Hak Poligami, Warisan, dan Jilbab Muslimah Menurut Nashr Hamid Abau Zaid

Advertisement
Untuk memahami konsep yang diusung Nashr Hāmid tentang Hak – hak perempuan dalam Islam, terlebih harus dipahami konsep umum yang ingin diutarakannya dari kitab Dawā’ir al-Khouf : Qirā’ah Fī khithāb al-Mar’ah tersebut. Paling tidak, dari pembahasan sebelumnya, ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahwa corak pemikiran Nashr Hāmid yang feminis-lebral dituangkan dalam kitab ini secara total (baca : pure). 

Dan yang kedua adalah tujuan utama penulisan kitab sebagai klarifikator terhadap banyaknya hukum – hukum di masa sekarang yang –menurutnya- menjauh dari substansi yang diinginkan oleh Allah dengan IslamNya. Dua hal ini jugalah yang memberi corak tersendiri dalam pemikirannya tentang hak – hak wanita dalam Islam.

Pada intinya, Nashr Hāmid dalam kitab ini ingin mendekonstruksi hukum serta aturan yang pada masa itu berkembang mengenai tiga hal, pernikahan dan perceraian, hukum waris, serta hukum hijab dan aurat bagi perempuan. Namun sebelum melakukan proses penafsiran ketiga wacana tersebut. Ia memulai pembahasan dengan mengemukakan terlebih dahulu beberapa konsep yang menurutnya urgen untuk disadari lebih dulu.

Pertama adalah definisi yang tepat tentang syarī’ah. Menurut Nashr, ulama’ zaman sekarang telah terjerumus ke dalam pemakaian makna yang salah terhadap dua istilah penting : Majāl al-Syarī’ah wa majāl al-fiqh. Adalah kesepakatan para ulama’ bahwa Syarīah berarti kaidah – kaidah umum serta makna – makna substansial (dari al-qur’an) yang diisyaratkan oleh Allah SWT. sedangkan fikih adalah konklusi – konklusi hasil ijtihad manusia. Masalahnya kemudian, Syarī’ah seringkali dikonotasikan dengan kaidah – kaidah yang sifatnya ijtihādiyyah.

“ketika ada seseorang yang bertanya mengenai “kaidah –kaidah umum”(al-qawā’īd wa al-Mabādi’ al-Kulliyyah) yang merepresentasikan makna Syarī’ah (sebagaimana pengertian awal), maka para ulama’ cenderung merujuk kepada konsep “al-Maqāshid al-kulliyyah”. Meskipun sebenarnya, Maqāshid tersebut hanyalah hasil ijtihad ulama’ ushul fikih, seperti Abū Hāmid al-Ghāzālī dan Abū Ishāq al-Syātibī. Dengan kata lain, telah terjadi distorsi (baca : penyelewengan) makna, dari syarī’ah yang seharusnya mengandung makna devinitif (baca : from God) ke makna Ta’wīl dan Istinbāth basyariyyah (baca : From human Being)”[1]

Kedua, sebagai implikasi tak terelakkan dari kesalahan yang pertama,akan muncul sikap yang salah dalam menempatkan tradisi (al-Turāts) pada tempatnya yang benar. Dengan kata lain, pembacaan Turāts seharusnya adalah sebuah Interpretasi dan bukan ideologisasi (pembacaan tendensius pen.) : al-Ta’wīl lā al-Talwīn).[2]

Ketiga, pentingnya pembacaan kontekstual. Dan dalam proses pembacaan ini, ada dua hal yan tak boleh dilewatkan oleh seorang mufassir. Yaitu ilmu kebahasaan dan ilmu sejarah. Jika pendekatan klasik kurang memperhatikan historisitas – terbukti dengan terus berjalannya kaidah : al-Ibrah bi ‘Umūm al-Lafdh lā bi Khushūsh al-Sabab, maka pembacaan kontekstual inilah yang –dengan tegas- akan membedakan antara makna (al-Ma’ānī) dan signifikansi (al-Maghāzī). Dua hal yang selama ini dianggap sama padahal tidak[3].

Hak-hak Wanita Islami Menurut Nashr Hamid Abu Zaid

Prinsip – prinsip penafsiran ini, kemudian diterjemahkan oleh Nashr Hāmid Abū Zaid dalam bentuk analisisnya mengenai beberapa isu kontemporer seputar wacana – wacana kewnitaan. Dalam mengajukan analisis tersebut, Nashr ingin membongkar kesalahan penafsiran lama, dengan menggunakan pendekatan baru yang menghasilkan hukum yang (baru (juga).

Hak – hak Perempuan yang Hilang dalam Poligami

Muncul banyak polemik dalam menafsiri ayat – ayat tentang pernikahan dan segala hal yang berkaitan dengannya. Hak – hak perempuan yang (menurut Nashr) hilang ini diantaranya dapat ditemukan indikasinya dalam permasalahan Poligami, peran ibu rumah tangga, serta dilema wanita karir.

Dewasa ini, pro-kontra poligami masih saja berjalan. Meskipun ada suara – suara dari beberapa golongan yang mengkritik keras penafsiran yang menganjurkan poligami, tetapi ada juga pendapat yang membolehkan bahkan menganggapnya sebagai salah satu sunnah Nabi SAW [4]

Apa yang dipikirkan oleh Nashr Hāmid jauh lebih dalam lagi. Jika para ulama’ yang moderat sekalipun, meski menyatakan bahwa tak ada poligami yang ideal, mereka tetap menganggapnya sebagai sesuatu yang dibolehkan (baca : Makrūh)[5], tetapui Abū Zaid menyatakan bahwa poligami sama sekali bukan bagian dari ajaran Islam (baca : haram).

Langkah pertama yang dilakukan Nashr dalam penafsirannya adalah dengan mengungkapkan dimensi sosio-historis dari ayat tersebut. “Surat yang banyak membahas perempuan adalah surat al-Nisā’, yang termasuk golongan surat Madaniyyah. Diturunkan pasca perang uhud, saat banyak sahabat laki – laki yang syahid, meninggalkan janda – janda dan anak yatim.”[6]

Baca Juga: Wanita Bagaikan Mutiara

Kemudian dengan menggunakan pendekatan linguistik Nashr mencoba mengungkap bagian – bagian tersembunyi dari ayat – ayat ini. Dalam memahami surat al-Nisā’ : 3 yang biasa dijadikan legitimasi atas dibolehkannya poligami, Nashr menerangkan “Konteks turunnya ayat, jika dibandingkan dengan konteks struktur kebahasaan –yaitu shīghah syarth yang menggabungkan antara kebolehan dengan kekhawatiran tidak akan mampu bersikap adil terhadap anak yatim- menguatkan bahwa perkara kebolehan poligami bukanlah perkara syari’ah yang universal (Laisa Amr Tasyrī’ Dā’im), tetapi ia adalah kebolehan yang temporal -kausalistik (Mu’aqqatun li mu’ājalati mauqifin Thāri’).[7] Nashr mengutip kritik yang dilontarkan oleh Muhammad ‘Abduh tentang hal ini : 

Saya (‘Abduh) memperhatikan kitab – kitab para Fuqahā’ yang mendefinisikan penikahan sebagai “perjanjian yang dengannya seseorang laki – laki dapat memuaskan nafsu seksualnya dengan seorang perempuan”. Dan saya tidak menemukan satu kalimatpun yang menunjukkan bahwa dalam hubungan suami – istri terhadap tujuan lain selain memuaskan Syahwāt Jasmāniyyah saja. Tetapi semuanya tidak menyebutkan adanya unsur kewajiban saling membinmbing di antara keduanya, padahal hal tersebut adalah yang terpenting. Padahal dari al-Qur’an (sendiri) saya telah menemukan sebuah definisi yang paling bagus tentang pernikahan. Allah berfirman dalam al-Rūm : 21 :” وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ” ... padahal, jika kita menggunakan definisi yang pertama, maka Hukum – hukum yang dihasilkan dari masalah – masalah seputar pernikahan, tidak akan lepas dari paradigma ”sempit” tersebut (baca : menganggap istri hanya sebagai pemuas nafsu belaka).[8]

Nashr agaknya sependapat dengan Muhammad ‘Abduh yang mengatakan bahwa berkembangnya poligami serta kebebesan talak yang tak ada batasnya bagi laki – laki adalah diakibatkan dari penafsiran yang tidak memperhatikan dua hal pokok : konteks historis turunnya ayat, dan pergeseran sejarah dan fenomena sosial – kemasyarakatan.[9]

Hak – hak Perempuan yang Hilang dalam Warisan

Isu kedua berkaitan dengan hak – hak wanita yang hilang adalah ketetapan – ketetapan tentang warisan yang masih memakai tafsīr lama. Titik tekannya adalah pada suatu auran bahwa bagian laki – lai sama dengan dua kali nagian perempuan.

Dalam al-Nisā’ : 7 -11, ada beberapa penting yang bisa disimpulkan. Pertama, bahwa al-qur’an menyerukan agar para kerabat dekat, anak anak yatim dan para kaum miskin (orang – orang yang bukan termasuk ahli waris pen.) diberi bagian shadaqah dari harta yang dibagikan. Kedua, peringatan al-Qur’an bahwa hubungan ‘Ashabiyyah (bapak dan anak) bukanlah yang paling utama diantara hubungan kekeluargaan yang lain. Dari dua hal ini dapat disimpulkan bahwa konsep al-Qur’an (dalam Mawārits) adalah keadilan dalam membagikan harta, yaitu meliputi zakat, shadaqah dan warisan (itu sendiri). Tujuannya agar harta tersebut tidak dikuasai oleh orang – orang kaya saja. (Li allā yakūna dūlatan baina al-aghniyā’I minkum).[11]itulah Maghzā sebenarnya ayat ini.

Kesimpulan ini berdasarkan konteks sejarahnya. Al-Suyūthī dalam Asbāb al-Nuzūl-nya menyebutkan sebuah fakta ironis tentang tidak diberhitungkannya para perempuan dan orang – orang lemah laki – laki dalam pembagian harta. Dulu, hak waris hanyalah dimiliki oleh orang laki – laki yang mampu berperang saja. Sehingga pertanyaannya adalah : “bagaimana kita bisa berkhayal para wanita dapat menerima bagian yang menjadi haknya, di dalam sebuah peradaban yang (kebiasannya) membunuh bayi – bayi perempuan, damn mewariskan perempuan dari satu tangan ke tangan lain?” Maka, hak – hak perwarisan yang dimiliki saudara, juga istri maupun anak perempuan adalah hak – hak yang diusung oleh Islam. Dan pada awalnya, hal ini tidaklah dapat diterima dengan mudah oleh kaum arab di masa itu.[12]. Dengan ungkapan ini, Abū Zaid seakan berkata : “Sesungguhnya jika tidak demikian keadaan perempuan pada zaman al-qur’an diturunkan, pastilah aka nada pembagian yang sama antara laki – laki dan perempuan. Satu dibanding satu. 

Sesungguhnya konteks sejarah yang ada, dengan merujuk kepada Ma’nā dan Maghzā sebagaimana yang telah dipaparkan, menerangkan dengan jelas bahwa tujuan utama dari syari’at islam tersebut adalah “Pembatasan” (al-Tahdīd) untuk bagian laki – laki (yang pada saat itu hampir tidak ada batasnya). Yaitu dengan mengatur batas maksimal laki – laki : dua kali bagian perempuan. Sedang bagian minimal perempuan : setengah bagian laki – laki… Maka jika demikian, dibolehkan bagi seorang Mujtahid untuk menetapkan pembagian yang sama (jika diperlukan). Dan itu tidak bertentangan dengan batasan – batasan Allah (Hudūd Allāh).[13]

Pendapat ini akan lebih “bersahabat” dengan perempuan. Karena jika diperhatikan, munculnya pemahaman – pemahaman yang bias gender dalam kitab – kitab fikih klasik adalah -salah satunya- disebabkan adanya paradigm bahwa harga seorang perempuan adalah setengah dari harga seorang laki – laki.[14]

Hak – hak Perempuan yang Hilang dalam Hukum Hijab dan Aurat

Wacana ketiga yang tak luput dari perhatian Nashr adalah permasalahan Hijab dan aurat bagi perempuan. Nashr Hāmid menyoroti persepsi yang beredar di kalangan umat Islam, bahwa untuk menghindari kebudayaan “barat”, maka sangat perlu, kaum perempuan muslim menunjukkan identitas mereka dengan memakai penutup kepala dan cadar. Di sisi lain, baru – baru ini, sebuah mahkamah di Perancis memutuskan melarang para pelajar muslimah untuk memakai jilbab ketika di sekolah dengan alasan bahwa pemakaian jilbab dapat mengesankan eksklusifisme golongan tertentu[16]

Nashr mengakui, terjadi pro-kontra serius mengenai definisi dari aurat beserta batasan – batasannya. Definisi yang paling banyak beredar adalah yang dilandaskan oleh beberapa golongan pada surat al-Nūr : 31, menggambarkan bahwa seluruh tubuh wanita kecuali muka dan telapak tangan adalah aurat.[17] 

Menurut Nashr, konsep aurat bukanlah konsep yang terpisah dari pondasi kebudayaan yang ada. Sehingga ia tidak bisa dibuat standard yang sama bagi seluruh manusia. Dan dengan merujuk pada konteks al-Qur’an, maka esensi dari aurat adalah “sesuatu” yang menunjukkannya, menimbulkan rasa malu bagi pemiliknya. Al-Qur’an menyebut kata sau’ah dalam dua konteks yang berbeda. Pertama, dalam cerita Adam dan hawā’ yang terlihat kemaluannya setelah memakan “buah pohon” (al-A’rāf : 20/22 / 26 / 27, Thahā : 121). Kedua, dalam cerita pertikaian dua anak adam, dimana si pembunuh tidak kuasa untuk mengubur saudaranya.(Ali ‘Imrān : 31). Keduanya merujuk pada makna aurat sebagaimana yang disebutkan : sesuai dengan rasa malu yang dmiliki.[18]

Baca Juga: Sejarah Perkembangan Hijab Sebelum dan Sesudah Islam Datang

Pembahasan tentang Aurat sendiri identik dengan Hijab, yang banyak dirujukkan pada perintah kepada para istri rasul agar menjaga jarak dari bergaul dengan laki – laki lain. Mesti bukan serta merta berarti memingit, tetapi hijab adalah sebuah batasan dimana seorang wanita harus menutup tubuhnya dalam pergaulan dengan laki – laki yang menurut hukum agama, bukan muhrim-nya.[19]

Bagaimana dengan perempuan di masa sekarang yang meniscayakan –dalam pekerjaan, profesi serta perlawatan mencari ilmunya- bergaul dengan kaum laki – laki ?. Nashr mengutip pendapat Muhammad ‘Abduh yang menyatakan bahwa perintah tersebut adalah khusus bagi para Ummahāt al-Muslimīn saja. Dalilnya adalah Takhshīsh yang diberikan oleh Allah bahwa (posisi) mereka tidak sama dengan para wanita pada umunya. (Lastunna Ka ahadin Mim al-Nisā’).[20]

Catatan Kaki

[1] Nashr Hāmid Abū Zaid, Dawāir al-Khauf: Qirā’ah fī Khithāb al-Mar’ah, (Beirut : al-Markaz al-Tsaqafī al-islāmī, 1999) hlm 187

[2] Diantara jenis perilaku riil yang sekilas terlihat sebagai ta’wīl, namun sebenarnya adalah Talwīn adalah jika sikap beberapa kelompok yang dengan tegas menolak Ta’wīl-ta’wīl Syī’ah tetapi menerima Ta’wīl – Ta’wīl darikelompok sufi. Sikap ini sarat kepentingan ideologis yang emdnukung salah satu kekuasaan, baca : Nashr Hāmid Abū Zaid, Kritik wacana Agama, Kritik wacana Agama, terj. Khoiron Nahdiyyin (Yogyakarta : LKis, 1994) hal.117 – 119, bandingkan dengan : Nashr Hāmid Abū Zaid, Dawāir al-Khauf.... hlm. 193 - 200 

[3] Baca : Nashr Hāmid Abū Zaid, Dawāir al-Khauf.... hlm. 200 - 206 

[4] Pendapat yang membolehkan tetapi mewanti –wantinya dengan syarat – syarat yang keras misalnya : M. Quraish Shihab, menurutnya Poligami tak dilarang juga tak dianjurkan, hanya dibolehkan, itupun dengan syarat yang ketat. poligami ibarat emergency exit (pintu keluar darurat) dalam pesawat yang hanya boleh dibuka dalam keadaan sangat terpaksa saja.Anshori Fahmie, Siapa yang bilang Poligami itu Sunnah ?, (Bandung: Pustaka Iman, 2007) hal. 40. Sedang yang kritis mencela poligami adalah tokoh – tokoh feminis semisal Musdah Mulia. Baca juga : Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, (jakarta: Lembaga kajian Agama dan Gender dan Persertikatan Solidaritas Perempuan, 1999) hal. 32 - 33 

[5] Fahmie, Anshori, Siapa yang bilang Poligami itu Sunnah ?, (Bandung: Pustaka Iman, 2007) hal 23
[6] Nashr Hāmid Abū Zaid, Dawāir al-Khauf.... hlm. 217. Bandingkan dengan riwayat – riwayat senada dalam kitab – kitan tafsīr sseperti al-Manār. Baca juga : Rasyid ridhā, Tafsīr al-Manāri,jilid IV (Beirut : Dār al-Fikr, tt) hal. 344 - 345 

[7] Nashr Hāmid Abū Zaid, Dawāir al-Khauf.... hlm. 217 

[8] Nashr Hāmid Abū Zaid, Dawāir al-Khauf.... hlm. 218 

[9] Secara detail, alasan – alasan ‘Abduh tentang tidak diperkenankannya poligami yang diamini oleh Nashr Hāmid adalah : (1) poligami adalah sebuah penghinaan besar bagi (eksistensi) kaum perempuan, (2) dalam ayat ke-3 surat al-Nisā’, diiringinya kebolehan akan poligami dengan syarat yang hampir mustahil dilakukan menunjukkan bahwa perkara itu mengandung unsur dibenci (al-Tabghīdh) dan bukan motivasi (al-Targhīb), (3) jika diakui bahwa syarat keadilan ini bisa dilakukan oleh seorang laki – laki dengan presentasi 1 : 1.000.000 (misalnya), maka ini tidaklah sah untuk dijadikan konklusi karena konklusi haruslah sesuai dengan mayoritas (Murā’atun li al-Aghlab), (4) seseorang yang berpoligami cenderung tidak bisa mensejahterakan semua istri – istrinya, (5) biasanya, terjadi permusuhan antara seorang istri maupun anaknya dengan istri lain atau anak dari istri lain tersebut. Singkat kata, poligami hanya boleh dilakukan dalam keadaan sanagat terpaksa, seperti jika sang istri ternyata mandul, itupun semua harus dengan ketetapan seorang hakim. Baca : Nashr Hāmid Abū Zaid, Dawāir al-Khauf.... hlm. 219 - 220 

[10] Moch Nur Ichwan, Siapa yang bilang Poligami itu Sunnah ?, (Bandung: Pustaka Iman, 2007)
Hal. 143 

[11] Nashr Hāmid Abū Zaid, Dawāir al-Khauf.... hlm. 229 

[12] Nashr Hāmid Abū Zaid, Dawāir al-Khauf.... hlm. 230 

[13] Nashr Hāmid Abū Zaid, Dawāir al-Khauf.... hlm. 233 

[14] Nashr Hāmid Abū Zaid, Dawāir al-Khauf.... hlm. 234 

[15] Moch Nur Ichwan, Meretas Kesarjanaan Kritis…Hal. 148 

[16] Nashr Hāmid Abū Zaid, Dawāir al-Khauf.... hlm. 236
[17] Baca : Husein Shahab, Jilbab Menurut al-Qur’an dan Sunnah (bandung: Mizan, 1986) Hal. 52, bahkan ada beberapa pakar hukum Islam yang lebih “sadis” lagi dengan berpendapat bahwa bagian muka dan kedua telapak tangan seorang perempuan juga merupakan aurat yang harus ditutupi, diantaranya adalah Syaikh ‘Abd al-‘Azīz bin Bagh. Baca : Fuad Mohd Fakhruddin, Aurat dan Jilbab dalam pandangan mata Islam (Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1984), hal. 23 

[18] Nashr Hāmid Abū Zaid, Dawāir al-Khauf.... hlm. 237 – 238 

[19] Murtadhā Muthahhari, Hijab gaya hidup wanita Islam, terj. Agus Efendi dan Alfiyyah ‘Abdurrahmān(Bandung : Mizan, 1994), hal. 13 - 14 

[20] Nashr Hāmid Abū Zaid, Dawāir al-Khauf.... hlm. 240 

[21] Moch Nur Ichwan, Meretas Kesarjanaan Kritis…Hal. 148



0 Response to "Hak Poligami, Warisan, dan Jilbab Muslimah Menurut Nashr Hamid Abau Zaid"

Post a Comment

Berkomentarlah yang Bijak! Hanya komentar yang sopan yang Kami terbitkan di situs ini. Baca Kebijakan Situs

No Sara, No Spam!