Menelusuri Pengaruh Peradilan pada Masa Khulafa Al-Rasyidin

Advertisement
Peradilan pada Masa Khulafa Al-Rasyidin
(Kewenangan/kompetensi, kitab Pedoman, Alat Bukti, Tingkatan Pengadilan/Putusan, Badan-badan Peradilan, Proses Persidangan, dan Syarat-syarat Hakim)
Oleh: Arif Rahman

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah wafatnya nabi Muhammad saw. perjuangan Rasulullah saw. diteruskan oleh Khulafa al-Rasyidin, yaitu Abu Bakar al-Shiddiq , Umar bin Khattab , Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Khulafa al-Rasyidin merupaka khalifah-kahlifah (pengganti-pengganti) Rasulullah saw.yang telah mendapat bimbingan yang benar, karena mereka melakasanakan tugas sebagai pengganti Rasulullah saw. menjadi kepala negara Madinah dan sebagai pembantu rakyat dan wakil pelaksana mereka dalam mengelola Negara serta sebagai pemimpim agama dalam mewujudkan tujuan dari syariah.

Khulafa’ al-rasyidin sebagai penerus perjuangan Rasulullah saw. telah melakukan banyak kebijakan untuk membangkitkan perjuangan Islam. Salah satunya adalah peradilan (yudisial). Ini dikarenakan peradilan adalah penting bagi pembangunan umat Islam itu sendiri, melihat Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah swt. sudah tidak ada lagi. Maka dari itu, konsep peradilan Khulafa’ al-Rasyidin sangatlah penting dalam sejarah pembentukan ‘Peradilan Islam’. Serta pembahasan yang terkait dengan sistem dan tugas peradilan, serta hal-hal lain yang berkaitan.

Pengetahuan akan sejarah peradilan pada masa kekhalifahan dapat memberikan gambaran awal bagaimana peradilan tersebut begitu penting dalam mewujudkan sebuah pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan rasa keadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus yang akan dibahas dalam pembahasan sejarah peradilan pada masa Khulafa al-Rasyidin adalah Bagaimana eksistensi peradilan Agama pada masa Khulafa al-Rasyidin?

Peradilan pada Masa Khulafa Al-Rasyidin

BAB II
PEMBAHASAN

I. Kewenangan/Kompetensi Peradilan

Peradilan pada masa Abu Bakar hanya meneruskan system yang telah ditempuh oleh Nabi, tanpa mengadakan perubahan apapun. Karena Abu Bakar disibukkan oleh peperangan-peperangan untuk membasmi kaum murtad, untuk menundukkan orang-orang Islam yang tidak mau membayar zakat dan berbagai macam urusan politik dan pemerintahan.[1] Pada saat itu urusan-urusan peradilan masih bersatu dengan kepala wilayah (gubernur), sehingga pelaksanaannya masih tumpang tindih. Jadi, kepala Negara pada masa Abu Bakar bertindak sebagai orang yang memutus perkara dan sebagai orang yang melaksanakan putusan atau melaksanakan eksekusi (belum terpisahkan antara eksekutif dan yudikatif).[2]

Peradilan pada tingkat pusat langsung dikendalikan oleh Khalifah sendiri, sedangkan pada tingkat daerah dipegang oleh pemangku wilayah. Masa kekhalifahan Abu Bakar sangatlah singkat (632-634 M), dalam pelaksanaan tugas-tugas eksekutifnya Abu Bakar melakukan pembagian kekuasaan dikalangan sahabat senior, diantaranya dengan mengangkat Umar bin Khattab sebagai hakim agung dan kedudukannya di dalam pemerintahan sejajar dengan wazir, bendahara dan sekertaris. Sementara dalam membantu Khalifah memutuskan urusan kenegaraan, Abu Bakar membentuk majlis permusyawaratan.[3]

Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Abu Bakar menyerahkan urusan peradilan ini kepada Umar. Kurang lebih dua tahun lamanya Umar bertindak sebagai kepala pengadilan. Tetapi, tidak ada seorangpun yang datang untuk menyelesaikan suatu perkara, karena para sahabat yang sedang dalam perkara itu mengetahui bahwa Umar adalah orang yang sangat tegas, dan mereka pada waktu itu masih sangat besar toleransinya yang menyebabkan tidak terjadinya persengketaan yang tidak wajar.[4]

Setelah wafatnya Abu Bakar, kekhalifahan dipegang Umar bin al-Khattab. Pada saat itu, daerah Islam semakin luas. Tugas-tugas pemerintahan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi semakin rumit. Khalifah Umar juga mulai sibuk dengan peperangan yang berlaku antara negara Islam dengan Parsi dan Romawi. Dengan semua kesibukan ini, Umar tidak sempat untuk menyelesaikan semua masalah peradilan. Maka dari itu, beliau memutuskan untuk mengangkat hakim yang berada di luar kekuasaan eksekutif. Ini adalah pertama kali pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif terjadi.

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kekuasaan yudikatif, Umar mengangkat beberapa orang hakim untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi pada saat itu dan mereka telah diberi gelar hakim (qadi), yaitu Abu Darda sebagai hakim di Madinah dan untuk hakim-hakim daerah, Umar mengangkat Syuraih untuk Basrah, Abu Musa al-Asy ‘ari untuk Kufah dan Usman ibnu Qais ibn Abi al-Ash untuk Mesir.[5]

Pada masa Khalifah berikutnya, yaitu Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, kebijakan dalam bidang kekuasaan yudikatif meneruskan kebijakan yang telah diterapkan oleh Khalifah Umar. Namun, Khalifah Usman menyempurnakan sistem peradilan Islam yang telah dibangun Umar. Menurut Abdul Karim Zaidan[6], usaha-usaha yang dilakukan Usman dalam bidang peradilan antara lain:

a. Membangun Gedung peradilan baik dikota Madinah maupun di daerah gubernuran yang sebelumnya pelaksanaan persidangan dilakukan di masjid.

b. Menyempurnakan administrasi peradilan dan mengangkat pejabat-pejabat yang mengurusi administrasi peradilan.

c. Mengangkat naib Qadi, semacam panitera yang membantu tugas-tugas qadi

Sepeninggalan Usman, Ali bin Abi Thalib yang kemudian menjabat sebagai Khalifah. Pada masa pemerintahan Ali tidak banyak perubahan yang dilakukan dalam bidang peradilan, mungkin ini disebabkan karena situasi negara pada saat itu tidak stabil karena ada pihak-pihak yang tidak mau mengakui kekhalifahannya. Kebijakan yang dilakukan Ali hanya melanjutkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Khalifah Usman sebelumnya, dengan sedikit perubahan misalnya dalam bidang pengangkatan qadi, sebelumnya menjadi wewenang penuh pemerintah pusat (Khalifah), sekarang diserahkan kepada gubernur (pemerintah daerah) untuk mengangkatnya.[7]

Khalifah Ali adalah seorang yang menjunjung tinggi supremasi hukum dengan prinsip persamaan dihadapan hukum. Pada suatu ketika Khalifah Ali kalah dalam berperkara melawan seorang Kristen untuk mendapatkan baju besinya kembali, karena tidak memiliki alat bukti dalam persidangan.[8] Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai Khalifah, Ali bukanlah seorang yang tidak tersentuh hukum tetapi proses peradilan benar-banar dilaksanakan.

Satu hal yang menjadi catatan bahwa wewenang dan kompetensi peradilan pada masa Khulafa al-Rasyidin umumnya terbatas pada perkara perdata. Sedangkan perkara pidana seperti kisas, hudud dan takzir masih menjadi wewenang kepala negara (Khalifah).[9]

2. Kitab Pedoman Para Hakim Dalam Memutuskan Perkara


Kitab pedoman yang dijadikan sebagai sumber hukum pada masa Khulafa al-Rasyidin dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat adalah al-Quran, sunnah dan ijtihad sahabat.[10] Apabila terjadi peristiwa baru, atau persengketaan, maka para ahli fatwa (sahabat) mencari ketetapan hukumnya didalam nash al-Quran, jika tidak ditemukan maka mereka akan mencari dalam sunnah jika tidak ditemukan juga maka sahabat akan menempuh langka dengan kekuatan ijtihad untuk menetapkan hukumnya.[11]

Masa Khalifah Umar misalnya, Umar dikenal sebagai tokoh yang paling banyak menimbulkan kontroversi dikalangan sahabat pada masa pemerintahannya. Umar disebut sebagai Khalifah yang radikal, karena keberaniannya membuat ketetapan baru untuk kepentingan-kepentingan masyarakat Islam meskipun ketetapan tersebut tidak pernah diperbuat oleh pendahulunya. Salah satu contoh kasus adalah yang dianggap penting adalah dihentikannya hukum potong tangan bagi pencuri pada masa paceklik. Menurut Umar, mereka melakukan pencurian pada saat itu karena dalam keadaan terpaksa jika tidak mencuri mereka akan mati kelaparan.[12]

Ijtihad Umar tersebut mengubah ketetapan hukum yang terdapat dalam al-Quran, akan tetapi apabila ditilik lebih jauh dapat ditemukan bahwa keputusan Umar tersebut sesuai dengan ruh al-Quran. Dikatakan demikian, sebab Umar mengeluarkan keputusan bukan bermaksud untuk mengubah ayat-ayat al-Quran, melainkan menafsirkan ayat tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat tanpa mengurangi makna pesan ayat (memaknai secara kontekstual).

3. Alat-Alat Bukti Peradilan pada Masa Khulafa Al-Rasyidin


Rasulullah saw. memutuskan perkara berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah swt. kepadanya. Para penggugat dan tergugat hadir di hadapan Nabi, maka Nabi mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara lengkap dengan alat-alat bukti sebagai penguat keterangan mereka yang berperkara. Adapun alat-alat pembuktian dizaman Nabi adalah:

a. Bayyinah (fakta kebenaran) e. firasat

b. Sumpah f. Qur’ah (undian)

c. Saksi

d. Bukti tertulis

Pada masa Khulafa al-Rasyidin alat-alat bukti tersebut masih digunakan. Abu Bakar misalnya, pernah menolak sebuah hadis yang disampaikan oleh satu orang, kecuali kalau diperkuat oleh seorang saksi. Umar bin Khattab pernah meminta seorang pembawa hadis agar membawa bukti bahwa berita yang dibawakan benar dari Nabi, dan begitu pula Ali, pernah meminta angkat sumpah kepada seseorang yang pernah membawa berita dari Nabi.[13]

4. Tingkat Pengadilan dan Putusan

Syari’at Islam tidak menetapkan secara baku tentang tingkatan pengadilan seperti tingkatan pertama, banding atau kasasi. Tetapi dapat ditetapkan atau diatur berdasarkan Undang-Undang sesuai kebutuhan dan terwujudnya rasa keadilan.[14]

Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa hakim dimasa Kulafa al-Rasyidin diangkat oleh Khalifah sendiri, atau diserahkan pengangkatannya kepada gubernur. Tetapi, tiap-tiap hakim berdiri sendiri, belum ada kordinator yang mengatur diantara mereka. Karenanya tidak ada hakim lain yang memliki kekuasaan terhadap hakim yang lain. Semua hakim dianggap sama, baik hakim yang ditempatkan di ibukota maupun di daerah-daerah. Hal tersebut berlaku sampai di zaman Bani Umayyah.[15]

Hakim dalam peradilan Islam memiliki kedudukan yang bebas dari pengaruh siapapun, termasuk dalam menentukan dan menetapkan putusannya. Putusan hakim adalah hukum, hukum harus ditaati dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berperkara.[16]

Tingkatan pengadilan pada masa Khulafa al-Rasyidin belum ada, maka tingkatan putusanpun belum berlaku. Karena peradilan pada saat itu masih sederhana. Hakim pun pada saat itu belum mempunyai juru tulis atau putusan pengadilan tidak dibubuhkan.[17]

5. Badan-Badan Peradilan pada Masa Khulafa Al-Rasyidin

Peradilan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan yudikatif (kehakiman) bagi rakyat pencari keadilan. Melihat perkembangan peradilan pada masa Khulafa al-Rasyidin lembaga ini masih dalam taraf pembentukan, organisasinya belum sempurna.[18]

Pada masa Khalifah Abu Bakar, bidang bidang peradilan hanya dibantu oleh hakim, maka pada masa Khalifah Umar, beliau membentuk beberpa lembaga yang membantu tugas-tugas hakim.

Adapun badan-badan yang dimaksud adalah:

a. Dewan fatwa yang anggotanya dari golongan sahabat Nabi yang mempunyai keahlian dalam bidang hhukum syara’ untuk memberi fatwa hukum Islam kepada yang memerlukannya dan mencegah serta membetulkan fatwa-fatwa yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum syara’. Para sahabat itu adalah Ali bin Abi Thalib, Mu’az bin Jabal, Abdurrahman Ibnu Auf, Ubai ibnu Kaab, Zaid ibn Tsabit, abu Hurairah dan Abu Darda.

b. Lembaga yang bertugas menangani urusan kriminal dan pidana selain zina yang langsung ditangani oleh hakim. Lembaga ini disebut dengan ahdath yaitu pasukan polisi yang bertugas melindungi masyarakat dari hal yang mengganggu ketertiban. Polisi yang bertugas mencegah terjadi kerusuhan dan menangkap pelaku kriminal disebut dengan shahibul ahdath. Umar mengangkat Qadamah bin Mazam dan Abu Hurairah sebagai pimpinan lembaga disamping tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya.

c. Lembaga pemasyarakatan (penjara) bagi pelaku kriminal atau pelaku jinayah lainnya. Beliau membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dan menjadikannya sebagi penjara. Setelah Shuraih diangkat menjadi hakim, Shuraih juga memasukkan orang yang dihukum karena tidak membayar utang kedalam penjara.[19]

6. Proses Peradilan dan Proses Persidangan.


Lembaga peradilan Islam adalah lembaga peradilan yang dibangun berdasarkan hukumyang telah ditetapkan oleh al-Quran dan al-Hadis dan ijtihad para mujtahid, dalam arti kata bahwa peradilan Islam adalah yang berdasarkan syari’at. Peradilan sah karena diperintahkan dalm syari’at dan dipraktekkan oleh pembawa syari’at yaitu Nabi Muhammad saw. dan penerusnya.[20]

Sebelum masuk pada proses persidangan dan peradilan, kiranya perlu melihat kembali pengertian peradilan. Peradilan dalam istilah Arab dikenal dengan al-Qada. Al-Qada menurut bahasa adalah memotong atau memutus dan memisahkan.[21] Menurut Muhammad Raf’at Usman, kata qada dalam bahasa Arab memiliki banyak arti. Di antaranya adalah al-amr (perintah).[22]

Sedangkan qada menurut istilah para fiqaha, pertama, lembaga hukum, kedua adalah perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.[23]

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian bahwa peradilan adalah salah satu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang mengikat dan terbuka.[24]

Berangkat dari pengertian di atas, maka proses peradilan di awali dengan adanya proses tuntutan hak (sengketa), untuk menyelesaikan perkara tersebut, para hakim mengacu pada risalah Umar bin Khattab yang memuat aturan yang dirujuk oleh seorang hakim ketika memproses suatu kasus, yaitu terlebih dahulu memahami pokok-pokok perselisihan melalui mendengarkan keterangandan menyelidiki perbedaan-perbedaan antara kedua kubu.[25] Setelah masalah jelas, baru kemudian hakim memberikan putusan hukumnya.

Meskipun pada dasarnya proses persidangan dan peradilan pada masa Khulafa al-Rasyidin belumlah diatur sebagaimana mestinya. Karena saat itu Khalifah hanya meletakkan kaidah-kaidah umum, prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuan murni peradilan. Masalah tentang pembatasan wewenang, tempat atau waktu, pengikutsertaan hakim diserahkan kepada kabisaan dan kebutuhan masyarakat, namun dalam memutuskan perselisihan, hakim memahami dua hal yaitu: pertama, mengetahui awal detail permasalahan, kedua, keputusan yang tepat yang diterapkan pada perselisihan tersebut.[26]

7. Syarat-Syarat Hakim

Hakim adalah seorang yang secara resmi ditunjuk untuk menerima, memeriksa dan menetapkan hukuman atas suatu kasus yang diajukan ke lembaga pengadilan.[27]

Pada masa Khulafa al-Rasyidin, hakim disamping bertindak sebagai pemutus perkara, juga bertindak sebagai pelaksana hukum agar dijalani. Hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam melaksanakan hukum Islam. Hakim merupakan orang yang bertanggung jawab sepenuhnya menjaga dan mempertahankan hukum Islam dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Islam mensyaratkan dengan ketat untuk dapat diangkat sebagai qadi (hakim).[28] Sebagai berikut:

a. Beragama Islam, bahwa peradilan merupakan wewenang yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum syariat dan orang kafir tidak memiliki wewenang dalam hali ini.

b. Baligh dan berakal, yaitu telah mencapai usia dewasa yang menempatkan dirinya sebagai seseorang yang dipandang mampu melakukan perbauatan hukum dan bisa bertanggungjawab. Sedangkan berakal adalah bijaksana, cerdas dan tidak pelupa sehingga bisa menyelesaikan kasus-kasus yang di hadapinya dengan baik.

c. seorang yang merdeka, pada masa awal perkembangan Islam, istilah merdeka (hurr) digunakan untuk menyebut orang yang bebas dari belenggu perbudakan.

d. Mempunyai panca indera yang sehat, seoran qadi (hakim) harus memiliki pendengaran dan penglihatan yang baik.

e. Mengetahui hukum syariat, seorang qadi (hakim) harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai cabang dan dasar-dasar hukum syariat yang diperlukan seperti menguasi ilmu tentang kitab Allah swt. memiliki pengetahuan keilmuan tentang sunnah Rasulullah saw. dan metode berijtihad, agar dapat menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya.

f. Berlaku adil, yaitu benar kata-katanya, jelas kejujurannya, maupun mengendalikan diri dari hal-hal yang diharamkan, dan bisa dipercaya keputusannya, baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan marah.[29]

Pada masa Umar, kadang-kadang Khalifah memberi kekuasaan untuk mengangkat hakim kepada gubernur sesudah Khalifah memberikan beberapa petunjuk yang harus dipegang dalam mengankat hakim-hakim. Para penguasa didalam mengangkat hakim mencari orang yang banyak ilmu, yang taqwa kepada Allah, wara’ , adil dan cerdas.[30]

Demikian pula instruksi Khalifah Ali kepada gubernur Mesir untuk memilih orang-orang yang akan menjadi hakim dari orang-orang yang dipandang utama oleh penguasa sendiri, jangan dari orang-orang yang berpenghidupan sempit, jangan dari orang-orang yang tidak memiliki wibawa dan jangan pula dari orang-orang yang gemar kepada harta dunia, disamping mempunyai ilmu yang luas, otak yang cerdas dan daya kerja otak yang sempurna.[31]

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian mengenai sejarah peradilan pada masa khulafa al-Rasiyidin, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wewenang atau kompetensi peradilan pada masa Khulafa al-Rasyidin umumnya terbatas pada perkara perdata. Sedangkan perkara pidana berupa kisas, hudud dan takzir masih menjadi wewenang kepala negara (Khalifah).

2. Kitab pedoman yang dijadikan sebagai sumber hukum pada masa Khulafa al-Rasyidin dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat adalah al-Quran dan al-Hadis.

3. Alat bukti yang digunakan pada masa Khulafa al-Rasyidin adalah sama dengan alat bukti yang digunakan pada masa Rasulullah saw. yaitu bayyinah (fakta kebenaran), sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat dan qur’ah (undian).

4. Sysriat Islam tidak menetapkan secara baku tentang tingkatan pengdilan seperti tingkatan pertama, banding dan kasasi. Karena tingkatan pengadilan dalam Islam pada masa Khulafa al-Rasyidin belum ada, maka tingkatan putusan juga belum berlaku. Sebab bentuk pengadilan pada saat itu masih sederhana.

5. Badan-badan peradilan adalah dewan fatwa yang anggotanya dari golongan sahabat Rasulullah saw. yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum syara untuk memberi fatwa hukum, lembaga ahdath yang bertugas menangani urusan kriminal dan pidana selain zina yang langsung ditangani oleh qadi serta lembaga pemasyarakatan (penjara) bagi pelaku kriminal atau pelaku jinayah lainnya.

6. Proses persidangan dan peradilan tidak diatur secara baku, namun dua hal yang perlu diperhatikan yaitu mengetahui awal detail permasalahan dan keputusan yang tepat yang diterapkan pada perselisihan tersebut.

Baca Juga: Pengaruh Politik dan Madzhab pada putusan Pengadilan masa Nabi SAW, Khulafa Al-Rasyidin, dan Bani Umayah.

DAFTAR PUSTAKA

Ash-Shiddiq, TM. Hasbi, Peradilan dan Hukum Acara Islam. Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rezki Putra, 1997.

Azhari, Muhammad Thahir, Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini, Cet, II; Jakarta: Prenada Medio, 2004.

Ka’bah, Rifyal, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, Cet, I; Jakarta: Khairul Bayan, Sumber Pemikiran Hukum Islam, 2004.

Khallaf,, Abdul Wahab, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, Cet, II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Mannan, Abdul, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam sisitem Peradilan Islam, Cet, I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Mertokusumo, Sudikno, Bunga Rampai Ilamu Hukum, Cet, I; Yogyakarta: Liberty, 1984.

Muhammad, Sabri Abd al-Rauf Muhammad, Al-Mausuah al-Islamiyyah al-Ammah, Kairo: al-Majlis al-Ala, 2008.

Syihab, Umar, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, Cet, I; Semarang: Dina Utama semarang, 1996.

Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid III, Cet, VI; Jakarta: PT. Tahir Baru Van Hoeve, 2003.

Zaidan, Abdul Karim, Nizamul Qada fi Syar’iyatil Islamiyah, Baghdad: Mathba’ah al-any, tt.

Catatan Kaki
[1]TM. Hasbi ash-Shiddiq, Peradilan dan Hukum Acara Islam. (Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rezki Putra, 1997), h. 14.

[2]Abdul Mannan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam sisitem Peradilan Islam, (Cet, I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 81.

[3]TM. Hasbi ash-Shiddiq, op. cit., h. 15.
[4]Ibid.,.

[5]Ibid.,

[6]Abdul Karim Zaidan, Nizamul Qada fi Syar’iyatil Islamiyah (Baghdad: Mathba’ah al-any, tt.), h. 61.

[7]Abdul mannan, op. cit., h. 83.
[8]Muhammad Thahir Azhari, Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini, (Cet, II; Jakarta: Prenada Medio, 2004), h. 180-181.

[9]Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid III, (Cet, VI; Jakarta: PT. Tahir Baru Van Hoeve, 2003), h. 851.

[10]Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, (Cet, II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 47.

[11]Ibid., h. 47-48

[12]Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, (Cet, I; Semarang: Dina Utama semarang, 1996), h,92-93.

[13]TM. Hasbi ash-Shiddieqy, op. cit., h. 8.

[14]Rifyal Ka’bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, (Cet, I; Jakarta: Khairul Bayan, Sumber Pemikiran Hukum Islam, 2004), h. 112.

[15]TM. Hasbi ash-Shiddieqy, op. cit., h. 52.

[16]Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilamu Hukum, (Cet, I; Yogyakarta: Liberty, 1984), h. 4.

[17]Rifyal Ka’bah, op. cit., h. 121.

[18]Abdul Mannan, op. cit., h. 84.
[19]Ibid., 83.

[20]Rifyal Ka’bah, op. cit., h. 124.

[21]Sabri Abd al-Rauf Muhammad, Al-Mausuah al-Islamiyyah al-Ammah, (Kairo: al-Majlis al-Ala, 2008), h. 1146.

[22]Muhammad Raf’at Usman, Al-Nizam al-Qada fi al-Fiqh al-Islami, (Cet. VII; Kairo: Maktabah al-Azhar, t.th), h. 10.

[23]TM. Hasbi ash-shiddieqy, op. cit., h. 34.

[24]Saudikno Martokusumo, op. cit.,h. 41.
[25]Abdul Mannan, op. cit., h. 96.

[26]Rifyal Ka’bah, op. cit., h. 124.

[27]Tim Penyusun Ensklopedi, jilid. III, h. 842.
[28]Abdul Mannan, op. cit., h. 15.

[29]Tim Penyusun Ensklopedi, op. cit., h. 843.

[30]TM. Hasbi ash-Shiddieqy, op. cit., h. 17.
[31]Ibid., 17-18.



0 Response to "Menelusuri Pengaruh Peradilan pada Masa Khulafa Al-Rasyidin"

Post a Comment

Berkomentarlah yang Bijak! Hanya komentar yang sopan yang Kami terbitkan di situs ini. Baca Kebijakan Situs

No Sara, No Spam!