Pengaruh Politik dan Mazhab dalam Putusan Pengadilan Masa Nabi SAW, Khulafaurrasyidin, dan Bani Umayyah

Advertisement
Makalah Pengaruh Politik dan Mazhab dalam Putusan Pengadilan Masa Nabi SAW, Khulafaurrasyidin, dan Bani Umayyah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Peradilan telah lama dikenal sejak dari zaman dahulu dan dia merupakan suatu kebutuhan hidup masyarakat. Suatu pemerintahan tidak sempurna tanpa adanya peradilan. Karena peradilan adalah untuk menyelesaikan segala sengketa diantara para penduduk.

Peradilan merupakan tugas suci yang diakui seluruh bangsa, baik mereka yang tergolong bangsa-bangsa yang telah maju ataupun yang belum maju. Di dalam peradilan itu terkandung menyuruh ma’ruf dan mencegah yang mungkar, menyampaikan hak kepada yang harus menerimanya, menghalangi orang yang zalim dari pada berbuat aniaya, serta mewujudkan perbaikan umum. Dengan peradilan Agama, jiwa, harta dan kehormatan terlindungi. 

Di Indonesia apabila peradilan tidak terdapat dalam suatu masyarakat itu akan menjadi kurang sempurna. Disebabkan menyusun berbagai macam undang-undang tidaklah cukup untuk mewujudkan keselamatan hidup masyarakat, apabila disamping undang-undang itu tidak ada peradilan yang berwenang menjalankan undang-undang tersebut.[1]

Suatu institusi keagamaan atau kemasyarakatan sulit dipahami tanpa mengaitkan dengan perkembangan situasi social politik yang berkembang didalam masyarakat. Setting social politik ikut memberikan bentuk dan warna bagi kelangsungan hidup suatu institute. Hal yang sama juga ikut berpengaruh terhadap pranata social lainnya.[2]

Perjalanan sejarah lembaga keagamaan, khususnya peradilan agama Islam di Indonesia memperlihatkan bahwa setiap rangkaian politik dan institusi ini dan jarang pula merugikannya, maka yang terjadi adalah gelombang pasang surut peran politik umat Islam (al-Qadla fi al-Islam) di Indonesia, seiring itu dapat dijumpai pada masa kerajaan-kerajaan Islam di nusantara, kemudian surut ketika gelombang kolonialisme menjelajah dan merambah dikawasan persada nusantara, pada permulaan kemerdekaan, demokrasi parlementer, dan orde baru, gelombang politik keagamaan itu bisa dibidang berada dalam kondisi pasang (positif), meski untuk kemudian surut (negative) kembali. Kecuali separuh terakhir orde baru, ketika hubungan Islam berada secara politik berada dalam hubungan akomodatif. Namun, secara umum dalam rangkaian perjalanan nasib peradilan agama (hukum Islam) lebih lemah bergerak dalam surutnya daripada gelombang pasang.[3]

Putusan Pengadilan Masa Nabi, Khulafaurrasyidin, dan Bani Umayah

Adapun produk pemikiran fuqaha dewasa ini terdapat penjelasan yang bersifat empirik dan deskriktif, baik yang berkenan dengan kemajemukan suatu penyelenggara pengadilan maupun tentang hirarki instansinya.[4] Sebagaimana yang akan dibahas pada makalah ini tentang pengaruh politik dan mazhab dalam menetapkan putusan pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang pemikiran tersebut, maka yang menjadi masalah pokok “ Bagaimana pengaruh politik dan mazhab dalam menetapkan putusan pengadilan.” Adapun yang menjadi sub masalah ialah:

1. Bagaimana pengaruh politik dalam menetapkan putusan pengadilan?
2. Sejauhmana pengaruh mazhab dalam menetapkan putusan pengadilan? 

BAB II
PEMBAHASAN

Di dalam sistem politik Negara mayoritas rakyatnya beragama Islam, kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berfikir. kebebasan mengeluarkan pendapat itu diperlukan untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam yang dapat teruji baik dari segi pengamalan teoritisnya maupun dalam pengembangannya.[5]

1. Putusan  Pengadilan Masa Rasulullah Saw.

Dalam kaitannya dengan penetapan putusan pengadilan, para ahli hukum pada masa itu berbeda pendapat tentang kapan dimulainya peradilan pada masa Islam, apakah sejak Nabi Muhammad menerima wahyu di Mekkah ataukah sejak beliau diangkat menjadi Rasul di Madinah. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa dimulainya peradilan dalam Islam adalah sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Tepatnya ketika terbentuknya system pemerintahan di kota Madinah.

Sejak saat itu banyak kegiatan peradilan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw. terutama hal yang menyangkut penegakan hukum kepada seluruh warga masyarakat. Pelaksanaan peradilan oleh Rasulullah saw.[6] didasarkan pada QS. an-Nisa: 4 (67).[7] Sejak turun perintah melalui ayat tersebut , mulai saat itulah Rasulullah melaksanakan tugasnya sebagai hakim, disamping tugas-tugas lain dalam bidang yudikatif dan dakwah Islamiyah. Pada masa pemerintahan kota Madinah, hanya Rasulullah saw. sendiri yang menjadi hakim.[8] 

Ketika Islam sudah menebar keluar kota Madinah (luar Jazirah Saudi Arabiyah), barulah Rasulullah mendelegasikan tugas-tugas peradilan ke beberapa sahabat beliau.[9] Adapun pelaksanaan peradilan pada masa Rasulullah terkesan tidak formal, tetapi rukun-rukun al-Qadha telah terpenuhi, yaitu hakim, hukum, al-mahkum bih, al-mahkum ‘alaih, dan al-mahkumlah (orang yang menggugat). Pada zaman Rasul orang yang mempunyai masalah biasa datang bersama atau sendirian kepada beliau untuk minta di adili atas sengketa yang mereka hadapi, kemudian Rasulullah mengadili para pihak sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pada umumnya putusan yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. itu diterima dengan suka rela dan tidak memerlukan upaya banding dan kasasi. Rasulullah menetapkan putusan berdasarkan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah swt. Jika belum ada wahyu beliau berijtihad sebagaimana mestinya.[10] Jika ijtihad Rasulullah salah maka Allah swt menegur dengan turun wahyu agar hukum yang telah ditetapkan berdasarkan ijtihad itu supaya diperbaiki.

Kebanyakan kasus yang diselesaikan pada masa Rasulullah saw. bersifat ad hoc dan diselesaikan secara informal di dalam suatu acara yang bersifat ad hoc pula. Meskipun peradilan yang dilaksanakan oleh Rasulullah terkesan tidak formal, tetapi putusan-putusan yang ditetapkan Rasulullah mengandung nilai-nilai keadilan sehingga putusan itu sangat dihormati oleh semua pihak yang berperkara.[11] 

Salah satu contoh kasus yang diselesaikan oleh Rasulullah sewaktu terjadinya perselisihan dikalangan masyarakat Madinah dan menetapkan hukuman terhadap pelanggaran perjanjian. Ketika kaum Yahudi melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali terhadap isi piagam Madinah, dua kali beliau bertindak sebagai hakim dan sekali beliau wakilkan kepada sahabat untuk melaksanakannya. Kedudukan sebagai hakam dan tugas ini pernah beliau wakilkan kepada sahabat dan petunjuk Muas Bin Jabal ke Yaman dan Ali Bin Abi Thalib sebagai hakim, merupakan bukti praktek pemerintahan Nabi dibidang pranata social dan hukum.[12]

Adapun pengaruh mazhab pada masa ini kaitannya dalam penetapan putusan pengadilan belum ada yang nampak. Hanya saja setelah Islam mulai tersebar, Rasulullah saw mengizinkan sahabat memutuskan perkara sesuai dengan ketetapan Allah swt, sunnah Rasul, ijtihad dan qiyas.[13] 

2. Putusan Pengadilan Masa Khulafau Rasyidin

Gambaran situasi politik mada masa sahabat-sahabat besar (Khufa al Rasyidin). Sesudah Rasulullah saw.wafat dan berturut-turut Abu Bakar sebagai Khalifah, kemudian Umar, Usman, dan Ali. Pada masa itu berakhir sedang kaum muslimin telah terpecah pandangan politiknya menjadi tiga: 1). Jumhur (sebagian besar)kaum muslimin, merekalah yang ridha terhadap Mu’awiyah dan pemerintahannya., 2). Syi’ah yaitu orang-orang yang mencintai Ali dan keluarganya, 3). Khawarij yaitu orang-orang yang dendam terhadap Usman, Ali, dan Mu’awiyah seluruhnya.[14]

Perubahan peradilan mada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddieq. Hal ini disebabkan kesibukan Abu Bakar memerangi orang murtad dan pembangkangan menunaikan zakat, juga kesibukan beliau menyelesaikan urusan politik kekuasaan karena meluasnya pemerintahan pada waktu itu. Dalam memutus suatu perkara Abu bakar As-Shiddieq mengambil hukum dalam Al-Quran. Jika dalam Al-Quran tidak ada hukum ditetapkan, maka Abu Bakar memperhatikan sunnah Rasul atau keputusan-keputudan yang pernah dilaksanakan Rasulullah dalam memutus suatu perkara, jika dalam sunnah Rasul dan yurisprudensi tidak ada maka beliau bertanya kepada para sahabat, atau para ahli ilmu.[15] Pengetahuan itulah yang dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara berdasarkan hukum.

Lembaga al- Qadha pada masa Abu Bakar belum di pisah dengan lembaga pemerintahan. Pada tingkat pusat langsung dipegang oleh khalifah sendiri. Sedangkan pada tingkat daerah dipegang oleh pemangku wilayah ‘ammah’ belum diadakan pejabat yang khusus untuk mengurus urusan peradilan secara tersendiri. Urusan- urusan peradilan masih bersatu tumpang tindih. Jika kepala Negara pada masa Abu bakar bertindak sebagai orang yang memutus perkara (kadi) dan sebagai orang yang melaksanakan putusan (munafidz) atau melaksanakan eksekusi.[16]

Adapun pada masa Umar Bin Khattab, kekuasaan pemerintahan sudah bertambah luas. Banyak kota sudah berada dalam kekuasaan Islam sehingga pekerjaan yang harus dilaksanakan Umar bertambah banyak. Sulit bagi khalifah Umar untuk menyelesaikan sendiri tugas-tugas tersebut sehingga perlu memisahkan tugas-tugas Negara tersebut kedalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang peradilan, Abu Bakar mengangkat pejabat hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi, yang pertama memisahkan antara qadha dan pemerintahan dalam Islam adalah khalifah Umar Bin Khattab.[17]

Pada masa itu juga di bentuk Dewan Fatwa yang anggotanya dari golongan sahabat Rasulullah yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum syara’ untuk memberikan fatwa hukum kepada yang memerlukannya. Dalam praktek peradilan, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Fatwa ini digunakan oleh para hakim dalam memutuskan perkara yang mereka hadapi sepanjang ketentuan hukum membenarkannya.[18]

Selain itu pemerintah Umar juga telah membentuk lembaga yang menangani masalah criminal dan pidana selain zina yang langsung ditangani oleh kadi. Lembaga ini disebut dengan ahdath yaitu pasukan polisi yang bertugas melindungi masyarakat dari segala hal yang mengganggu ketertiban. Dalam sejarah peradilan Islam Khalifah umar Bin Khattab yang pertama sekali mengadakan system pemenjaraan bagi pelaku criminal dan bagi pelaku jinayah lainnya.

Beliau telah membeli rumah Safwan Ibn Umayyah untuk dijadikan sebagai penjara diperuntukkan untuk perilaku criminal saja, tapi setelah Syuriah diangkat sebagai kadi, beliau juga memasukkan orang dihukum karena tidak membayar utang (judgment debitor) ke dalam penjara. Juga memasukkan Abu Manhaj Thaqlijke ke dalam penjara karena beberapa kali dihukum sebab meminum arak, tetapi ia tidak insaf. Jadi fungsi penjara pada waktu itu tidak hanya diperuntukkan kepada orang yang terlibat criminal saja tapi kepada orang yang ingkar janji (wanprestasi) dan yang membuat kekacauan dalam rangka ketertiban umum, ketentuan ini ditetapkan oleh khalifah Umar juga dilaksanakan oleh para Gubernur di daerah masing-masing.[19] 

Setelah itu ke khalifahan berpindah kepada Usman bin Affan. System peradilan Islam yang telah di bangun oleh Umar bi Khattab terus disempurnakan. Seperti 1). Membangun gedung peradilan di kota Madinah baik di daerah Gubernuran, yang sebelumnya pelaksanaan persidangan dilaksanakan di meajid, 2). Menyempurnakan administrasi peradilan dan mengangkat pejabat-pejabat yang mengurusi administrasi peradilan, 3). Member gaji kepada hakim dan stafnya dengan mengambil dana dari baitulmal, 4). Mengangkat naib qadi semacam panitera yang membantu tugas-tugas hakim.[20] 

Pada periode Ali bin Abi Thalib tidak banyak perubahan yang dilakukan dalam bidang peradilan, mungkin ini disebabkan karena situasi Negara pada waktu itu tidak stabil karena ada pihak-pihak yang tidak mengakui kekhalifahannya. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib hanya melanjutkan kebijaksanaan yang telah dilaksanakan oleh khalifah Usman bin Affan, dalam sedikit perubahan misalnya dalam hal pengangkatan hakim diserahkan kepada Gubernur (pemerintah daerah).[21] 

3. Putusan Pengadilan Masa Dinasti Umayyah

Pengaruh politik pada masa Bani Umayyah dan kaitannya dengan putusan pengadilan. Sebenarnya pada masa itu tidak terlalu concern terhadap agama dan perangkat hukumnya. Mereka telah memfokuskan pada administrasi di bidang politik. Meskipun mereka juga bertanggung jawab terhadap perkembangan sejumlah upacara agama dan peribadatan yang sebelumnya masih dalam tahap pertumbuhan. Dalam pemerintahan Dinasti Umayyah mulai diberlakukan hukum perang terhadap musuh-musuh mereka. Demikian juga menggunakan langkah yang signifikan terhadap administrasi hukum dengan mengangkat hakim sebagai pembentuk hukum yang berlaku terhadap orang Islam dalam mengambil keputusan.

Para hakim yang diangkat menggunakan gaya kreasi mereka dengan mengobinasikan hukum setempat dengan semangat Alquran dan norma-norma hukum temporer di dalam masyarakat muslim pada waktu itu. Tidak ada ketentuan hukum khusus yang harus dilaksanakan oleh para hakim kecuali putusannya tidak boleh bertentangan dengan Alquran, juga tidak boleh bertentangan dengan politik kekuasaan Negara.[22] Pada Negara besar hakim member keputusan kepada manusia dengan apa yang dipahaminya dari Alquran atau sunnah Rasul-Nya atau rakyu. Jika diperlukan bagi para hakim kadang meminta fatwa kepada salah seorang fuqaha yang dikenal di Negara itu dan mengirimkan kepada khalifah untuk menanyakannya sebagaimana yang banyak terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz.[23] 

Hakim pada umumnya adalah seorang mujtahid, sehingga tidak ada hakim yang memerangi suatu pendapat tertentu, tetapi ia memutuskan perkara yang tidak ada ketentuan nasnya dari Al-quran dan sunnah dan ijma’ dengan pendapat dan ijtihadnya. Dan apabila menemukan kesulitan dalam menentukan hukumnya, maka ia minta bantuan pada ahli-ahli fiqh yang berada di daerah itu dan banyak diantara mereka yang berkonsultasi dengan khalifah atau penguasa dalam mencari satu ketentuan pendapat. Oleh karena itu, keputusan hukum para hakim pada masa itu tidak dipengaruhi oleh kecenderungan pribadi, sehingga keputusan mereka benar-benar berwibawa, meskipun terhaddap penguasa itu sendiri.

Catatan Kaki

[1] Hasbi Ash Siddieqy, Peradilan dan hukum Acara Islam (Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rezki Putra, 1997), h. 3 

[2] Abdul Halim, Peradilan Agama dan Politik Hukum di Indonesia (Cet II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1. 

[3] Ibid., h.2. 

[4] Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia (Cet. I: Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h. 101. 

[5] Amrullah Ahmad, et al, Dimmensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional ( Cet, I; Jakarta; Gema Insani Press, 1996), h. 266. 

[6] Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam (Cet.I; Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2007), h. 77. 

[7] Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya, Lihat Depertemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya (Cet. X; Bandung; Diponegoro, 2006),h. 88. 

[8] Abdul Manan, io.cit. 
[9] Ibid. 
[10] Ibid., h. 78. 
[11] Ibid., 

[12] Suyuti Pulungan, Fiqh Siasa, Ajaran,Sejarah, dan Pemikiran (Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 98. 

[13] Hasbi Ash- Shiddieqe, op.,h.10. 

[14] Hudhari, Tarikh Al-Tasyri, terjemahan Muhammad Suhri, Sejarah Pembinaan Hukum Islam ( t tt: Darul Ikhya, 1990), h. 244. 

[15] Abdul Manan, op. cit., h.80. 
[16] Ibid, h.81. 
[17] Ibid., h.81. 
[18] Ibid. h.82. 
[19] Ibid., h.83 
[20] Bid. 
[21] Ibid 
[22] Ibid.,h.85. 
[23] Hudhari Bik,op.cit., h.321-322.

Makalah disampaikan dalam Forum Seminar Mata Kuliah Sejarah Peradilan Islam Program Magister (S2) UIN ALauddin Makassar Oleh; Muhammad Nur. S, Mulyanti Mattalitti, Muh Nur. HR, Rusdiawan.


0 Response to "Pengaruh Politik dan Mazhab dalam Putusan Pengadilan Masa Nabi SAW, Khulafaurrasyidin, dan Bani Umayyah"

Post a Comment

Berkomentarlah yang Bijak! Hanya komentar yang sopan yang Kami terbitkan di situs ini. Baca Kebijakan Situs

No Sara, No Spam!