Saksi dan Persaksian Wanita Dalam Islam

Advertisement
Syahadah atau persaksian bagi wanita merupakan salah satu isu yang sering diragukan tentang keadilan Islam di dalamnya. Islam datang menggumbar kesetaraan dan persamaan hak antarmanusia. Namun, dalam hak persaksian kaum hawa, cenderung tergambarkan diskriminatif sebagai pilihan kedua setelah pria, atau dua saksi wanita baru sebanding dengan satu saksi pria.

Satu sisi, banyak kalangan memahami bahwa Islam menempatkan kedudukan wanita lebih rendah dibanding pria. Islam juga dianggap telah memberikan perlakuan istimewa kepada pria dalam hak-hak individual dan sosial yang tidak diberikan kepada wanita. Tetapi juga banyak kalangan yang memberikan interpretasi serba positif melalui ayat-ayat al-Qur’an dan hadis serta pemikiran ulama tentang hak wanita.

Klaim dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ini sejak awal telah muncul, dan sejak itu telah mendapat jawaban dan sanggahan tersirat pada mereka yang mempertanyakannya. Salah seorang sahabat wanita bertanya tentang kekurangan pada mereka. Rasul saw. mengungkapkan kaum wanita kurang akal dan kurang agamanya. Hal ini, disebabkan karena wanita amat perasa, tidak tegas hingga kesekasian seorang wanita belum cukup untuk diterima. 

Pada banyak hal, Islam juga dianggap agama yang tidak menghormati wanita. Dalam sejarah Islam, Rasulullah saw. pada banyak kesempatan memuliakan dan mengutamakan kaum wanita.

Saksi Wanita dalam Al-Qur'an

Wanita sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki ciri dan sifat mendasar seperti perasa, ragu, tidak tegas, penakut. Sifat ini tidak berubah walaupun kondisi saat ini telah berbedah dan berkembang. Ruang-ruang yang biasanya dipenuhi oleh kaum adam, saat ini telah mulai diisi oleh kaum hawa. Mereka berdagang, berbisnis, berkantor, bahkan masuk dalam rana politik dan pemerintahan. 

1. Bagaimana memaknai syahadah (persaksian) itu?
2. Bagaimana kedudukan wanita dalam persaksian perspektif Islam itu?

Tinjauan Umum Definisi dan Syarat Syahadah (saksi)

1. Definisi Syahadah (saksi)

Kesaksian (syahadah) secara etimologi berarti informasi yang pasti (khabarun qati’un), sedangkan secara syar’i bermakna informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk membuktikan kebenaran dengan lafal kesaksian di dalam majelis persidangan.[1]

Kata asyhad (saya bersaksi, dengan bentuk kata kerja saat ini mudari’) menjadi rukun syahadah, ketika melakukan persaksian. Penyebutan selain kata ini tidak sah karena menimbulkan makna yang berbeda dan teks syar’i hanya memperkenankan kata terebut dalam syahadah.[2]

2. Syarat-Syarat Syahadah 

a) Berakal sehat dan balig (dewasa)

Seorang saksi disyaratkan memenuhi kualifikasi berakal sehat dan balig berdasarkan kesepakatan fukaha, sehingga kesaksian orang yang tidak berakal sehat tidak dapat diterima secara ijmak, seperti orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum dewasa karena tidak dapat diperoleh kepercayaan melalui perkataan mereka. 

Saksi sejumlah anak untuk bersaksi sesama mereka, dibolehkan oleh Imam Malik dalam kasus menyakiti atau melukai anak yang lain. Hal ini berbeda dengan Jumhur, yang menyebutkan ketidakbolehan saksi anak secara mutlak masih diragukan keterangan mereka.[3]

b) Merdeka

Ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi’i sepakat bahwa saksi harus orang yang merdeka sehingga kesaksian budak tidak diterima. Namun demikian, pengertian merdeka dalam hal ini pada hakikatnya adalah tidak ada ancaman atau pun tekanan terhadap saksi. Saksi bebas mengungkapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam persaksian tanpa ada intimidasi dari pihak lain, bahkan dia juga tidak boleh bersikap superior dan emperior.

c) Islam

Fukaha sepakat bahwa saksi harus beragama Islam, sehingga tidak diterima kesaksian seorang kafir terhadap orang Islam. Akan tetapi, ulama Hanafi dan Hanbali membolehkan kesaksian seorang kafir dalam masalah wasiat yang dibuat dalam perjalanan. Ahl al-Z|immah juga diperbolehkan kesaksiannya terhadap sesama dalam pandangan Hanafiyah ketika dianggap taat pada kepercayaannya.[4]

Keabsahan saksi non-muslim dalam praktek hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama, dipertimbangkan berdasarkan kedudukan saksi tersebut, apakah sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian. Dalam hal saksi sebagai alat pembuktian, yang diperlukan dalam proses pemeriksaan di pengadilan untuk memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara. Hal ini, bukan masalah yang berhubungan dengan agama seperti dua orang saksi beragama Islam sebagai syarat hukum untuk sahnya perkawinan, maka kesaksian non-muslim dapat diterima.[5]

d) Tidak buta

Tidak perkenankan saksi seorang yang buta disebabkan ketidak mampuannya dalam membedakan seseorang walaupun memilik pendengaran yang kuat. Malikiyah dan Hanabilah membolehkannya dengan syarat yakin akan pemilik suara.[6] 

e) Tidak bisu. 

Imam Malik membolehkan saksi bisu dengan syarat cakap dalam isyarat dan dapat dipahami. Sementara sebagian besar ahli fikih menganggap syarat diterimanya saksi itu adalah tidak bisu. 

Dalam konteks kemajuan teknologi saat ini, banyak kalangan yang berkebutuhan khusus, seperti bisu atau tuli dapat turut andil dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Mereka menggunakan alat-alat canggih sehingga mampu menutup sebahagian kekurangannya. Hal ini, sejalan pendapat Imam Malik sebagai tinjauan sah diterima persaksian orang bisu.

f) Adil

Adil yang dimaksud adalah antonim kata fasiq yang bermakna terjaga dari perbuatan dosa-dosa besar, dan menjaga muru’ah (kehormatan) 

g) dan Netral (tidak ada kepentingan)

Adapun kesaksian berdasarkan jenis kelamin menurut ulama fikih dikategorikan ke dalam syarat-syarat khusus, yang akan dibahas selanjutnya.

Persaksian Wanita (Syahadah al-Nisa)

1. Saksi Wanita Bersama dengan Pria 

Seluruh ulama fikih sepakat bahwa persaksian wanita dapat digandengkan dengan persaksian dari pria. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 282

Terjemahan: dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.[7]

Namun demikian, mereka berbeda pendapat pada persaksian wanita berdasarkan jenis haknya; apakah hak bersaksi dalam kasus pidana (hubungan publik), atau haknya dalam kasus perdata (pribadi atau ibadah).

a. Saksi Wanita bersama pria dalam Urusan Pidana

Persoalan pidana di sini berkaitan dengan hudud dan qisas. Ahli Fikih memiliki pandangan yang berbeda sehubungan dengan saksi wanita dalam persoalan huquq jazaiyah (hak-hak pidana). Mereka terbagi dalam dua kelompok;

1) Kelompok yang menafikan hak saksi wanita pada persoalan pidana. Mereka adalah Jumhur Fukaha, di antaranya; Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah. Beberapa Argumentasi mereka:

a) Al-Qur’an 

Gramatikal Arab menetapkan setiap bilanganhitungan (‘adad wa ma’dud) tiga sampai sepuluh harus berlawanan dengan yang dihitung dari segi muannas dan muzakkar-nya. Semua ayat-ayat al-Qur’an tentang saksi pidana berlafazkan arba’ah syuhada (أربعة شهداء) bukan araba’ syuhada (أربع شهداء). Hal ini meyakinkan bahwa yang menjadi saksi hanyalah pria saja.

(1) QS. al-Nur (24) : 13

Terjemahan: Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh Karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang- orang yang dusta.[8]

Kata saksi dalam ayat ini di awali dengan angka empat (4) yang berbentuk feminim (muannas). Hal ini berarti, saksi itu meskulin (muzakkar). 

(2) QS. al-Nur (24) : 4

Terjemahan: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.[9]

Kata saksi dalam ayat ini juga di awali dengan angka empat (4) yang berbentuk feminim (muannas). Hal ini berarti, saksi itu meskulin (muzakkar). 

(3) QS. al-Nisa (4) : 15

Terjemahan: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).[10]

Dalam ayat ini pula, kata saksi di awali dengan angka empat (4) yang berbentuk feminim (muannas). Hal ini berarti, saksi itu meskulin (muzakkar). 

b) Hadis[11]

(1) Hadis dari Anas bin Malik

عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَرْبَعَةَ شُهُوْدٍ وَإِلَّا حدَّ فِي ظَهْرِكَ[12]

Artinya: hendaklah yang menuduh itu mendatangkan empat orang saksi pria atau ia akan dihad.

(2) Hadis dari Sa’ad bin Ubadah

عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال لرسول الله لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِيْ رَجُلاً أَأَمْهَلَهُ حَتَّى آتَي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ ؟ قَالَ نَعَمْ[13]

Artinya: Sa’ad bin Ubadah bertanya kepada Rasul saw. seandainya saya menemukan istriku selingkuh dengan pria lain, apakah saya tangguhkan tuduhan itu sampai saya datangkan empat orang saksi pria? Rasul menjawab; benar.

(3) Hadis dari Zuhri

قول الزهري مَضَتْ السَّنَةُ مِنْ لَدُنْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاْلخَلِيْفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ لَا شَهَادَةَ لِلنِّسَاءِ فِي الحُدُودِ وَالقِصَاصِ[14]

Artinya: Zuhri menyampaikan sejak zaman Rasul dan dua khalifah setelahnya tidak pernah ditemukan saksi wanita dalam persolan had dan kisas.

c) Ma’qul (logika)

Kaidah dasar yang diperpegangi dalam persoalan pidana berupa had dan kisas adalahادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبْهَاتِ[15] (had dan kisas tidak berlaku selama masih ditemukan keraguan-keraguan). Bagi wanita menjadi sifat bawaan yang lemah akalnya, terbawa perasaan, penuh keraguan, dan tidak tegas ketika menyampaikan persaksian dalam tindak kekerasan, tidak memungkinkan untuk diterima persaksiannya dalam persoalan pidana.

2) Kelompok yang membolehkan saksi wanita. Pendapat ini diperpegangi oleh Zahiriyah. 

Kelompok ini sebenarnya membolehkan kesaksian wanita secara umum baik pidana maupun persoalan perdata.[16] Argumentasi mereka.

(1) Al-Qur’an. Firman Allah swt. QS. al-Baqarah (2) : 286

Terjemahan: dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan.[17] 

Ayat ini menunjukan bahwa saksi dua orang wanita sebanding dengan seorang pria.

(2) Hadis

قالت يا رسول الله ما نُقْصَانُ العَقْل والدِّيْن؟ قال أما نُقْصَانُ العَقْلِ فَشَهَادَةُ امرأتين تعدلُ شَهَادَةَ رَجلٍ فهذا نُقْصَانُ العَقْلٍ وَتَمْكُثُ الَليَالِي مَا تُصَلِّى وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَان فهذا نُقْصَانُ الدِّيْن[18]

Artinya: salah seorang wanita bertanya, ya Rasulullah saw. apa yang dimaksud “kurang akal (pada wanita) dan agamanya”? Rasul menjawab, “kurang akalnya” karena dua orang saksi wanita baru sebanding dengan seorang saksi pria. Dan “kurang agamanya” itu ketika ia berada pada waktu malam tapi tidak salat atau pada bulan Ramadan ia tidak berpuasa 

sifat dasar wanita sangat perasa, kurang tegas, dan penakut hingga persaksian dua orang wanita baru sebanding dengan seorang pria. Juga kuantitas ibadahnya lebih kurang dari kaum pria, membuat kaum wanita disebut “kurang akal” dan “kurang ibadah”.

Bantahan terhadap Dalil yang dikemukakan

1) Ayat yang dikemukakan itu menunjukan hak saksi wanita pada persoalan harta bukan pada perosalan pidana.

2) Hadis yang ditunjukkan juga dalam perspektif umum, yaitu bolehnya wanita bersaksi untuk semua dakwaan. Namun hadis yang dinyatakan oleh jumhur, mengenai ketidakbolehan secara khusus saksi wanita pada masalah pidana.

Melalui dalil-dalil dan bantahannya, dapat disimpulkan pendapat Jumhur lebih dapat diterimah dan lebih kuat dari pada Zahiriyah

b. Saksi Wanita bersama Pria dalam Hak-hak Sipil

Ulama Hanafi menyebutkan, kesaksian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki dapat diterima dalam masalah yang berkaitan dengan hak-hak sipil, baik berupa harta maupun hak, atau yang tidak terkait dengan harta seperti nikah, talak, ‘idah, hiwalah, wakaf, wasiat, hibah, ikrar, ibra’, kelahiran, nasab. Adapun penerimaan kesaksian perempuan tersebut didasarkan pada kualifikasi yang dimiliki oleh perempuan tersebut untuk menjadi saksi, yaitu perempuan tersebut memiliki kesaksian atas apa yang dilihat danatau didengar, kecermataningatan yang kuat, dan kemampuan untuk memberikan kesaksian. Sementara nilai kesaksian dua orang perempuan sama dengan nilai kesaksian seorang laki-laki adalah karena perempuan lemah ingatannya karena lebih sering lupa. Ali bin Talib dan Umar bahwa keduanya membolehkan saksi wanita bersama pria pada kasus nikah dan perceraian.[19]

Berbeda dengan Hanafi, ulama Syafi’i, Maliki, dan Hanbali berpendapat kesaksian perempuan bersama laki-laki hanya dapat diterima dalam masalah harta dan yang terkait dengan harta seperti jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai, dan kafalah. Adapun sebab tidak diterimanya kesaksian perempuan adalah karena perempuan cenderung merasa belas kasihan, ingatan yang tidak utuh, dan keterbatasan kewenangan dalam berbagai hal. Sementara dalam masalah yang tidak memiliki keterkaitan dengan harta dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan harta dan biasanya menjadi urusan kaum laki-laki seperti nikah, rujuk, talak, wakalah, pembunuhan dengan sengaja, dan hudud kecuali had zina hanya dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki. Diriwayatkan dari Zuhri, kebiasaan Rasulullah saw., dua khalifah dan pemimpin selanjutnya tidak membolehkan saksi wanita pada hudud, nikah, dan talak.[20] 

2. Saksi Wanita (tanpa bergandengan dengan Pria)

Ulama berbeda pandangan dalam hal boleh tidaknya wanita tidak bersama pria dalam hal kesaksian.[21] 

a. Jumhur Ulama; membolehkan adanya kesaksian perempuan tanpa pria. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw. 

قول الزهري مَضَتْ السَّنَةُ مِنْ لَدُنْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاْلخَلِيْفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ تجوز شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيْمَا لَايَطَّلِعَ عَلَيهِ غَيرَهُنَّ مِنْ وِلَادَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ[22] 

Artinya: Merupakan sunnah Rasul dan dua khalifah setelahnya bolehnya saksi wanita yang tidak mungkin digantikan oleh pria, seperti melahirkan, dan rahasia wanita.

b. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, dan Atha; tidak membolehkan persaksian wanita tanpa pria berdasarkan tidak adanya dalil yang mengkhusukan bilangan pada saksi wanita tanpa pria.

Masalah yang tidak diketahui kecuali oleh kaum perempuan, kesaksian kaum perempuan saja dapat diterima tanpa harus bersama kesaksian kaum laki-laki. Namun mengenai batas-batas masalah yang dimaksud ulama berbeda pendapat.[23] 

a. Menurut ulama Hanafi, kesaksian kaum perempuan saja dapat diterima dalam masalah kelahiran, keperawanan, dan cacat yang dimiliki kaum perempuan, tetapi dalam masalah penyusuan, dan tangis bayi pada saat kelahiran dalam hubungannya untuk mendapat warisan, kesaksian kaum perempuan saja tidak diterima. 

b. menurut ulama Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, kesaksian perempuan saja dapat diterima dalam masalah yang tidak diketahui oleh kaum laki-laki secara umum seperti keperawanan, kegadisan, kelahiran, haid, penyusuan, tangis bayi pada saat kelahiran, dan cacat yang dimiliki kaum perempuan dibalik pakaian. Hal ini didasarkan hadis Rasulullah sebelumnya berkaitan kesendirian wanita dalam saksi.

Ulama berbeda pendapat mengenai jumlah saksi perempuan tersebut. Ulama Hanafi dan Hanbali berpendapat kesaksian seorang perempuan saja yang adil dapat diterima. Sementara ulama Maliki mensyaratkan dua orang saksi perempuan. Sedangkan ulama Syafi’i berpendapat minimal empat orang saksi perempuan.[24]

Ketentuan hukum bagi pria dan wanita yang tergambar dalam wacana pemikiran fikih klasik menunjukkan adanya persamaan dan sekaligus perbedaan. Sejauh menyangkut ibadah fisik, misalnya, hampir bisa dikatakan sama dan tidak mengenal namanya diskriminatif. Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang masalah tersebut terdapat persamaan antara pria dan wanita dalam sebagian hukum tetapi terdapat perbedaan pada sebagian lainnya.[25] 

Kesimpulan

Syahadah adalah informasi yang bersumber dari person baik pria maupun wanita dengan kriteria dan syarat tertentu, guna merealisaskan kebenaran di dalam persidangan.

Mazhab Zahiriyah memiliki pendapat yang paling dominan menempatkan wanita pada semua lini dalam persaksian. Mazhab Hanafiyah memiliki pendapat yang paling sejalan dengan maslhat wanita dengan tetap menjaga hak-haknya dan menjaga kehormatannya. Hal ini, sehingga lebih tepat diterapkan dalam masa kini.

Bagian hak saksi wanita sesuai dengan mazhab Hanafi, di antaranya;

1. Tidak diterima saksi wanita pada kasus pidana
2. Diterima saksi wanita beserta pria pada kasus perdata atau hak sipil
3. Diterima saksi seorang wanita pada hal yang tidak mungkin diberikan kesaksian pada yang lain. 

Catatan Kaki

[1]Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu jil. VI (cet. III; Damaskus: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 556. Lihat juga Fairuz, al-Qamus al-Muhiyt (Bairut; Muassasah Arabiyah, t.th), h. 385. 

[2]Ibid. 

[3]Ibnu Qayyim al-Jauzi, al-Qawanin al-Fiqhiyyah (Makkah; Abbas, t.th.), h. 202. 

[4]Ibnu Najjar, Muntaha al-Iradat jil. II (t.t; Alim al-kutub, t.th.), h. 158. 

[5]Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (cet. IV; Jakarta: Kencana, 2006), h. 381. 

[6]Wahbah, op. cit., h. 564. 

[7]Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 59. 

[8]Ibid., h. 490. 
[9]Ibid., h. 488. 
[10]Ibid., h. 103. 

[11]Ali Abu al-Basl, Syahadah al-Nisa fi al-Fiqh al-Islam dalam` Majallah Jami’ah al-Dimasyq jil. XVII (Damaskus; Jamiah al-Dimasyq, 2001), h. 8. 

[12]Ibnu Balban, Sahih Ibn Hibban, jus X (cet. II; Beirut: Muassasah Risalah, 1993), h. 303. 

[13]Abu Daud, Sunan Abi Daud Juz IV (Beirut: Darul Kitab Arabi, t,th.), h. 305. 

[14]Jamaluddin al-Zaiyla’i, Nasab al-Rayah juz IV (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1997), h. 79. 

[15]Kaidah ini bersumber dari hadis Rasulullah saw. : 

“ادرأوا الحدود ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة ” 

Artinya, “tinggalkan vonis had sesuai dengan kemampuan kalian. Jika masih terdapat jalan keluar, maka lepaskanlah. Karena sesungguhnya jika Imam salah dalam memberi maaf, itu lebih baik dari pada dia keliru memberi hukuman”. Lihat, Mubarakfuri, Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami’ al-Turmuzi Juz IV (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th.), h. 574. 

[16]Ibnu Qudama, Mugni jil. IX (Riyad; Maktabah Riyad al-H{adis\ah, t.th.), h. 148. 

[17]Al-Qur’an dan Terjemahan., loc. cit. 

[18]Ibnu al-‘Arabi al-Maliki, ‘Aridah al-Ahwazi bi Syarh Sahih al-Tirmizi Bab Iman Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 123, Ibnu al’Arabi menyebutkan bahwa hadis ini Hasan Sahih. 

[19]Jamaluddin al-Zaiyla’i, Tabyinu al-Haqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq (cet. II; Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th.), h. 209. 

[20]Ibnu Hazm, Al-Muhallah jilid IX (Beirut: Maktabah al-Tijari li al-Taba’, t.th.), h. 298. 

[21]Ibnu Qudama, op., cit., h. 155. 

[22]Jamaluddin al-Zaiyla’i, Nasabu al-Rayah li al-Hadis al-Hidayah jilid IV (cet. II; t.t. Maktabah Islamiyah, 1973), h. 79. 

[23]Ali Abu al-Basl, op. cit., h. 15. 
[24]Ibid. 

[25]Bahtiar Efendi ex.al., Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literartur Klasik Ed. Ali Munhanif (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 137.



0 Response to "Saksi dan Persaksian Wanita Dalam Islam"

Post a Comment

Berkomentarlah yang Bijak! Hanya komentar yang sopan yang Kami terbitkan di situs ini. Baca Kebijakan Situs

No Sara, No Spam!