Kaedah Al-Urf (adat Istiadat) dalam Kajian Ushul Fikih

Advertisement
Tongkronganislami.net - Konsep bahwa Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan hukum Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam al-Qur’an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam.

Islam sangat memperhatikan tradisi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi yuriprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.

Ushul fiqih merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi oleh siapapun yang ingin menjalankan atau melakukan mekanisme ijtihad dan istinbat hukum dalam Islam. Itulah sebabnya tidak mengherankan jika dalam pembahasan criteria seorang mujtahid, penguasaan akan ilmu ini dimasukkan sebagai salah satu syarat mutlak atau dengan kata lain, untuk menjaga agar proses ijtihad dan istinbat tetap berada pada koridor yang semestinya, ushul fiqih-lah salah satu “penjaga”nya”.

Ada satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa penguasaan ushul fiqih tidaklah serta merta menjamin kesatuan hasil ijtihad dan istinbat para mujtahid. Dalam pembahasan mengenai seputar hukum Islam, ada beberapa disiplin pengetahuan yang menyokong kita untuk memahami latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam Islam sehingga kita mampu mengaplikasikannya secara langsung dalam keseharian. Salah satu disiplin pengetahuan yang begitu signifikan dan memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah al-‘urf dalam ushul fiqih sebagai acuan hukum yang diambil dari tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu.

Contoh Kaedah Al-Urf dalam Kajian Ushul Fikih

Pengertian al-‘Urf
Kata al-‘Urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu sering diartikan dengan al-ma’ruf dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”.[1] Kata al-‘urf juga terdapat dalam al-Qur’an dengan arti ma’ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A’raf/7: 199.

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.[2]

Ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dengan ‘urf, karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka kata ‘urf adalah sebagai penguat terhadap kata adat.[3] Para ulama ushul fiqih membedakan antara adat dengan ‘urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. Adat didefinisikan dengan:

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Artinya: Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.[4]

Al-‘urf menurut ulama ushul fiqih adalah:

عادة جمهور قوم قول أو فعل

Artinya: Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam peerkataan atau perbuatan.
Berdasarkan defenisi tersebut, Mustafa Ahmad al-Zarqa’ (guru besar fiqih Islam di Universitas Amman Yordania) mengatakan bahwa al-‘urf merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum dari al-‘urf. Suatu al-‘urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.[5]

Kedua kata tersebut dari segi asal penggunaan dan akar kata terlihat ada perbedaan. Kata adat dari bahasa Arab عادة ; akar katanya يعود – عاد (ada-yaudu) mengandung arti تكرار (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat tidak ada ukurannya dan banyak bergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini dijelaskan al-Suyuti dalam kitabnya al-Asybah wa al-Naz{air.[6]

Perbedaan antara kedua kata tersebut juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat berkonotasi netral sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk sedangkan kata al-‘urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata al-‘urf mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata al-‘urf dengan arti ma’ruf dalam firman Allah swt. pada contoh di atas.[7]

Berdasarkan dari berbagai pengertian, maka al-‘urf adalah ma’ruf yang mengandung arti dikenal, diketahui dan disepakati dalam konotasi baik.

Pembagian al-‘Urf dalam Kajin Ulama Ushul Fikih

1. Dari segi obyeknya, al-‘urf terbagi atas:

a. Al-‘Urf al-lafz{i/qauli adalah kebiasaan masyrakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging yang memiliki berbagai macam daging lalu pembeli mengatakan “saya mau beli daging satu kilogram” maka penjual langsung mengambil daging sapi karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.[8]

b. Al-‘Urf al-amali/fi’li adalah kebiasaan yang berlaku pada perbuatan, seperti kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesame teman tanpa adanya ucapan meminta dan member, tidak dianggap mencuri.[9]

2. Dari segi cakupannya, al-urf terbagi atas:

a. Al-‘Urf al-am adalah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hamper di seluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, bangsa dan agama, seperti menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.[10]

b. Al-‘Urf al-khas adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang tersebut, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.[11]

3. Dari segi keabsahannya, al-‘urf terbagi atas:

a. Al-‘Urf al-sahih yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas al-Qur’an dan sunah, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan, seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang bukan merupakan mas kawin (mahar).

b. Al-‘Urf al-fasid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’, seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam meminjam.[12]

Syarat-syarat al-‘Urf


Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi al-‘urf yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:

1. Al-‘Urf itu harus termasuk al-‘urf yang sahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur’an dan sunah Rasulullah saw.

2. Al-‘Urf itu harus bersifat umum dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.[13]

3. Al-‘Urf telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya al-‘urf itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.[14]

4. Al-‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.[15]

5. Al-‘Urf tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdah.[16]

6. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak member kesempitan dan kesulitan.[17]

7. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak al-‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umun, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan al-‘urf. Misalnya, adat yang berlaku di masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya tanpa ada persyaratan lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan bukan adat yang berlaku.[18]

8. Adat atau al-‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, seperti kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.[19]

Kehujjahan al-‘Urf dalam Penetapan Hukum

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa al-‘urf sahih yaitu al-‘urf yang tidak bertentangan dengan syara’, baik yang menyangkut al-‘urf al-am dan al-‘urf al-khas, maupun yang berkaitan dengan al-‘urf al-lafzi dan al-‘urf al-amali, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syra’. Menurut Imam al-Qarafi, seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.[20]

Menurut Imam al-Syatibi dan Imam Ibn Qayyim al-Jauzi, seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan al-‘urf sebagai dalil syara’ dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu,padahal lamanya di dalam kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai ketentuan umum syariat Islam, dalam suatu akad, kedua hal itu harus jelas. Akan tetapi perbuatan seperti ini telah berlaku luas di tengah masyarakat sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah al-‘urf al-amali yang berlaku.[21]

Para ulama ushul fiqih merumuskan kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan dengan al-‘urf, di antaranya adalah yang paling mendasar:

1. العادة محكمة (adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum).

2. لاينكر تغير الأحكام تغير الأزمنة والأمكنة (tidak dingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat).

3. المعروف عرفا كالمشروط شرطا (yang baik itu menjadi al-‘urf sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat).

4. الثابت بالعرف كالثا بت بالنص (yang ditetapkan melalui al-‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas (al-Qur’an dan sunah).[22]

Para ulam ushul fiqih juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada al-‘urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.[23]

Diterimanya al-‘urf sebagai landasan pembentukan hukum member peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab disamping banyak masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lain seperti qiyas, istihsan dan maslahah mursalah yang dapat ditampung oleh al-‘urf, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang ada pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan al-‘urf , akan berubah bilamana al-‘urf itu berubah.[24]

Al-‘Urf menurut penyelidikan adalah bukan dalil syara’ yang tersendiri. Pada umumnya ia adalah termasuk memelihara maslahah sebagaimana dipelihara dalam pembentukan hukum. Dipelihara juga dalammenafsirkan beberapa nas, maka dengan itu dikhususkanlah lafaz yang’am (umum) dan dibatasi yang mutlak. Terkadang qiyas itu ditinggalkan lantaran al-‘urf.[25]

Syekh Muhammad Khudlari Husain di dalam tulisannya yang berjudul Memelihara al-‘Urf, berkata: al-‘urf harus dipertimbangkan di dalam member fatwa dan keputusan-keputusan, akan tetapi seorang ahli hukum Islam tidak boleh member fatwa atau memutuskan hukum yang bertentangan dengan pokok syariah kecuali atas dasar darurat, maka dalam hal ini hukum didasarkan kepada darurat termasuk ke dalam rukhsah yang ditetapkan oleh seorang ahli hukum Islam atas dasar ijtihad.[26]

Literature yang membahas kehujjahan al-‘urf atau adat dalam istinbath hukum, hamper selalu yang dibicarakan adalah tentang al-‘urf atau adat secara umum, namun di atas telah dijelaskan bahwa al-‘urf atau adat yang sudah diterima dan diambil alih oleh syara’ atau yang secara tegas telah ditolak oleh syara’, tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujjahannya. Dengan demikian pembicaraan tentang kehujjahan al-‘urf ini sedapat mungkin dibatasi pada al-‘urf bentuk keempat, baik yang termasuk pada adat atau al-‘urf yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun adat khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.[27]

Secara umum al-‘urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqih terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan malikiyah.

Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan al-‘urf (istihsan yang menyandar pada al-‘urf). Oleh ulama Hanafiyah, al-‘urf itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nas yang umum, dalam arti: al-‘urf itu mentakhsis umum nas.[28]

Ulama Malikiyah menjadikan al-‘urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.[29]

Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan al-‘urf dalam hal-hal yang tidak ditemukan ketentuan batasannya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa. Adanya qaul qadim (pendapat lama) Imam Syafi’I di Iraq dan qaul jadid (pendapat baru)nya di Mesir menunjukkan diperhatikannya al-‘urf dalam istinbath hukum di kalangan Syafi’iyah.[30] Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan al-‘urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nas.

Al-‘Urf atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat bukanlah karena semat-mata ia bernama adat atau al-‘urf. Al-‘Urf atau adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau al-‘urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma’ atau maslahat. Adat yang berlaku di kalangan umat telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulam sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi ijam’ walaupun dalam bentuk sukuti (diam).[31]

Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak maslahat. Sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nas yang secara langsung mendukungnya.[32]

Syariat Islam pada dasarnya dari awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan sunah Rasulullah saw. Kedatangan Islam bukan menghapus sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan. Missal adat kebiasaan yang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (mudarabah). Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum bilamana memenuhi beberapa persyaratan seperti yang telah dibahas sebelumnya.[33]

Penerimaan al-‘urf sebagai salah satu pertimbangan di dalam menentukan hukum, menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyerap dan menerima budaya lainyang bisa dibenarkan. Hal ini penting dan menjadi salah satu factor dinamisasi dan revitalisasi hukum Islami itu sendiri di satu sisi dan di sisi lain menghargai dan menghormati nilai-nilai insane dengan tidak perlu kehilangan nilai-nilai samawi yang menjadi identitasnya.

Perbedaan al-‘Urf dengan Ijma’ dan maslahah Mursalah

Terlihat ada beberapa kemiripan al-‘urf dengan ijma’. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan, yaitu:

1. Dari segi ruang lingkup, ijma’ harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka ijma’ tidak tercapai. Sedangkan al-‘urf atau adat sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.

2. Ijma’ adalah kesepakatan (penerimaan) di antara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan al-‘urf atau adat terbentuk bila yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia baik mujtahid atau bukan.

3. Adat atau al-‘urf itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan ijma’ (menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan, sekali ditetapkan ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya.[34]

4. Ijma’ hanyalah sebatas kesepakatan qauliyah, sedangkan al-‘urf meliputi qauliyah dan fi’liyah (amaliyah).

Adapun perbedaan al-‘urf dengan maslahah mursalah ialah maslahah mursalah digunakan dalam hal-hal yang belum bisa dilakukan oleh umumnya manusia. Sedangkan al-‘urf persyaratan telah biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya, dalam arti melegalisir hal-hal yang telah biasa dilakukan oleh manusia, asal terpenuhi syarat-syarat legalisasi yaitu syarat-syarat adat kebiasaan yang sahih.[35]

Catatan Kaki


[1]Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II (Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 363.

[2]Departemen Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya., h. 255.
[3]Amir Syarifuddin, loc. cit.

[4]Nasrun Haroen, Ushul Fiqih (Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 137.
[5]Ibid., h. 138.

[6]Amir Syarifuddin, loc. Cit.
[7]Ibid., h. 364.

[8]Nasrun Haroen, op. cit., h. 139.
[9]Amir Syarifuddin, op. cit., h. 367.
[10]Ibid.

[11]Nasrun Haroen, op. cit., h. 140.

[12]Sidi Nazar Bakry, Fiqih dan Ushul Fiqih (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 237.

[13]Satria Efendi M. Zein, Ushul Fiqih (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 156.

[14]Sidi Nazar, op. cit., h. 238.
[15]Nasrun Haroen, op. cit., h. 144.

[16]H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, Ushul Fiqh (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 187.
[17]Ibid.

[18]Satria Efendi M. Zein, op. cit., h. 157.

[19]Amir Syarifuddin, op. cit., h. 376.

[20]Nasrun Haroen, op. cit., h. 142.
[21]Ibid

[22]Ibid.
[23]Ibid.

[24]Satria Efendi M. Zein, loc. Cit.

[25]Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Ushul Fiqh (Cet. XXI; Kairo: Da>r al-Qalam, 1978), h. 91.

[26]H. A. Djazuli dan Nurol aen, op. cit., h, 374.

[27]Amir Syarifuddin, op. cit., h. 374.
[28]Ibid.

[29]Ibid.
[30]Ibid.

[31]Ibid., h. 378.
[32]Ibid.

[33]Satri Efendi M. zein, op. cit., h. 156.
[34]Amir Syarifuddin, op. cit., h. 365.

[35]H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, op. cit., h. 188.



0 Response to "Kaedah Al-Urf (adat Istiadat) dalam Kajian Ushul Fikih"

Post a Comment

Berkomentarlah yang Bijak! Hanya komentar yang sopan yang Kami terbitkan di situs ini. Baca Kebijakan Situs

No Sara, No Spam!