Konsep Utang Piutang Bersegi Tiga (Hiwalah) dalam Islam

Advertisement
Hukum Pemindahan Hutang dalam Islam - Hiwalah timbul sebagai akibat dari peristiwa hukum utang - piutang bersegi tiga, yaitu terjadi minimal tiga pihak yang melibatkan diri dalam peristiwa itu secara berkaitan. Misalnya : A mengutangkan sesuatu kepada B dan B mengutangkan kepada C, dalam utang - piutang ini B atas persetujuan A menyuruh C membayar utangnya kepada A dengan berpindahnya kewajiban B kepada C itu berarti B tidak mempunyai hubungan hukum utang - piutang lagi kepada A.

Hiwalah dapat menjadi fasilitas utama bagi nasabah selama risiko yang muncul telah antisipasi dengan baik dan analisis nasabah penuhi. Hiwalah dapat juga menjadi produk sampingan bagi nasabah yang telah mendapatkan fasilitas utama seperti : murabahan dan mudharabah serta musyarakah, jika peristiwa pembiayaan kepada nasabah utama dipenuhi.

Konsep Pemindahan Utang-Piutang (Hiwalah) Dalam Islam
Konsep Pemindahan Utang-Piutang (Hiwalah) Dalam Islam (Foto: Yufid.com)
Pembahasan dalam bab ini akan dipaparkan tentang cara/ proses hiwalah yang telah dikemukan para ulama, pembahasannya yaitu : pengertian hiwalah, landasan hukum hiwalah, rukun dan syarat hiwalah, macam-macam hiwalah dan akibat hukum dari hiwalah.

Pengertian Hiwalah

Pengertian hiwalah ditinjau dari segi etimologi berarti al intiqal dan al tahwil (memindahkan dan mengoper). Abdurrahman al-Jaziri, bependapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah menurut etimologi adalah : “Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain”. 

Secara etimologi hiwalah juga berarti pengalihan, perpindahan, perubahan kulit dan memikul sesuatu di atas pundak. Untuk mengetahui lebih jauh tentang definisi hiwalah secara terminologi berikut disampaikan definisi :

1. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud hiwalah adalah :“Menindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggungjawab kewajiban pula”.

2. Sayyid Sabiq “Pemindahan utang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal ‘alaih”. 

3. Abdurrahman al-Jaziri “Pemindahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain” .

4. Taqiyuddin “Pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain” .

5. Ensiklopedi Hukum Islam “Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang atau membayar utang dari atau kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berutang kepada pihak kedua atau karena pihak pertama berutang kepada pihak ketiga disebabkan pihak kedua berutang kepada pihak pertama. Perpindahan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran yang ditegaskan dalam akad ataupun tidak didasarkan kesepakatan bersama.”

Dari beberapa pengertian hiwalah di atas, penulis menyimpulakan, bahwa hiwalah adalah pengalihan utang, baik berupa hak untuk mengalihkan pembayaran atau kewajiban untuk mendapatkan pembayaran utang, dari orang yang mempunyai utang dan piutang dengan disertai rasa percaya dan kesepakatan bersama.

Landasan Hukum Hiwalah

Sebuah transaksi atau perbuatan seseorang dalam Islam harus dilandasi dengan sumber-sumber hukum Islam, agar dapat mengetahui apakah transaksi atau perbuatan yang dilakukan melanggar hukum Islam atau tidak. Begitu juga transaksi hiwalah untuk mengetahui kebolehannya harus dilihat dimana sumber hukum Islam menyebutkan :

1. Al Hadits

Pelaksanaan hiwalah (pemindahan utang) menurut Nabi Muhammad SAW adalah dibolehkan, ini sesuai dengan hadits beliau :  Artinya : Dari Abi Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : Memperlambat pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah ia beralih (terima pengalihan tersebut) (H.R. Bukhori dan Muslim)

Pada hadits di atas, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihiwalahkan (muhal alaih).

2. Al-Ijma’

Pemindahan utang (hiwalah) adalah suatu perbuatan yang sah dan dikecualikan dari prinsip utang - piutang (transaksi dengan utang secara tidak kontan). Para ulama sepakat membolehkan hiwalah. Hiwalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/ benda karena hiwalah adalah perpindahan utang. Oleh karena itu, harus pada uang. 

Rukun dan Syarat Hiwalah

Mula-mula yang dipandang sebagai subyek hukum adalah orang, kemudian karena berkembangnya jalan pemikiran manusia, lalu badan hukum/ lembaga-lembaga yang mengurusi kepentingnan umum dipandang sebagai orang.

Keberadaan badan hukum dalam ketentuan hukum Islam secara tuntas di dalam nash memang tidak ada, namun diketahui bahwa syariat (termasuk ketentuan tentang badan hukum) yang berkembang di masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Karena itu penurut penulis, yang merupakan subyek hukum hiwalah tidak hanya berupa manusia, tetapi dapat berupa badan hukum seperti, Perseroan Terbatas (PT), Firma, dan lain-lain.

Menurut Hanafiyah, bahwa rukun hiwalah hanya satu, yaitu ijab dan qobul yang dilakukan antara yang menghiwalahkan dengan yang menerima hiwalah. Adapun syarat-syarat hiwalah menurut hanafiyah :

1. Muhil, Yaitu orang yang memindahkan utang. Muhil harus orang yang baliq, berakal, maka batal/ tidak sah hiwalah yang dilakukan muhil dalam keadaan gila atau masih kecil.
2. Muhtal, Yaitu orang yang menerima hiwalah. Muhtal harus orang yang baliq, berakal, dan tidak sah jika hiwalah dilakukan Muhtal yang tidak berakal.
3. Muhal ‘alaih, Yaitu orang yang dihiwalahi, juga disyaratkan baliq, berakal dan meridho’i.
4. Adanya utang Muhil kepada Muhal alaih dan utang Muhtal kepada Muhil

Sementara itu rukun dan syarat hiwalah menurut selain Mazhab Syafi’i adalah :

1. Muhil, Yaitu  Orang yang memindahkan utang. Ia berutang pada seseorang dan mempunyai piutang pada seseorang lalu, ia memindahkan pembayaran utangnya atas orang yang berutang padanya. Syarat-syaratnya adalah :
  • Cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baliq, berakal, tidak sah hiwalah dilakukan oleh anak kecil walaupun ia sudah mengerti (Mumayyiz).
  • Ada persetujuan (ridho), Jika pihak Muhil ada paksaan untuk melakukan hiwalah, maka akad tidak sah.

Persyaratan dibuat berdasarkan pertimbangan, bahwa sebagian orang keberatan dan terhina harga dirinya, jika kewajiban untuk membayar utang dialihkan kepada orang lain, meskipun pihak lain itu memang berutang kepadanya, karena itu ridho muhil mesti ada. 

2. Muhal ‘alaih, Yaitu orang yang dihiwalahi (orang yang berkewajiban melaksanakan hiwalah), ia adalah orang yang mempunyai utang orang yang pertama (muhil), orang yang berkewajiban melaksanakan hiwalah. Syarat-syaratnya adalah:
  • Cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baliq, berakal, tidak sah hiwalah dilakukan oleh anak kecil walaupun ia sudah mengerti (Mumayyiz).
  • Ada persetujuan (ridho), Jika pihak Muhil ada paksaan untuk melakukan hiwalah, maka akad tidak sah

Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan, bahwa kebiasaan orang dalam membayar utang berbeda-beda ada yang mudah dan ada pula yang sulit, sedangkan menerima pelunasan itu merupakan hak pihak kedua. Jika hiwalah dilakukan secara sepihak saja, pihak kedua dapat saja merasa dirugikan, umpamanya apabila ternyata pihak ketiga sudah membayar utang tersebut. 

3. Muhtal, Yaitu orang yang menerima hiwalah atas hiwalah muhil, ia merupakan orang yang berpiutang pada pihak pertama (muhil). Syarat-syaratnya adalah:
  • Cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baliq, berakal, tidak sah hiwalah dilakukan oleh anak kecil walaupun ia sudah mengerti (Mumayyiz).
  • Ada persetujuan (ridho), Jika pihak muhil ada paksaan untuk melakukan hiwalah, maka akad tidak sah.

Sebagian pendapat mengatakan bahwa yang berhak rela (rihdo), adalah muhtal dan muhil, bagi muhal ‘alaih rela atau tidak tidak akan mempengaruhi sahnya hiwalah.

4. Adanya utang, yaitu utang muhtal kepada muhil dan utang muhil kepada muhal ‘alaih Syarat yang diperlukan terhadap utang yang dialihkan, ialah :
  • Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang piutang yang sudah pasti. 
  • Kedua utang yang dialihkan adalah sama, baik jenisnya maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempo waktu, jumlahnya.

5. Shiqot Hiwalah, yuitu ijab dan qobul. Ijab dari muhil dengan kata- katanya “ Aku menghiwalahkan utangku kepada si Anu” . Dan Qobul adalah dari muhal ‘alaih dengan kata-katanya “ Aku terima hiwalah engkau” . 

Macam-Macam Hiwalah

Hiwalah Haq, yaitu pemidahan hak untuk menuntut utang.

Hiwalah Da’in, yaitu Hiwalah da’in adalah pemindahan kewajiban untuk membayar utang. Menurut Hanifiyah hiwalah dibagi dua, yaitu : 

-Hiwalah muthlaqah adalah perbuatan seseorang yang memindahkan utangnya kepada orang lain dengan tidak ditegaskan sebagai pemindahan utang. Menurut ketiga mazhab selain Hanafi, jika muhal alaih tidak punya utang kepada muhil, maka hal ini sama dengan kafalah, dan ini harus dengan keridhoan tiga pihak (muhtal, muhil dan muhal ‘alaih).

Contoh : A berutang kepada B sebesar Rp. 5.000.000,00. A mengalihkan utangnnya kepada C, sehingga C berkewajiban membayar utang A kepada B, tanpa menyebutkan, bahwa pemindahan utang tersebut sebagai ganti dari pembayaran utang C kepada A.

Menurut Mazhab Hanafi membenarkan terjadinya hiwalah al muthlaqah berpendapat, bahwa jika akad hiwalah al muthlaqah terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang - piutang sebelumnya, masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang piutang antara ketiga pihak tidak sama.

-Hiwalah Muqayyadah, yaitu perbuatan seseorang yang memindahkan utangnya dengan mengaitkan piutang yang ada padanya. Inilah hiwalah yang boleh (jaiz) berdasarkan kesepakatan para ulama’.

Contoh : A berpiutang kepada B sebesar Rp. 5.000.000,00 sedangkan B juga berpiutang kepada C sebesar Rp. 5.000.000,00. B memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A sebagai ganti rugi dari pembayaran utang B kepada A.

Dengan demikian, hiwalah al muqayyadah pada satu sisi merupakan hiwalah haq, karena mengalihkan hak untuk menuntut piutangnya dari C kepada A. sedangkan disisi lain, sekaligus merupakan hiwalah da’in, karena B mengalihkan utang kepada A, menjadi kewajiban C kepada A.

Akibat Hukum Hiwalah

Apabila hiwalah berjalan sah dengan sendirinya tanggung jawab muhil adalah gugur. Andai kata muhal ‘alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah atau meninggal dunia, maka muhtal tidak boleh kembali kepada muhil, hal ini adalah pendapat Jumhur ulama. 

Menurut mazhab Maliki, bila muhil telah menipu muhtal, ternyata muhal ‘alaih orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka muhtal boleh kembali kepada muhil. Sedangkan ketika muhal alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka muhtal tidak boleh kembali kepada muhil.

Abu Hanifah berpendapat, si muhtal boleh kembali kepada si muhil kalau si muhil ‘alaih meninggal dunia dengan pailit atau mengingkari utangnya, meskipun ia tidak mempunyai saksi.

Daftar Maraji'

R. Abdul Djamali, Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I, Hukum Islam II), Bandung: Mandur Maju, 1992, hlm 165
Adiwarman Karim, Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer), Jakarta : Gema Insani,2001, hlm. 117
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunaah, Jilid 3, Libanon : Dar al Fikr, tt. hlm 217
Adurrahaman al-Jaziri, al Fiqh ala Mazahabil Arba’ah, Jilid 3, Libanon : Daar al Fikr, 1987, hlm, 210
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 219
Taqiyuddin, Kifayatur Akhyar, Libanon : Dar al Fikr, tt, hlm 274
Abdul Aziz Dahlan, et al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 559
Al Imam Abi Abdillah Ibn Ismail Ibn Ibrahim al Bukhori, Shahih Bukhori, Jilid I, Beirut : Daar al Fikr, 1981, hlm. 683
Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid, Jilid I, Beirut :Darul Kitab al Islamiyah, tt, hlm. 224
Wabah az Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Jilid 6 Beirut : Darul Fikr, 1984, hlm. 4189
Teungku M. Hasbi Ash Shidiqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang : PT. Pustaka Rizki, 2001, hlm 194.
Al Imam Asy Syafi’i R. A, al Umm, Jakarta : CV. Faizin, 1982, hlm. 125