Tahapan Hukum Perintah dan Pelaksanaan Zakat dari Masa ke Masa

124
Allah SWT adalah
pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk  pemilik 
harta  benda.  Seseorang 
yang  beruntung  memperolehnya pada hakekatnya hanya menerima
titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak
pemilik-Nya, yaitu Allah SWT. Nas al-Qur’an tentang
zakat diturunkan dalam dua periode (tahapan), yaitu periode Mekah sebanyak
delapan ayat, diantaranya terdapat dalam surat 73/al-Muzammil ayat 20, surat
98/al-Bayyinah ayat 5. Selebihnya ayat tentang zakat diturunkan dalam periode
Madinah. Ayat-ayat tentang zakat tersebut terdapat dalam berbagai surat antara
lain terdapat dalam surat 2/al-Baqarah ayat 43, surat 5/al-Maidah ayat 12.
Perintah  zakat 
yang  diturunkan  pada 
periode  Mekah,  sebagaiman terdapat dalam kedua ayat tersebut
di atas baru merupakan anjuran untuk berbuat 
baik  kepada  fakir  miskin  dan 
orang-orang  yang  membutuhkan bantuan. Sedangkan yang
diturunkan pada periode Madinah, perintah tersebut telah telah menjadi
kewajiban mutlak (ilzami).
Kewajiban zakat sangat
penting dalam Islam. Menunaikannya tidak hanya diserahkan kepada kesadaran
pribadi yang akan menyerahkan, tetapi pemimpin masyarakat diperintahkan untuk
memungutnya, dan jika mereka enggan mengeluarkannya, maka yang bertugas berhak
mengambilnya secara paksa. Sebagaimana yang terjadi pada masa pemerintahan Abu
Bakar Ash Shiddiq ra.
Tahapan Hukum Perintah dan Pelaksanaan Zakat dari Masa ke Masa
Kewajiban mengeluarkan
zakat bukan hanya menjadi kewajiban yang ditaklifkan kepada umat sebelumnya. Ia
adalah rukun dari setiap agama samawi. Adapun tahapan perintah dan pelaksanaan
zakat dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Perintah Zakat Pada masa Rasulullah SAW
Pelaksanaan zakat didasarkan
pada firman Allah SWT dalam surat 9 at-Taubah ayat 60:
Sesungguhnya zakat itu
hanyalah untuk orang-orang fakir, orang- orang miskin, pengurus-pengurus zakat,
para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)  budak, orang-orang yang berhutang, untuk
jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu
ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
(QS. 09: 60)
Ibadah zakat terdiri
atas dua konsep, yaitu konsep teoritik dan operasional. Pada konsep operasional
secara umum telah digariskan dalam al-Qur’an antara lain termaktub dalam surat
9/at-Taubah ayat 103.
Ambillah zakat dari
sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu mensucikan85 dan mentazkiyahkan
mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi)
ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.
(QS.09:103)
Demikian pula petunjuk
yang telah dicontohkan oleh Nabi sendiri serta para Khulafa al-Rasyidin. Ibadah zakat tidak
sekedar amal karitatif (kedermawanan), tetapi ia suatu kewajiban otoritatif
(ijbari). Oleh karena itu pelaksanaan zakat tidak seperti ibadah-ibadah lainnya
seperti shalat, puasa dan haji yang telah dibakukan dengan nas yang
penerapannya dipertanggungjawabkan kepada masing-masing. Ibadah zakat
dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, karena dalam pengamalannya lebih berat
dibanding ibadah- ibadah lain.
Syari’at zakat pada
masa Rasul SAW baru diterapkan secara efektif pada tahun kedua hijriyah. Ketika
itu Nabi SAW telah mengemban dua fungsi, yaitu sebagai Rasullah dan Pemimpin
Umat. Zakat juga mempunyai dua fungsi, yaitu ibadah bagi muzakki (pemberi
zakat) dan sumber utama pendapatan negara. Dalam pengelolaannya Nabi sendiri turun
tangan memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya.
Tentang prosedur
pengumpulan dan pendistribusiannya, untuk daerah  di 
luar  kota  Madinah, 
Nabi  mengutus  petugas 
untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Di antara petugas itu adalah
Muaz Ibn Jabal untuk memungut dan mendistribusikan zakat dari dan untuk
penduduk Yaman.
Para petugas yang
ditunjuk oleh Nabi itu dibekali dengan petunjuk-petunjuk teknis opersional dan
bimbingan serta peringatan keras dan ancaman sanksi agar dalam pelaksanaan dan
pengelolaan zakat benar- benar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
2. Perintah Zakat Pada masa Khalifah
Abu Bakar 

Khalifah  Abu 
Bakar  melanjutkan  tugas 
Nabi,  terutama  tugas- tugas pemerintahan (Khilafah)
khususnya dalam mengembangkan ajaran agama Islam, termasuk menegakkan syariat
zakat yang telah ditetapkan sebagai sendi (rukun) Islam yang penting dan
strategis.
Khalifah Abu  Bakar 
memandang  masalah  ini 
sangat  serius, karena fungsi
zakat sebagai pajak dan sumber utama pendapatan negara. Pada masa Nabi masih
hidup zakat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tugas-tugas Nabi, baik
sebagai Rasul maupun sebagai Pemimpin negara dan masyarakat dapat berjalan
lancar karena dukungan keuangan dari berbagai sumber pendapatan, terutama dari
sektor zakat.
Dalam pelaksanaan dan
pengelolaan zakat, Khalifah Abu Bakar langsung turun tangan dan mengangkat
beberapa petugas (amil zakat) di seluruh wilayah kekuasaan Islam waktu itu,
sehingga pemungutan dan penyaluran harta zakat berjalan dengan baik.
3. Perintah Zakat Pada masa Khalifah
Umar Ibn Al-Khattab

Pemungutan dan pengelolaan zakat pada
masa Khalifah Umar Ibn al-Khattab ini makin diintensifkan sehingga penerimaan
harta zakat makin meningkat, karena semakin banyak jumlah para wajib zakat
dengan pertambahan dan perkembangan ummat Islam di pelbagai wilayah yang
ditaklukkan.

Perhatian Khalifah Umar
terhadap pelaksanaan zakat sangat besar. Untuk itu ia selalu mengontrol para
petugas amil zakat dan mengawasi keamanan gudang penyimpanan harta zakat,
khususnya harta- harta zahirah (terlihat). Untuk itu beliau tidak segan-segan
mengeluarkan ancaman akan menindak tegas petugas yang lalai atau
menyalahgunakan harta zakat.
Program  pengentasan 
kemiskinan  dengan  menempuh 
praktek zakat itu ternyata membawa hasil yang gemilang. Bahkan
masyarakatnya tidak ada lagi yang mau menerima zakat lantaran penduduknya telah
hidup berkecukupan semua.
Meskipun   penerimaan  
harta   zakat   melimpah  
ruah,   karena semakin luasnya
wilayah Islam, namun kehidupan ekonomi Khalifah tetap sederhana seperti sebelum
ia menjabat sebagai Khalifah.
4. Perintah Zakat Pada masa Khalifah
Usman Ibn Affan 


Dalam periode ini,
penerimaan zakat makin meningkat lagi, sehingga gudang Baitulmal penuh dengan
harta zakat. Untuk itu Khalifah sekali-kali, memberi wewenang kepada para wajib
zakat untuk atas nama Khalifah menyerahkan sendiri zakatnya langsung kepada
yang berhak.
Bagi Khalifah, urusan
zakat ini demikian penting, untuk itu beliau mengangkat pejabat yang khusus
menanganinya yaitu Zaid Ibn Tsabit, sekaligus 
mengangkatnya  mengurus  lembaga 
keuangan  negara (Baitulmal).
Pelaksanaan pemungutan
dan pendistribusian zakat makin lancar dan meningkat. Harta zakat yang
terkumpul segera terbagi-bagi kepada yang berhak menerimanya, sehingga hampir
tidak terdapat sisa harta zakat yang tersimpan dalam Baitulmal.
5.   Perintah Zakat Pada masa Khalifah Ali Ibn Abi Thalib 
Ali Ibn Abi Thalib
dibai’at menjadi khalifah setelah lima hari terbunuhnya Khalifah  Usman Ibn Affan. Sejak awal pemerintahanya,
ia mengahaapi persoalan yang sangat kompleks, yaitu masalah politik dan
perpecahan dalam masyarakat sebagai akibat terjadinya pembunuhan atas diri
Khalifah Utsman.
Meskipun dalam situasi
politik yang goncang itu, Ali Ibn Abi Thalib tetap mencurahkan perhatian yang
besar mengenai permasalahan zakat yang merupakan urat nadi kehidupan
pemerintahan dan agama; bahkan pada suatu ketika ia sendiri yang turun tangan
mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
Dalam penerapan dan
pelaksanaan zakat, Ali In Abi Thalib telah mengikuti  kebijakan 
khalifah-khalifah  pendahulunya.  Harta 
zakat  yag sudah terkumpul beliau perintahkan
kepada petugas supaya segera membagikan kepada mereka yang berhak dan sangat
membutuhkannya dan jangan sampai terjadi pertumpukan harta zakat dalam
Baitulmal.88
6.   Perintah Zakat Pada masa Umar Ibn Abdul Aziz
Dalam periode Daulah
Bani Umayyah yang berlangsung selama hampir selama sembilan puluh tahun (41-127
H), tampil salah seorang khlaifahnya yang terkenal yaitu Umar Ibn Abdul Aziz
(99-101 H). Dia terkenal karena kebijakan dan keadilan serta keberhasilannya
dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat, termasuk berhasil dalam
penanganan zakat sehingga dana zakat melimpah ruah dalam Baitulmal sampai
menimbulkan kesulitan bagi petugas amil zakat mencari golongan fakir miskin
yang membutuhkan zakat tersebut.
Pola kepemimpinan dan
sistem yang diterapkannya banyak mencontoh para Khalifah al-Rasyidin
sebelumnya. Khalifah mempunyai perhatian yang besar terhadap petugas zakat,
sewaktu-waktu beliau sendiri turun tangan membagi-bagikan harta zakat kepada
mereka yang berhak menerimanya, bahkan   mengantarkannya   ke  
tempat   mereka   masing-masing.
Pada   masa  
Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz, sistem  
dan manajemen zakat sudah mulai maju dan profesional. Jenis ragam harta
dan kekayaan yang dikenakan zakat sudah bertambah banyak. Yusuf al
Qordhawi,  menuturkan  bahwa 
Khalifah  Umar  Ibn 
Abdul  Aziz  adalah orang pertama yang mewajibkan atas
zakat harta kekayaan yang diperoleh dari  
penghasilan   usaha   atau  
hasil   jasa   yang  
baik,   termasuk   gaji, honorarium, penghasilan berbagai
profesi, dan berbagai maal al Mustafa lainnya.
Daftar
Maraji’

Sayyid Sabiq, Fiqih
Sunnah, Jilid III, Alih Bahasa: Mahyuddin Syaf, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1996.
Dr. Abdurrachman
Qadir, MA, Zakat Dalam dimensi Mahdhah dan Sosial, PT Raja Grafindo, Jakarta,
1998.
Mensucikan maksudnya
adalah zakat itu dapat membersihkan dan mensucikan mereka dari kekiran, dan
cinta harta yang berlebih-lebihan terhadap harta benda. Sedang mentakziyahkan
maksudnya  adalah  zakat 
itu  dapat  menyuburkan 
sifat-sifat  kebaikan  dalam 
hati  orang  yang berzakat dan memperkembangkan harta
bendanya.
Drs. Nipan Abdul
Halim,  Mengapa Zakat Disyari’atkan, M2S,
Bandung, 2001, halaman 38-39.
SHARE