RINGKASAN BUKU AL-HUKȖMAH AL-ISLȂMIYYAH BAB NIDZȂM AL-HUKMI FȊ AL-ISLȂM

20
Tatanan Hukum,- Pembicaraan mengenai sistem hukum pada suatu masyarakat
tidak berhenti pada gagasan umum mengenai hukum, baik  itu individual atau parlemen, kerajaan atau
republik, demokrasi atau diktatori. Namun sistem hukum ini mencakup
bahasan-bahasan yang banyak yang dapat terkait dengan sebuah gagasan umum dari
suatu hukum baik dekat maupun jauh. Di antaranya meliputi sistem perekonomian,
sistem moral, sistem kemasyarakatan dan jenis-jenis sistem lain yang meliputi
aturan khusus yang terkait dengan aturan perdamaian dan peperangan, agama dan
ilmu.
Inggris dan Amerika keduanya menganut sistem hukum
demokrasi. Akan Tapi bentuk hukum di Inggris berbeda dengan Amerika. Inggris
menganut sistem kerajaan sedangkan Amerika menganut sistem Republik. Inggris
menggunakan sistem parlemen sedangkan Amerika menggunakan sistem perwakilan.
Jadi meskipun secara sistem pemerintahan sama, namun dalam beberapa hal ada
aturan-aturan yang berbeda di setiap negara. Sehingga tidak diragukan lagi
bahwa sistem hukum suatu negara akan senantiasa berkembang dari sistem hukum
yang bersifat umum menjadi lebih khusus dan akan lebih terperinci lagi.
Macam-Macam Perkembangan Sistem Hukum

Pandangan umum mengenai sistem hukum ini adalah satu.
Akan tetapi dampak dari pandangan umum itu terus berkembang pesat seiring
dengan perkembangan zaman. Sehingga apabila kita benar-benar ingin membentuk
sistem hukum islam dari kekuatan penduduk pada masa sekarang, maka kita harus
memahami dengan cepat perkembangan-perkembangan yang terjadi pada masa sekarang.
Di samping itu kita juga harus memahami sistem hukum pada masa Rasulullah saw
dan masa Khulafaurrasyidin, di mana pertama yang harus kita perhatikan adalah
bahwa pada periode Mekkah, Rasulullah saw tidak melihat aspek pemerintahan
negara pada masa itu. Dan beliau juga tidak menjadikan pemerintahan negara
sebagai prioritas tujuan utama. Namun ketika Rasulullah saw berdakwah di Makah,
beliau lebih menekankan pada tauhid dan keimanan masyarakat mekah,
hubungan-hubungan yang bersifat ilahiyah (hamba dan tuhan). Sedangkan
pada periode Madinah, Rasulullah saw mulai membentuk kaidah-kaidah dasar
mengenai kehidupan kekeluargaan, waris, dagang, jual beli, dan praktek-praktek
lain yang diambil dari kehidupan masyarakat.
Apakah Islam mengikuti sistem republik di atas kerajaan?.
Khulafaurrasyidin dibaiat pada zaman awal islam atas dasar pertimbangan
(nasihat) bukan pemilihan secara langsung semata, dan tidak menggunakan sistem
parlemen atau perwakilan. Dengan adanya realita tersebut, maka bisa diasumsikan
bahwa islam menganut sistem republik dari pada kerajaan. Adapun daulah  Umayyah dan ‘Abbasiyah telah berdiri dengan
menggunakan sistem asas kerajaan.
Kemudian gagasan sistem hukum ini tidak merincikan
kaidah-kaidah pada zaman Nabi saw setelah hijrah ke Madinah. Rasulullah saw
tidak merubah sedikit pun sistem hukum bangsa arab, namun Rasulullah saw mencoba
agar masyarakat arab pada saat itu menerima agama Islam. Karena sebenarnya
wahyu yang turun kepada Nabi saw mengenai kaidah-kaidah hukum, tidak
menyelisihi apa yang telah ada pada masyarakat Arab dalam kehidupan mereka,
sehinnga sebenarnya Rasululllah saw mengarahkan pandangan hukum kaum muslimin
pada pandangan hukum bangsa Arab tanpa merubah asas hukum bangsa Arab tersebut.
Anatara Hijaz, Mekah, Madinah dan Thaif mempunyai hukum sendiri yaitu hukum
yang terkait dengan latar belakang sejarah mereka seperti pemerintahan madinah
misalnya selalu terdapat perbedaan antara suku Aus, Khazraj dan Yahudi. Namun
semenjak Islam datang, semua perkara tetap pada tegaknya Islam dan semua
permasalahan dikembalikan pada Nabi saw.
Asas (Dasar) Pokok Dalam PemerintahanNabi
saw tidak melakukan perubahan sedikit pun pada Negeri Arab dan
tidak meletakkan peraturan yang permanen untuk sistem pemerintahan Islam.
Berdasarkan
kaidah-kaidah (prinsip-prinsip) baru yang dibawa oleh Islam untuk mengatur
kehidupan dan muamalat (interaksi), terdapat muqaddimah (pendahuluan) terhadap
sistem politik yang tidak berdiri sendiri. Kaidah-kaidah ini dilakukan secara
bertahap dan memiliki pengaruh terhadap kebiasaan dan peristiwa-peristiwa
sejarah. Dalam permulaan kaidah-kaidah tersebut terdapat Keimanan pada Allah swt, yaitu Tidak
ada Tuhan selain Allah dan hanya Dialah yang layak untuk disembah.
Kaidah
keimanan ini menetapkan prinsip kesataraan, persaudaraan dan kemerdekaan. Oleh
karena itu:
1.
Semua orang
mukmin memiliki derajat yang sama di hadapan Allah swt, dan yang membedakanya
hanyalah ketakwaannya.
2.
Semua orang
adalah saudara yang wajib kita cintai, maka tidak akan sempurna keimanan
seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri.
3.
Setip orang
memiliki kebebasan (kemerdekaan)dalam segala hal, bahkan dalam memilih
keyakinan. Oleh karena itu tidak ada paksaan dalam memilih agama.
Semua
hal di atas termaktub dalam asas pokok awal pemerintahan Islam yang memiliki
pengaruh yang jelas dalam perkembangan sistem pemerintahan di Negara-negara
Arab.
Pengaruh
aktivitas orang asing mulai tampak sejak awal pemerintahan Islam. Pengaruh ini
pertama kali muncul karena peristiwa terbununhya khalifah kedua Umar bin
Khattab oleh Abu Lu’luah, kemudian berlanjut pada peristiwa terbunuhnya
Khalifah ketiga Ustman bin Affan, dan timbulnya peperangan akibat perseteruan
antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sofyan. Dalam hal ini, Penduduk
Syam mendukung Muawiyah, sedangkan penduduk Iraq mendukung Ali bin Abi Thalib. Aktivitas orang asing dari Persia, Mesir dan Syam yang
mengadopsi sistem pemerintahan Islam, dimulai dari Khalifah, Penguasa hingga
raja yang diwarisi dari bani Umayyah, bani Abasiyyah dan kerajaan-kerajaan yang
datang setelahnya di seluruh penjuru Alam Islam yang berbeda-beda.
Tidak bisa dipungkiri, bahwa perkembangan Islam di
periode pertama ini memiliki pengaruh pada kehidupan secara umum, sekalipun
tidak jauh beda dengan gambaran Negara Arab, seperti Negara-negara yang muncul
setelahnya pada masa Abbasiyyah dan masa-masa sesudahnya.
Meskipun
pada masa kenabian, Nabi saw belum menetapkan aturan-aturan/undang-undang hukum
islam secara terperinci, namun dasar-dasar hukum pemerintahan tidak dapat
dielakkan lagi didasari dari aturan-aturan dasar dalam bertingkah laku dan
bermuamalah yang datang dari wahyu Allah.
Kemudian semenjak umar membuat Mahkamah Peradilan,
perkembangan aturan pemerintahan mulai dipengaruhi oleh aturan-aturan yang
berlaku di Romawi dan Persia, dan berlanjut hingga masa Ustman. Pada masa
pemerintahan bani Umayyah, dimana kedaulatan Islam dipindah di daerah Damaskus,
maka secara lumrah terjadinya pengaruh-pengaruh luar yang mempengaruhi
aturan-aturan hukum, namun tetap berdasar pada ruh kebudayaan arab dalam
penetapan-penetapan hukumnya, hal ini disebabkan orang-orang yang memutuskan
hukum dan pendiri dari kedualatan yang besar ini adalah orang-orang yang
berasal dari arab.
Kesetaraan
Manusia
Keesaan
Allah dan ketetapan hukum alam-Nya, menuntut semua
manusia setara di hadapan Allah dan sama-sama tunduk terhadap sunnatullah
(ketetapan-ketetapan-Nya). Persamaan ini adalah prinsip yang ketiga dari
prinsip-prinsip peradaban (kultur) Islam, dan atas dasar prinsip ini bangsa
arab dan bangsa-bangsa lain menjalin hubungan, di mana sebelumnya pada masa awal
saling terlibat peperangan. Maka seorang mukmin menjadi saudara bagi mukmin
lainnya, memiliki hak dan kewajiban yang sama pula, baik orang arab maupun non
arab. Oleh karena itu, islam tidak menjadikan perang sebagai suatu keharusan
untuk mengajak umat lain, akan tetapi islam membiarkan kebebasan beragama dan
kebebasan berpendapat tanpa adanya paksaan. Hal ini sesuai dengan pesan dua
ayat dalam alquran ; (lȃ ikrȃha fȋ al-dȋn) dan (ud’ȗ ila sabȋli
rabbika bil hikmah wa al-mauidhah
al-hasanah).
Husain
haikal berpandangan bahwa prinsip persamaan ini perlu menjadi asas dalam
menetapkan hokum dalam islam, di dalamnya berlaku kaidah-kaidah moral.
Islam
meletakkan kewajiban masyarakat dibebankan atas individu selama hidupnya.
Pembebanan ini dimulai sejak seseorang lahir sampai akhir hayatnya. Dan
pembebanan itu tidak berhenti sampai pada batas-batas kekuatan orang yang tidak
memperoleh keuatan. Tetapi sampai pada semua kebutuhan-kebutuhan pribadi
manusia berdasarkan perbedaan sifatnya. Sejak masa Nabi, beliau selalu
mengajarkan kepada manusia dan memahamkan mereka bahwa dalam agama terdapat
sebagian kewajiban-kewajiban masyarakat diatas individu. Perkara seperti itu terus
berlangsung dalam masa yang berbeda-beda sampai pada masa mazhab-mazhab dan
kejatuhan.
Ketika
didirikan sebuah masjid untuk beribadah, didirikan pula madrasah-madrasah
sebagai tempat belajar anak-anak kaum Muslimin, muda mudinya. Hal yang demikian
dianggap sebagai kewajiban yang tak terhindarkan. Urusan kesehatan juga sama
pentingnya dengan pendidikan, dulu rumah sakit selalu dibangun di sekitar
masjid dan berdekatan dengannya.-dulu semua orang mendatanginya- karena
sesungguhnya kesehatan umu itu termasuk kewajiban pemerintah atas rakyatnya,
sebagaimana kewajiban seseorang terhadap Allah SWT.
Perhatian
kewajiban ini adalah pokok dalam peraturan Islam, yang disandarkan pada
pertanggung jawaban manusia dihadapan Allah, didahulukan daripada yang lain.
Manusia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dihadapan Allah, yang tua
maupun muda, yang berkedudukan rendah maupun yang tinggi. Dimintai pertanggung
jawabannya atas segala niat sebagaimana seseroang dimintai pertanggung jawaban
atas semua perbuatannya.
Niat adalah sesuatu yang tampak dalam jiwa, bisa
diketahui oleh Allah seperti perbuatan-perbuatan yang tampak nyata bisa
diketahui oleh Allah dan juga manusia. Sekelompok
manusia dimintai pertanggung jawaban seperti pertanggung jawaban seorang
individu. Mereka mempunyai keawjiban-kewajiban atas rakyat dan atas masyrakat
itu sendiri.
Jika mereka lalai dalam memenuhi kewajibannya maka merek
akan mendapat balasannya dari Allah sebagaimana seseorang akan menemui balasan
berdasarkan pemenuhan kewajibannya. Dan orang-orang yang melaksanakan
urusan-urusan kelompok, mereka adalah orang-orang yang termasuk ke dalam
pertanggung jawaban ini atas pundak mereka.
Pemerintahan Islam Dan Cara Pembuatan Hukumnya
Telah
kita lihat sistem pemerintahan Islam berbeda-beda
bentuknya. Sistem Pemerintahan pada masa Khulafarasyidin berbeda dengan sistem
pemerintahan bani Umayah dan begitu juga bani Abbas. Hal ini disebabkan adanya
pengaruh perkembangan pemikiran dan keilmuan yang ditemukan manusia. Oleh
karenanya kita harus kembali kepada sistem pemerintahan yang sesuai menurut al-Qur’an
dan Sunah nabi dengan memilih sistem mana yang terbaik.
Perkembangan
pemikiran yang terjadi pada generasi ke-13 telah membuat kita tidak mampu untuk
kembali kepada sistem pemerintahan yang sesuai dengan al-Qur’an dan Sunah. Akan
tetapi ini bukan berarti kita menyerah begitu saja. Tapi ini berarti bahwa kita
harus menjadikan sistim ini didirikan berdasarkan landasan Islam sehingga
terwujudlah prinsip-prinsip kehidupan yang dikehendaki islam.
Sebelum
saya menutup pembahasan ini, saya akan mengklarifikasi bahwa saya menyebutkan
sistem-sistem hukum ini tidak
dimaksudkan adanya perincian sebagaimana pandangan sebagian dari mereka. Akan
tetapi sistem-sistem hukum di dalam Islam itu dimaksudkan agar terciptanya
pemikiran yang luhur.
Contoh yang ideal dan
prinsip yang lazim sebagaimana islam menghendaki agar menjadi dasar atau asas
untuk suatu peradaban, maka
apabila system-sistem tersebut dapat merealisasikan tujuan tersebut meskipun
sebagian perinciannya itu melampaui tujuan tersebut, maka akan terbentuk
aturan-aturan Islam yang kuat atas suatu kondisi yang disertai dengan
perkembangan pemikiran dan pengetahuan manusia. Akan tetapi jika hal itu
berhenti pada perincian saja tanpa disertai adanya pewujudan tujuan yang luhur
maka akan membentuk aturan yang jumud
yang saling menggugat
seperti halnya sistem yang tegak pada keburukan yang biasa dilakukan, dan
setelah itu akan semakin sulit untuk membentuk suatu sistem di dalam Islam.
Kenyataannya,
sesungguhnya sistem tersebut adalah
satu perkara dan at-Tasyri’ (undang-undang) serta al-Qānūn
(aturan perundang-undangan) itu perkara yang yang lain. Sistem hukum itu
adalah kerangka yang umum lagi baru, dengan ketetapan dan stabilitas untuk
merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang utuh, maka tidak akan ada protes dari
yang lain kecuali jika ada ketidakmampuan untuk mewujukan tujuan-tujuan
tersebut, atau masuknya perubahan yang membuat peluang untuk merealisasikannya
menjadi kecil.  Adapun
at-Tasyri’ dan al-Qānūn berkembang secara lambat laun pada
batasan sistem yang stabil ini, yang didasarkan pada bahwasanya keduanya
merupakan alat pergerakan dan aktifitas.
Dan adapun system Islam yang kami maksudkan dalam
pembahasan ini gambarannya adalah sebuah sistem yang mampu merealisasikan
prinsif Islam yang bisa dijadikan sandaran untuk beriman dengan baik kepada
Allah dan dengan menetapkan aturan Allah pada setiap keadaan dengan ketetepan
yang kami dapati berdasarkan akal yang merdeka dan pemikiran yang
berkesinambungan. Dan agar kita bisa saling menolong
satu sama lain di antara kita dan juga agar salah satu dari kita bisa mencintai
saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri dan agar satu individu bisa
memberikan arahan kepada sebuah komunitas begitu juga sebaliknya agar sebuah
komunitas bisa memberikan arahan kepada individu-individu sebagaimana yang
telah diwajibkan oleh Allah.
Diajukan
sebagai Tugas Mata Kuliah Fiqih
Siyasah yang diampu Prof. Dr. H. Syamsul
Anwar, Ma.
SHARE