Menelusuri Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia Sejak Zaman Kerajaan Hingga Era Reformasi

Advertisement
Menelusuri Kewenangan Peradilan Agama di indonesia
(Sejak Zaman Kerjaan Islam, Zaman Penjajahan, Zaman Kemerdekaan dan Era Reformasi)
oleh: Mulyanti 

BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kewenangan Peradilan di Indonesia terbagi dalam dua bagian yaitu kewenangan absolut (wewenang mutlak) dan kewenangan relatif (wewenang nisbi), di antara kedua kewenangan ini yang akan dibahas secara rinci oleh penulis adalah kewenangan absolut Peradilan Agama.

Sepanjang sejarahnya, kewenangan Peradilan Agama di Indonesia telah mengalami pasang surut seirama dengan pasang surut perjuangan kemerdekaan nasional pada zaman penjajahan Barat dahulu, dikarenakan Pengadilan Agama adalah salah satu sasaran dari politik devide et impera rezim kolonial.

Sebelum tahun1882, Peradilan Agama benar-benar merupakan peradilan dalam arti yang sebenarnya. Namun, mulai tahun 1882, Peradilan Agama secara berangsur-angsur dikurangi arti dan peranannya. Puncaknya terjadi pada bulan April 1937 ketika kewenangan Peradilan Agama dikurangi lagi, sehingga praktis Peradilan Agama hanya berwenang menangani perkara-perkara sengketa nikah, talak, dan rujuk saja. Tetapi, hal itu hanya berlaku buat pulau Jawa, Madura, dan sebagaian Kalimantan Selatan. Peradilan Agama di luar daerah-daerah tersebut, masih tetap berjalan sebagaimana biasa, sampai ada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur kewenangan Pearadilan Agama secara legislatif meliputi hukum perkawinan, kewarisan, hadanah, wakaf, hibah, sedekah dan baitulmal. Dengan demikian kewenangan Peradilan Agama itu berbeda antara yang berlaku di pulau Jawa, Madura, dan sebagian Kalimantan Selatan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Walaupun Peradilan Agama di pulau Jawa, Madura, dan sebagian Kalimantan Selatan tidak berwenang menangani perkara-perkara waris, tetapi kenyataannya Peradilan Agama di tempat-tempat itu tetap menyelesaikan perkara-perkara waris dengan bentuk fatwa-fatwa waris, yang tentu saja tidak merupakan suatu keputusan pengadilan, dan tidak mengikat sama sekali.[1]

Untuk mengubah hal yang demikian, pemerintah mengajukan Rancanangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Agama (kekuasaan dan hukum acaranya) dan telah disahkan menjdai Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian saat ini telah diamandemen dengan UU Peradilan Agama UU R.I. Nomor 3 Tahun 2006. Penggabaran inilah yang kemudian akan dibahas dalam makalah ini ‘oleh penulis secara terperinci.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, untuk mengerti lebih baik pokok permasalahan, penulis mencoba membatasinya dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana memaknai konsep kewenangan?

2. Bagaimana konsep kewenangan Pengadilan Agama zaman kerajaan Islam, zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, zaman kemerdekaan, dan era reformasi?

BAB II 
PEMBAHASAN 

A. Pengertian Kewenangan

Ada beberapa istilah yang perlu diperjelas sebelum lebih jauh membicarakan memelusuri kewenagan Pengadilan Agama di Indonesia. Istilah-istilah dimaksud adalah “kewenangan” dan “penagadilan”.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kewenagan mempunyai beberapa pengertian yaitu: 1. Hal berwenang; 2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.[2] Dalam kamus ilmiah populer kewenangan berarti kuasa; hak atas; kekuasaan; kedudukan.[3] Dari beberapa pengertian tersebut penulis memberikan definisi, kewenangan adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memutuskan sesuatu.

Pengertian pengadilan tertulis juga dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan beberapa pengertian yaitu: 1. Dewan atau majelis yang mengadili perkara atau mahkamah; 2. Proses mengadili; 3. Keputusan hakim; 4. Sidang hakim ketika mengadili perkara; 5. Rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.[4] Sedangkan yang dimaksud dengan Pengadilan Agama adalah badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[5]

Bila diartikan secara general menurut penulis, kewenangan Pengadilan Agama adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki badan peradilan khusus bagi orang yang beragama Islam untuk memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara perdata sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 
B. Sejarah Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia

1. Zaman kerajaan Islam


Islam sesungguhnya mengandung dua dimensi ajaran pokok, yaitu ajaran yang berdemensi keyakinan (i’tiqadiyah) dan ajaran yang berdimensi penerapan (‘amaliyah), kedua dimensi ini harus berjalan seiringan karena satu sama lain saling mempengaruhi. Oleh karena itu pelaksanaan ajaran Islam kembali kepada diri manusia itu sendiri sebagai mukallaf yang dikenakan beban taklif berupa kewajiban malaksanakan ajaran Islam tersebut.

Pelaksanaan hukum Islam pada dasarnya tidak mengharuskan adanya perundang-undangan melalui penguasa (meskipun hal itu kini diarasakan sangat perlu dan banyak manfaatnya) tetapi telah menjadi kewajiban individu setiap muslim. Itulah sebabnya pada awal perkembangannya, kendati umat Islam pada waktu itu belum ada penguasa yang memberi sanksi terhadap pelanggaran agama, namun mereka tetap patuh karena kesadaran dan keyakinan mereka, terutama keyakinan para pemimpin atau ulama mereka bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang benar yang harus dilaksanakan.

Dengan masuknya Islam ke Indonesia yang utuh pertama kali pada abad pertama Hijriyah atau bertepatan dengan abad ketujuh Masehi yang dibawa langsung dari Arab oleh saudagar-saudagar dari Mekkah dan Madinah yang sekaligus sebagai muballig. Maka dalam praktek sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fikih. Di dalalm kitab-kitab fikih tersebut termuat aturan dan tata cara ibadah seperti thaharah, shalat, puasa, zakat, dan haji serta sistem peradilan yang disebut qad}a.[6]

a. Kewenangan Peradilan Agama di Jawa

Masa ini dikenal adanya Pengadilan Surambi yang mempunyai dua kewenangan, pertama perkara-perkara yang akan diselesaikan menurut hukum Islam semata, kedua perkara yang akan diselesaikan menurut hukum adat dan tradisi Jawa. Terhadap perkara-perkara, seperti perkawinan, perceraian, dan warisan tidak diajukan dan diselesaikan dalam majelis Pengadilan Surambi, tetapi cukup diajukan kepada penghulu yang memeriksa dan memutuskan perkara itu di tempat pengadilan. Dalam pemutusan perkara tersebut penghulu dibantu oleh tiga orang anggota majelis Surambi sebagai penasehat.[7] Kewenangan ini sama dengan Pengadilan Agama di Priangan yang mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan. Bahkan ketika kekuasaan kerajaan Mataram telah merosot, perkara-perkara yang diancam dengan hukuman badan dan hukuman mati yang merupakan kewenangan Peradilan Perdata, karena tidak dapat dikirim ke Mataram menjadi wewenang Pengadilan Agama.[8]

Di daerah Betawi Pengadilan Agama mempunyai wewenang menyelesaikan sengketa keagamaan, soal perkawinan dan pusaka sepanjang tidak ada pengaturan oleh para pihak dengan akta notaris.[9]

Kewenangan Pengadilan Agama di Jawa menurut penulis sebatas penyelesaian perkara perkawinan dan perceraian, adapun penyelesaian perkara lain dapat menjadi kewenangannya sebatas tidak melanggar aturan pada waktu itu.

b. Kewenangan Pengadilan Agama di luar Jawa

Beberapa daerah di luar pulau Jawa seperti Aceh, Jambi, Palembang, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung kesemuanya memiliki Pengadilan Agama yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, perceraian serta harta peninggalan atau warisan. Di Sulawesi integrasi ajaran Islam dan lembaga-lembaganya dalam pemerintahan kerajaan dan adat lebih lancar karena peranan raja, sehingga raja dominan sebagai pemutus perkara, salah satu contohnya adalah kerajaan Bone dimana raja adalah penghulu tertinggi dalam kerajaan, yang berwenang memutus perkara keagamaan yaitu pernikahan dan kewarisan di luar perkara-perkara kerajaan lainnya.[10] Sama halnya kewenangan Pengadilan Agama di Jawa, kewenangan Pengadilan Agama di luar pulau Jawa zaman kerajaan Islam, menurut penulis tidak terlepas dari putusan perkara perkawinan dan kewarisan.

2. Zaman penjajahan Belanda


Pada awalnya kedatangan Vereenigde Oost Indesche Campagnie (VOC) sekitar tahun 1596 semula bermaksud untuk berdagang, akan tetapi melihat kekayaan Indonesia yang melimpah ruah maka haluannya berubah untuk menguasai Indonesia. Untuk mencapai maksud tesebut pemerintah Belanda memberi kekuasaan untuk mendirikan benteng-benteng dan melakukan perjanjian dengan raja-raja dalam menjalankan fungsi perdagangan dan fungsi pemerintahan. Untuk memantapkan pelaksanaan kedua fungsinya tersebut VOC membentuk badan-badan peradilan untuk bangsa Indonesia dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawah. Akan tetapi badan peradilan tersebut tidak mendapat respon dari masyarakat pribumi, karena itu pemerintah VOC menyusun sebuah compendium yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam untuk dipergunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dikalangan umat Islam di daerah-daerah yang dikuasai oleh VOC.[11]

Masa ini pula mulai berlaku Staatsblad (Peraturan perundang-undangan Hindia Belanda) yang mengatur wewenang Pengadilan Agama[12] antara lain terdapat pada:

Staatsblad No. 22 Tahun 1820 pasal 13: bupati wajib memerhatikan soal-soal agama dan untuk menjaga para pendeta dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa seperti dalam perkawinan, pembagian pusaka, dan sejenis itu.

Staatsblad No. 12 Tahun 1823 wewenang Pengadilan Agama Palembang meliputi perkawinan, perceraian, pembagian harta, pada siapa anak diserahkan kalau orang tua bercerai, dan wasiat.

Staatsblad No. 53 Tahun 1931 yang isinya meliputi wewenang Pengadilan Agama yang dibatasi hanya memeriksa perkara-perkara yang bersangkutan dengan nikah, talak, dan rujuk. Hadanah, wakaf, dan lain-lain dicabut dan diserahkan kepada landraad (Pengadilan Negri).

Staatsblad No. 116 Tahun 1937 pasal 2a ayat (1):a. Perselisihan antara seorang suami istri yang beragama Islam; b. Perkara-perkara tentang nikah, talak, dan rujuk dan perceraian antara orang yang beragama Islam yang memerlukan perantara hakim agama (Islam); c. Memberikan putusan perceraian; d. Menyatakan bahwa syarat jatuhnya talak yang digantungkan (taklik talak) sudah berlaku,dengan pengertian bahwa dalam perkara-perkara tersebut hal-hal mengenai tuntutan, pembayaran atau penyerahan harta benda adalah wewenang Pengadilan Biasa; e. Dalam perkara mahar (maskawin), sudah termasuk mut’ah; f. Perkara pembayaran nafkah wajib bagi suami kepada istri. Staatsblad ini memiliki pembatasan yakni; 1) Apabila perkawinan itu dilakukan menurut Burgerlijk Wetboek (BW) atau (KUHPerdata) zaman Belanda) seperti suami istri dari golongan Eropa atau Cina yang beragama Islam; 2) Apabila perkawinan itu dilakukan menurut perkawinan campuran Staatsblad No. 158 Tahun 1898, yaitu perkawinan orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan diatur menurut hukum suaminya; 3) Apabila perkawinan itu dilakukan menurut Staatsblad No. 74 Tahun 1933 (Ordonansi Nikah Indonesia Kristen, Jawa, Minahasa, dan Ambon) walaupun sesudah perkawinan mereka lalu keduanya atau salah satunya masuk Islam.

Dari uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama pada zaman Belanda di atur dalam Staatsblad yang ruang lingkupnya sangat sempit hanya dalam bidang-bidang tertentu saja yaitu perkawinan dan kewarisan.

3. Zaman penjajahan Jepang

Pada tanggal 8 Maret 1942 pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada jepang, dimana Indonesia pada saat itu pula diduduki oleh Jepang. Pada masa ini pemerintahan Jepang menetapkan bahwa semua UU dan peraturan yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan kepentingan Jepang.[13] Perubahan yang dilakukan pemerintahan Jepang sebatas pergantian nama-nama badan peradilan kedalam bahasa Jepang, seperti; Pengadilan Distrik menjadi Gun Hooin, Pengadilan Kabupaten menjadi Ken Hooin, Landraad menjadi Tihoo Hooin, Pengadilan Banding menjadi Kootoo Hooin, Pengadilan Kasasi menjadi Saikoo Hooin, Mahkamah Islam Tinggi menjadi Kaikyoo Kootoo Haooin, dan Rapat Agama menjadi Sooryo Hooin.[14]

Sehingga dapat dikatakan menurut penulis bahwa tidak adanya perubahan perundang-undangan beserta kewenangannya yang kompleks terjadi pada zaman ini. Perubahan yang dilakukan pemerintahan Jepang sebatas pergantian nama-nama badan peradilan kedalam bahasa Jepang.

4. Zaman kemerdekaan
Semenjak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa peraturan perUndang-Undangan yang lahir berkaitan dengan Peradilan Agama serta kewenangannya.

Kewenangan Pengadilan Agama zaman ini awalnya dibahas tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, dimana terdapat tujuh peraturan perundangan yang lahir semenjak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 yaitu:

a. Peraturan Pemerintah No. V-SD 25 Maret 1946 tentang Mahkamah Islam Tinggi bagian Kementerian Kehakiman dipindahkan ke Kementerian Agama. Yakni, pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama (sekarang Departemen Agama).

b. UU No. 22 Tahun 1946 untuk Jawa dan Madura, yang memuat tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk khusus didaerah tersebut.

c. UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan.

d. Lahirnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 27 Desember 1949. Yang pokok disini adanya Peradilan Federal dan Daerah Bagian.

e. Lahirnya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 dengan UU No. 7 Tahun 1950, sedang bidang peradilan tetap sebagaimana masa RIS.

f. Lahirnya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan dan Acara Pengadilan Sipil yang berhubungan dengan Peradilan.

g. Lahirnya UU No. 32 Tahun 1954 tanggal 26 Oktober 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 tentang Pencatatan Nikah Talak Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

Setelah ketujuh peraturan tersebut lahirlah beberapa peraturan perundang-undangan yang lain yaitu:

a. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1957 (LN No. 73) tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Aceh, yang memiliki kewenangan: 1) Perselisihan antara suami istri yang beragama Islam; 2) Segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, dan rujuk, fasakh, serta hadanah; 3) Perkara waris mewaris, wakaf, hibah, sedekah, baitulmal, dan lain-lain berhubungan dengan itu dan; 4) Perkara perceraian dan mengesahkan bahwa taklik talak sudah berlaku.

b. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Mahkamah Syar’iyah di Luar Jawa dan Madura, kewenangannya adalah: 1) Nikah; 2) Talak; 3) Rujuk; 4) Fasakh; 5) Nafkah; 6) Maskawin (Mahar); 7) Tempat kediaman (Maskan); 8) Mut’ah; 9) Hadanah; 10) Perkara waris mewaris; 11) Wakaf; 12) Hibah; 13) Sedekah; 14) Baitulmal.

c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku bagi semua warga Negara RI tanggal 2 Januari 1974.

d. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang diatur juga dalam KHI pasal 215-227, yang kemudian diperbaharui dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

e. Peraturan terakhir yang hadir mengenai kewenangan Pengadilan Agama tertulis dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

5. Era reformasi
Semakin keompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam mengakibatkan kebutuhan akan peraturan baru sebagai dominan, sehingga pada masa ini kewenangan Peradilan Agama tertuang dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,[15] pasal 49 yang berbunyi: “Peradilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkarah di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Waqaf; f. Zakat; g. Infak; h. Sedekah dan ; i. Ekonomi syariah.[16]

Pasal ini dijabarkan dalam penjelasan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, [17] adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud sengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

a. Perkawinan

Yang tercakup di dalam wewenang perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain: 1) Izin beristeri lebih dari seorang; 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua, wali, atau keluarga bagi dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3) Dispensasi kawin; 4) Pencegahan perkawinan; 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 6) Pembatalan perkawinan 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;;8) Perceraian karena thalak; 9) gugatan perceraian; 10) Penyelesaian harta bersama; 11) Penguasaan anak-anak; 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri; 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16) Pencabutan kekuasaan wali; 17) Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; 18) Penunjukan seorang wali dalan hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 19) Pembebasan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasannya; 20) Penerapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hulum Islam; 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian kerentangan untuk melakukan perkawinan campuran; 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris
Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan UU tersebut adalah sebagai berikut: 1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris; 2) Penetapan mengenai harta peninggalan; 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris; 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut; 5) Penetapan pengadilan atas permohonan seorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian-bagiannya.

Dalam penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksaakan oleh Penradilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseraman kekuasaan Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukkan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama diseluruh wilayah nusantra yang selama ini berbeda satu sama lain karena perbedaan dasar hukumnya. Selain dari itu, bersarkan pasal 107 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

c. Wasiat
Dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah; “perbuatan seseorang memberikan sesuatau kepada orang lain atau lembaga dan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia”[18] Namun, UU tersebut tidak mengatur lebih jauh tentnag wasiat ketentuan lebih detail diatur dalam intruksi Priseden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).[19]

Dalam KHI wasiat ditempatkan pada bab V, dan diatur melalui pasal 16. Ketentuan mendasar yang diatur di dalam adalah tentang; syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat berlaku, dimana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal dapat diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat, kapan wasiat batal, wasiat mengenai hasil infestasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga, sedang ahli waris tidak setuju, dimana surat wasiat disimpan, bagaimana jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya.[20]

d. Hibah
Penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai; “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.[21]

Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam UU tersebut. Ia secara garis bersar diatur dalam KHI pada bab VI, dan hanya diatur dalam lima pasal secara garis besar pasal-pasal ini berisi: berisi subjek hukum hibah, besarnya hibah, dimana hibah dilakukan, harta benda dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.[22]

e. Wakaf
Wakaf dalam penjelasan UU No.3 Tahun 2006 dimaknai sebagai: “perbuatan seorang atau sekelompok orang (wakil) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selama atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentinganya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.[23]

Tentang wakaf ini tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang tersebut, ketentuannya lebih luas tercantum dalam KHI, buku tiga bab I hingga bab V, yang mencukup 14 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur; ketentuan umum, yaitu defenisi wakaf, wakif, iqrar, benda wakaf, nadzir, pejabat pembuat akta ikrar, fungsi wakaf, subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya, secara benda wakaf, prosedur mewakafkan, syarat-syarat nadzir, kewajiban dan kewajiban nadzir, pendaftaran benda wakaf, perubahan, penyelesaian, dan pengawasan wakaf.[24]

Khusus untuk perwakafan, tanah milik, KHI tidak mengaturnya. Ia telah regulasi empat tahun sebelumnya dalam peraturan pemerintah No.28 Tahun 1977, lembaran negara No.38 Tahun 1977 tantnag perwakafan tanah milik.[25]

f. Zakat
Zakat adalah harta benda yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’at untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[26]

KHI tidak menyinggung peraturan zakat. Regulasi zakat telah diatur tersendiri dlam UU No.38 1999 lembaran negara No.164 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Secara garis besar isi UU ini adalah: pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup; perlindungan, pembinaan, dan pelayanaan kepada muzakki, mustahik, dan amil zakat, tujuan pegelolaan zakat, orgaisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan pengelolaan zakat, dan sanksi terhadap pelangran regulasi zakat.[27]

g. Infak
Infak dalam pemjelasan UU No.3 Tahun 2006 diartikan dengan: “perbuatan seseorang memberikan suatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minum, mendermakan, memberikan riski (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhalas dan karena Allah SWT:”.[28]

Kewanangan ini belum pernah diatur secara tersendiri dalam bentuk peraturan perundang-undagan, dan dalam UU ini juga tidak diatur lebih lanjut.

h. Shadaqah
Mengenai shadaqah sebagai: “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah SWT., dan pahala semata”.[29]

Sama seperti infak, shadaqah juga tidak diatur dalam regulasi hukum, dan hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

i. Ekonomi Syariah
Ekonomi syariah diartikan dengan: “perbuatan atau kegiatan yang dilaksanakan menurut prinsip syariah”. [30] Kewenangan itu antara lain: a. bank syariah; b. lembaga keuangan syariah; c. asuransi syariah; d. reasuransi; e. reksadana syariah; f. obligasi syariah; g. sekuritas syariah; h. pembiayaan syariah; i. pengadaian syariah; j. dana pensiunan lembaga keuangan syariah; dan k. bisnis syariah.

Dalam pejelasan pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dibatasi di bidang perbankkan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

Dari kewanangan tersebut penulis dapat menyimpulkan, kerena semakin kompleksnya permasalahan umat manusia sehingga semakin di butuhkan UU yang dapat mengatur hajat yang dimulai sebatas perkawainan dan kewarisan pada masa kerajaan Islam dahulu, saat ini lebih berkembang sampai kepada ekonomi syariat yang sangat berpengaruh dan kehidupan bermasyarakat, sehingga patut untuk dituangkan dalam bentuk undang-undang yang tertulis pada era reformasi saat ini demi terciptanya kerukunan umat beragam.

BAB III 
PENUTUP 

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Agama adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki badan peradilan khusususan yang dimiliki badan bagi orang yang beragama Islam untuk memeriksa yang memutus perkarah perdata sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kewenangan pengadilan Agama zaman kerajaan Islam, adalah penyelesaian perkara perkawinana dan perceraian. adapun penyelesaian perkara lain dapat menjadi kewenangan sebatas tidak melanggar aturun pada waktu itu. Sedangkan kewenangan Pengadilan Agama pada zaman belanda dalam Staatsblad yang ruang lingkupnya sangat sempit hanya dalam bidang-bidang tertentu saja, yaitu perkawninan dan kewarisan sama halnya kewenangan pengadilan Agama pada zaman Jepang yang tidak ada perubahan hanya mengikuti dalam peraturan Belanda. Sedangkan zaman kemerdekaan terdapat beberapa kewenangan yang akhirnya tertulis dalam UU No. 7 tahun 1984 tentang peradilan agama dalam undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang pengadilan Agama. Dari perubahan wewenang pengadilan agama dari masa tersebut sangat jelas terjabarkan kebutuhan akan UU sangat tinggi bagi masyarakat dalam mengatur kehidupan.

B. Implikasi

Adapun implikasi dari makalah ini sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengetahui kewewnang-wenangan Pengadilan Agama di Indonesia sejak zaman kerajaan Islam sampai era reformasi.

2. Mahasiswa dapat menjadikan makalah ini sebagai literatur ilmiah dalam perbuatan karya ilmiah yang lain.


DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Bustahanul. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Bisri, Cik Hasan. Peradilan Agama di Indonesia. Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. ed,3, Cet. III: Jakarta Balai Pustaka, 2005.

Djalil, H.A. Basiq. Peradilan Agma di Indonesia. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006.

Halim, Abdul. Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia. Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Hamid, A. Thahir. Beberapa Hal baru dalam Peradilan Agama dan Bidangnya. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mahkamah Agung R.I. “Undang-Undang Republik Indonesia No.3, Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7, Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama “. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006.

Manan, Abdul dan M. Fauzan. Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Nuh, Zaini Ahmad. “Sejarah Peradilan Agama.” Laporan hasil Simposium, Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan, 1983.

Partanto, Puis Andi dan M. Dahlan Al Barry. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola, 1994.

Republik Indonesia. ‘Undang-Undang R.I No. 4 2004, Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman” dalam Depeartemen Agama, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Proyek 2004.

Sultan, Lomba dan Halim Talli. Peradilan Islam dalam Lintasan Sejarah. Makassar: t.p., 2001.

Catatan Kaki

[1]Busthanul Arifin, Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 51-52.

[2]Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3 (Cet. III, Jakarta: BalaiPustaka, 2005), h. 1272.

[3]Pius A. Partanto dan M.Bahri Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 1994), h. 783.

[4]Departemen Pendidikan Nasional, op. cit, h. 8.
[5]Ibid.

[6]Zaini Ahmad Nuh, Sejarah Peradilan Agama (Laporan hasil Simposium, Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Pradilan, 1983), h. 26.

[7]Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Cet. II; Jakarta: PT. Grafindo Peersada, 1998), h. 107-108.

[8]H. A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 37.

[9]Ibid., h. 38.
[10]Ibid., h. 40-46.

[11]Lomba Sultan dan Halim Talli, Peradilan Islam Dalam Lintasan Sejarah (Makassar: t.p., 2001), h. 58.

[12]Lihat H. A.Basiq Djalil, op.cit, h. 49-58. Lihat juga A. Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama di Bidangnya (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 5.

[13]Abdul Halim, Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

[14]Lihat Lomba Sultan dan Halim Talli, op.cit., h. 63-68. Lihat juga H. A.Basiq Djalil, op.cit., h. 60-61.

[15]Mahkamah Agung R.I., Undang-Undang Repeublik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Jakarta: Deroktrat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006).

[16]Ibid., h. 20.
[17]Ibid., h. 34-36.

[18]Ibid.

[19]Sebagai sebuah yuridis formal, Intruksi Presiden pada dasrnya dianulir dari hirarki sistem perUndang-Undangan Indonesia, setelah diundangkannya UU No.10 Tahun 2004. Mengenai legalitas KHI sebagai sumber hukum dalam kerangka penegakan keadilan, penulis berpendapat bahwa eksestensi KHI masih merupakan sumber hukum sah yang menjadi integral dari maksud pasal 28 dan 25 ayat I UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasan kehakiman. Dalam pasal 25 ditegaskan: ”hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.Sedang pasal 25 ayat (10) menyatakan: “ segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar keputusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili. Dan KHI adalah bagian dari sumber hukum tak tertulis tersebut, disamping itu UU No.19 Tahun 2004 pada dasarnya tidak berlaku surut sehingga tidak menghapus eksistensi peraturan perundang-undagan yang telah ada tidak pula ada bagian dari pasal-pasalnya yang menganulir KHI.

[20]Abdul Mannan dan M.Fauzan, Pokok-Pokok hukum Perdata wewenan Peradilan Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 357-380.

[21]Mahkama Agung R.I, loc.cit.
[22]Abdul Manan dan M. Fauzan, op.cit., h. 381.

[23]Mahkamah Agung R.I., op.cit., h. 37.

[24]Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Depatemen Agama, Himpunan Peraturan perUndang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Proyek, 2004), h. 360-365.

[25]Peraturan Pemerintah ini diterbitkan karena dalam pasal 14 ayat (1) huruf b pasal 49 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria menggaris bawahi perlunya diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik.

[26]Mahkamah Agung R.I., loc.cit.

[27]Departemen Agama R.I., op. cit., h. 341-438.
[28]Mahkamah Agung R.I., op . cit., h. 17.

[29]Ibid., h. 37-38.
[30]Ibid.



0 Response to "Menelusuri Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia Sejak Zaman Kerajaan Hingga Era Reformasi"

Post a Comment

Berkomentarlah yang Bijak! Hanya komentar yang sopan yang Kami terbitkan di situs ini. Baca Kebijakan Situs

No Sara, No Spam!