Perbedaan Pendapat Fuqaha Tentang Nisab dan Prosentase Zakat Profesi

81
Perbedaan Pendapat Fuqaha Tentang Nisab, dan Prosentase Zakat Profesi

Tongkrongan Islami – Secara etimologis (bahasa), kata zakat berasal dari kata zakaa yang artinya “tumbuh, berkah, bersih dan baik”. Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah “suci, tumbuh, berkah, dan teruji”, semuanya digunakan di dalam  al-Quran dan Hadits.

Dalam  kitab Kifayatul Akhyar, disebutkan bahwa zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkah dan banyak kebaikan. Sedangkan menurut Hammudah Abdalati, menyatakan the literal and simple meaning of zakah is purity. Artinya pengertian sederhana dari zakat adalah kesucian. Ada juga yang mengartikan peningkatan atau perkembangan (development).

Adapun pengertian zakat secara termonologi (istilah), Dalam kitab Fathul Wahab terdapat definisi zakat sebagai berikut:“Sesuatu nama dari harta atau badan yang dikeluarkan menurut syarat-syarat yang ditentukan”. Sedangkan Abu Bakar bin Muhammad al-Husainy mendefinisikan bahwa zakat adalah sama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu, yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerima zakat dengan persyaratan tertentu pula.

Syaikh Muhammad al-Nawawi dalam karyanya al-Majmu’ yang telah mengutip dari pengarang al-Hawi menyebutkan “zakat adalah kata Arab yang sudah dikenal sebelum Islam dan lebih banyak dipakai dalam syair-syair daripada  diterangkan”. Daud  al-Zhahiri berkata. “kata itu tidak mempunyai asal usul kebahasaan, hanya dikenal melalui agama”. Pengarang al-Hawi berkata, “pendapat itu  sekalipun salah, tidak sedikit  pengaruh
positifnya ibadah zakat”.

Ketentuan Nisab Zakat Profesi

Pembahasan tentang rukun dan syarat zakat profesi di sini stressingnya adalah pada kajian nisab, haul dan besar atau prosentase zakat yang dikeluarkan. Harta penghasilan harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab.

Nisab adalah ukuran yang telah ditentukan oleh Syari’ sebagai tanda atas wajibnya zakat (baca: pengertian nisab). atau dengan kata lain, nisab adalah batas minimal suatu penghasilan atau pendapatan yang harus dizakati.

Nisab ini sebagai batas untuk menetapkan siapa yang tergolong  orang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya. Dalam suatu hadits di mana Rasulullah  saw  mengutusMuadz ke Yaman, beliau berpesan:

Artinya : ….Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka (pendudukYaman) zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir.

Al-Syaukani menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan para imam Mazhab tentang orang kaya.

Menurut golongan Hadawiyah dan Hanafiyah, orang yang dianggap kaya adalah orang yang mempunyai harta mencapai nisab (85 gram emas), atau yang senilai dengannya sehingga haram baginya mengambil zakat dengan alasan hadits saw: “Tidak halal menerima atau mengambil zakat bagi orang yang kaya, demikian pula orang yang kuat dan mampu  bekerja”.

Ulama lain mengatakan, orang kaya adalah orang yang mampu makan di siang dan malam hari, dengan alasan hadits riwayat Abu Dawud dan Ibn Hibban dari Sahal ibn Handhalah bahwa Rasulullah saw bersabda:

Artinya: Barang siapa meminta-minta, padahal ia mempunyai harta yang cukup, maka ia  memperbanyak api  neraka pada dirinya. Para sahabat bertanya: “Berapa harta yng dianggap cukup ini ?, Rasulullah menjawab: “kadar yang bisa dimakan di siang dan malam hari.

Menurut al-Tsaury, Ibn al-Mubarak, Ahmad, Ishaq dan sekelompok pakar ilmu, orang kaya adalah orang yang mempunyai lima puluh dirham atau yang senilai dengannya. Orang tersebut tidak boleh mengambil atau menerima zakat.

Hal ini berbeda dengan pendapat al-Syafi’i dan sekelompok ulama lain, di mana mereka mengatakan: “apabila seseorang mempunyai uang lima puluh dirham atau senilainya, akan tetapi ia masih belum cukup, maka ia boleh mengambil zakat”.

Diriwayatkan dari Syafi’i, bahwa seseorang terkadang sudah dianggap kaya (merasa  cukup) dengan uang satu dirham dan punya mata pencaharian. Tetapi sebaliknya orang yang mempunyai uang seribu dirham dengan keluarga yang banyak serta tidak mempunyai pencaharian maka ia bukan termasuk orang yang kaya atau tercukupi kebutuhannya.

Hadits-hadits tentang kreteria orang kaya sebagaimana di atas adalah berkaitan dengan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, ukuran kaya tidaknya seseorang adalah relatif, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Syafi’i. Oleh  sebab itu nisab harus ada ukuran yang pasti, yakni 85 gram emas sebagaimana hadits-hadits yang menjelaskan zakat nuqud.

Dari berbagai pendapat para fuqaha di atas penulis sangat condong dengan pendapat golongan fuqaha yang mengatakan orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah orang yang kaya yang mempunyai harta mencapai nisab, yaitu 85 gram emas.

Dalam masalah nisab zakat profesi, maka ada dua pendapat.

Pertama, penghasilan satu tahun senilai 85 gram emas, lalu dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebanyak 2,5 %.

Kedua, dianalogikan pada zakat tanaman sebanyak 653 kg (misalnya  padi), dikeluarkan setiap menerima penghasilan atau gaji sebanyak 5 % atau10 %. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad al-Ghazali dalam bukunya Islam  wa  al-audza’ al-Iqtishadiya, seperti dikutip  oleh Yusuf al-Qardhawy.

Pendapat di atas adalah pendapat yang sesuai dengan penulis. Tetapi barang
kali pembuat syari’at mempunyai maksud tertentu dalam menentukan  nisab tanaman kecil, karena tanaman merupakan penentu kehidupan manusia.

Yang paling penting dari besar nisab tersebut adalah bahwa nisab uang diukur dari nisab tersebut yang telah ditetapkan sebesar nilai 85 gram emas. Besar itu sama dengan 20 misqad hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadits. Banyak orang yang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan uang.

Bila menetapkan nisab zakat profesi berdasarkan nisab uang, maka kita menetapkan pula bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih setelah dipotong kebutuhan pokok yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi seperti sandang, pangan, papan, kendaraan  dan  alat kerja, oleh karenanya kesemuanya  itu tidak wajib dizakati.

Dengan kata lain, “pendapatan bersih” yang wajib dizakati adalah total penerimaan dari semua jenis penghasilan (gaji tetap, tunjangan, bonus tahunan, honorarium dan sebagainya) dalam jangka waktu satu tahun (atau 12 bulan) setelah dikurangi dengan hutang-hutang (termasuk cicilan rumah yang jatuh tempo sepanjang tahun tersebut) serta biaya hidup seseorang bersama keluarganya secara layak (yakni kehidupan orang-orang kebanyakan di setiap negeri, bukan yang amat kaya dan bukan pula yang amat miskin.

Berdasarkan hal itu maka sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila mencapai nisab uang, sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai nisab uang, setelah biaya- biaya di atas dikeluarkan, misalnya gaji pekerja-pekerja dan pegawai- pegawai kecil, tidak wajib zakat.

Prosentase Zakat Profesi yang harus dikeluarkan

Pembahasan zakat profesi sebagaimana diuraika di atas, pada hakekatnya tidak dijumpai dalam literatur-literatur lama, mungkin  karena jarangnya upah atau gaji karyawan yang mencapai nisab seperti nisab emas, hewan ternak, pertanian dan sebagainya. Namun di masa kini, penghasilan bulanan para karyawan di perusahaan-perusahaan besar, atau para profesional di bidang teknik, administrasi, kedokteran dan sebagainya, seringkali mencapai jumlahamat besar, jauh melampui nisab harta-harta lain yang wajib dizakati.

Artinya : Dari Malik dari Ibnu Syihab ia berkata, Orang pertama yang mengambil zakat dari pemberian (upah gaji) adalah Mu’awiyah bin Abi Sufyan.

Ibn Abd al-Barr menjelaskan bahwa pemotongan upah atau gaji itu adalah secara langsung, bukan sebagai zakat dari harta yang sudah memasuki satu tahun. Ia berkata bahwa hadits pemotongan gaji secara langsung ini adalah syadz (menyimpang dari kaidah  atau aturan) yang tidak dipercaya oleh para ulama bahkan tidak ada seorang pun dari orang-orang ahli fatwa mengatakannya.

Oleh karena itu masalah besaran kadar zakat profesi tetap bersifat ijtihadi yang menjadi garapan para atau fuqah atau ulama kontemporer dapat digolongkan paling sedikit tiga
pendapat mengenai hal ini.

1). Syaikh Muhammad al-Ghazali menganalogikan zakat  profesi dengan zakat hasil pertanian, baik dalam nisab maupun besarnya zakat yang wajib dikeluarkannya. Besar zakatnya adalah 10 % atau 5 % dari hasil yang diterima tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan pokok, sama dengan petani ketika mengeluarkan zakat hasil panennya. Perbedaan mengeluarkan  zakat 10 % atau 5 % karena perbedaan biaya menggunakan alat-alat mekanik atau tidak
menggunakannya.

2). Mazhab Imamiyah (atau Mazhab Ahlil Bait) berpendapat bahwa zakat profesi itu 20 % dari hasil pendapatan bersih, sama seperti dalam laba perdagangan serta setiap hasil pendapatan lainnya, berdasarkan pemahaman mereka terhadap firman Allah SWT., dalam surat al-Anfal : 41, tentang ghanimah.

3). Yusuf al-Qardhawy dalam mempertimbangkan untuk menguatkan pendapatnya, bahwa besarnya zakat profesi disamakan dengan uang atau perdagangan, yaitu 2,5 % dari hasil perdapatan; beliau berkata: “benar, bahwa nikmat Allah dalam hasil tanaman dan buah-buahan lebih jelas dan mensyukurinya lebih wajib, namun demikian  tidak berarti bahwa salah satu pendapatan tersebut tegas wajib zakat sedangkan yang satu lagi tidak.

Perbedaannya cukup dengan bahwa pembuat syari’at mewajibkan zakat hasil tanah sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang senilai dengan uang, sebanyak seperempat puluh.

Demikian perbedaan para fuqaha dalam menentukan besarnya zakat profesi yang harus dikeluarkan, sebagai kewajiban umat manusia dalam mengabdi kepada Allah dan sekaligus  untuk mensucikan harta benda yang mereka memiliki.

Namun menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, zakat profesi ditetapkan 2,5 %. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih, kita tidak boleh melupakan makna filosofi zakat profesi yang harus di pegang teguh. hal itu juga dipertegas dalam al-Quran tentang keumuman perintah zakat.

Baca Juga:

  1. Ketentuan Umum Nisab dan Perhitungan Zakat Fitrah
  2. Ketentuan Umum Nisab dan Perhitungan Zakat Transportasi
  3. Ketentuan Umum Nisab dan Perhitungan Zakat Mal (harta)

Daftar Rujukan

Ibrahim Anis dkk., Mu’jam al-Wasith I, Mesir: Dar al-Ma’arif, 1972.
Abi al-Fadhil Jamal al-Diin Muhammad ibn Mukrim Ibn Mundzir, Lisan al-Arab, JilidI, Beirut: Dar Shaadar, tt.,.

Imam Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Juz I, Semarang: UsahaKeluarga, tt..

Hammudah Abdalati, Islam in Focus, Indiana: American Trust Publication, 1980.

Fahruddin.HS., Ensiklopedi al-Quran, Jakarta: Renika Cipta, 1992.
Muhammad Zakaria al-Anshori, Fathul Wahab, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Syaikh Muhammad al-Nawawi, al-Majmu’. Jilid 5, Beirut: Daral-Fikr, tt.,
Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa ‘Adilatuh  III, Beirut: Dar al-Fikr, tt,.

Abdul  Karim As-Salawy,  Zakat  Profesi Dalam  Perspektif  Hukum Dan  Etik,Semarang: Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2001.

Departemen Agama RI,   Al-Quran dan Terjamahnya, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 297-298.

Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Ibnu Jarir al-Thabary, Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil al-Quran III, Beirut: Dar al-Fikr,1998.
Abi al-Hasan al-Wahidy,  Asbab al-Nuzul,  Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1968,

M. Quraish Shihab, Membumikan al-Quran, Bandung: Mizan, 1994.
Muhammmad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali), Jakarta: Lentera, 2001.

Satu sho’ itu sama dengan 2,167 kg atau 2167gram, lihat Yusuf al-Qardhawy,  HukumZakat, Terj. Salman Harun dkk., Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1999.

Abd. Rahman al-Juzairy,  Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah  I,  Beirut:
Dar al- Fikr, 1996, hlm. 563-564.

Abi Bakar,  Ianah al-Thalibin II,   Indonesia : Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt..
Depag RI,  UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,  Jakarta: Dirjen BimasIslam
&Urusan Haji, 2000.

Lihat dalam Sjehul Hadi Permono dalam “Pemberdayaan & Pengelolaan Zakat Dalam Kitannya Dengan UU. No. 38 Tahun 1999”, Semarang : Temu Ilmiah Program Pascasarjana
IAINse-Indonesia, 10-12 Nopember 2001).

Sjehul Hadi Permono,  Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional, Jakarta: Firdaus, 1992.

Jalaluddin al-Suyuthi, al-Jami al-Shaghir I, Asia : Syirkah al-Nur, tt.
Ahmad al-Jurjawy, Hikmat al-Tasyri wa Fasafatuhu I, tk: Dar al-Fikri, tt.

Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama, Bandung: Mizan, 1999.

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (An-English-IndonesianDictionary), Jakarta: Gramedia.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Komaruddin, Ensiklopedia Menejemen, Ed. II., Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
Masfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jakarta; Haji Masagung, 1991.

Ibnu Hazm, al-Muhalla, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Umiyah, tt.,
Muhammad Idris Al-Syafi’i, Al-Umm, Juz II, TK: Dar al-Fikr, tt.

Al-Zarqany,  Syarh al-Zarqany ala Muwatta’al-Imam Maliki, juz II, Tk: Dar al-Fikr,tt.,

Abdurrahman al-Juzairi, Kitab al-Fiqh ala al-Mazhabib al-Arbaah, jilid I,  Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Bukhary , Shahih Bukhary, juz II, Semarang: Toha Putra, tt.,.

Al-Syaukany, Nail al-AutharIV, Beirut: Dar al-Fikr,1994.
Al-Zarqany, Syarah al-Zarqany II, Tk: Dar al-Fikr, tt.

SHARE