Pendidikan dan Akhlak

55
Salah satu persoalan bangsa yang krusial dewasa ini adalah persoalan
akhlak. Membudayanya KKN baik di kalangan birokrat maupun masyarakat bawah,
menjamurnya media pornografi dan pornoaksi, konflik SARA yang mengancam
disentegrasi bangsa, serta kasus illegal logging dan pekerjaan ilegal lainnya
adalah sekelumit dari persoalan akhlak bangsa yang sedang dihadapi oleh negara
yang sudah “merdeka” ini. Banyak kalangan yang menilai bahwa
munculnya perilaku tersebut merupakan hasil dari pendidikan masa lalu. Di
bidang pendidikan sendiri, tak jarang guru Agamalah yang dikambinghitamkan,
sebab materi yang diajarkannya banyak menyangkut tentang akhlak.
Pendidikan memiliki peranan yang sangat besar
dalam membentuk kepribadian setiap manusia. Pendidikan merupakan proses
pengembangan potensi peserta didik sehingga menjadi pribadi yang paripurna
(insan kamil). Salah satu indikator insan kamil tersebut adalah setiap peserta
didik melahirkan akhlakul karimah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ki Hajar
Dewantara, bahwa ada tiga lembaga pendidikan yang turut berperan dalam
mengembangkan potensi tersebut, yaitu pendidikan formal, informal, dan non
formal, masing-masing diwakili oleh sekolah, keluarga, dan lingkungan atau
masyarakat. Dengan demikian sekolah sebagai lembaga pendidikan formal turut
bertanggung jawab dalam mendidik akhlak setiap peserta didiknya. Itu sebabnya,
ketika muncul perilaku negatif (akhlak mazmumah) di tengah-tengah masyarakat,
maka salah satu factor yang disorot adalah bidang pendidikan, disamping
factor-faktor lainnya.
 Tetapi tidaklah tepat jika dikatakan bahwa
tanggungjawab mendidik akhlak siswa hanyalah tugas guru agama. Meskipun
prinsip-prinsip dasar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) tertuang dalam
tiga kerangka dasar ajaran Islam, yaitu akidah (keimanan), syari’ah (ibadah),
dan ihsan (akhlak), bukan berarti pendidikan akhlak hanya menjadi tugas guru
agama semata, melainkan tugas semua guru.
Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam

Dalam Perspektif pendidikan Islam, guru disebut
sebagai abu al-ruh, yaitu orang tua spiritual. Artinya setiap guru, khususnya
yang beragama Islam—terlepas apakah dia guru bidang studi agama atau
tidak—bertugas dan memiliki tanggungjaab dalam membimbing dan mendidik dimensi
spiritual peserta didik sehingga melahirkan akhlakul karimah. Guru membawa misi
penyempurnaan akhlak, sebagaimana misi diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Nabi
sendiri dengan tegas pernah bersabda: Innama buitstu liutammima makaarima
al-akhlaq, artinya sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak
(manusia). Lantaran itu, tidak salah jika Ahmad Tafsir mengatakan bahwa posisi
guru setingkat di bawah Nabi, sebagaimana yang ia pahami dalam sabda Nabi,
al-Ulama’u waratsatu al-Anbiya’, (Ulama [menurutnya termasuk guru] adalah
pewaris para nabi).
Guru dalam pemahaman seperti ini tidak hanya
dibatasi pada guru yang mengajarkan bidang studi keagamaan (keislaman) semata.
Sebab, setiap ilmu yang dimiliki oleh setiap guru, baik di bidang sains, sosial
dan lainnya pada hakikatnya bersumber dari Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT,
sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Perhatikanlah salah satu
firman-Nya: La ‘ilmalana illa ma ‘allamtana, Tidak ada yang kami ketahui
kecuali apa yang diajarkan (Allah) kepada kami.
Karena hakikat ilmu hanya berasal dari Allah, maka
setiap ilmu yang adiajarkan mesti melahirkan akhlakul karimah. Dengan demikian
setiap ilmu membawa misi pembinaan akhlak, akhlak kepada khaliq maupun akhlak
kepada makhluk secara mulia dan terpuji.
Amanah UUD 1945 dan UU Sisdiknas

Selain dari tugas dan tanggungjawab guru dalam
perspektif pendidikan Islam, Undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagai
landasan yuridis formil dalam segala aspek kehidupan bangsa, termasuk aspek
pendidikan, secara implisit juga mengamanahkan kepada guru untuk mendidik
akhlak peserta didik. Dalam UUD 1945 Bab XIII tentang Pendidikan dan
Kebudayaan, pasal 31 ayat (3) termaktub: “Pemerintah mengusahakan dengan
menyelenggaraan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang
diatur dengan undang-undang.”
Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa akhlak
mulia menjadi salah satu indikator utama, disamping iman dan takwa dalam
mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”
sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan (preambule) UUD 1945 itu sendiri.
Lebih lanjut amanah UUD 1945 itu dituangkan dalam Undang-undang nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU Sisdiknas, pasal 3 ditegaskan
bahwa tujuan pendidikan nasional adalah “…untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Lagi-lagi dalam ini
ditegaskan bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mendidik akhlak
mulia.
Karena mendidik akhlak mulia menjadi salah satu
tujuan pendidikan nasional, maka semua guru sebagai pendidik mesti mengarahkan
proses pembelajaran yang dilakukannya ke tujuan pendidikan yang tertinggi dalam
Sisdiknas di atas. Hal ini juga ditegaskan dalam UU No 14 tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen pada pasal 6 bahwa “kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga
professional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan
mewujudkan tujuan pendidikan nasional…”.
Berdasarkan dua pandangan di atas—guru dalam
perspektif Islam dan amanah UUD 1945—maka setiap guru dituntut untuk berperan aktif
dalam mendidik setiap akhlak siswanya. Setidaknya akhlak itu berkenaan dengan
mata pelajaran yang diasuh oleh guru tersebut, sehingga guru agama tidak lagi
dikambinghitamkan. Misalnya, ketika seorang anak—yang juga siswa—diberikan
orangtuanya uang sebesar Rp10.000,00 untuk membeli seliter beras seharga
Rp8.000,00 si anak hanya mengembalikan uang Rp1000,00. Dalam kasus ini, yang
dipersoalkan bukan guru agama saja, tetapi yang lebih dipersoalakan adalah guru
matematika, sebab 10.000 – 8.000 = 2.000, lalu kenapa si anak hanya
mengembalikan Rp1000,00?
Jadi, guru matematika bertanggungjawab dalam
mendidik akhlak siswanya agar tidak curang dalam takaran; guru bahasa
bertanggungjawab mendidik akhlak siswanya dalam berbicara, sehingga tidak
mengucapkan kata-kata kotor (mencarut); guru IPA bertanggungjawab mendidik
akhlak siswa agar tidak melakukan pencemaran terhadap alam; demikian juga untuk
guru-guru bidang studi lainnya akan bertanggungjawab dalam mendidik akhlak
peserta didiknya, setidaknya yang berhubungan dengan bidang studi yang
diasuhnya.
Untuk itu setiap guru diharapkan mampu melakukan
pendekatan keagamaan dan pendekatan integral—dalam konteks keagamaan—ketika
melakukan proses pembelajaran kepada siswanya, khususnya guru yang beragama
Islam berhadapan dengan peserta didik yang beragama Islam. Artinya setiap
materi yang diajarkan dikaitkan dengan pemahaman agama. Sebab secara garis
besar, al-Qur’an telah memberi kerangka dasar untuk seluruh bidang ilmu
pengetahuan. Itu sebabnya para ilmuan muslim—baik di ilmu bidang keislaman
maupun ilmu bidang umum—banyak yang lahir di masa kejayaan Islam pada masa
pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah. Keberhasilan itu tentunya tidak terlepas
dari upaya mereka dalam mengintegrasikan antara ilmu umum dengan ilmu agama.
Ini bisa dilakukan mengingat setiap guru juga
memiliki pemahaman keagamaan, sebab ia telah belajar bidang studi Pendidikan
Agama Islam di setiap jenjang pendidikan yang pernah ia lalui. Kemudian hal ini
juga sangat relevan dilakukan oleh lembaga pendidikan yang ada di Sumatera
Barat, mengingat penduduk Sumatera Barat mayoritas muslim. Terlebih lagi di
daerah ini dikenal falsah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.
Kemudian kebijakan pemerintah di tingkat kota/kabupaten pada umumnya memberikan
perhatian yang besar terhadap pendidikan akhlak ini. Seperti halnya pemerintah
kota Padang, kabupaten Pasaman, Solok, Bukittinggi, Padangpanjang, dan lainnya
mengeluarkan kebijakan mewajibkan setiap siswa berpakain muslim.
Selain dari pendekatan keagamaan, setiap guru
dituntut untuk melakukan metode keteladanan. Persoalan mendidik akhlak siswa
akan sulit—kalau tidak mustahil—berhasil tanpa keteladanan. Keberhasilan
Rasulullah sendiri dalam menjalankan misinya untuk menyempurnakan akhlak
umatnya tidak terlepas dari metode keteladanan yang ia terapkan. Mengenai hal
ini, Allah menerangkan lewat Firman-Nya: “Sesungguhnya dalam diri
Rasulullah (Muhammad) itu terdapat uswah (keteladanan) yang baik” (QS.
Al-Ahzab: 21).
Implikasi dari keteladanan ini, maka guru yang beragama
Islam tersebut harus konsisten dan komitmen (istiqomah) dalam menjalankan
syari’at Islam. Tanpa menjalankan syari’at Islam secara benar, mustahil ia akan
mampu melahirkan akhlak al-karimah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT.
Umpamanya, ketika diberlakukan peraturan siswa wajib mengenakan pakaian
muslim/muslimah, maka setiap guru juga dituntut untuk berpakaian
muslim/muslimah dengan baik dan benar.Jika semua guru dalam suatu lembaga
pendidikan (sekolah) secara bersama-sama melaksanakan tanggungjawabnya dalam
mendidik akhlak siswa sesuai dengan ajaran Islam, maka out came dari sekolah
tersebut akan melahirkan SDM yang berkualitas, baik kualitas intelektual,
emosional maupun spiritual secara integral. Generasi inilah yang akan mampu
melakukan perubahan dalam mewujudkan bangsa yang berperadaban, diberkahi dan
senatiasa memperoleh ampunan dari Allah SWT. Ditulis Oleh: Muhammad Kosim LA
SHARE