Perkembangan Hukum Islam Masa Dinasti Abbasiyah

Advertisement
Pada masa Dinasti Abbasiyah sangat tampak pengaruh kebudayaan Persia (Iran) dan terutama pada masa al-Ma’mun (170-218 H-785-833 M) karena jabatan kementerian kebanyakan dari orang-oang Persia dan pemindahan ibukota dari Syam (Damaskus, Syiriah) ke Baghdad. Serta kemajuan yang pesat di bidang peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah dengan perpaduan tiga peradaban, yaitu peradaban Arab, Yunani dan Persia serta adanya pendekatan antara umara dan ulama. Pada masa al-Ma’mun pernah berdiri suatu lembaga ilmu pengetahuan atau perpustakaan yang dinamakan Bait al-Hikmah yang menghimpun berbagai macam kitab dalam berbagai bahasa.[1]

Pada periode Bani Abbasiyah ini, lahirlah imam-imam mujtahid dari golongan ahl al-hadis dan ahl al-ra’y yang masing-masing mempunyai pengikut dan fatwa-fatwa mereka dibukukan. Di antara yang timbul dalam periode ini adalah Imam yang empat, yang terus menerus hingga masa kini mazhab-mazhabnya mendapat sambutan ramai dan dianut orang dengan kokoh.

Pada periode inilah, dibuat aturan-aturan ijtihad, ushul fikih disusun dan barulah hasil ijtihad itu menjadi sangat nyata karena dalam periode ini fikih dibukukan. Periode ini pula para mujtahidin mulai memperluas hukum dan membuat macam-macam masalah yang direka-reka dan muncul berbagai mazhab dan berjangkitnya perselisihan yang hebat dan luas. Terdapat pula munculnya golongan yang dinamai ahl al-zahir, yakni golongan yang berpegang pada lahir nas semata-mata tidak mau memakai takwil dan tidak suka memakai kias selain dari kias yang jali. Golongan ini diketuai oleh Daud bin Ali serta puteranya.[2] 

Kondisi Hukum Islam Masa Abbasiyah


Adanya inisiatif secara formal untuk membukukan pengetahuan yang berupa hadis-hadis dari Nabi saw. maupun penerapannya yang berupa fatwa dan keputusan-keputusan hakim menambah khazanah hukum Islam.[3] Ada beberapa fase perkembangan hukum Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Adapun fase tersebut sebagai berikut:

Fase Awal Mula Perkembangan Hukum Islam

Perluasan wilayah pada masa Abbasiyah menyebabkan munculnya masalah-masalah baru yang belum terjadi sebelumnya, sehingga permasalahan yang dihadapi umat Islampun makin banyak dan kompleks. Keadaan demikian memunculkan tantangan bagi para mujtahid untuk memecahkan hukum masalah-masalah tersebut. Hasil ijtihad mereka kemudian dibukukan dalam kitab-kitab fikih (hukum). Karena itu, masa Abbasiyah merupakan masa perkembangan dan pembukuan kitab fikih, hasil ijtihad para tokoh mujtahidin. Periode Abbasiyah merupakan puncak lahirnya karya-karya besar dalam berbagai penulisan dan pemikiran, ditandai antara lain dengan lahirnya kitab kumpulan hadis dan fikih (hukum Islam) dari berbagai mazhab.[4]

Perkembangan hukum Islam pada periode Abbasiyah belum pernah tercatat dalam sejarah sebelumnya. Kekayaan sarwah fiqhiyah memperlihatkan kedalaman dan orisinalitas yang mengagumkan. Saat itu, fikih menjadi disiplin ilmu tersendiri. Penulisan ushul fikih (kaidah-kaidah fiqhiyah) dan perumusan metodologi serta kaidah-kaidah ijtihad yang dipakai oleh para mujtahidin dan fukaha dalam menyimpulkan hukum-hukum dari sumber fikih mulai dirintis.

Periode Abbasiyah tercatat dalam sejarah sebagai suatu fase keadaan fikih tidak sekedar berputar di sekitar masalah-masalah pengambilan hukum atau fatwa-fatwa fukaha sahabat, seperti yang menjadi concern fukaha sebelumnya, tetapi merambah ke dalam persoalan-persoalan metodologis dan kemungkinan pencarian rumusan alternatif bagi pengembangan kajian fikih.

Ada beberapa faktor yang mempunyai andil dalam mengantarkan fikih menuju era keemasan. Faktor-faktor itu di antaranya:

a. Adanya perhatian para khalifah Bani Abbasiyah terhadap fikih dan para fukahanya. Berbeda dengan khalifah Bani Umayah yang memasung para fukaha, membatasi gerak mereka yang berani menantang kebijakan pemerintah. Khalifah Bani Abbasiyah mendekati para fukaha dan meletakkan mereka pada posisi yang terhormat. Perhatian yang besar, dapat dilihat ketika Khalifah Harun al-Rasyid memanggil Imam Malik untuk mengajarkan kitab Muwattha’ kepada kedua putranya, al-Amin dan al-Makmun.

b. Kebebasan berpendapat. Perhatian khalifah Bani Abbasiyah yang besar terhadap fikih dan fukaha juga tergambar dalam kebebasan berpendapat dan berbagai stimulasi yang diberikan untuk membangkitkan keberanian berijtihad. Pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak ikut campur dalam urusan fikih, misalnya dengan meletakkan peraturan yang mengikat kebebasan berpikir dan tidak pula membatasi mazhab tertentu yang mengikat para hakim, mufti atau ahli fikih memiliki kebebasan untuk menentukan hukum sesuai dengan metodologi dan kaidah-kaidah ijtihad yang mereka gunakan.

c. Banyaknya fatwa pada periode Abbasiyah. 

d. Kodifikasi ilmu. 

e. Tersebarnya perdebatan dan tukar pikiran di antara para fukaha.[5] 

Pada permulaan masa Abbasiyah, mulailah timbul munazarah (pertukaran fikiran) dan perselisihan paham yang meluas yang mengakibatkan timbulnya khittah-khittah baru dalam menetapkan hukum bagi pemuka-pemuka tasyrik itu. Terjadinya perselisihan paham di masa sahabat itu adalah karena perbedaan paham di antara mereka dan perbedaan nas yang sampai kepada mereka, karena pengetahuan mereka dalam soal hadis tidak sama dan karena perbedaan pandangan tentang maslahah yang menjadi dasar bagi penetapan suatu hukum, di samping karena berlainan tempat.

Pembukuan Hukum Islam Masa Abbasiyah

Gagasan penulisan hukum-hukum fiqhiyah sebenarnya sudah muncul pada akhir pemerintahan Bani Umayah, yaitu ketika beberapa ulama mulai menulis fatwa-fatwa di antara guru mereka karena khawatir lupa atau hilang. Sejak saat itu, inisiatif untuk menulis hukum-hukum syariah terus berkembang. Beberapa fukaha Madinah mulai mengumpulkan fatwa-fatwa sahabat dan tabi’in seperti Aisyah, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas sebagaimana terlihat dalam kitab Muwattha’, karya monumental Imam Malik.[6]

Pembentukan Mazhab-mazhab Fikih Masa Abbasiyah

Banyak para mujtahid ahli sunah yang menjelaskan dan mengkhususkan perhatiannya kepada masalah fikih. Para mujtahid mencurahkan hampir seluruh hidup dan kehidupannya untuk mendalami ilmu fikih, baik itu untuk istinbat ilmu fikih, maupun dalam mengerjakannya.

Tiap-tiap mujtahid senantiasa dikelilingi oleh para siswa yang ingin mempelajari ilmu fikih, ataupun ingin mengajukan persoalan yang mereka hadapi. Para ahli fikih tersebut telah banyak mewariskan kumpulan-kumpulan hasil ijtihad mereka, baik yang tertulis dalam buku-buku fikih maupun yang berupa amanat yang senantiasa dipegang teguh oleh para siswa mereka. Kumpulan hasil ijtihad tersebut kemudian dikenal dengan aliran-aliran fikih.[7]

Fase Kemunduran Pemikiran Hukum Islam Bani Abbasiyah

Kebanyakan mazhab pada masa dinasti Abbasiyah menyisahkan lembaran-lembaran kitab, sedangkan pengikutnya telah hilang. Sementara mazhab lainnya masih berkembang hingga saat ini. Ada 8 mazhab, masing-masing dari Sunni, Syi’ah dan Khawarij yang demokrat yang masih ada pengikutnya hingga kini kecuali mazhab zahiri yang pengikutnya telah punah.[8]

Masa Abbasiyah bisa dikatakan sebagai masa pembinaan, pengembangan dan pembukuan (abad VII-X Masehi).[9] Namun setelah imam empat dan lain-lainnya meninggal, mulailah derajat ijtihad berangsur-angsur turun dan tidak lagi mengalami perkembangan. Sejak abad ke-IV hijriyah atau masa kelesuan pemikiran, yaitu abad X-XIX M., ruh taklidpun berangsur-angsur memengaruhi jiwa-jiwa ulama Islam.[10]

Kelesuan pemikiran yang terjadi karena adanya gejala taklid dan ittiba’ serta tidak ada lagi penggalian hukum Islam dari sumber aslinya dan hanya sekedar mengikuti pendapat dari mazhab masing-masing. Dengan kata lain, masyarakat terus berkembang sedang pemikiran hukumnya berhenti. 

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kelesuan pemikiran, di antaranya:

a. Kesatuan wilayah Islam yang luas telah retak dan munculnya negara-negara baru yang membawa ketidakstabilan politik serta berpengaruh pada kegiatan pemikiran hukum.

b. Rusaknya kesatuan pemerintahan yang menyebebkan merosotnya pula kewibawaan pengendalian perkembangan hukum.

c. Timbulnya gejala kelesuan berpikir di mana-mana.[11]

Namun masa kelesuan pemikiranpun mulai redup dan timbulnya kembali masa kebangkitan sebagai reaksi dari sikap taklid sehingga muncullah gerakan-gerakan baru untuk tetap melakukan ijtihad untuk menampung dan mengatasi persoalan dan perkembangan sosial.

Catatan kaki

[1]Muhammad Dja’far, Pengantar Ilmu Fiqhi, Suatu Pengantar tentang Ilmu Hukum Islam dalam Berbagai Mazhab (Cet. I, Jakarta: Penerbit Kalam Mulia, 1993), h. 75. 

[2]Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Cet. I, Edisi II, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 62. 

[3]Muhammad Dja’far, Op. Cit, h. 84. 

[4]Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 90. 

[5]Mun’im A. Sirry, op.cit., h. 61-67. 

[6]TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, h. 68. 

[7]Suparman Usman, op.cit., h. 91. 

[8]Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu (Cet. III, Damaskus: Darul Fikri, 1989), h. 28. 

[9]Said Ramadhan, Hukum Islam, Ruang Lingkup dan Kandungannya, alih bahasa oleh Suadi Sa’ad, (Cet. I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1986), h. 4. 

[10]Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Op. Cit, h. 64-65. 

[11]Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Tata Cara Hukum Islam di Indonesia, (Cet. V, Jakarta: Raja Grafido Persada, 1996), h. 137.


0 Response to "Perkembangan Hukum Islam Masa Dinasti Abbasiyah"

Post a Comment

Berkomentarlah yang Bijak! Hanya komentar yang sopan yang Kami terbitkan di situs ini. Baca Kebijakan Situs

No Sara, No Spam!