Pandangan Muhammadiyah Tentang Bagian Zakat Fitrah

140
Pandangan Muhammadiyah Tentang Bagian Zakat Fitrah

Tongkrongan Islami – Dalam pembagian zakat fitrah muhammadiyah pernah menerima   suatu pertanyaan dari kaum muslimin yang bernama Arif Rochmanuddin, yang beralamat
di Samben, Argomulyo, Sedayu, Bantul. Mejelis Tarjih menyidangkan kemudian mempublikasikan melalui majalah Suara Muhammadiyah “meneguhkan dan  mencerahkan”  No. 03/Th.  KE-93/01-15  yang isinya :

  1. Bolehkah Amil mengambil bagian dari zakat fitrah? Hal ini mengingat zakat fitrah hanya untuk fakir miskin sebagaimana dalam hadits dari Abu Hurairah, bukan untuk 8 asnaf.
  2. Anak-anak TK dan SD di tempat saya selalu mendapat bagian zakat fitrah yang berwujud uang Rp. 1000,- s.d Rp 5000,- pada malam hari raya. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan?

Sebelum membaca secara keseluruhan mengenai tanggapan Muhammadiyah terhadap permasalahn ini, ada baiknya membaca pengertian ibadah zakat terlebih dahulu untuk melengkapi pemahaman seputar zakat fitrah ini. Terhadap kedua pertanyaan tersebut Muhammadiyah melalui Mejelis Tarjih dan Tajdid menjawab sebagai berikut :

Jawaban Pertama

Amil tidak boleh mengambil bagian dari zakat fitri (kami menggunakan istilah zakat fitri untuk penyebutan zakat fitrah), karena yang berhak menerima zakat fitri hanyalah orang-orang miskin sebagaimana dinyatakan dalam hadits Ibn Abbas berikut:

Diriwayatkan dari Ibn Abbas, ia berkata: “Rasulullah saw mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan porno dan sebagai makanan bagi orang- orang miskin. Barang siapa membayarkannya sebelum shalat (Hari Raya) maka itu adalah zakat (fitri) yang diterima, dan barang siapa membayarkannya setelah shalat maka itu hanyalah berupa sedekah dari sedekah (biasa)”.

Hadits di atas dengan jelas menyatakan bahwa zakat fitrah itu diperuntukkan kepada orang-orang miskin saja, bukan  delapan  golongan sebagaimana dalam zakat maal. Sehingga dengan demikian Amil tidak berhak menerima zakat fitri, kecuali jika Amil tersebut termasuk dalam golongan orang miskin. Akan tetapi Amil boleh memperuntukkan sebagian harta zakat fitri untuk biaya urusan administrasi, transportasi dan lainnya yang berhubungan dengan pengurusan zakat fitrah tersebut, jika memang tidak ada sumber dana yang lain.

Jawaban Kedua

Anak-anak TK dan SD tersebut juga tidak boleh diberi zakat fitri, melainkan mereka  juga
termasuk dalam golongan orang miskin. Anak-anak tersebut boleh diberi sedekah dari sumber dana lain, misalnya shadaqah, infaq dan lain-lain.

Pembahasan masalah pembagian zakat kepada mustahik (orang- orang yang berhak) menerima zakat termasuk katagori permasalahan yang bersifat Ijtihadiyah. Hal tersebut dikarenakan permasalahan pembagian zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak menerimanya tersebut tidak secara jelas diterangkan dalam Al Qur‟an secara qath’i.31 Dalam perspektif Muhammadiyah zakat fitrah diperuntukkan hanya untuk golongan miskin saja dengan berdasarkan hadits riwayat Abu Daud.

Metode Ijtihad Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Penetapan Zakat Fitrah

Dalam menetapkan hokum suatu masalah, Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengkaji hukum dengan menempuh tiga jalur yaitu:

Pertama: Ijtihad Bayani

Al-Ijtihad Al-Bayani yaitu menjelaskan hokum yang kasusnya telah terdapat dalam nash Al Qur‟an dan Hadits.

  1. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah kitab suci dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Jibril dan dituliskan dalam mushaf yang dimulai dari surat Al Fatihah dan di akhiri surat An Nas.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan dengan para ulama yakni keharusan merujuk pada Al Qur’an dalam pengambilan suatu hukum. Hal ini karena Al-Qur’an mempunyai peranan yang penting sebagai dasar dalam pengambilan hukum Islam, Al-Qur’an juga merupakan sumber utama dari dalil rujukan sebagai rujukan pertama.

Al-Qur’an diterima dengan ayat yang bertubi-tubi (tawatir), baik melalui lisan atau tulisan. Riwayat yang demikian keadaannya menimbulkan keyakinan tentang kebenaran isi Al-Qur’an.

Oleh karena itu nashnya dikatakan “qat-iyyul-wurud” artinya benar-benar demikian keadaannya ditrima dari Rosulullah SAW.oleh karena itu hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an merupakan aturan-aturan yang wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa. Dengan demikian kebenaran dan keabsahan Al-Quran terjamin dan terpelihara sepanjang masa serta tidak akan pernah berubah.

2. Hadits

Metode istinbath hokum yang dipakai Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah hadits yang shahih. Hadits yang shahih dijadikan rujukan kedua setelah Al-Qur’an dalam pengambilan hukum atau sebagai dalil kedua dalam istinbatnya, karena hadits sebagai penjelas Al-Qur’an dan dasar hukum sebuah kejadian yang tidak ditemukan dalam Al-Qur’an.

Hadits adalah sesuatu yang disandarkan dari Rasulullah SAW berupa perkataan(sunnah qauliyyah), perbuatan (sunnah fi’liyyah) dan pengakuannya (sunnah taqririyah).34 Hadits berfungsi menopang Al-Qur’an dalam menjelaskan  hukum  Islam. Bentuk penopangnya adalah :

Pertama, sunah berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an yakni dengan merinci ayat-ayat
Al-Qur’an yang masih global. Kedua, membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokonya dalam Al-Qur’an. Ketiga, menetapkan
hukum yang belum disinggung dalam Al-Qur’an.

Kedua: Ijtihad Qiyasi

Al-Ijtihad Al-Qiyasi yaitu menyelesaikan kasus baru, dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits Qiyas adalah menerangkan sesuatu hukum yang tidak ada nashnya dalam Al-Quran dan hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatau yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan illat hukum.

Ketiga: Ijtihad Istislahi

Al-Ijtihad Al-Istislahi Yaitu menyelesaikan kasus baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.

Dalam metode yang ketiga ini muhammadiyah menggunakan metode al-maslahat al-mursalat, istihsan bi al-mashlahat dan saddu al-zari’at. Dari ketiga metode yang digunakan Muhammadiyah mengarah kepada upaya mewujudkan kemaslahatan manusia, sebagaimana  diharapkan oleh syari’at Islam.

Mengenai masalah pembagian zakat fitrah Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah  menggunakan metode Al-Ijtihad Al-Bayani yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash Al-Qur’an dan Hadits. Dalam hal ini Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan Hadits shahih sebagai acuan penetapan pembagian zakat fitrah, yaitu hadits riwayat Abu Daud :

Diriwayatkan dari Ibn Abbas, ia berkata: “Rasulullah saw mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan porno dan sebagai makanan bagi orang- orang miskin. Barang siapa membayarkannya sebelum shalat (Hari Raya) maka itu adalah zakat (fitri) yang diterima, dan barang siapa membayarkannya setelah shalat maka itu hanyalah berupa sedekah dari sedekah (biasa)”.

Dalam menetapkan hokum suatu masalah Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah selalu mendasarkan pada dalil pokok yaitu Al Qur‟an dan Hadits. Hal ini secara tegas dituangkan sebagai hasil muktamar khususi. Muktamar tersebut berlangsung pada akhir bulan Desember 1954 samapai dengan bulan Januari 1955.

Dari ketiga jalur yang ditempuh Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah selalu berorientasi pada maslahat yang merupakan tujuan utama disyariatkan hukum Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode ijtihad yang digunakan Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah selalu bertumpu pada maqashid al-syari’at yaitu untuk kemaslahatan manusia.

Baca Artikel Zakat Lainnya:

  1. Zakat Pekerjaan: Ketentuan Nisab dan Perhitungan Zakat Profesi
  2. Zakat Harta: Ketentuan Nisab dan Perhitungan Zakat Mal
  3. Zakat Usaha: Ketentuan Nisab dan Perhitungan Zakat Transportasi
  4. Zakat Nafs: Ketentuan Nisab dan Perhitungan Zakat Fitrah
  5. Zakat Tumbuh-tumbuhan: Ketentuan Nisab dan Perhitungan Zakat Hasil Pertanian
  6. Zakat Binatang Ternak: Ketentuan Nisab dan Perhitungan Zakat Hewan
  7. Zakat Perdagangan: Ketentuan Nisab dan Perhitungan Zakat Perniagaan

 

Daftar Maraji’

Muhammadiyah, “Tanya Jawab Agama”, Suara Muhammadiyah, Edisi 1-15 Oktober 2008.
Abu Daud. Sunan Abu Daud, jilid 1, Indonesia : Maktabah Dahlan, Tth.

Dalil Qath‟i adalah suatu dalil yang diyakini datangnya dari syara‟(TM  Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm 162)

Romli SA, Muqaranah Mazahib Fil Ushul, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1995.

Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.

TM Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar   Hukum Islam, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra ,1997.

Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2002.

SHARE