Hukum Islam Masa Rasulullah dan Khalifah 4

35
Syariat Islam dari mabda’nya
berfungsi memelihara 5 (lima) jenis perkara, yakni, jiwa, keturunan, harta
benda, akal dan agama. Di atas mabda-mabda itu, ulama sangat giat melakukan
pengkajian dengan berbagai cara atau metode; antara lain, tatacara seperti
adanya klasifikasi Maqaashid al Syari’ah ( tujuan syara’) menjadi 3
(tiga) peringkat, yakni, dharuriyah, haajiah dan tahsiniyah. Ketiganya dalam
tasyri, memiliki peran di atas semua obyek hukum menurut prinsip fundamental
dalam syariat, baik karena ada petunjuk dari nas Alquran dan Sunah, maupun
menurut ijtihad para ulama.
Perspektif hukum Islam
lazim dibangun dengan berbagai metode. Tentu di dalamnya tidak hanya mengatur
hubungan bersifat horisontal, juga ada garis bersifat vertikal. Dalam
terminologi fikih, terutama menurut mazhab Suni kecuali mazhab Zahiri,
ketentuan yang mengatur hubungan horisontal disebut fikih muamalah, ketentuan
yang mengatur hubungan vertikal disebut fikih ibadah.
Islam adalah ajaran
Allah SWT terstruktur sebagai agama terakhir, substansi ajarannya mencakup
segala aktifitas manusia di atas permukaan bumi. Dan karenanya manusia
diserukan untuk beramal menurut ketentuan ridha Allah SWT. Dalam formalitas
kehidupan lahiriyah, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan
Penciptanya, juga hubungan manusia dengan sesamanya, plus dengan lingkungan
sekitarnya. Dalam pada itu, Islam setelah hadir dalam sejarah, secara kultural
dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain aspek hukum.
Khuderi Bek, dalam Tarikh Tasyri’
al-islam membagi sejarah pembentukan hukum Islam kepada enam periode yaitu:
1. Pembentukan
hukum Islam pada masa hidupnya Nabi Muhammad Saw.
2. Pembentukan
hukum Islam pada masa sahabat besar. Masa ini berakhir dengan berakhi rnya
khulafaur rasyidin.
3. Pembentukan
hukum islam masa sahabat dan tabiin yang sejajar dengan mereka kebaikannya.
Masa ini berakhir dengan berakhirnya abad pertama Hijriyah atau sedikit sesudah
itu.
4. Pembentukan hukum
masa fikih sudah menjadi cabang ilmu pengetahuan. Periode ini berakhir dengan
berakhirnya abad ketiga hijriyah.
5. Pembentukan
hukum pada masa yang di dalamnya telah dimasukkannya masalah-masalah yang
berasal dari para Imam, dan munculnya karangan-karangan besar. Masa ini
berakhir dengan berakhirnya Daulat Abbasiyah di Baghdad.
6. Pembentukan
hukum pada masa taklid semata-mata. Masanya sesudah periode kelima sampai
sekarang.[1]
Berdasarkan periode-periode tersebut
di atas, maka dapat dipahami bahwasanya periode awal pembentukan dan
perkembangan hukum Islam dapat dilihat pada keberadaan tasyri’[2]
pada masa Rasulullah saw dan masa sahabat besar (Khulafaur Rasyidin). Sehingga
pembahasan makalah ini hanya akan membahas pemikiran hukum Islam pada ke dua
masa tersebut.
B. Rumusan
Masalah
1. Bagaimana
kondisi Pemikiran Hukum Islam (Tasyri’) pada Masa Rasulullah saw?
2. Bagaimana
kondisi Pemikiran Hukum Islam (Tasyri’) pada Masa Khulafaur Rasyidin?
II. PEMBAHASAN
A. Tasyri’ pada
Masa Rasulullah
Islam datang
kepada umat manusia oleh seorang Rasul yang diutus untuk memperbaiki kondisi
bangsa Arab yang pada masa itu menyembah berhala, system masyarakat yang kacau
balau. Pada awalnya Rasulullah sangat hati-hati dalam dakwahnya, beliau
mengalami cukup banyak hambatan dan halangan yang dilakukan oleh suku quraisy
pada saat itu. 
Menurut Ahmad Syalabi, ada lima factor yang menyebabkan orang
Quraisy termotivasi untuk menentang seruan Islam tersebut:
1. Mereka tidak
dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan.
2. Nabi
Muhammad saw. mendakwahkan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya.
3. Para
pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan
pembalasan di akhirat.
4. Taklid
kepada nenek moyang yang sudah mengakar pada bangsa Arab.
5. Pemahat dan
penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezki.[3]
Inilah yang
mengakibatkan dalam penerapan peraturan-peraturan maupun syariat Islam
diperlukan adanya proses yang bertahap.
Tahap awal
dari orientasi Islam adalah memenuhi aqidah yang merupakan landasan utama yang
menjadi dasar bagi semua aspek kehidupan masyarakatnya. Di samping itu,
penghapusan sedikit demi sedikit moral bejat mereka, menghapus
kebiasaan-kebiasaan jelek yang telah mendarah daging di kalangan mereka. Ini
merupakan awal pembentukan hukum Islam yang menggunakan alquran sebagai sumber
atau dasarnya.
Masa Nabi Muhammad saw ini juga disebut sebagai periode risalah, karena
pada masa-masa ini agama Islam baru didakwahkan. Pada periode ini, permasalahan
fiqih diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad saw. Alquran
diturunkan menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia. Ayat demi ayat yang
diterima oleh Rasulullah saw. diterangkan dan dijabarkan lebih jauh oleh beliau
yang kemudian diamalkan oleh kaum Muslimin. Pada masa kenabian, terdapat dua
periode pembinaan hukum Islam, yaitu periode Makkah dan periode Madinah.
Periode Makkah dikenal dengan periode penanaman aqidah dan akhlak. Aqidah
berbicara tentang kepercayaan kepada Allah swt., kepada Malaikat, Kepada Rasul,
kepada hari akhir dan kepada qada dan qadar. Sementara itu akhlak
berbicara tentang larangan membunuh, larangan mengurangi timbangan dan menjauhi
perbuatan tercela, dll. Kedua hal inilah yang diutamakan Nabi saw. dalam
dakwahnya.
Hijrahnya
Nabi saw. ke Madinah merupakan periode yang kedua dalam pembinaan hukum Islam.
Periode Madinah dikenal sebagai periode penaatan dan pemapanan masyarakat. Oleh
karena itu di periode Madinah inilah ayat-ayat yang memuat hukum-hukum mulai
diturunkan baik yang bersifat ritual maupun social. Adapun factor yang
menyebabkan proyek hukum banyak dibicarakan dalam periode Madinah yaitu karena
dalam periode ini orang Islam sudah memiliki dasar akhlak dan aqidah yang kuat
sebagai landasan terhadap aspek-aspek lainnya.
Beberapa
contoh metode yang diterapkan pada masa pertumbuhan dan pembinaan hukum Islam
pada periode Rasulullah saw. antara lain adalah:
1. Perubahan
yang ditetapkan dilakukan secara revolusi ataupun bertahap (tadwin) terhadap
adat istiadat yang telah mengakar dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah
tentang permasalahan minuman khamar dan judi.[4]
Pada tahap pertama menjelaskan tentang kerugian yang lebih besar daripada
keuntungannya. Pada tahap berikutnya tidak boleh mendekati shalat ketika dalam
keadaan mabuk dan pada akhirnya dinyatakan sebagai perbuatan syaitan dan mesti
dijauhi. Kemudian penjelasan hukum yang diberikan oleh Rasulullah saw. lebih
banyak dalam bentuk pertanyaan yang diajukan dan memerlukan jawaban.
2. Bersifat tegas (evolusioner) dalam bidang-bidang
tertentu terutama dalam ibadah maupun aqidah.[5]
3. Metode yang diterapkan dalam penetapan hukum tidak
berpandangan picik (berwawasan luas).[6]
4. Penyederhanaan aturan-aturan atau untuk keringanan
manusia.[7] Metode yang
diterapkan Rasulullah saw. ini bersandarkan tuntunan Allah swt dalam menerapkan
ataupun membina hukum Islam.
Pada periode Madinah ini, ijtihad mulai
diterapkan[8], walaupun pada akhirnya akan kembali pada
wahyu Allah kepada Nabi Muhammad saw. Sumber hukum yang dipakai Rasulullah SAW adalah Alquran dan wahyu
kerasulan.
Sumber/kekuasaan
tasyri’ (pembuatan undang-undang) pada periode ini hanya dipegang oleh
Rasulullah dan tak seorang pun dari umat Islam, selain beliau dibolehkan
menentukan hukum yang berkenaan dengan suatu peristiwa, baik untuk dirinya
sendiri, ,ataupun untuk orang lain. Hal ini karena dengan adanya Rasulullah
SAW. Di tengah-tengah mereka, yang memudahkan mereka mengembalikan setiap
masalah kepada beliau, maka tak seorangpun dari mereka berani berfatwa dari
hasil ijtihadnya sendiri dalam suatu peristiwa atau menjatuhkan vonis terhadap
suatu persengketaan yang terjadi.[9] Bahkan, kalau mereka (para sahabat) menghadapi suatu
peristiwa, terjadi persengketaan, suatu pertanyaan, atau permintaan fatwa,
mereka langsung mengembalikan persoalan-persoalan itu pada Rasulullah saw.
Namun demikian sebagian sahabat pernah melakukan ijtihad dan memutuskan
sebagian persengketaan dan mengambil suatu hukum. Rasulullah SAW mengizinkan
para sahabat memutuskan perkara sesuai dengan ketetapan Allah, Sunnah Rasul,
ijtihad atau qiyas. Ini dibuktikan dengan hadis Mu’âdz bin Jabal tatkala beliau
diangkat menjadi gubenur dan hakim di Yaman:[10]
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ
تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي لَا آلُو قَالَ
فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرِي ثُمَّ قَالَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
Sesungguhnya Rasulullah SAW pada saat
mengutusnya (Mu’âdz bin Jabal) ke Yaman, Rasul berkata padanya: “Bagaimana kamu
melakukan ketika kamu hendak memutus perkara?” Mu’âdz pun menjawab: “Aku
memutus dengan apa yang terdapat di dalam kitab Allah”. Lalu Rasul bertanya:
“Kalau tidak terdapat di dalam kitab Allah?” Mu’âdz menjawab: “Maka dengan
memakai sunnah Rasulullah SAW”. Lalu Rasul bertanya: “Seumpama tidak ada di
sunnah Rasulullah?” Mu’âdz menjawab: “Aku berijtihad sesuai dengan pemikiranku
bukan dengan nafsuku”. Lalu Rasulullah SAW menepuk dada Mu’âdz, dan Rasul
bersabda “Segala puji bagi Allah yang telah mencocokkan kerasulan Rasullullah
pada apa yang diridai Allah terhadap Rasulullah”.[11]

Hal tersebut
di atas dan semacamnya tidak berarti menunjukkan bahwa seorang selain Nabi
mempunyai wewenang untuk membuat ketentuan hukum, sebab hanya terjadi pada
waktu-waktu tertentu, yang tidak memungkinkan untuk menyerahkan permasalahannya
kepada Rasulullah saw. Di samping itu, keputusan sahabat itu merupakan
penerapan hukum, bukan merupakan suatu tasyri’. Olehnya itu setiap
ijtihad sahabat belum merupakan ketetapan yang berlaku bagi umat Islam kecuali
bila ada ketetapan dari Rasulullah saw. ijtihad yang dating selain dari beliau
baru bisa menjadi tasyri’ kalau sudah ada pengakuan dari beliau.[12]
Jika disimak
hukum Islam seirama dengan dimensinya dalam sejarah, maka isi pengkajian dalam
setiap dimensinya mutlak menampakkan berbagai sistem atau metode. Oleh sebab
itu, pada zaman Rasulullah saw., hukum Islam secara bersahaja dapat diperoleh
berdasarkan wahyu Allah swt dan ijtihad Rasulullah saw, yaitu hukum Islam dalam
perspektif Alquran dan Sunah. Masing-masing diyakini oleh umat Islam adalah
syari’at Islam, semua tergambar sebagai dalil naqli atau nash-nash.[13]
Pengaturan
tentang peraturan hukum yang terdapat dalam al-Qur’an lebih banyak diungkapkan
secara garis besar, sehingga memerlukan penjelasan Nabi. Oleh karena itu,
terasa perlu untuk tetap mengkaji sunnah, karena Nabi sebagai mubayyin terhadap
al-Qur’an. Sebagian aturan al-Qur’an yang bersifat umum atau yang berbentuk
gari-garis besar telah diperjelas secara harfiah oleh Nabi. Akan tetapi
kemudian akan muncul permasalahan, karena masih banyaknya juga penjelasan Nabi
yang juga memerlukan penalaran.[14]
Pemikiran
hukum Islam di masa Nabi belum menampakkan corak pemahaman yang diakibatkan
oleh perbedaan penafsiran, karena posisi Nabi selain sebagai bayan (pemberi
penjelasan) juga sebagai penetap hukum atau masalah yang muncul. Sehingga
kesimpulan hukum yang dihasilkan kurang bahkan tidak reaksi dalam masyarakat.
Pada zaman Nabi, hukum-hukum atau penetapan-penettapan hukum itu masih belum
mendapatkan bentuk tertentu. Hukum Islam pada waktu itu masih merupakan sesuatu
yang lahir dari ucapan-ucapan Nabi yang nampak pada tindakan-tindakan Nabi.
Beliaulah dan hanya dari beliau sendiri, baik yang berupa wahyu maupun yang
berupa musyawarah dengan para sahabt-sahabat, dan dapat dianggap sah sesuatu
penetapan hukum.[15]
B. Tasyri’ pada
Masa Khulafaur Rasyidin
Khulafaur Rasyidin adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebutkan
empat orang pimpinan tertinggi umat Islam yang berturut-turut menggantikan
kedudukan Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara,yaitu Abu Bakar (w. 13 H),
Umar bin Khattab (w. 23 H),Usman bin Affan (w. 35 H)dan Ali bin Abi Thalib (w.
40 H). Sebutan tersebut diberikan-kepada mereka, selain berhubungan dengan
sifat rasyad atau rusyud yang diangap selalu menyertai tindakan dan kebijakan
yang mereka lakukan juga dengan ungkapan yang tersebut di dalam hadis Nabi Saw.
Masa ini dimulai sejak
wafatnya Nabi Muhammad saw tahun 11 H, sampai pada masa berdirinya Dinasti
Umayyah ditangan Mu’awiyah bin Abi Sufyan. Sumber fiqih pada periode ini
didasari pada Al-Qur’an dan Sunnah juga ijtihad para sahabat Nabi Muhammad yang
masih hidup. Ijtihad dilakukan pada saat sebuah masalah tidak diketemukan
dalilnya dalam nash Al-Qur’an maupun Hadis. Permasalahan yang muncul semakin
kompleks setelah banyaknya ragam budaya dan etnis yang masuk ke dalam agama
Islam. Pada periode ini, para faqih mulai berbenturan dengan adat, budaya dan
tradisi yang terdapat pada masyarakat Islam kala itu. Ketika menemukan sebuah
masalah, para faqih berusaha mencari jawabannya dari Al-Qur’an. Jika di
Al-Qur’an tidak diketemukan dalil yang jelas, maka hadis menjadi sumber kedua .
Dan jika tidak ada landasan yang jelas juga di Hadis maka para faqih ini
melakukan ijtihad.[16]
Alasan mereka untuk
kembali Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah sebagaimana diperintahkan dalam
al-Qur’an untuk berbakti kepada Allah dan Rasulullah, dan mengembalikan hal-hal
yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasulullah serta menerima atau berserah
diri kepada sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah.
Adapun alasan mereka
untuk memegangi ijtihad adalah[17]:
a. Mereka mencontoh perbuatan Nabi, yaitu mempergunakan ijtihadnya apabila
wahyu Ilahi tidak turun kepadanya.
b. Percakapan yang pernah terjadi ketika Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal
menjadi Qadi negeri Yaman.
c. Apa yang mereka pahami dari penyebutan illat (alasan) pada sebagai
hukum dalam nas al-Qur’an dan As-Sunnah, bahwa tujuan dari penetapan hukum
tersebut ialah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Dan manakala
kemaslahatan menghendaki perturan, umat Islam wajib berusaha menyusun peraturan
yang bisa merealisasikan kemaslahatan tersebut.
Atas dasar inilah, para mufti
dari kalangan sahabat bersepakat untuk mengembalikan persoalan kepada
sumber perundang-undangan yang tiga ini dengan mengikuti urutan-urutannya,
sebagaimana yang sudah kita cantumkan di atas.
Para sahabat ketika menerima alquran
dan Sunah, mereka tunduk mengamalkannya menurut teks ungkapan semata-mata,
kecuali sahabat seperti Umar bin Khattab. Tercatat dalam banyak hal ia sering
mengusulkan pendapatnya kepada Khalifah Abu Bakar untuk dijadikan sumber
kebijakan, seperti upaya pengumpulan Alquran dan sebagainya; begitu pula
pendapatnya hingga dibijaki sendiri melalui dewan musyawarah sahabat, atau
kadang menggunakan kekuasaan otoriternya dalam kapasitas beliau sebagai
khalifah; seperti kebijakannya mencabut hukum potong tangan pada musim krisis
pangan, hukum harta rampasan dari hukum perdata hak milik prajurit menjadi
milik negara atau membebankan hak bagi khalifah untuk menarik pajak di atasnya,
Sehingga di samping hukum zakat ada hukum pajak, serta reinterpretasi hukum
dalam pembagian zakat.[18]
Pada periode
ini, metode dalam pembentukan dan pembinaan hukum, dilaksanakan dengan mengambil
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Penelitian
2. Mencari
informasi
3. Bermusyawarah
atau diskusi
4. Mengistinbatkan
hukum
Salah satu
contoh penerapan metode-metode di atas, adalah apa yang pernah dipraktekan oleh
Khalifah Abu Bakar, ketika beliau diminta kepastian hukum dari seorang nenek
dari hal harta warisan yang ditinggalkan oleh cucunya.[19]
Sedangkan
contoh lainnya adalah ijtihad yang dilakukan oleh Khalifah Umar r.a. dalam
masalah pemberian zakat pada orang-orang muallaf (orang-orang yang perlu di
bujuk hatinya). Padahal dalam alquran terdapat ketentuan tersebut yang termaktub
dalam Surat at-Taubah (9): 60[20].
Dalam
tindakanya tersebut Khalifah umar r.a. melihat pada illat diadakanya ketentuan
tersebut. Sehingga ketika illat itu tidak ada maka ketentuan tersebut tidak di
berlakukaanya.[21]
Dengan demikian tidak mengherankan para ulama Ushul fiqh menggunakan madzhab
sahabat
sebagai sumber hukum. Karena
dianggap sesuai dengan kondisi dan situasi di masa itu. Sehingga ada satu
kaidah bahwa “Al-hukmu yaduru ma’al illat”, suatu hukum bergulir
bersamaan dengan illat.
Walaupun apa yang dilakukan oleh Umar jelas-jelas tidak sesuai dengan apa
yang dikehendaki oleh surat at-Taubah ayat 60, hal itu bukan berarti tindakan
dia bertentangan dengan apa yang di titahkan oleh ayat tersebut, melainkan
suatu tindakan yang sesuai dengan masa di mana pemberian zakat tersebut tidak
di perlukan lagi. Karena alasan pemberian zakat kepada muallaf adalah untuk
meluluhkan hati mereka di mana hal itu sangat di butuhkan sebelum islam menjadi
kuat. Sedangkan pada masa Umar r.a umat islam sudah begitu kuat sehingga tujuan
tersebut telah hilang. Ketika suatu alasan hukum itu telah hilang, maka hukum
tersebut juga tidak di berlakukan.
Dinamika
pemikiran para sahabat didorong oleh semakin luasnya daerah penyebaran Islam
yang diikuti dengan munculnya berbagai permasalahan yang rujukan hukumnya belum
ada secara jelas dalam alqur’an maupun hadis. Kondisi inilah yang mendorong
para sahabat melakukan penafsiran hukum untuk menjelaskan persoalan hokum yang
dihadapkan kepada mereka.[22]
Salah satu
alasan perbedaan ini muncul karena berbedanya pendekatan orientasi yang
digunakan sehingga terhadap suatu masalah dijelaskan makna hukumnya oleh seorang
sahabat di suatu daerah akan berbeda pandangan sahabat lain di daerah lain.
Oleh karena itu, pemikiran hukum dalam Islam sejak awal pembentukannya telah
mengenal adanya perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha terutama pada masa
sahabat sebagai cermin dinamisasi hukum yang merespon perubahan masyarakat.
Perbedaan pemikiran hukum di masa sahabat berpengaruh besar terhadap ikhtilaf
hukum kaum muslim pada perkembangan selanjutnya.[23]
Perbedaan
fiqh di kalangan para sahabat berawal dari prosedur penetapan hukum untuk
masalah-masalah baru yang belum terjadi di masa Rasulullah sedang kepastian
hukumnya belum jelas baik dalam alqur’an maupun hadis. Para sahabat berbeda
pendapat tentang otoritas (siapa yang berwenang) menafsirkan naskah jika ada
masalah yang tidak dijelaskan dalam alqur’an atau hadis, Dari sini muncul dua
pandangan:
1. Kelompok
pertama diwakili oleh Ali bin Abi Thalib memandang bahwa otoritas untuk
menetapakan hukum-hukum Tuhan dan menjelaskan makna-makna alqur’an setelah
Rasulullah saw wafat dipegang oleh ahli Baith. Hanya merekalah yang menurut
nash adalah yang berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan menetapkan
hukum-hukum Allah. Kelompok ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahli al-Baith.[24]
2. Kelompok
kedua diwakili oleh Umar bin Khattab yang berpendapat bahwa tidak ada orang
tertentu yang ditunjuk oleh Rasul untuk menafsirkan dan menetapkan perintah
Ilahi. Alqur’an dan hadis adalah sumber untuk menarik hukum berkenaan dengan
masalah-masalah yang timbul di masyarakat. kelompok ini kemudian dikenal dengan
ahli al-Ra’yi.[25]
Sifat
berfikir para sahabat yang berkaitan dengan penafsiran nash sangat bervariasi
bahkan cenderung menampilkan adu argument, seperti Umar bin Khattab pernah
melarang haji tamattu, padahal seara tegas ditetapkan nash. Cara ini kemudian
dilakukan pula oleh Usman bin Affan. Tetapi Ali secara demonstrative
melakukannya di hadapan Usman. Kata Usman: “Aku melarang manusia melakukan
tamattu’ dan engkau sendiri melakukannya”. Jawab Ali: “Aku tidak akan
meninggalkan sunnah Rasul hanya karena pendapat seseorang”. Usman berkata;
‘Sesungguhnya laranganku itu hanya ra’yuku saja. siapa yang mau, boleh
menjalankannya. Siapa yang tidak mau boleh meninggalkannya”.[26]
Sebab lain
dari perbedaan pemahaman dikalangan para sahabat adalah yang berkaitan dengan
sunnah. Para sahabat yang mengambil hadis Rasul dan meriwayatkannya
berbeda-beda dalam kemampuan serta cara menerima riwayatnya rasul ditanya
tentang suatu masalah, ia menghukum dengan hukum tertentu, memerintah atau
melarang sesuatu, melakukan sesuatu yang hadir pada peristiwa itu, dan yang
tidak mengetahuinya. Sebagian sahabat hadir pada suatu majelis Rasul, sebagian
lainnya tidak hadir. Maka setiap orang hanya mengetahui apa yang ia saksikan
dan sudah pasti tidak mengetahui apa yang tidak dihadirinya.[27]
Misalnya
kasus tidak mandi junub walau bercampur dengan istri dan tidak keluar air.
Seseorang datang kepada Umar ibn Khattab dan berkata: “Zaid ibn Tsabit berfatwa
bahwa pertemuan dua khitan (tanpa keluar mani) sudah menjadi sebab lainnya
kewajiban mandi junub,” kemudian Zaid bin Tsabit ditanya Umar. Zaid menjawab,
“Aku tidak mengerjakan itu, tetapi aku mendengar hadis itu dari pamanku”. Hal
itu ia tanyakan pula kepada Rifa’ah bin Rafi’, lalu Umar mengumpulkan kaum
Anshar dan Muhajirin untuk bermusyawarah. Di antara sahabat berkata, “tidak ada
di antara kami yang lebih mengetahui hal ini kecuali Nabi dan para istrinya.
Kemudian Umar mengutus sahabat untuk bertanya kepada Hafsah. Hafsah tidak
mengetahuinya. Kemudian diutus sahabat lain untuk bertanya kepada Aisyah,
Aisyah menjawab, “jika dua khitan telah bertemu wajib keduanya mandi”.[28]
Sikap
ijtihad para sahabat lebih mengacu kepada pertimbangan umum walaupun ada nash
syar’i. Artinya jika syar’i ada yang bertentangan dengan kepentingan umum, maka
tinggalkan nash syarah dan dahulukan kepentingan umum. Misalnya pendapat umar
yang menafsirkan hukum karena perubahan zaman tentang jatuhnya talaq tiga
dengan satu kalimat. Cara demikian dilakukan Nabi dan Abu Bakar berdasarkan
riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas. Pada masa Khalifah Umar, ia berpendapat
“manusia terlalu terburu-buru di tempat yang seharusnya hati-hati”. Semua orang
harus menahan diri untuk tidak mudah melanjutkan thalaq. Umar kemudian
menetapkan hukum thalaq tiga dalam satu kalimat.[29]
Terakhir, pengaruh hukum yang paling
terasa disebabkan oleh pengaruh politik yang ditinggalkan periode ini adalah
pecahnya golongan politik karena urusan khalifah semata-mata yang lambat laun
merembet pada soal agama (peristiwa tahkim) dan pada akhirnya umat Islam
terpecah menjadi 3 golongan, yaitu Khawarij, Syi’ah dan Ahli
Sunnah wal Jamaah.[30]
III. PENUTUP
Kesimpulan
1. Pemikiran hukum Islam di masa Nabi belum menampakkan corak pemahaman yang
diakibatkan oleh perbedaan penafsiran, karena posisi Nabi selain sebagai bayan
(pemberi penjelasan) juga sebagai penetap hukum atau masalah yang muncul.
Sehingga kesimpulan hukum yang dihasilkan kurang bahkan tidak reaksi dalam
masyarakat. Pada zaman Nabi, hukum-hukum atau penetapan-penettapan hukum itu
masih belum mendapatkan bentuk tertentu. Hukum Islam pada waktu itu masih
merupakan sesuatu yang lahir dari ucapan-ucapan Nabi yang nampak pada
tindakan-tindakan Nabi. Beliaulah dan hanya dari beliau sendiri, baik yang
berupa wahyu maupun yang berupa musyawarah dengan para sahabt-sahabat, dan
dapat dianggap sah sesuatu penetapan hukum.
2. Pada periode Pemikiran Hukum Islam Masa Khulafaur Rasyidin, para faqih mulai berbenturan dengan adat, budaya dan
tradisi yang terdapat pada masyarakat Islam kala itu. Ketika menemukan sebuah
masalah, para faqih berusaha mencari jawabannya dari Al-Qur’an. Jika di
Al-Qur’an tidak diketemukan dalil yang jelas, maka hadis menjadi sumber kedua .
Dan jika tidak ada landasan yang jelas juga di Hadis maka para faqih ini
melakukan ijtihad.
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrauf Saimina, Iqbal. “Kontroversi
di Sekitar Ijtihad Umar” Dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam.
Jakarta:
Pustaka Panjimas, 1998.
Abu Thalib, Shufiy Hasan. Tathbiq
al-Syari’at al-Islami>yat fi> al-Baladi al-Arabi>ah.
Cairo :
Da>r al Nahdah al-Arabi>ah, t.th.
ash-Shiddiqy, Hasbi. Pengantar
Ilmu Fiqh.
Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
al-Asqalany, Ibn Hajar Fath
al-Bary.
Beirut: Darul-fikr, t.th.
Bik, Hudhari. Tarikh al-Tasyri’
al-Islami,
alih bahasa Mohammad Zuhri. Indonesia: Darul Ikhya,t.t.
Hanafi, Ahmad. Pengantar dan
Sejarah Hukum Islam.
Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
Harjono, Anwar. Hukum Islam
Keluasaan dan Keadilannya.
Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
Husen, Ibrahim. Sampai Di Mana
Ijtihad Dapat Berperan.
IAIN Gunung Jati Bandung, 15 Maret 1989.
Matdawam, Noor. Dinamika Hukum
Islam.
Yogjakarta: Bina Karier, 1985.
Mubarok, Jaih. Sejarah dan
Perkembangan Hukum Islam.
Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000.
Qayyim, Ibn. I’ilam al-Muwaqi’in.
Mesir: Mathba’ah Sa’adah, t.th.
S. Praja, Juhaya. Filsafat Hukum
Islam.
Bandung: Unisba, 1995.
Salam Madkur, Muhammad. Mana>hij
Al Ijtiha al-Islam.
Kuwait : Univ. Kuwait.
al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin
Asy’ats. Sunan Abu> Daud, Juz II. Kairo: Musthatfa al-ba>b al-
Halabi, 1952
Suyuti, Gazali. Maslahat Mursalah
dan Pengembangan Hukum Islam: Studi terhadap Metode Ijtihad Umar bin Khattab,
Ar-Risalah
. Tahun IV No 2/ November 2004.
Syalabi, Ahmad. Sejarah dan
Kebudayaan Islam.
Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983.
Al-Tirmidzi. Sunan al-Tirmidzi,
Juz I
. Beirut: Da>r-al-Fikr, 1967.
Wahab Khallaf, Abdul. Khula>s}ah
Ta>rikh Tasyri’ al-Islami
terj. Ahyar Aminuddin, Perkembangan Sejarah
Hukum Islam.
Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
al-Zuhayli, Wahbah. Ushûl
al-Fiqh al-`Islâmî
Vol. 1. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001.

[1] Hudhari Bik, Tarikh al-Tasyri’
al-Islami,
alih bahasa Mohammad Zuhri (Indonesia: Darul Ikhya,t.t), h. 4.
[2] Tasyri’ di kalangan para
ahli hukum Islam digunakan dalam arti pembentukan garis-garis besar hukum
Islam, pembentukan teori-teori hukum Islam. Oleh karena itu kata tasyri’ berarti
pembentukan hukum Islam secara sistematis, pembentukan hukum-hukum teoritis dan
hukum-hukum praktis. terbagi dua yaitu tasyri’ samawy (buatan Allah) dan
tasyri’ wad’id (buatan manusia). Lihat Juhaya S. Praja, Filsafat
Hukum Islam
(Bandung: Unisba, 1995), h. 11.
[3] Ahmad Syalabi, Sejarah dan
Kebudayaan Islam
(Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983), h. 87-90.
[4] Q.S. Al-Baqarah (2): 219, Mereka
bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya
terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa
keduanya lebih besar dari manfaatnya”. …
[5] Q.S. Al-Kafirun (109): 1-6. (1).
Katakanlah: “Hai orang-orang kafir, (2). Aku tidak akan menyembah apa yang
kamu sembah. (3). Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah. (4). Dan Aku
tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, (5). Dan kamu tidak pernah
(pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah. (6). Untukmu agamamu, dan untukkulah,
agamaku.”
[6] Q.S. Al-Baqarah (2): 185. (beberapa
hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan
(permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan
mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena
itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan
itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau
dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak
hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki
kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu
mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya
yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.
[7] Q.S. Al-Maidah (5): 101-102. [101].
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal
yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan
di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah
memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
[102]. Sesungguhnya Telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan
hal-hal yang serupa itu (kepada nabi mereka), Kemudian mereka tidak percaya
kepadanya
[8] Muhammad
Salam Madkur, Mana>hij Al Ijtiha al-Islam (Kuwait : Univ. Kuwait), h.
43.
[9] Abdul Wahab Khallaf, Khula>s}ah
Ta>rikh Tasyri’ al-Islami
terj. Ahyar Aminuddin, Perkembangan Sejarah
Hukum Islam
(Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 11.
[10] Wahbah
al-Zuhayli, Ushûl al-Fiqh al-`Islâmî (Vol. 1; Damaskus: Dâr al-Fikr,
2001) , h. 624.
[11] Abu Daud Sulaiman bin Asy’ats
al-Sijistani, Sunan Abu> Daud, Juz II (Cet. I; Kairo: Musthatfa
al-ba>b al- Halabi, 1952), h. 272 lihat juga Al-Tirmidzi, Sunan
al-Tirmidzi, Juz I
(Beirut: Da>r-al-Fikr, 1967), h. 157.
[12] Abdul Wahab Khallaf, op cit., h.
14.
[13] Lihat, Shufiy Hasan Abu Thalib, Tathbiq
al-Syari’at al-Islami>yat fi> al-Baladi al-Arabi>ah
(Cairo :
Da>r al Nahdah al-Arabi>ah, t.th.), h. 27.
[14] Gazali suyuti, Maslahat Mursalah
dan Pengembangan Hukum Islam: Studi terhadap Metode Ijtihad Umar bin Khattab,
Ar-Risalah
, (Tahun IV No 2/ November 2004), h. 91
[15] Anwar Harjono, Hukum Islam
Keluasaan dan Keadilanny,
(Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 45
[16] Abdul Wahab Khallaf, op cit., h.
37.
[17] Ibid., h. 41-42.
[18] Ibrahim Husen, “Sampai Di Mana
Ijtihad Dapat Berperan”
(IAIN Gunung Jati Bandung, 15 Maret 1989).
[19] Noor Matdawam, Dinamika Hukum Islam (Yogjakarta: Bina Karier, 1985), h. 78.
[20] “Sesungguhnya zakat-zakat itu,
hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,
para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang
yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
[21] Ahmad Hanafi, Pengantar dan
Sejarah Hukum Islam
(Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 196.
[22] Ibid., h. 193-194.
[23] Hasbi ash-Shiddiqy, Pengantar
Ilmu Fiqh
(Jakarta; Bulan Bintang, 1976), h. 51
[24] Lihat Ibn Qayyim, I’ilam
al-Muwaqi’in
(Mesir: mathba’ah Sa’adah, t.th), h.225
[25] Ibid.,
[26] Ibid., h.177
[27] Lihat Ibn Hajar al-Asqalany, Fth
al-Bary
(Beirut; Darul-fikr, t.th), h.57
[28] Jaih Mubarok, Sejarah dan
Perkembangan Hukum Islam
(Cet.II; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000),
h.45-46.
[29] Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), “Kontroversi
disekitar Ijtihad Umar” Dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam
(Jakarta:
Pustaka Panjimas, 1998), h. 50
[30] Khawarij adalah orang-orang
yang dendam atas Utsman, Ali dan Muawiyah seluruhnya; Syi’ah yakni
orang-orang yang tetap mencintai Ali dan keluarganya; Ahli Sunnah wal Jamaah
yaitu golongan yang tidak mengikuti pendirian golongan Khawarij dan
tidak pula mengikuti pendirian golongan Syi’ah. Lihat Hudhari Bik, op
cit.,
h. 244.
SHARE