Cara Meneliti sebuah Hadis

24
Dalam Ilmu Hadis, penelitian hadis dikenal dengan istilah takhrîj
al-hadîts
 yakni mengungkap hadis kepada kitab-kitab
sumber aslinya berikut sanadnya sekaligus menjelaskan derajat kualitas dan
status hukum hadis tersebut.[1]
Untuk melakiukan takhrîj atau penelitian hadis
maka ada tiga tahapan penelitian yang harus ditempuh, yaitu:
1.      Pengumpulan data
Sebagai langkah awal, yakni mengumpulkan data-data dari berbagai
literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas, yaitu seluruh
hadis tentang masalah yang sedang dibahas pada berbagai kitab induk (primer)
dan mengumpulkan data yang menjadi alat analisis data yang menginformatkan
tentang kualitas sanad dan Mahmûd Thahhân, Ushûl
al-Takhrîj., 
hlm 10; Ahmad bin Muhammad al-Shiddîq
al-Ghimâri, 1994, Hushûl al-Tafrîj bi Ushûl al-Takhrîj,matan
hadis. Untuk lebih memudahkan penelitian secara manual maka –jika menggunakan
CD Program Mawsû‘at al-Hadîts al-Syarîf yang memuat
Sembilan Kitab Hadis (al-kutub al-tis‘ah)–, pilih penomoran (tarqîmât) ke-2,
yakni: penomoran al-‘Asqlâni dalam Fath al-Bâri untuk Shahîh al-Bukhâri, Muhammad
Fu’âd ‘Abd al-Bâqi untuk Shahîh Muslim dan Sunan
Ibn Majah, 
Ahmad Muhammad Syâkir untuk Sunan
al-Tirmidzi, 
Abu Ghuddah untuk Sunan al-Nasâ’i, Muhy
al-Dîn untuk Sunan Abi Dâwud, Ihyâ’ al-Turâts untuk Musnad
al-Imâm Ahmad, ‘
Ilmi untuk Sunan al-Dârimi, dan
penomoran Mâlik sendiri untuk al-Muwaththa’-nya. 
Jika tidak menemukan hadis tersebut di sembilan kitab di atas,
maka cari pada CD. Program Al-Maktabah al-Alfiyah li al-Sunnah
al-Nabawiyyah 
dan CD. Al-Maktabah al-Syâmilah versi 2,11Kedua CD ini
memuat ratusan kitab hadis, seperti: Sunan al-Bayhaqi al-Kubrâ,
Sunan al-Dâraquthni, Mustadrak al-Hâkim, 
tiga Kitab al-Mu‘jam li al-Thabrâni,
termasuk Kitab-kitab Takhrîj seperti Talkhîsh al-Habîr
li Ibn Hajr, Nashb al-Râyah li al-Zayla‘iy, al-Maqâshid al-Hasanah
li al-Sakhâwi,
 kitab-kitab hadis yang di-takhrîj oleh
Nâshir al-Dîn al-Albâni, Syu‘ayb al-Arna’ûth, dan lain-lain.
2.      Analisis data kualitatif
Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kritis
dengan menggunakan pendekatan kritik hadis, yaitu: 
a. Pendekatan kritik sanad hadis yang
mengacu pada kaidah atau standar uji keshahihan sanad hadis. Kaidah keshahihan
ini merupakan derivasi dari definisi hadis shahih sebagai berikut:
الْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ هُوَ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ
اِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى
مُنْتَهَاهُ، وَلاَ يَكُوْنُ شَاذًّا وَلاَ مُعَلَّلاً [2]
Hadis shahih adalah musnad yang bersambung sanadnya melalui
penukilan orang (baca: periwayat)  yang adil dan dlabith dari
periwayat yang adil dan dlabith pula hingga akhir (sanad)nya, tidak syâdz dan
tidak bercacat.
     
      Atau
definisi hadis shahih secara singkat yakni:
مَا رَوَاهُ عَدْلٌ تَامُ
الضَّبْطِ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلاَ شَاذٍ [3]
Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, sempurna
kedlabithannya (kuat hapalannya), bersambung sanadnya, tidak bercacat dan tidak
syâdz.
Dari definisi di atas, dapat diketahui
bahwa syarat atau kriteria hadis shahih adalah sebagai berikut:
1.      Diriwayatkan oleh para
periwayat yang ‘adl. ‘Adl dalam pengertian ilmu hadis 
tidak sekedar ditinjau dari aspek akhlak atau kepribadian yang baik, seperti:
jujur, adil, ahli ibadah, wara‘ (berhati-hati) dan tidak
fasiq, tetapi juga meliputi aspek yang sangat mendasar, seperti: beragama Islam (muslim),
dewasa (bâligh) dan  berakal (âqil).
2.      Para periwayat tersebut
harus sempurna ke-dlabith-annya yakni memiliki daya hapalan
yang baik. Dlabth yang sempurna berarti dia hapal hadisnya
dengan baik dalam arti bisa menyampaikan hadis yang diterimanya kapanpun dia
menghendakinya, atau minimal sampai dia menyampaikan hadis itu kepada periwayat
yang lain. Syarat hapal dengan baik pada riwayatnya ini sebenarnya sudah
memenuhi standar kedlabithan, tetapi lebih baik lagi bila ia paham dengan apa
yang diriwayatkannya, meskipun ini bukan syarat mutlak.
3.      Bersambung sanadnya (muttashil
al-sanad) 
dari awal sampai akhir yakni marfû‘  sampai
Nabi saw. Dengan demikian, hadis yang munqathi‘, maqthû‘, mursal,
mu‘dlal, 
dan sejenisnya, tidak masuk dalam kriteria hadis muttashil dan marfû‘.
4.      Tidak punya cacat (‘illat) yang
menggugurkan, baik yang tampak ataupun tersembunyi yang mungkin terjadi pada
sanad maupun matan hadis.
5.      Tidak syâdz yakni
tidak bertentangan dengan hadis yang lebih shahih yang diriwayatkan oleh
periwayat yang lebih tsiqah (terpercaya karena keadilan dan
kedlabitannya).[4]
Jika sebuah hadis memenuhi 5 (lima) kriteria hadis di atas secara
sempurna maka disebut sebagai hadîts shahîh (li
dzâtihi). 
Tetapi jika tidak maka kemungkinannya adalah hadis hasan atau
hadis dla‘îf (lemah). Hadis hasan, yaitu:
hadis yang memenuhi kualifikasi hadis sahih kecuali dalam masalah kedlabithan
periwayatnya, yaitu: kurang begitu kuat hapalannya. Hadis hasan ini
masih termasuk dalam hadis maqbûl (dapat diterima sebagai hujjah). Jika
hadis hasan ini ada dukungan dari jalur hadis lain yang
lebih kuat atau minimal sederajat, maka hadis hasan ini
meningkat derajatnya menjadi shahîh li ghayrihi
(sahih karena lainnya).
 Sedangkan hadis dla‘îf, yaitu:
semua hadis yg tidak terkumpul syarat-syarat hadis sahih maupun hasan.
Untuk mengetahui kualitas sebuah hadis diperlukan kitab rijâl
al-hadîts 
(para tokoh hadis) yang menginformatkan otobiografi
para periwayat hadis (târîkh al-ruwâh) lengkap dengan komentar
para tokoh kritikus hadis terhadap mereka, seperti: Kitâb al-Jarh wa
al-Ta‘dîl 
oleh ‘Abd al-Rahmân bin Abi Hatim al-Razi
(wafat 327 H), Mîzân al-I‘tidâl oleh al-Dzahabi (w. 748 H), Tahdzîb
al-Tahdzîb 
dan Taqrîb al-Tahdzîb-nya Ibn Hajar
al-’Asqalâni (w. 852 H).
Jika peneliti mendapatkan lafal hadis yang “agak aneh” dengan jalur
periwayat yang ghayr ma‘rûf (tidak dikenal) maka peneliti akan
berusaha meneliti kemungkinan adanya ‘illat pada beberapa
kitab ‘Ilal al-Hadîts, seperti: ‘Ilal al-Hadîts karya
Ibn Abi Hâtim, dan al-‘Ilal fi al-Hadîts: Syarh ‘Ilal
al-Tirmidzi 
oleh Hammâm ‘Abd al-Rahmân Sa‘îd.
Kitab-kitab inipun belum cukup karena begitu banyak kritikus hadis
dan begitu beraneka ragamnya komentar dan penilaian mereka mengenai seorang
periwayat hadis yang kadang bahkan bertentangan satu sama lain. Untuk itu perlu
adanya syarat minimal yang harus dimiliki oleh kritikus hadis (al-jârih wa
al-mu‘addil) 
dan standar yang jelas dalam menilai al-jarh wa
al-ta‘dîl 
(kecacatan dan keadilan) seorang periwayat dalam
meriwayatkan sebuah hadis.
Syarat kritikus hadis sebenarnya sama persis dengan syarat ke-tsiqah-an
atau kredibilitas seorang periwayat hadis. Untuk menjaga obyektifitas dan
kejujuran, para kritikus disyaratkan harus memiliki integritas akhlaq yang baik (‘âdil)  sehingga
ia tidak boleh terlalu fanatik (ta‘ashshub) terhadap golongan
atau mazhabnya dan memiliki sikap permusuhan dengan periwayat yang dinilainya.
Sikap seperti ini dapat merusak kredibilitas dan citra seorang kritikus hadis.
Di samping syarat-syarat ke-tsiqah-an lainnya, yang perlu
ditekankan di sini adalah dari segi pengetahuan, ia harus mengetahui persis (âlim atau ârif) tentang
siapa yang dinilainya sehingga kritikus hadis dituntut untuk menjelaskan letak
kecacatan periwayat yang dinilainya. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa
kritikus yang jauh masanya dengan periwayat yang dikritiknya dapat merinci
cacat periwayat yang dikritiknya, namun kritik yang datang dari orang “dekat”
(yakni yang hidup semasa) tentu dianggap lebih tahu secara rinci tentang cacat
periwayat yang dikritiknya dari pada kritikus yang jauh masa. Dari sini
kemudian muncul kaidah al-jarh: لاَ يُقْبَلُ الْجَرْحُ إِلاَّ مُفَسَّرًا : Kritik
kecacatan tidak bisa diterima kecuali dijelaskan secara rinci.
[5] Penilaian
kecacatan tanpa dijelaskan bukti kecacatannya –apalagi terhadap periwayat yang
sudah dikenal keadilannya– tidak bisa diterima kritikannya karena tidak
memenuhi syarat mufassar (syarat rinci). Ibn ‘Abd al-Barr (w.
463 H) –seperti yang dikutip oleh Tâj al-Dîn al-Subki– menegaskan:
إِنَّ مَنْ ثَبَتَتْ
عَدَالَتُهُ وَمَعْرِفَتُهُ لاَ يُقْبَلُ قَوْلُ جَارِحِهِ إِلاَّ بِبُرْهَانٍ [6]
Sesungguhnya periwayat yang telah pasti keadilannya dan dikenal
keadilannya, tidak diterima kritikan terhadapnya kecuali disertai dengan bukti.
Dengan demikian bila terjadi pertentangan antara penilaian cacat
dengan penilaian adil seorang periwayat maka peneliti memilih kaidah:
الْجَرْحُ الْمُفَسَّرُ
مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيْلِ [7]
Kritik kecacatan yang dijelaskan secara rinci didahulukan atas
penilaian keadilan.
Akan tetapi bila terjadi kasus di mana pen-jarhan
tidak disertai dengan bukti yang meyakinkan, apalagi tidak ada satupun kritikus
yang kredibel yang keberatan dengan pen-jarhan tersebut, maka
peneliti akan bersikap hati-hati dengan mendahulukan ta‘dîl dari
pada jarh.
Sementara itu, penjelasan rinci terhadap keterpujian seorang
periwayat tidak dianggap penting. Hal ini karena arti ‘adil –menurut
Ibn Hibbân (w. 354 H)– adalah orang yang tidak dikenal cacatnya.
Selama tidak ada yang mencacatnya maka dia tergolong orang yang ‘adil, kecuali
tentunya bila ada penjelasan rinci mengenai kecacatannya.[8]
Jika jumlah hadis yang diteliti cukup banyak, maka tanpa
mengurangi kualitas penelitian ini, maka tidak perlu mengungkap dan mengkritisi
semua periwayat hadisnya tetapi cukup mengkritisi para periwayat yang
“kontroversial” atau yang diperselisihkan ke-tsiqah-annya saja. Dengan
demikian, penilaian terhadap para sahabat yang sudah disepakati ke‘adilannya[9] dan
para periwayat lain yang sudah dikenal ketsiqahannya –seperti hadis yang
disepakati oleh al-Bukhâri dan Muslim (muttafaq ‘alayh)–, tidak perlu
dibahas secara panjang-lebar. Selanjutnya, jika dari segi sanad sudah jelas
kedaifannya maka tinggal memberikan penjelasan (syarahataupun
catatan singkat mengenai matannya.
Adapun mengenai hadis yang daif sanadnya tetapi tampak shahih
matannya, selama kedaifannya masih bisa ditolerir, artinya: bukan pendusta,
tidak tertuduh dusta, bukan ahli bid‘ah, bukan periwayat yang mubham (tidak dikenal),
bukan periwayat yang hadis-hadisnya munkar (menyalahi
periwayat yang lebih kuat) karena hapalannya tidak bisa dipertanggungjawabkan,
maka upayakan mencari jalur periwayat lain yang mungkin bisa menaikkan
derajatnya. Namun, jika kedaifannya keterlaluan dan sama sekali tidak ditemukan
jalur periwayat lain yang maqbûl[10] maka
hadis ini tetap berstatus sebagai hadis dla‘îf bahkan dla‘îf
jiddan (lemah sekali)
. Hal ini karena hadis yang kedaifannya keterlaluan
meskipun jumlahnya banyak, tidak bisa meningkat derajatnya menjadi hadis hasan
li ghayrih (hasan karena lainnya).
[11]
b.      Pendekatan kritik matan
hadis 
yang mengacu pada kaidah keshahihan matan hadis. Ini dilakukan
khususnya bila ditemukan pertentangan riwayat dengan riwayat para periwayat
yang lebih tsiqah atau bertentangan dengan kaidah keshahihan
matan hadis secara umum.
Dalam menyelesaikan pertentangan matan hadis yang sanadnya
sama-sama shahih, maka sebagai langkah pertama yang umumnya
ditempu oleh para ulama adalah pengkompromian (al-jam‘u wa al-tawfîq). Jika
tidak bisa dengan pengkompromian maka langkah kedua yakni
melakukan al-tarjîh (mencari dalil yang paling kuat di
antara dalil yang sama-sama maqbûl). Jika dengan metode tarjîh pun
tetap tidak selesai maka sebagai langkah terakhir yakni dengan metode al-nâsikh
wa al-mansûkh 
yaitu dalil yang datang belakangan menghapus hukum dalil
yang datang lebih dahulu[12].
Namun jika tidak ditemukan lagi adanya pertentangan, maka baru memberikan
penjelasan atau pemahaman terhadap hadis (fiqh al-hadîtsyang
diteliti sambil merujuk pendapat para ulama besar sesuai dengan bidang
keilmuannya, seperti para fuqahâ’ (ulama fiqh), ulama kalam
dan lain-lain. Jika yang dibahas hadis dengan tema fiqh, maka bisa merujuk pada
kitab-kitab fiqh, seperti: Fiqh al-Sunnah oleh al-Sayyid
Sâbiq, atau kitab al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu oleh Wahbah
al-Zuhayli, al-Fiqh ‘ala Madzâhib al-Arba‘ah, Subul
al-Salâm 
oleh al-Shan‘âni, dan lain-lain,
3.      Penarikan kesimpulan
Hasil temuan dari penelitian terhadap suatu hadis disimpulkan pada
akhir pembahasan setiap sub bahasan, tentang derajat hadisnya (misal: shahîhhasan
& dla‘îf) 
atau status kehujjahannya, apakah maqbûl
(diterima sebagai hujjah) 
ataukah mardûd (ditolak sebagai
hujjah)
. Setelah itu, pada bagian akhir dari penelitian, berikan
kesimpulan-kesimpulan berupa poin-poin penting yang merupakan jawaban dari
masalah yang diteliti.

* Anggota
MTDK PP. Muhammadiyah, Dosen FAI UMY, dan Ketua Lembaga Pengkajian &
Pengamalan Islam (LPPI) UMY. 
[1] Mahmûd
Thahhân, Ushûl al-Takhrîj wa Dirâsât al-Asânîd, (Qâhirah:
Dâr Kutub al-Salâfiyah, 1982)hlm 10; Ahmad bin Muhammad
al-Shiddîq al-Ghimâri, Hushûl al-Tafrîj bi Ushûl al-Takhrîj, (Riyâdl:
Maktabah Thabariyah), hlm 13
[2] Ibn
al-Shalâh, 1972, ‘Ulûm al-Hadîts, (Madînah: al-Maktabah
al-‘Ilmiyyah), hlm 10
[3] Ibn Hajar
al-’Asqalâni, 1352, Nuhbat al-Fikar, (Bayrût: Dâr al-Kutub
al-‘Ilmiyyah) hlm 51
[4] Muhammad
‘Ajjâj al-Khathîb, 1409/1989, Ushûl al-Hadîts., (Bayrût: Dâr
al-Fikr), hlm. 305; Sebagian ulama mengembangkan cakupan definisi syâdz yaitu
matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur’an, akal sehat,
kepastian sejarah dan ilmu pengetahuan. Lihat Syuhudi Ismail, 1988, Kaedah
Keshahihan Sanad Hadis, 
(Jakarta: Bulan Bintang), hlm
111-135; Musthafâ al-Sibâ’i, 1966, al-Sunnah wa Makânatuha fi
al-Tasyrî‘ al-Islâmi, 
(Ttp: Dâr al-Qawmiyyah), hlm 206-207  
[5] Tâj
al-Dîn al-Subki, Qâidah fi al-Jarh wa al-Ta‘dîl, muhaqqiq:
Abu Ghuddah, 1398/1978, (Qâhirah: Dâr al-Wâ‘iy), hlm. 22; ‘Abd
al-‘Adzîm bin ‘Abd al-Qawiyy al-Mundziri, 1406, Risâlah fî al-Jarh wa
al-Ta‘dîl, 
(Kuwayt: Maktabah Dâr al-Aqshâ), juz 1, hlm 40.
[6] Tâj
al-Dîn al-Subki, Idem, hlm. 22; Lihat juga Ahmad bin
‘Ali bin Hajar al-’Asqalâni, Fath al-Bâri, muhaqqiq:
Muhammad Fu’âd ‘Abd al-Bâqi, 1379, (Bayrût: Dâr al-Ma‘rifah), juz 1,
hlm  189.
[7] M.
Syuhudi Ismail, 1992, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta:
Bulan Bintang),  hlm 78
[8] Ahmad
bin ‘Ali bin Hajar al-’Asqalâni, Lisân al-Mîzân, (Bayrût:
Mu’assasat al-A‘lami li al-Mathbû‘ât, 1986/1406), juz 1, hlm  14.
[9] Kaidah
yang dipakai untuk kualitas para sahabat adalah كل الصحابة عدول . Lebih lengkap baca ‘Adâlat
al-Shahâbah 
dalam kitab Ushûl al-Hadîts oleh
Muhammad ‘Ajjâj al-Khathîb hlm 392-400Al-Khathîb
al-Baghdâdi, 1352, al-Kifâyah fî ‘Ilm al-Riwâyah, (Ttp: Dâr Ihyâ’
al-Turâts al-‘Arabi), hlm 46-49; Al-Suyûthi, 1379, Tadrîb al-Râwi, (Qâhirah:
Maktabah al-Qâhirah), hlm. 400; Al-Sakhâwi, Fath al-Mughîts, jld
iv, hlm 34.
[10] Termasuk
hadis dla‘îf yang tidak bisa saling mendukung peningkatan
kualitasnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok periwayat yang tidak
bisa dipertanggungjawabkan kualitas pribadi dan hapalannya dalam satu generasi
di mana tidak ditemukan periwayat lain yang maqbûl di masa
mereka. Hadis dengan periwayat seperti ini tidak bisa saling menguatkan satu
sama lain, dianggap “terputus” dari jalur periwayat yang sahih dan tetap
berstatus sebagai hadis dla‘îf.
[11] Muhammad
‘Ajjâj al-Khathîb, Ushûl al-Hadîts, hlm 349-350
[12] ‘Abd
al-Wahhâb Khallâf, 1388/1968, ‘Ilm Ushûl al-Fiqh, (Qâhirah:
Maktabat al-Da‘wat al-Islâmiyah) hlm 229. Ulama Syafi`iyyah dan Malikiyyah
menambahkan langkah ke empat yakni al-tawaqquf (mendiamkannya
untuk sementara waktu). Namun jika masalah yang bahas mendesak untuk dipecahkan
maka sebaiknya tidak di-tawaqquf-kan.  
Oleh Syakir Jamaluddin,
MA.

SHARE

1 COMMENT