Penyatuan zona waktu korbankan 200 juta masyarakat (JK)

36
Bergulirnya kembali wacana penyatuan zona waktu mengundang mantan
wakil presiden Jusuf Kalla angkat bicara. Menurutnya, kebijakan
menyatukan zona waktu di Indonesia merupakan langkah keliru dan
dampaknya terlalu besar.

Bahkan, secara tegas
Jusuf Kalla menyebut bahwa kebijakan memberlakukan dan
menyeragamkan satu waktu di Indonesia akan mengorbankan lebih dari 200
juta jiwa masyarakat Indonesia.
“Ini bisa menimbulkan kekacauan, tidak ada alasan objektifnya untuk
menyatukan zona waktu di Indonesia,” kata Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa
(29/5).
Jusuf Kalla menjelaskan, wacana kebijakan mengubah zona waktu menjadi GMT+8
atau waktu Indonesia bagian tengah, membuat pola hidup 193 juta jiwa
masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah barat Indonesia
mengalami perubahan drastis.
Begitu pula dengan enam juta penduduk Indonesia di wilayah Timur yang
dipaksa mengubah pola hidupnya. Hanya masyarakat yang hidup di wilayah
tengah Indonesia saja yang tidak mengalami perubahan.
Jusuf Kalla menyebutkan, masyarakat yang tinggal di wilayah Barat harus
beraktivitas lebih pagi, di saat hari masih gelap dan matahari belum
bersinar terang. Sementara masyarakat di wilayah timur, bakal
beraktivitas lebih siang dari biasanya.
Dia mencontohkan, pekerja yang berdomisili di Bekasi dan bekerja di
wilayah Jakarta yang sehari-hari berangkat pukul 05.30 WIB, dengan
penyatuan zona waktu harus berangkat 1 jam lebih pagi atau pukul 04.30
WIB agar bisa sampai di Jakarta pukul 07.00 WIB.
“Terus harus bangun lebih pagi lagi, makan pagi jam 04.00 lebih
malam, dan berangkat 04.30 WIB mereka salatnya bagaimana?,” katanya.
Masyarakat yang tinggal di wilayah paling barat Indonesia seperti
Banda Aceh dan sekitarnya akan lebih berat. Terlebih, bagi yang tinggal
di pedalaman dengan penerangan yang minim. Jusuf Kalla prihatin jika anak-anak
berangkat sekolah harus menggunakan obor karena hari masih sangat gelap.
Menurutnya, zona waktu pada dasarnya menyesuaikan keseimbangan alam.
Jika dikaitkan dengan kondisi geografis wilayah Indonesia yang cukup
panjang dan luas hingga mencapai 5.000 km, sangat tidak logis untuk
menerapkan zona 1 waktu.
“Di seluruh dunia, tidak ada negara dengan rentang panjangnya 5.000
km memiliki satu zona waktu kecuali hanya China, itu pun karena
keputusan partai komunis China pada 1949 untuk mengontrol kekuasannya,
jadi alasan politik kekuasaan,” katanya.
Jusuf Kalla memberi contoh, Amerika serikat yang memiliki sembilan
zona waktu dengan enam diantaranya berada di wilayah daratan termasuk
Alaska. Begitu pula dengan Australia yang memiliki tiga zona waktu. http://www.merdeka.com
SHARE