Di samping itu, permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya melalui ijmā’, menurut para ahli usūl fiqh tidak boleh lagi menjadi pembahasan ulama’ generasi berikutnya, karena hukum yang ditetapkan melalui ijma’ merupakan hukum syara’ yang qat’i dan menempati urutan ketiga sebagai dalil syara’ setelah Alquran dan sunnah. 

Akan tetapi, Ibrahīm ibn Siyār al-Nazām (tokoh Mu’tazilah), ulama’ Khawarij dan Syī’ah, berpendapat bahwa ijmā’ tidak bisa dijadikan hujjah. Menurut al-Nazām ijmā’ yang digambarkan jumhur ulama’ tersebut tidak mungkin terjadi, karena tidak mungkin menghadirkan seluruh mujtahid pada suatu masa dari berbagai bergai belahan dunia Islam untuk berkumpul, untuk membahas suatu kasus, dan menyepakatinya bersama. Selain itu, masing-masing daerah mempunyai struktur sosial, dan budaya yang berbeda.

Adapun bagi kalangan Syi’ah, ijmā’ tidak mereka terima sebagai hujjah karena pembuat hukum menurut keyakinan mereka adalah imam yang mereka anggap ma’sum (terhindar dari dosa). Ulama’ Khawarij dapat menerima ijmā’ sahabat sebelum terjadinya perpecahan politik di kalangan sahabat.

Ijmā’ seperti yang didefinisikan jumhur usūl fiqh di atas tidak dapat mereka terima, karena sesuai dengan keyakinan mereka bahwa ijmā’ itu harus disepakati umat Islam, dan orang yang tidak seiman dengan mereka, dipandang bukan mu’min.

Alasan jumhur ulama’ usūl fiqh yang mengatakan bahwa ijmā’ merupakan hujjah yang qat’i dan menempati urutan ketiga sebagai dalil syara’ adalah:

1. Firman Allah swt. dalam surat al-Nisā’/4: 59 sebagai berikut: 

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. . .

Menurut jumhur ulama’ usūl fiqh, lafal ulil ‘amri dalam ayat itu bersifat umum mencakup para pemimpin di bidang agama (para mujtahid dan pemberi fatwa) dan dunia (pemimpin masyarakat, negara dan perangkatnya). Ibn Abbas menafsirkan ulil amri ini dengan para ulama’.

Ayat lain yang dikemukakan para ulama’ jumhur ulama’ adalah surat al-Baqarah/2: 143; Ali Imrān/3: 110; dan syūra/42: 10. Imam al-Ghazali (450-505 H/ 1058-1111 M), mengemukakan ayat lain yang dijadikan jumhur sebagai alasan kehujjahan ijmā’, yaitu firman Allah dalam surat al-Nisā’/4: 115 sebagai berikut:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Barang siapa yang menantang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan bukan jalan orang-orang mu’min, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang terlah dikuasainya itu dan kami masukkan ke dalam jahannam, dan (jahannam itu) seburuk-buruk tempat kembali”.

Menurut al-Ghazali ayat ini menunjukkan bahwa Allah swt. menjadikan orang-orang yang tidak mengikuti cara-cara yang ditempuh umat Islam sebagai orang yang menentang Allah dan RasulNya, dan menentang Allah dan RasulNya itu hukumnya haram.

2. Alasan Jumhur ulama’ dari hadis adalah sabda Rasulullah saw.: 

أُمَّتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى الخَطَأِ

“Umatku tidak akan melakukan kesepakatan terhadap yang salah, (HR. al-Tirmizi).” 

Dalam lafadz lain disebutkan: 

أُمَّتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ

“Ummatku tidak akan melakukan kesepakatan terhadap suatu kesesatan”

Dalam hadis lain Rasulullah saw. bersabda: 

وَسَأَلْتُ اللهَ أَنْ لاَ تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلاَلَةٍ فَأَعْطَانِيْهَا

“Saya mohon pada Allah swt. agar umatku tidak sepakat melakukan kesesatan, lalu Allah swt. mengabulkannya.” (HR. Ahmad ibn Hanbal dan al-Thabrani)

Lebih lanjut Rasulullah bersabda: 

لاَ تَزَالُ طَائِفًةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ

“Golongan umatku senantiasa dalam kebenaran yang nyata dan mereka tidak akan mendapat mudarat dari orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka.” (HR. Al-Bukhārī dan al-Muslīm).

Seluruh hadis itu menurut ‘Abdul Wahab Khallaf, menunjukkan bahwa suatu hukum yang disepakati seluruh mujtahid sebenarnya merupakan hukum umat Islam seluruhnya yang diperankan oleh para mujtahid mereka. Oleh sebab itu, sesuai dengan kandungan hadis-hadis di atas, tidak mungkin para mujtahid tersebut melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Apabila seluruh umat telah sepakat, melalui para mujtahid mereka, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. 

D. Tingkatan Ijmā’

Dilihat dari segi cara terjadinya kesepakatan terhadap hukum syara itu para ulama’ usūl fiqh membagi ijmā’ kepada dua bentuk, yaitu ijmā’ sarīh (lafdzi) dan ijmā’ sukūtī. 

1. Ijmā’ Sarīh / Lafdzi

Adalah kesepakatan para mujtahid, baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Kesepakatan itu dikemukakan dalam bidang ijmā’ setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya terhadap masalah yang dibahas.

2. Ijmā’ Sukūtī

Adalah pendapat sebagian mujtahid pada suatu masa tentang hukum suatu masalah dan tersebar luas, sedangkan sebagian mujtahid lainnya hanya diam saja setelah meneliti pendapat mujtahid yang dikemukakan di atas, tanpa ada yang menolak pendapat tersebut. Ijmā’ sukūtī pengaruhnya terhadap hukum tidak meyakinkan, karenanya para ulama’ usūl fiqh menempatkannya sebagai dalil zhanni.

E. Landasan Ijma’

Jumhur ulama’ usūl fiqh mengatakan bahwa ijmā’, Sebagai upaya para mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kasus yang tidak ada hukumnya dalam nas, harus mempunyai landasan dari nas atau qiyās (analogi). Apabila ijmā’ tidak mempunyai landasan, maka ijmā’ tersebut tidak sah. Akan tetpai mereka berbeda pendapat tentang jenis landasan ijmā’ tersebut.

Mayoritas ulama’ usūl fiqh mengatakan bahwa landasan ijmā’ itu bisa dari dalil yang qat’i, yaitu Alquran, sunnah mutawatir serta bisa juga berdasarkan dalil zhanni seperti hadis ahad (hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua atau tiga orang saja yang tidak mencapai tingkat mutawatir) dan qiyās. Alasan mereka adalah ijmā’ yang dilakukan para sahabat tentang mandi wajib setelah bersetubuh dengan istri. Landasan ijmā’ ini, menurut mereka, adalah hadis ahad. 

Demikian juga kesepakatan para sahabat menetapkan Abu bakar sebagai pengganti (khalifah) Nabi saw. dengan meng-qiyas-kannya kepada sikap Nabi saw. yang menunjuk Abu Bakar sebagai Imam shalat ketika beliau berhalangan. Para sahabat juga ber-ijmā’ bahwa lemak babi adalah haram dengan menganalogikannya kepada lemak babi. Para sahabat di zaman Umar ibn al-Khatab bersepakat menjadikan hukuman dera sebanyak 80 kali bagi orang yang meminum minuman keras. Seluruh kesepakatan yang dikemukakan di atas adalah dasarnya zhanni.

Ulama’ Zahiriyah, Syī’ah dan Ibn Jarir al-Tabārī mengatakan bahwa landasan ijma’ itu harus dalil yang qat’i. Menurut mereka, ijma’ itu dalil yang qat’i. Suatu dalil yang qat’i tidak mungkin didasarkan kepada dalil yang zhanni seperti hadis ahad dan qiyās, karena hasil dari yang zhanni akan tetap zhanni. Di samping itu, seorang mujtahid boleh menolak ijtihad mujtahid lain yang didasarkan kepada qiyās. Apabila sandaran ijmā’ tersebut adalah qiyās, maka seorang mujtahid tidak boleh mengingkarinya. Kemungkinan terjadi ijmā’ 

F. Kemungkinan Terjadinya Ijmā’

Para ulama’ usūl fiqh klasik dan modern telah membahas persoalan kemungkinan terjadinya ijmā’. Mayoritas ulama’ klasik mengatakan tidaklah sulit untuk melakukan ijmā’, bahkan secara aktual ijmā’ itu telah ada. Mereka mencontohkan hukum-hukum yang telah disepakati seperti kesepakata¬n pembagian waris bagi nenek sebesar seperenam dari harta warisan dan larangan menjual makanan yang belum ada di tangan penjual.

Akan tetapi, ulama’ klasik lainnya, seperti Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwa siapa yang mengatakan adanya ijma’ terhadap hukum suatu masalah, maka ia telah berdusta, karena mungkin saja ada mujtahid yang tidak setuju. Oleh sebab itu, menurutnya, sangat sulit untuk mengetahui adanya ijmā' terhadap hukum suatu masalah. Apabila ada orang yang bertanya apakah ijmā' itu ada dan secara aktual terjadi, menurut Imam Ahmad ibn Hanbal, jawaban yang paling tepat adalah "kami tidak mengetahui ada mujtahid yang tidak setuju dengan hukum ini." 

Di samping itu, Imam al-Syafi’i, Ahmad ibn Hanbal, Ibn Taimiyyah (661-728 H/1262-1327 M), dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H/1292¬1350 M), keduanya ahli fiqh Hanbali, tidak menerima ijmā’ kecuali ijmā' yang dilakukan para sahabat.

Adapun ijmā’ dalam pandangan ulama’ ushūl fiqh kontemporer, seperti Muhammad Abu Zahrah, al-Khudari Bek, 'Abdul Wahhab Khallaf, Fathi al-Duraini (guru besar fiqh dan ushūl fiqh di Universitas Damaskus, Syiria) dan Wahbah al-Zuhaili, mengatakan bahwa ijmā’ yang mungkin terjadi hanyalah di zaman sahabat, karena para sahabat masih berada pada satu dae¬rah.

Adapun pada masa sesudahnya, untuk melakukan ijmā’ tidak mungkin, karena luasnya wilayah Islam dan tidak mungkin mengumpulkan seluruh ulama’ pada satu tempat. Zaqiyuddin Sya’ban mengatakan bahwa apabila didapati dalam kitab-kitab fiqh ungkapan ijmā’ maka yang mereka maksudkan kemungkinan ijma’ sukūti atau ijma’ kebanyakan ulama’, bukan ijmā’ sebagaimana yang didefinisikan para ulama’ ushūl fiqh. 

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan

1. Ijmā’ merupakan kesepakatan suatu generasi mujtahid (orang yang memenuhi syarat untuk berpendapat mengenai masalah agama) mengenai isu tertentu yang muncul sejak wafatnya Nabi saw. 

2. Secara teoretis, ijmā’ terjadi ketika para mujtahid secara eksplisit menyatakan kesepakatan mereka mengenai masalah tertentu dengan tidak mengabaikan syarat dan rukun yang telah ditetapkannya. 

Daftar Pustaka

Al-Andalusi, Ibn Hazm. al-Ahkam fi ushul al-Ahkam, Beirut: Daar al-Fikr, [t.th].
Al-Bannani, Hasyiyah al-Bannani ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Matn Jam’i al-Jawami’, Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983.
Al-Ghazali, Abu Hamid. al-Mustasfa fi ‘Ilm al-Ushul, Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983.
Al-Hajib, Ibn. Mukhtasar al-Muntaha, Mesir: al-Matba’ah al-Amiriyah, 1328 H.
Ash Shiddiqi, Muhammad Hasbi. PengantarHukum Islam, Cet. 2; Semarang: PT. Pustaka Rezki Putra, 1997.
Hakim, Muhammad Taqiy, al-Ushul al-‘Ammah li al-Fiqh al-Muqarin, Beirut: Dar al-Andalus, 1963. 
Haroen, H. Nasrun. Usūl Fiqh 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Khallaf, Syekh Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fiqih, Diterjemahkan oleh: Halimuddin, Jakarta: PT. Renika Cipta, 1999.
Syarifuddin, H. Amir. Ushul Fiqh, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. 
Zahra, Muhammad Abu, Ushul al-Fiqh, Mesir: Daar al-Fikr al-Arabi, 1958.
Al-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami, Beirut: Daar al-Fikr, 1986.