Inilah Konsep Takaful (Asuransi Islam) dalam Kajian Ulama Fikih Klasik Hingga Ulama Fikih Modern yang Wajib Anda Pahami

Advertisement
Konsep Takaful (Asuransi Islam) dalam Kajian Ulama Fikih Klasik Hingga Ulama Fikih Modern 

Kajian asuransi dalam hukum Islam merupakan hal yang baru dan belum pernah ditemukan dalam literatur-literatur fikih klasik. Hal ini dapat dimaklumi, karena sistem asuransi sayriah baru masuk ke dunia Timur (baca: Islam) pada abad XIX M. Oleh karena itu para ulama imam madzhab dan ulama mujtahidin lainnya yang semasa dengan mereka tidak memberi fatwa hukum terhadap masalah asuransi.1

Sebenarnya ada sebuah konsep tentang asuransi yang berkembang pada zaman Rasulullah SAW, yaitu yang disebut ‘aqilah.2 ‘Aqilah, seperti yang dikutip oleh Muhammad Muslehuddin dari buku Encyclopedia of Islam, adalah sebutan untuk seorang pria dewasa yang menurut hukum agama harus membayar penalti (‘aql), karena secara tidak sengaja telah menyebabkan kematian seorang muslim.3

Ketetapan ini berdasarkan pada putusan Rasulullah SAW. Suatu hari, terjadi pertengkaran antara dua orang wanita suku Hudzail. Salah satunya, yang sedang hamil, dibunuh oleh wanita satunya lagi dengan menggunakan batu yang dipukulkan ke bagian rahimnya dan wanita itu meninggal. Maka, Rasulullah SAW memutuskan bahwa sanaknya (‘aqilah atau, menurut istilah lain, ashabah, yaitu kerabat dari jalur bapak), sesuai dengan adat lama harus membayar uang denda4 kepada sanak famili dari wanita yang telah dibunuh.5 Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT, 

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mu’min membunuh seorang mu’min (yang lain), kecuali karena tidak salah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mu’min karena tidak salah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka bersedekah (membebaskan si pembunuh dari uang diyat)”. (QS. An-Nisaa’ [4]: 92)6

Prinsip pemberian ganti rugi dalam berbagai jenis atau berupa uang atas kematian atau luka terhadap seseorang benar-benar sangat membantu menghapuskan atau setidak-tidaknya mengurangi permusuhan antarsuku dan balas dendam keluarga yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik itu nyawa maupun harta benda. 

Kebiasaan ini memberikan keuntungan bagi bangsa Arab karena membawa berbagai macam tujuan dan manfaat, antara lain:7

a. Mengurangi pertumpahan darah dan balas dendam antarbangsa Arab.
b. Mengalihkan tanggung jawab individu menjadi tanggung jawab kolektif, sehingga membantu tercapainya keamanan sosial bagi individu setiap suku bangsa Arab.
c. Mengurangi beban keuangan individu dengan mengalihkan kewajiban tersebut kepada kelompok.
d. Mengembangkan semangat kerja sama dan persaudaraan di antara anggota yang diwujudkan dengan saling membantu beban individu sesama anggota kelompok atau anggota suku.

Ilustrasi di atas memberikan gambaran bahwa sistem pengalihan tanggung jawab (baca: asuransi) sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, tetapi sifat serta bentuknya masih sangat sederhana. Berbeda dengan sistem serta konsep asuransi yang berkembang pada masa sekarang. Oleh karena itu penulis perlu untuk meredefinisi terhadap konsep asuransi (asuransi Islam atau takaful) melalui kajian literatur-literatur fikih klasik. Sehingga pada bab ini penulis akan mengisinya dengan pengertian kafalah, dasar hukum kafalah, rukun dan syarat kafalah serta macam-macam kafalah.
Asuransi Menurut Islam
Kebijakan Asuransi (Foto: Bisnisforlife.com)

Pengertian Kafalah

Pengertian asuransi menurut peristilahan di Indonesia telah dijelaskan pada pasal 246 KUHD dan UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Kata “asuransi” sendiri tidak berasal dari bahasa Indonesia, melainkan berasal dari bahasa Belanda, assurantie, dan di dalam hukum Belanda dipakai kata verzekering. 

Kata verzekering kemudian disalin ke dalam bahasa Indonesia dengan kata “pertanggungan”.8 Dari peristilahan assurantie terasebut, kemudian timbul istilah assuradeur bagi penanggung dan geassureerde bagi tertanggung (sebagai ahli hukum seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro memakai kata “penjamin” dan “terjamin”)9. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya asuransi frudential syariah.

Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain takaful (bahasa Arab), ta’min (bahasa Arab) dan Islamic insurance (bahasa Inggris)10, sehingga dari istilah tersebut ada “penanggung” yang disebut dengan mu’ammin, dan “tertanggung” disebut dengan mu’amman lahu atau musta’min.11 

Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Namun dalam prakteknya istilah yang paling populer dipergunakan sebagai istilah lain dari asuransi syariah dan juga paling banyak dipergunakan di berbagai negara termasuk Indonesia adalah istilah takaful.
Pengertian Asuransi Takaful menurut Ulama
Defenisi Asuransi (Foto: Infotentangasuransi.wordpress.com)
Istilah takaful ini pertama kali dipergunakan oleh Daar al-Maal al-Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam di Genewa yang berdiri pada tahun 1983.12

Istilah takaful dalam ilmu tashrif atau sharaf termasuk dalam barisan bina muta’aadi, yaitu yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama,13 dalam kamus al-Munawwir diartikan sebagai pertanggungan yang berbalasan, hal saling menanggung.14

Kata takaful sebenarnya tidak dijumpai dalam al-Qur’an. Namun, ada sejumlah kata yang seakar kata dengan takaful, seperti dalam surat Thahaa [20] ayat 40, yaitu: “Ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu ia berkata (kepada Fir’aun): ‘Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?’.” (QS. Thahaa [20]: 40)15

Yakfulu dapat juga diartikan menjamin, seperti dalam surat an- Nisaa’ [4] ayat 85, yaitu: “Barangsiapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul (risiko) bagian daripadanya” (QS. an-Nisaa’ [4]: 85)16

Apabila kita memasukkan asuransi takaful ke dalam lapangan kehidupan muamalah, maka takaful dalam pengertian muamalah mengandung arti, yaitu saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga antara yang satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko masing-masing.17

Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru’,18 yang ditujukan untuk menanggung risiko. Takaful dalam pengertian ini sesuai dengan al- Qur’an, Artinya: “…. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah [5]: 2)19

Takaful yang mempunyai akar kata yang sama dengan al-kafalah menurut bahasa berarti al-Dhaman (jaminan), hamalah (beban) dan za’amah (tanggungan). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan al-Kafalah atau al-Dhaman sebagaimana dijelaskan pula oleh para ulama adalah sebagai berikut:

Menggabungkan beban kepada beban yang lain dalam penagihan dengan jiwa, hutang atau zat benda”.

Pengertian al-Kafalah yang kedua ialah: “Menggabungkan beban kepada beban yang lain dalam pokok (asal) hutang”.20

Menurut Madzhab Maliki bahwa al-Kafalah ialah: “Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda”.21

Menurut Madzhab Hanbali bahwa yang dimaksud dengan al-Kafalah ialah: “Iltizam (kewajiban untuk menghadirkan) sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknya) kepada orang yang mempunyai hak”.22

Menurut Madzhab Syafi’i bahwa yang dimaksud dengan al-Kafalah ialah: “Akad yang menetapkan iltizam (kewajiban untuk menghadirkan) hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak mengahadirkannya”.23

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh madzhab Syafi’i di atas bahwa al-Kafalah terdiri atas tiga macam, yaitu: Al-Kafalat al-Dayn, al- Kafalah al-‘Ain dan al- Kafalah al- Abdan.

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan al-kafalah ialah: “Proses penggabungan tanggungan kafiil menjadi tanggungan ashiil dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau hutang atau barang atau pekerjaan.”24

Kafiil adalah: penjamin, yaitu orang yang berkewajiban melakukan makful bihi (yang ditanggung).
Ashiil adalah: orang yang berhutang, yaitu orang yang ditanggung.

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalany bahwa yang dimaksud dengan al-Kafalah ialah: “Iltizam (kewajiban untuk menghadirkan) sesuatu atas hutang harta.”25

Dalam Ensiklopedi Islam kafalah didefinisikan sebagai berikut: “Kafalah adalah suatu bentuk perbuatan menolong orang lain dengan cara menjamin seorang yang berhutang yang tidak tahu atau belum mampu untuk membayarnya di hadapan pemberi hutang, baik dengan harta atau dirinya sendiri.”26

Sementara itu menurut Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah memberikan definisi takaful (dalam hal ini takaful diidentikkan dengan asuransi syariah, ta’min dan tadhamun) sebagai berikut:

Takaful adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.”27

Sebenarnya masih cukup banyak definisi tentang kafalah, tetapi apa yang penulis sajikan kiranya sudah cukup. Setelah diketahui definisi-definisi al-Kafalah atau al-Dhaman menurut para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-Kafalah atau al-Dhaman ialah menggabungkan dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan hutang.28

Dasar Hukum Kafalah

Kafalah disyariatkan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an, Sunnah Rasul dan Ijma’. Di dalam al-Qur’an Allah SWT berfirman: “Ya’kub Berkata: ’Sekali-kali aku tidak akan melepaskan (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan janji yang teguh kepadaku atas nama Allah, bahwa kamu pasti membawanya kembali kepadaku’.” (QS. Yusuf [12]: 66)29

Pada ayat yang lain Allah SWT berfirman: “..... Dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya (piala raja), maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku yang menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf [12]: 72)30

Dasar hukum al-kafalah yang kedua adalah al-Sunnah, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: “Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar.” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi yang menghasankannya serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban).31

“Diceritakan oleh Abu ‘Ashim dari Yazid bin Abi Ubaid dari Salamah bin al- Akwa’ ra. Sesungguhnya telah dibawa kehadapan Nabi SAW jenazah seseorang untuk dishalatinya, maka beliau berkata: ‘Apakah ia masih punya hutang?’ Kami menjawab: ‘tidak’, maka Nabi menyalatinya. Kemudian dibawa lagi jenazah yang lain, maka beliau berkata: ‘Apakah ia masih punya hutang?’ Kami menjawab: ‘ya’, kata beliau, Shalatkanlah sahabat kalian itu (sedangkan Nabi SAW sendiri tidak menylatinya). Berkata Abu Qatadah: ‘Saya yang menangggung hutangnya ya Rasulullah’, maka Nabi menyalatinya”. (HR. Imam Bukhori)32

Dalam hal ijma’ para ulama berpendapat bahwa, al-kafalah diperbolehkan. Hal ini didasari pada fakta bahwa orang-orang Islam mempraktekkan sistem kafalah pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, bahkan sampai sekarang, tanpa adanya teguran dari seorang ulama pun.33

Rukun dan Syarat Kafalah

Tidak ada bantahan dari kalangan Fuqaha’ tentang diperbolehkannya kafalah. Hanya saja terjadi perbedaan dalam beberapa hal yang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya, seperti pada rukun dan syarat kafalah sebagai berikut:

Menurut Madzhab Hanafi (termasuk Muhammad bin Hasan asy- Syaibani, salah seorang murid Abu Hanifah, w. 189 H) bahwa rukun kafalah adalah satu, yaitu ijab dan qabul.34 Ijab berasal dari orang yang menjamin (Dhamin atau Kafil) dan qabul berasal dari orang yang dijamin (Daain, yaitu madhmun lah atau makful lah). 

Sedangkan menurut Abu Yusuf (w. 182 H), salah seorang murid Abu Hanifah dan Jumhur Fuqaha’ mengatakan bahwa rukun kafalah hanya ijab saja, sementara qabul tidak termasuk dalam rukun kafalah.35 

Rukun kafalah menurut sebagian Jumhur Ulama ada 4, yaitu: Dhamin, Madhmun, Madhmun ‘anhu dan Shighat. Sementara Ulama Madzhab Syafi’i menambahkan rukun yang kelima, yaitu Madhmun lah.36

Menurut pendapat sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa rukun dan syarat kafalah adalah sebagai berikut:37

1. Dhamin, Kafil atau Za’im yaitu orang yang menjamin. Syarat orang yang menjamin antara lain adalah:

a. Baligh dan berakal, yaitu orang yang ahli bertransaksi. Dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang dibawah pengampuan tidak dapat menjadi penjamin. Adapun jaminan orang sakit yang hampir mati, dalam masalah jaminan harta, adalah tidak lebih dari sepertiga demikian juga jaminan yang dilakukan oleh seorang perempuan.38

Pada awalnya yang dipandang sebagai subyek hukum adalah manusia. Sejalan dengan perkembangan pola pikir manusia, kemudian badan hukum39 yang mengurusi kepentingan umum juga dipandang sebagai subyek hukum seperti manusia.40 Hal yang demikian itulah yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Keberadaan badan hukum dalam ketentuan hukum Islam memang tidak diatur secara rinci di dalam nas. Namun, syariat (termasuk ketentuan mengenai badan hukum) yang berkembang di masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.41 

Kiranya dapat dipahami jika keberadaan badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma (Fa) ataupun Yayasan, dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mempunyai kriteria sama seperti manusia, antara lain:
  • Memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.
  • Mempunyai kemampuan untuk menolong orang yang dijaminnya.
  • Dikelola oleh orang yang baligh dan berakal, dalam arti mempunyai kompetensi untuk melakukan transaksi.42

b. Merdeka (tidak dicegah dalam membelanjakan hartanya atau mahjur) dan dilakukan atas kehendaknya sendiri.43 Kafalah tidak sah jika dilakukan oleh seorang budak, karena budak harus meminta ijin terlebih dahulu kepada majikannya apabila akan melakukan suatu transaksi. Oleh karena itu budak tidak memiliki kemampuan (ahliyyah) untuk melakukan transaksi (tabarru’) tanpa ijin dari majikannya.

Apabila syarat merdeka ini diterapkan pada masa sekarang, maka syarat ini dapat diartikan sebagai kebebasan untuk menggunakan haknya (hartanya) tanpa adanya interfensi dari pihak lain dalam melakukan kegiatannya. Sebab pada masa sekarang ini sistem perbudakan sudah tidak berlaku lagi.

c. Al-kafil harus mengetahui al- Makful ‘anhu (orang yang dijaminnya) dan tidak boleh menjamin hal-hal yang belum pasti.44 Artinya bahwa jaminan itu harus seizin orang yang dijamin. Hal ini dimaksudkan agar antara penjamin dan orang yang dijamin tidak terjadi kesalahpahaman terhadap hal yang dijadikan jaminan.

Dalam hal jaminan badan sebagian fuqoha’ berselisih pendapat mengenai penjamin ketika orang yang dijaminnya meninggal atau pergi. Ibnu al-Qashim berpendapat apabila orang yang dijaminnya meningggal di rumah, maka penjamin tidak dikenakan kewajiban apapun. Jika meningal dalam perjalanan, apabila dimungkinkan untuk dihadirkan, maka penjamin wajib untuk menghadirkannya.45

Apabila orang yang dijamin bepergian, maka ada tiga ketentuan (pendapat) yang diungkapkan oleh para fuqoha’, yaitu:46
  • Penjamin harus mendatangkan orang yang dijamin atau ia mengganti sejumlah kerugian. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan fuqoha’ Madinah.
  • Penjamin harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang yang dijamin atau mengetahui kematiannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan fuqoha’ Irak.
  • Penjamin tidak terkena kewajiban apapun, kecuali bahwa ia harus menghadirkannya, jika ia mengetahui tempatnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu ‘Ubaid al-Qashim bin Salam.

Dalam hal jaminan harta, fuqoha’ berpendapat bahwa jika orang yang dijamin meninggal atau bepergian, maka penjamin harus mengganti kerugian. Mereka berselisih pendapat jika penjamin dan orang yang dijamin sama-sama kaya.

Imam Malik berpendapat bahwa al-Makful lah tidak boleh menagih dari penjamin jika orang yang dijaminnya masih mampu.47

Abu Tsaur berpendapat bahwa hamalah dan kafalah adalah sama. Oleh karena itu penjamin wajib menanggung beban sedangkan orang yang dijamin menjadi bebas, tidak boleh satu macam harta ditanggung oleh dua orang. 

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Abi Layla dan Ibnu Syubrumah.48 Hal ini didasarkan pada hadits Qubaishah bin al-Makhariqi r.a,: “Aku membawa suatu tanggungan maka aku mendatangi Nabi SAW, kemudian aku bertanya kepada beliau tentangnya. Maka beliau bersabda, ‘kami akan mengeluarkan tanggungan tersebut atas namamu dari unta sedekah. Hai Qubaishah, sesungguhnya perkara ini tidak halal kecuali pada tiga hal’. Kemudian beliau menyebutkan seorang lelaki yang membawa suatu tanggungan dari lelaki lain sehingga ia melunasinya”.49

Segi pengambilan dalil dari hadits ini ialah, bahwa Nabi SAW membolehkan petuntutan terhadap orang yang menjamin tanpa mempertimbangkan kondisi orang yang dijaminnya.

2. Madhmun lah atau Makful lah

Yaitu orang yang menerima jaminan. Syaratnya adalah diketahui oleh orang yang menjamin (Dhamin atau Kafil). Hal ini sangat penting, mengingat watak manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berhutang. Terutama sekali dilakukan untuk menghindari kekecewaan bila orang yang dijamin membuat ulah50.

Syarat yang kedua adalah hadir dalam majlis sewaktu terjadi akad. Menurut Abu Hanifah makful lah harus hadir dalam majlis, sebab kafalah berarti kepemilikan dan kepemilikan tidak akan ada tanpa adanya ijab dan qabul sebagaimana disyaratkan dalam shighat akad.51

Menurut Abu Yusuf, kafalah yang artinya pemindahan beban hanya membutuhkan ijabnya kafil. Maka, hanya ijab saja yang dibutuhkan untuk menyempurnakan adanya akad.52

Syarat ketiga adalah berakal. Menurut madzhab Hanafi, tidak sah jika qabul diucapkan oleh orang gila, anak kecil dan seorang mumayyyiz (belum baligh).53

3. Madhmun ‘anhu atau Makful ‘anhu

Yaitu orang yang dijamin (berhutang). Orang yang berhutang tidak disyaratkan, karena pada prinsipnya hutang itu harus lunas. Menurut Abu Hanifah,54 Madhmun ‘anhu atau Makful ‘anhu harus sanggup menyelamatkan Madhmun bih atau Makful bih, baik oleh dirinya sendiri atau al-kafil. 

Karena itu menurutnya, tidak dibenarkan kafalah bagi orang bangkrut yang sudah meninggal. Tetapi menurut asy-Syaibani, Abu Yusuf dan mayoritas Fuqoha’, sah-sah saja menanggung beban orang yang meninggal, sebagaimana terjadi pada kasus Abu Qatadah tersebut di atas. Selain itu, madhmun ‘anhu atau makful ‘anhu harus diketahui oleh al- kafil.55

4. Madhmun bih atau Makful bih

Yaitu obyek jaminan hutang, berupa uang, barang atau orang. Obyek jaminan hutang disyaratkan bahwa keadaannya diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab itu tidak sah dhaman (jaminan), jika obyek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada kemungkinan unsur gharar.

5. Shighat

Yaitu pernyataan yang diucapkan oleh orang yang menjamin. Disyaratkan keadaan shighat mengandung makna jaminan, diucapkan oleh orang yang menjamin dan tidak digantungkan pada sesuatu.56 

Misalnya: “Saya menjamin hutangmu kepada Si A”, dan sebagainya yang mengandung ungkapan jaminan. Shighat hanya diperlukan bagi pihak penjamin. Dengan demikian, dhaman adalah pernyataan sepihak saja.

Hendaknya diingat bahwa jaminan berlaku hanya menyangkut harta dengan sesama manusia saja, tidak dengan Allah SWT. Misalnya: menjamin hukuman qishas bagi pembunuh dan potong tangan bagi pencuri. Hukuman tersebut harus dijalani oleh orang yang melakukan dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhussunnah, kafalah dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk, yaitu:57 

a. Dengan Cara Tanjiz 

Yaitu adanya ungkapan tentang penjaminan secara sepihak dari orang yang menjamin, misalkan: “aku sebagai penjamin untukmu”, “Aku tanggung hutang si Fulan” dan lain-lain yang merupakan pernyataan kafalah.

Kafalah dengan cara seperti ini sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan sejak saat itu Kafiil mengikatkan diri, baik dalam menyelesaikannya, menunda pembayarannnya maupun membayar cicilannya. 

Berdasarkan kepada dalil hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas r.a, Artinya: “Bahwa Nabi SAW pernah menjamin sepuluh dinar dari seorang laki-laki yang oleh penagih ditetapkan untuk menagih sampai sebulan, maka hutang sejumlah itu dibayar oleh penagih”. (HR. Ibnu Majah).58

b. Dengan Cara Ta’liq

Yaitu jaminan yang dilakukan oleh seseorang dan digantungkan kepada suatu hal tertentu. Misalnya: “Jika engkau mempercayai aku, maka aku akan menjamin untukmu”. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat Yusuf [12] ayat: 72, “… Dan siapa yang dapat mengembalikan (piala raja), maka akan memperoleh beban makanan (seberat) beban unta”.59

c. Dengan Cara Tauqit

Yaitu jaminan yang digantungkan pada datangnya suatu waktu tertentu. Misalnya: “Jika datang Hari Raya Idul Fitri, maka aku yang akan menjamin dirimu”.

Macam-macam Kafalah

Secara garis besar, bahwa kafalah dibagi menjadi dua macam, yaitu kafalah dengan jiwa dan kafalah dengan harta60. Kafalah dengan jiwa dikenal pula dengan Kafalah bi al-Wajhi atau Kafalah bi al-Nafs, yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin (al-Kafil) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada orang yang ia janjikan tanggungan (Makful lah).

Kafalah yang menyangkut masalah manusia adalah boleh hukumnya. Meskipun orang yang ditanggung tidak mengetahui permasalahannya, karena kafalah tersebut menyangkut badan, bukan harta. 

Sedangkan kafalah yang menyangkut hak Allah SWT, seperti had al-khamar dan had menuduh zina adalah tidak sah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Syu’aib dari bapaknya: “Tidak ada kafalah dalam masalah had” (HR. al-Baihaqy dengan isnad dho’if dan ia mengatakan hadits ini munkar).61

Alasan berikutnya adalah, bahwa menggugurkan dan menolak had adalah perkara syubhat. Oleh karena itu tidak ada kekuatan jaminan yang dapat dipegang dan tidaklah mungkin had dapat dilakukan kecuali oleh orang yang bersangkutan.

Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa kafalah dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang terkena kewajiban menyangkut hak manusia, seperti qishas dan qadzaf (menuduh berzina).62 Karena kedua hal tersebut menurut Syafi’iyyah adalah hal yang lazim. 

Adapun bila menyangkut had Allah, maka hal tersebut tidak sah dengan kafalah. Tetapi Ibnu Hazm tidak menyetujui pendapat ini, menjamin dengan menghadirkan badan pada pokoknya tidak boleh, baik menyangkut persoalan harta maupun menyangkut persoalan had. Karena syarat apapun yang tidak terdapat dalam Kitabullah adalah bathil.63

Namun demikian, sebagian ulama membenarkan adanya Kafalah bi al-Wajhi. Dengan alasan, bahwa Rasulullah SAW pernah menjamin urusan tuduhan. Namun menurut Ibnu Hazm bahwa hadits yang menceritakan penjaminan Rasulullah SAW pada masalah tuduhan adalah bathil, karena hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibrahim bin Khitsam bin ‘Arrak, dia adalah dha’if dan tidak boleh diambil periwayatannya.64

Jika seseorang menjamin akan menghadirkan seseorang, maka orang tersebut wajib menghadirkannya. Apabila ia tidak dapat menghadirkannya, sedangkan orang tersebut masih hidup atau penjamin itu berhalangan hadir, ia wajib membayar untuk orang tersebut, berdasarkan dalil dari Rasulullah SAW yang berbunyi: “Penjamin adalah orang yang berkewajiban untuk membayar”.65

Kecuali jika ia mensyaratkan, bahwa ia akan menghadirkannya tanpa menjamin akan membayar dengan harta. Diperlukan adanya kejelasan syarat, sebab ia menjadi orang yang paling bertanggung jawab untuk hal itu, demikian menurut pendapat ulama Madzhab Maliki dan penduduk Madinah.66

Sedangkan menurut Madzhab Hanafi bahwa penjamin (kafil atau Dhamin) harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang tersebut atau sampai penjamin mengetahui bahwa ashil telah meninggal dunia, dalam keadaan demikian penjamin tidak berkewajiban membayar dengan harta, kecuali bila ketika menjamin mensyaratkan demikian (akan membayarnya).

Menurut Madzhab Syafi’i, bila ashil telah meninggal dunia, maka kafil tidak wajib membayar kewajibannya, karena ia tidak menjamin harta tapi menjamin orangnya dan kafil dinyatakan bebas dari tanggung jawab.67

Kafalah yang kedua adalah kafalah dengan harta, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh dhamin atau kafil dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. Kafalah harta ada tiga macam, yaitu:68

1. Kafalah bi al-Dayn, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain. Dalam hadits Salamah bin al-Akwa’ bahwa Rasulullah SAW tidak mau menshalatkan mayit yang mempunyai kewajiban membayar hutang, kemudian Qatadah ra, berkata: “Shalatkanlah dia ya Rasulullah dan saya yang akan membayar hutangnya, Rasulullah kemudian menshalatkannya”.69

Di dalam kafalah hutang disyaratkan sebagai berikut:70

a. Hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan, seperti hutang Qiradh, upah dan mahar. Seperti ketika seseorang berkata: “Juallah benda itu kepada Si A dan aku menjamin pembayarannya dengan harga sekian”, maka harga penjualan benda terebut adalah jelas. Hal tersebut disyaratkan oleh Madzhab Syafi’i. Sementara Abu Hanifah, Malik dan Abu Yusuf berpendapat boleh menjaminkan sesuatu yang nilainya belum ditentukan.

b. Hendaknya barang yang dijamin diketahui. Menurut Madzhab Syafi’i dan Ibnu Hazm bahwa seseorang tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui, sebab perbuatan tersebut adalah gharar. Sementara Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.

2. Kafalah bi al-‘Ain atau kafalah dengan materi/kafalah dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang berada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang dighasab. Disyaratkan materi tersebut yang dijamin untuk ashil, seperti dalam kasus ghasab. Jika tidak berbentuk jaminan, maka kafalah batal.

3. Kafalah bi al-Darak,71 maksudnya adalah barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya (cacat), karena waktu yang terlalu lama atau hal-hal lainnya, maka ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli kepada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang gadaian.

Daftar Referensi

1 AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis, Jakarta: Kencana, 2004, hal. 10. Lihat juga Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam, Cet. 10, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997, hal. 132.
2 Al-‘aqilah oleh Muhammad Syakir Sula diartikan dengan saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarga. Lihat Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hal. 82.

3 Muhammad Muslehuddin, Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan Suatu Alternatif Baru dalam Perspektif Hukum Islam (terj. Burhan Wirasubarata), Jakarta: Lentera, 1999, hal. 14.

4. Dalam tradisi Arab uang denda sering disebut sebagai uang darah (al-diyat), yaitu: pembayaran sejumlah harta karena suatu tindak pidana terhadap suatu jiwa atau anggota badan. Sistem al-diyat dibayarkan ketika ada faktor ketidaksengajaan. Apabila tindak pidana ini disengaja, maka tidak ada asuransi yang memikul tanggung jawab ini. Lihat Muhammad Syakir Sula, Op Cit, hal. 32.

5 Muhammad Muslehudin, Ibid. Lihat juga, Muhammada Syakir Sula, Op Cit, hal. 31.

6 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hal. 135

7 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (terj. Soeroyo dan Nastangin), Jilid 4, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 83. Bandingkan dengan Muhammad Muslehudin, Op Cit, hal. 31

8 Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah, Cet. 2, Bandung: Mizan, 1994, hal. 205-206.

9 Ibid, hal. 206.

10 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004, hal. 122.

11 Ali Yafie, Loc Cit.

12 Muhammad Abdul Mannan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam), terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993, hal. 209-210.

13 Gemala Dewi, Ibid. Lihat juga Tim Takaful, Takaful Asuransi Islam, Jakarta: Koperasi Karyawan Takaful, 1997, hal. 18.

14 Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Yogyakarta: PP. Al- Munawwir, tth., hal. 1311.

15 Departemen Agama Republik Indonesia, Op Cit , hal. 479.

16 Ibid, hal. 133.

17 Muhammad Syakir Sula, Op Cit, hal. 22-23. Lihat Gemala Dewi, Loc Cit. Lihat juga Tim Takaful, Loc Cit.

18 Tabarru’ dalam kamus al-Munawwir berarti bersedekah, menderma. Lihat Ahmad Warson al-Munawwir, Op Cit, hal. 82

19 Departemen Agama Republik Indonesia, Op Cit, hal. 157

20 Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-‘Arba’ah, Kairo: Maktabah al- Tijariyah al-Kubro, tth. Hal. 221. Bandingkan dengan Wahbah al-Zuhaili, Al- Fiqh al-Islam Waadillatuhu, Juz 6, Beirut: Daar al-Fikr, 1984, hal. 4143.

21 Ibid, hal. 223.
22 Ibid, hal. 224.
23 Ibid, hal. 225

24 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, jilid 3, Kairo: Daar al-Fath Li al-I’lam al-‘Arabi, 1990, hal. 334.

25 Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughu al- Maram, Kairo: Maktabah wa Matbaah Musthofa al-Babilhalbi wa Auladuh, 1378 H, hal. 186.

26 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993, hal. 300.

27 Dikutip dari AM. Hasan Ali, Op Cit, hal. 220.

28 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 189.

29 Departemen Agama Republik Indonesia, Op Cit, hal. 359.

30 Ibid, hal. 360.

31 Abi Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, Jami’us Shahih Sunan at-Tirmidzi, Juz 6, Beirut: Daar al-Fikr, tth., hal. 565

32 Al-Imam Abi Abdillah ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhory, Shahih al-Bukhori, Juz 3, Beirut: Daar al-Fikr, 1981, hal. 57.

33 Sayyid Sabiq, Op Cit, hal. 335. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, Op Cit, hal. 4142.

34 Abdurrahman al-Jaziri, Op Cit, hal. 226. Lihat Wahbah al-Zuhaili, Ibid, hal. 4145. Lihat juga Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Loc Cit.

35 Wahbah al-Zuhaili, Ibid.

36 Wahbah al- Zuhaili Ibid, hal. 4146.

37 Hendi Suhendi, Op Cit, hal. 191. Lihat juga M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hal. 262-263

38 Wahbah al- Zuhaili, Op Cit, hal. 4153-4154.

39 Badan hukum adalah “segala sesuatu yang didasarkan pada tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban”. Lihat Chairuman Pasaribuan dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal. 14.

40 TM. Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hal. 194.

41 Ibid.hal. 224.
42 Wahbah al- Zuhaili, Loc Cit.
43 Ibid, hal. 4154.

44 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz I, Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyyah, 595 H,

45 Ibid, hal. 222.
46 Ibid.
47 Ibid, hal. 223.
50 Wahbah al-Zuhaili, Loc Cit.
51 Ibid, hal. 4156.

54 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Loc Cit. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, Ibid, hal.

55 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ibid.
56 Wahbah al-Zuhaili, Op Cit, hal. 4152-4153.
57 Sayyid Sabiq, Op Cit, hal. 335-336.
58 Ibid.

59 Departemen Agama Republik Indonesia, Op Cit, hal. 360.

60 Sayyid Sabiq, Op Cit, hal. 336. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, Op Cit, hal. 4147.
61 Dikutip dari Sayyid Sabiq, Ibid.
62 Sayyid Sabiq, Ibid. Lihat juga Hendi Suhendi, Op Cit, hal. 192.

63 Sayyid Sabiq, Ibid, hal. 337.
64 Sayyid Sabiq, Ibid. Hendi Suhendi, OpCit, hal. 193.
65 Abi Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, Loc Cit.
66 Sayyid Sabiq, Ibid.
67 Sayyid Sabiq, Ibid.

68 Sayyid Sabiq, Ibid, hal. 338.

69 Al-Imam Abi Abdillah ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhory, Loc Cit.
70 Hendi Suhendi, Op Cit, hal. 194.

71 Hendi Suhendi menyebutnya dengan kafalah bi al-‘Aib, Lihat Hendi Suhendi, Ibid.

Demikianlah artikel singkat mengenai Konsep Takaful (Asuransi Islam) dalam Kajian Ulama Fikih Klasik Hingga Ulama Fikih Modern. Mudahan bermanfaat.