Tinjauan Umum tentang Hukum Zakat Profesi

272
1. Pengertian Profesi
Dalam
kamus Bahasa Inggris, istilah profesi disebut sebagai profession,  yang
artinya  pekerjaan, sedangkan  menurut
kamus  besar bahasa Indonesia
disebutkan bahwa, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi
pendidikan  keahlian (ketrampilan,  kerajinan,
dan sebagainya).
Mahjuddin
mengartikan profesi sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian   tertentu,
yang  dapat   menghasilkan   gaji,
honor,   upah,   atau imbalan.3  Jadi usaha profesi erat kaitannya dengan
sikap profesional, yaitu sesuatu  hal
yang dilakukan  dengan  dukungan
kepandaian  khusus  untuk menjalankannya.
Menurut
Yusuf Qardlawi, profesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kasb
al-Amal dan Mihan al-Hurrah. Kasb al-Amal adalah pekerjaan seseorang yang
tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. Mihan
Al-Hurrah adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain. Dalam definisi yang lain menurut Fachrudin, sebagaimana dikutip oleh Muhammad
mengklasifikasikan usaha profesi ke dalam beberapa kriteria bila dilihat dari
bentuknya:
a.
Usaha fisik
b.
Usaha fikiran
c.
Usaha kedudukan
d.
Usaha modal
Kemudian
bila ditinjau dari hasil usahanya, profesi itu
bisa berupa:
a.
Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari
b.
Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti
Dari
beberapa  pengertian  yang disebutkan  di atas, penulis  dapat menyimpulkan  bahwa secara umum, profesi adalah segala
kegiatan atau aktifitas kerja yang dilakukan oleh manusia dengan dibekali
keahlian dan ketrampilan tertentu untuk mendapatkan hasil berupa upah atau gaji
dalam kurun waktu tertentu.
Pengertian
profesi secara lebih terinci dapat dibedakan menjadi dua kategori.  Pertama,
profesi  yang  tidak
terkena  kewajiban  zakat
,
kedua profesi yang wajib zakat. Profesi yang tidak wajib zakat adalah profesi
yang  dilakukan  oleh
seseorang  dengan  keahlian
tertentu  untuk mendapatkan gaji.
Adapun profesi yang wajib zakat adalah profesi yang dilakukan oleh manusia
dengan keahlian tertentu yang dilakukan dengan mudah dan mendatangkan  hasil (pendapatan) yang cukup melimpah (di atas rata-rata  pendapatan
penduduk). Seperti misalnya komisaris perusahaan, bankir,
konsultan, analisis,  broker,
dokter  spesialis, pemborong  berbagai
konstruksi,  eksportir  dan
importir, akuntan,  artis, notaris, dan berbagai penjual jasa,
serta macam-macam  profesi kantoran (white
collar) lainnya.
Tinjauan Umum tentang Hukum Zakat Profesi
Artinya
bahwa, mudah dan cukup melimpah tersebut di atas adalah dimungkinkan   dengan
jangka waktu   yang
sama   dalam   melakukan pekerjaan atau profesinya,
seseorang akan mendapatkan pendapatan atau penghasilan yang jauh berbeda.
Misalkan antara seorang buruh bangunan yang bekerja siang dan malam dalam waktu
satu bulan, mungkin hanya mendapatkan
hasil  yang  cukup untuk  makan  dan kebutuhan
sehari-hari keluarganya,  sedangkan  seorang dokter spesialis  juga dalam waktu satu bulan memungkinkan
mendapatkan hasil yang lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari bersama keluarga. Jadi,
profesi seperti dokter spesialis tersebut yang dimungkinkan wajib zakat atas dasar mudah dan
melimpahnya hasil yang didapat. Mahjuddin juga menggambarkan beberapa contoh profesi yang dimungkinkan wajib zakat,
antara lain:
a.
Profesi dokter (The medical profession).
b.
Profesi pekerja teknik/Insinyur (The engineering profession).
c.
Profesi guru, dosen, guru besar atau tenaga pendidik  (The teaching profession).
d.
Profesi advokat (pengacara), konsultan, wartawan, dan sebagainya.
2.  Pengertian Zakat Profesi
Menurut  Yusuf
Qardlawi,  kategori  zakat
profesi  (yang  wajib dizakati) adalah segala macam
pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah  dikenakan
zakat. Artinya,  zakat  profesi
didapat  dari hasil usaha  manusia
yang  mendatangkan   pendapatan
dan  sudah  mencapai nishab. Bukan dari jenis harta
kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya  melalui al-Qur’an dan hadits Nabi, seperti
hasil pertanian, peternakan,
perdagangan,  harta  simpanan
(uang,  emas,  dan
perak),  dan harta rikaz. Jadi
kewajiban zakat profesi merupakan kewajiban baru dari hasil ijtihad ulama yang
belum ditetapkan sebelumnya,  melalui
dalil al- Qur’an ataupun al-Sunnah.
Mahjuddin  berpendapat,
zakat profesi memiliki arti  zakat  yang  dikeluarkan
dari  sumber  usaha profesi atau pendapatan jasa. Dalam
bukunya Masail Fiqhiyah, Masjfuk Zuhdi juga memberikan keterangannya tentang
zakat profesi, yaitu zakat yang diperoleh dari semua jenis penghasilan  yang halal yang diperoleh setiap  individu
Muslim,  apabila  telah mencapai  batas minimum
terkena zakat (nishab) dan telah jatuh tempo / haul-nya.
Menurut
Didin Hafidhuddin, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap
pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama
orang lain / dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi
nishab    (batas minimum untuk berzakat).
Berdasarkan
beberapa pengertian zakat profesi di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat
profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat  mendatangkan
hasil  (uang)  yang
relatif banyak  dengan  cara
yang  mudah,  melalui
suatu  keahlian  tertentu
dan sudah mencapai nishab.
3.  Dasar Hukum Zakat Profesi
Kewajiban  tentang
zakat  profesi  memang
masih  perlu dipertanyakan, karena
tidak ada nash yang sharih (jelas) dalam al-Qur’an maupun  as-Sunnah.
Oleh  karena  itu,
perlu  dicari  kejelasan
hukumnya dengan jalan menggali hukum dengan metode ijtihad (ra’yu), yang
antara lain meliputi: metode qiyqs, maslahah mursalah, istihsan, ataupun metode
yang lain.
Pada
masa yang akan datang manusia akan lebih memerlukan ijtihad untuk mereformasi
kebudayaan, menggeser tradisi, dan mengganti keputusan agar sejalan dengan
perubahan  zaman dan tempat. Karena
sesuatu yang baik menurut suatu zaman tertentu kadang-kadang  tidak selalu baik pada masa yang lain. Begitupun
sesuatu yang dapat direalisasikan pada suatu tempat tertentu, belum tentu dapat
direalisasikan pada suatu tempat yang lain.
Dalam
masalah zakat hukum Islam berkembang, hal-hal yang dulu belum dikenai zakat
sekarang sudah banyak yang ditetapkan zakatnya, di antaranya adalah zakat
profesi.16  Ketika dikembalikan  kepada nash-nash yang ada, pengambilan hukum
tentang hukum-hukum ‘amaliyah, jumhur ulama telah menyepakatinya bahwa
dalil-dalil syar’iyyah berpangkal pada empat pokok, yaitu Al-Qur’an, Sunnah,
Ijma’, dan Qiyas.
Mengenai
istinbath hukum tentang kewajiban membayar zakat profesi, terlebih dahulu
mencari landasan  hukumnya  pada nash-nash  al- Qur’an. Oleh karenanya, ketika mencari
landasan hukum kewajiban membayar zakat profesi, Yusuf Qardlawi antara lain
mendasarkannya pada al-Qur’an surat al-Baqarah: 267 yang berbunyi :
Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan) Allah sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari
bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu
nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan
dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya  lagi Maha Terpuji.
” (Q.S.  al-Baqarah: 267)
Yusuf
Qardlawi menafsirkan keumuman lafal “Maa Kasabtum” dalam ayat di atas
yang   berarti mencakup segala macam
usaha; perdagangan atau pekerjaan dan profesi, sedangkan jumhur ulama fiqh
mengambil keumuman maksud surat Al-Baqarah: 267 tersebut di samping sebagai
landasan wajibnya zakat perdagangan juga menjadikan wajibnya zakat atas usaha
profesi Sesuai ayat tersebut di atas, kata “anfiquu” memfaedahkan wajib, karena
kata “anfiquu” merupakan fiil amar dari fiil madhi “anfaqo” Sesuai dengan
kaidah ushul fiqh “pada asalnya perintah itu memfaedahkan wajib” Menurut
Fachrudin, sebagaimana dikutip oleh Muhammad kata “Maa Kasabtum” dalam surat
tersebut bersifat umum (‘am) dan memang sudah mendapat takhsis-nya, yaitu hadis
Rasulullah SAW. tentang bentuk dan
jenis  harta  yang
wajib  dikeluarkan  zakatnya.
Akan  tetapi,  karena hukum pada ‘am dan ‘khas ini sama,
maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan zakat profesi.
Sayyid  Quthb
dalam  tafsirnya  Fi
Zhilalil  Qur’an,  menafsirkan surat al-Baqarah :267, bahwa nash
tersebut mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup
pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT. dari dalam dan atas bumi, baik yang
terdapat di zaman Rasulullah  SAW.,
maupun  di  zaman
sesudahnya,  sedangkan  menurut
Amir
Syarifuddin, penggunaan kata “Maa” dalam ayat tersebut di atas adalah
mencakup segala apa-apa yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa, dan juga
apa-apa yang  dikeluarkan atau diusahakan
dari bumi. Dengan argumentasi bahwa kekuatan lafadz umum terhadap semua satuan
pengertian yang tercakup di dalamnya secara pasti, sebagaimana penunjukkan
lafadz khusus terhadap arti yang terkandung di dalamnya. Penggunaan lafadz umum untuk semua satuan pengertian ini
berlaku sampai ada dalil lain yang membatasinya.
Hamid
Laonso juga mengatakan  bahwa  kata dalam ayat tersebut memberikan  legitimasi
terhadap  semua  jenis usaha dan profesi yang dimiliki  yang kesemuanya  mendatangkan
penghasilan yang cukup banyak, seperti pengacara, dokter ahli, jasa
perhotelan,  jasa penginapan, dan
sebagainya.
Kemudian
dalam Surat at-Taubah :103 juga dinyatakan:
Artinya
: “Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah   untuk
mereka.   Sesungguhnya   do’a kamu
itu (menjadi)  ketentraman  jiwa  bagi  mereka.
Dan  Allah  Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

(at-Taubah : 103)
Makna
terminologi generik ayat tersebut menunjuk pada harta kekayaan,  tidak
menunjuk  dari  mana
harta  itu  diperoleh
(usaha)  yang bernilai ekonomi,
dan karena spektrumnya lebih bersifat umum, maka di dalamnya termasuk jasa/gaji
yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan, sehingga wajib
dikeluarkan zakatnya.Selanjutnya dengan dasar as-Sunnah untuk mengukuhkan
kewajiban zakat profesi, berdasarkan pada keumuman makna hadits. Yang antara
lain hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut:
Setiap  orang muslim wajib bersedekah, Mereka
bertanya: “Wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak berpunya?, Nabi menjawab:”
Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah”.  Mereka bertanya kembali: ”Kalau tidak
mempunyai pekerjaan?,  Nabi menjawab: “Kerjakan  kebaikan
dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah.
” (H.R Bukhari)
Yusuf
Qardlawi menafsirkan keumuman dari makna hadits tersebut  di
atas  bahwa  zakat
wajib atas penghasilan sesuai
dengan tuntunan  Islam yang
menanamkan nilai-nilai    kebaikan,
kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim.
Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap muslim mengorbankan  sebagian harta penghasilannya atau apa saja
yang bisa ia korbankan.
Adapun
dalam hal qiyas, wajibnya zakat profesi diqiyaskan pada tindakan khalifah
Mu’awiyah yang mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku
dalam negara Islam, karena beliau adalah khalifah  dan
penguasa  umat  Islam.  Dan
perbuatan  khalifah Umar Ibnu
Abdul Aziz yang memungut zakat pemberian (u’tiyat) dan hadiah. Juga memungut zakat  dari
para  pegawainya  setelah
menerima  gaji,  serta menarik zakat dari orang yang menerima
barang sitaan (mazalim) setelah dikembalikan kepadanya.
Menurut
para Imam Madzhab terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi’i, zakat
penghasilan tidak wajib zakat meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah
cukup nishab. Tetapi ia mengecualikan anak-anak binatang  piaraan,
di  mana  anak-anak
binatang  itu  tidak
dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai
nishab.
Dan
bila belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakatnya. Dalam   kitabnya
al-Umm,   Imam   Syafi’i
mengatakan   apabila
seseorang  menyewakan  rumahnya
kepada  orang  lain dengan
harga  100 dinar selama 4 tahun
dengan syarat pembayarannya  sampai batas
waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai satu tahun, ia harus
mengeluarkan zakatnya  untuk  25 dinar pada satu tahun  pertama
dan membayar  zakat untuk 50 dinar
pada tahun kedua, dengan memperhitungkan uang 25 dinar yang  telah
dikeluarkan  zakatnya  pada
tahun  pertama  dan
seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari 100 dinar dengan
memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan, baik sedikit atau banyak.
Menurut   Imam
Malik,   harta   penghasilan
tidak   dikeluarkan zakatnya
kecuali sampai penuh waktu setahun. Baik harta tersebut sejenis dengan  harta
yang  ia  miliki
atau  tidak,  kecuali
jenis  binatang  piaraan. Karena orang yang memperoleh
penghasilan berupa binatang piaraan yang sejenis dan sudah mencapai nishab,
maka ia harus mengeluarkan zakat dan keseluruhan  binatang
itu  apabila  sudah
genap  satu  tahun.
Dan  apabila kurang dari satu
nishab, maka tidak wajib zakat.
Dalam
suatu kasus tentang seseorang yang memiliki 5 dinar hasil dari sebuah
transaksi, yang kemudian ia investasikan dalam perdagangan, maka  begitu
jumlahnya  meningkat  pada
jumlah  yang  harus
dibayarkan zakat dan satu tahun telah berlalu dari transaksi pertama,
menurut Imam Malik ia harus membayar zakat meskipun jumlah yang harus
dizakatkan itu  tercapai  satu
hari  sebelum  ataupun
sesudah  satu  tahun.
Karena  itu, tidak ada zakat yang
harus dibayarkan sejak hari zakat diambil (oleh pemerintah) sampai dengan waktu
satu tahun telah melewatinya.
Imam
Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan   zakatnya
bila mencapai masa   satu   tahun
penuh   pada pemiliknya kecuali
jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya, yang
untuk itu zakat harta penghasilan. Dari beberapa  dalil dan pendapat-pendapat  tersebut
di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa wajibnya zakat profesi didasarkan
pada surat al-Baqarah: 267 yang bersifat umum dan hadits-hadits yang bersifat
umum pula, baik keumumannya menyangkut materi hasil usaha, apakah yang
diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji, dan
sebagainya.  Atau  keumumannya
dari  segi  waktu
yang  tidak  membatasi harus sudah satu tahun pemilikan
harta Untuk menetapkan teknis penerapan ketentuan zakat profesi mulai dari
nishab,  kadar,  dan
waktunya  menggunakan  dalil
qiyas  (analogical
reasoning).  Sudah  barang
tentu  menggunakan  dalil
qiyas  sebagai  dalil syar’i,
harus  memenuhi  syarat
dan  rukunnya  agar
menemukan  hukum ijtihadi yang
aktual dan proporsional.
B.
Metode Qiyas dalam Penghitungan Zakat
Salah
satu sumber hukum Islam yang disepakati
oleh jumhur ulama setelah al-Qur’an, as-Sunnah, dan Ijma’ adalah qiyas.
Menurut jumhur ulama, qiyas merupakanhujjah syar’iyyah  atas hukum-hukum mengenai  perbuatan manusia (amaliyyah). Qiyas
menduduki peringkat keempat di antara hujjah- hujjah syar’iyyah, dengan maksud
apabila dalam suatu kasus hukum tidak ditemukan ketetapannya dalam nash
(al-Qur’an dan Sunnah) serta ijma’, tetapi diperoleh ketetapan bahwa kasus
tersebut menyamai suatu kejadian yang ada nash hukumnya dari segi illath
hukumnya, maka kasus tersebut di-qiyas-kan dengan kasus tersebut dan dikenai
hukum berdasarkan hukum kasus yang terdapat
ketetapannya  dalam  nash,
dan  hal  ini
termasuk  dalam  ketetapan syar’i.
1. Pengertian Qiyas
Secara
bahasa qiyas  berarti  ukuran,
mengetahui  ukuran  sesuatu, membandingkan, atau    menyamakan sesuatu dengan yang lain. Misalnya,
“saya mengukur baju dengan hasta,” sedangkan menurut istilah, qiyas adalah
memberlakukan hukum asal kepada hukum furu disebabkan kesatuan illat yang tidak
dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja.  Menurut al-Amidi, qiyas adalah mempersamakan
illat yang ada pada furu’ dengan illat yang ada pada asal yang diistinbatkan
dari hukum asal,  yang terakhir menurut
Wahbah az- Zuhaili, qiyas yaitu menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan
hukumnya dalam nash   dengan  sesuatu yang
disebutkan hukumnya   oleh   nash, disebabkan kesatuan illat hukum antara
keduanya.
Menurut  istilah
ahli  Ushul  Fiqh,
qiyas  adalah  mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash
hukumnya dengan suatu kasus yang ada hukumnya, dalam hukum yang ada nash-nya
karena persamaan keduanya dalam illat hukumnya.44  Karena qiyas selalu bersendikan persamaan
illat hukum,  maka qiyas dapat
dilakukan  hanya jika illat hukum nash
dapat diketahui dengan akal.
2. Macam-Macam Qiyas
a.   Dilihat
dari  kekuatan  illat
yang  terdapat  pada
furu’  dibandingkan dengan yang
terdapat pada ashl, terdiri atas:
1)  Qiyas
Aula
,  yaitu  qiyas
yang  hukumnya  pada
furu’  lebih  kuat daripada hukum ashl, karena illat yang
terdapat pada furu’ lebih kuat dari yang ada pada ashl. Seperti meng-qiyaskan
perbuatan memukul,  kepada  kata-kata
yang  kurang  mengenakkan
terhadap Ibu-Bapak karena illatnya menyakiti. Keharaman memukul orang
tua lebih kuat daripada sekedar mengatakan kata-kata yang kurang mengenakan,
seperti kata ah.
2)  Qiyas
Musaway
,  yaitu  illat
yang  terdapat  pada
yang  diqiyaskan (furu’)  sama
dengan  illat  yang
ada  pada  tempat
mengqiyaskan (asal),  karena  itu
hukum  keduanya  sama.
Seperti  mengqiyaskan membakar
harta anak yatim dengan memakannya, karena illatnya sama-sama menghabiskan.
3)
Qiyas al-Adna, yaitu illat yang ada pada furu’ lebih lemah dibandingkan dengan
illat’ yang ada pada ashl. Misalnya mengqiyaskan apel pada gandum dalam hal
berlakunya riba fadhl, karena  keduanya  mengandung
illat yang sama,  yaitu sama-sama
jenis makanan.
b.   Dari segi kejelasan illat yang terdapat pada
hukum, terbagi atas:
1)
Qiyas al-Jaliy, yaitu qiyas yang illatnya ditetapkan oleh nash bersamaan  dengan hukum ashl, atu nash tidak
menetapkan  illat- nya, tetapi dipastikan
bahwa tidak ada pengaruh perbedaan  antar
ashl dengan furu’.
2)  Qiyas al-Khafiy, qiyas yang illat-nya tidak
disebutkan dalam nash.
Contohnya,   meng-qiyaskan   pembunuhan
dengan   benda   berat kepada
pembunuhan  dengan  benda
tajam dalam  memberlakukan hukuman
qishas, karena illat-nya sama-sama pembunuhan sengaja dengan unsur permusuhan.
c.   Dilihat dari segi keserasian illat dengan
hukum, terbagi atas:
1)  Qiyas al-Mu’atstsir,  qiyas yang menjadi penghubung  antara ashl dengan  furu’
ditetapkan  melalui  nash
sharih  atau  ijma.’ Contohnya, meng-qiyaskan hak perwalian
dalam menikahkan anak di bawah umur kepada hak perwalian atas hartanya, dengan
illat belum dewasa. Illat belum dewasa ini ditetapkan melalui ijma’.
2)  Qiyas
al-Mula’im
,   yaitu   qiyas
yang   illat   hukum
ashl-nya mempunyai hubungan yang serasi. Misalnya mengqiyaskan
pembunuhan  dengan  benda
berat  kepada  pembunuhan
dengan benda  tajam.  Illat pada
hukum  ashl  mempunyai
hubungan  yang serasi.
d.   Dilihat
dari  segi  dijelaskan
atau  tidaknya  illat
pada  qiyas  tersebut, terbagi atas:
1)  Qiyas
Dalalah
,  yaitu  illat
yang  ada  pada
qiyas  menjadi  dalil (alasan)  bagi
hukum,  tetapi  tidak
diwajibkan  baginya  (furu’). Seperti  mengqiyaskan
wajib  zakat  pada
harta  anak-anak  kepada harta orang dewasa yang telah sampai
senishab, tetapi bagi anak- anak tidak wajib mengeluarkan zakatnya diqiyaskan
pada haji yang tidak diwajibkan atas anak-anak.
2)  Qiyas
al-Illat
,  yaitu  qiyas
yang  dijelaskan  illat-nya
dan Illat itu sendiri merupakan
motivasi bagi hukum ashl. Contohnya,
meng- qiyaskan minuman keras yang terbuat dari perasan selain anggur
(nabidz)  kepada  khamar,
karena  kedua  minuman
tersebut  sama- sam memiliki
rangsangan yang kuat , baik pada ashl maupun pada furu’.
3)  Qiyas
al-Ma’na
,  yaitu  qiyas
yang  di  dalamnya
tidak  dijelaskan illat-nya  tetapi
antara  ashl  dengan
furu’  tidak  dapat
dibedakan, sehingga   furu’   seakan-akan
ashl,   Contohnya,   meng-qiyaskan membakar harta anak yatim
dengan memakannya.
e.
Dilihat dari segi metode dalam menemukan illat, terdiri atas :
1)
Qiyas  al-Ikhalah,  yaitu
qiyas  yang  illat-nya
ditetapkan  melalui munashabah dan
ikhalah.
2)  Qiyas
al-Sibru
,  yaitu  qiyas
yang  illat-nya  ditetapkan
melalui metode al-sibru wa al-taqsim
3)
Qiyas  al-Thard,  yaitu
qiyas  yang  illat-nya
ditetapkan  melalui metode  third
4)
Qiyas Syabah, yaitu  qiyas  yang
illat-nya  menggunakan  metode syabah,  (mempunyai
keserupaan). Menurut  ulama  Ushul
Fiqh, terbagi atas dua bentuk :
a)
Melakukan qiyas kesamaan yang dominan
dalam hukum dan sifat, yaitu
mengkaitkan   furu’ yang mempunyai
bentuk kesamaan dengan dua hukum ashl. Tetapi
kemiripannya dengan  salah  satu
sifat  lebih  dominan
dibandingkan  dengan sifat
lainnya. Contohnya,  menyamakan  hamba sahaya dengan harta, karena
statusnya  yang bisa dimiliki,  atau menyamakan hamba sahaya dengan orang
merdeka, disebabkan keduanya adalah
manusia. Dalam  persoalan ganti  rugi
akibat  suatu tindakan  hukum yang dilakukan  seorang
hamba sahaya,  sifat kesamaannya
dengan orang  merdeka  lebih dominan dibandingkan  sebagai
sesuatu  yang dimiliki. Artinya,  apabila kesamaannya dengan harta yang dimiliki
lebih dominan, maka ganti  rugi  terhadap
kelalaiannya  tidak  dapat
dituntut.  Oleh sebab itu, dalam
kasus ganti rugi ini, hamba sahaya lebih mirip dan   lebih
dominan   kesamaannya   dengan
orang   merdeka, sehingga tindakan
hukumnya harus dipertanggung-jawabkan.
b)  Qiyas shuri atau qiyas yang semu, yaitu
meng-qiyaskan sesuatu kepada yang lain semata-mata karena kesamaan bentuknya.
Contohnya, menyamakan kuda dengan keledai dalam kaitannya dengan  masalah
zakat, sehingga  apabila  keledai
tidak  wajib zakat, maka kuda pun
tidak wajib zakat.
3.
Rukun dan Syarat Qiyas
a.
Asal,  yaitu  dasar, titik
tolak  di  mana
suatu  masalah  itu
dapat disamakan (musabbah bih), syaratnya :
1)
Hukum asal-nya  tidak berubah-ubah  atau belum dinasakhkan, artinya hukum yang
tetap berlaku.
2)
Asal serta hukumnya sudah ada ketentuannya
menurut agama, artinya    sudah
ada menurut ketegasan al-Qur’an dan al-Hadits.
3)
Hukum  yang  berlaku
pada  asal  berlaku
pula  qiyas,  artinya hukum asal itu dapat diperlakukan
pada qiyas
b.
Furu’ (cabang) yaitu suatu masalah yang akan diqiyaskan disamakan dengan asal
(musabbah), syaratnya :
1).
Hukum furu’ tidak boleh lebih dahulu dari hukum asal, karena untuk menetapkan hukum
berdasarkan kepada illatnya.
2).
Hukum yang ada pada furu’ harus sama dengan hukum yang ada pada asal, tidak
boleh hukum furu’ menyalahi hukum asal.
3.)
Illat yang ada pada furu’ harus sama dengan illat yang ada pada asal
c.
Illat,  yaitu  suatu
sebab  yang  menjadikan
adanya  hukum  sesuatu dengan persamaan. Dengan sebab ini
baru dapat diqiyaskan masalah kedua (furu’) kepada masalah yang pertama (asal),
syaratnya :
1)  Illat harus selalu ada.
2)  Illat tidak bertentangan dengan ketentuan
agama.
d.
Hukum, yaitu ketentuan yang ditetapkan
pada furu’ bila sudah  ada
ketetapan hukumnya pada asal (buahnya).
C.
Makna Filosofis Dibalik Kewajiban Membayar Zakat Profesi
Zakat
adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah   memenuhi
syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya,   bukan semata-mata atas dasar kemurahan
hatinya, tetapi kalau perlu dengan tekanan penguasa. Pensyari’atan  zakat
di  dalam  Islam
menunjukkan  bahwa  Islam sangat
memperhatikan   masalah-masalah   kemasyarakatan,   terutama nasib orang-orang yang lemah secara  ekonominya. Sehingga mendekatkan hubungan
kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan kata-kata bahwa  Islam
itu bersaudara,  saling  membantu,
dan  tolong-menolong;  yang kuat menolong yang lemah, yang kaya
membantu yang miskin.
Salah  satu
tujuan  zakat  yang terpenting  adalah  mempersempit ketimpangan ekonomi dalam
masyarakat sampai batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan
perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang
kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploitasi
anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin tidak semakin miskin.
Makna  filosofi
yang  bisa  digali
dari  adanya  kewajiban
zakat  profesi kiranya mengacu
dari garis besar tujuan disyariatkannya zakat. Namun dalam kesempatan lain,
kewajiban zakat pada semua hasil kerja profesi menunjukkan tingkat  apresiasi
yang lebih pada sumber-sumber
harta yang wajib dizakati yang muncul di masa setelah Nabi.
Pengertian
filosofis adalah sesuatu yang berhubungan dengan filsafat, sedangkan   filsafat
yang  dimaksud   adalah
ajaran  hukum  dan
perilaku. Memahami
adanya kewajiban membayar zakat profesi, kiranya dari sudut keadilan, yang
merupakan ciri utama ajaran (hukum) Islam dan anjuran dalam berperilaku, adalah
sangat tepat.
Penetapan
zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan
dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas- komoditas  tertentu
saja  yang  konvensional.
Petani  yang  kondisinya
secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil
pertaniannya telah mencapai  nishab.  Karena
itu sangat adil pula apabila zakat profesi bersifat wajib pada
penghasilan yang didapatkan   para
dokter, ahli hukum, konsultan dalam
berbagai bidang,  dosen, pegawai,
dan  karyawan  yang
memiliki  gaji tinggi, dan profesi
lainnya.
Di
samping itu, kewajiban zakat atas usaha profesi merupakan investasi produktif
yang menghasilkan sumber produktif. Yang berarti bahwa al maal harus diupayakan
untuk tidak mandeg, agar fungsinya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat  terpenuhi.
Menurut  syari’at,  investasi mengutamakan  hal-hal yang menyentuh kebutuhan pokok
masyarakat, yakni berkenaan dengan sandang, pangan, dan papan yang dinilai
vital dalam peningkatan kesejahteraan orang banyak.
Menurut
Prof. Dr. Quraisy Shihab, ada tiga alasan yang bisa dijadikan landasan
filosofis mengapa Allah SWT. mensyari’atkan kewajiban zakat. Dan juga  merupakan
pemaknaan  yang  tepat
ketika  zakat  profesi
menjadi  wajib untuk ditunaikan.
Menurutnya tiga alasan tersebut antara lain:
1.   Istikhlaf (Penugasan sebagai Khalifah di
Bumi)
Allah  SWT.
adalah  pemilik  seluruh
alam  raya  dan
segala  isinya, termasuk  pemilik
harta  benda.  Seseorang
yang  beruntung  memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima
titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak
pemiliknya (Allah SWT). Manusia yang dititipi itu berkewajiban memenuhi
ketetapan-ketetapan  yang digariskan oleh
sang pemilik, baik dalam pengembangan harta maupun dalam penggunaannya.
Zakat
merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, bahkan shadaqah  dan
infaq  pun  demikian.
Karena  Allah  SWT.
menjadikan  harta benda sebagai
sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka harta tersebut harus
diarahkan guna kepentingan bersama. Allah melarang manusia memberikan  harta benda kepada siapapun  yang diduga keras akan menyia- nyiakannya,
walaupun harta itu “milik” (atas nama) orang yang menyia-
nyiakannya., karena tindakan penyia-nyiaan akan merugikan semua pihak.
Sejak
semula Tuhan telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan guna kepentingan
bersama, bahkan agaknya tidak berlebihan jika dikatakan  bahwa “pada  mulanya”masyarakatlah  yang
berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan, kemudian Allah
menganugerahkan sebagian dari harta tersebut kepada pribadi-pribadi yang
mengusahakan perolehannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
2
.  Solidaritas Sosial
Manusia
adalah makhluk sosial. Kebersamaan
antara individu dalam suatu wilayah
membentuk   masyarakat   yang
walaupun   berbeda   sifatnya dengan individu-individu tersebut,
namun manusia tidak dapat dipisahkan darinya.
Manusia
tidak dapat hidup tanpa adanya masyarakat, karena sekian banyak   pengetahuan
diperoleh   manusia   melalui
masyarakatnya,   seperti bahasa,
adat istiadat, sopan santun, dan lain-lain. Demikian juga dalam bidang
material,   betapapun   seseorang
memiliki   kepandaian, namun hasil-hasil
material  yang  diperolehnya
adalah  berkat  bantuan
pihak-pihak  lain,  baik secara langsung dan disadari, maupun
tidak langsung.
Seorang   petani
dapat   berhasil   karena
adanya   irigasi,   alat-alat, makanan, pakaian, stabilitas
keamanan yang kesemuanya tidak mungkin dapat diwujudkan secara mandiri.
Demikian pula bagi seorang pedagang, siapakah yang menjual atau membeli dari
dan kepadanya?. Dari segi lain, harus disadari bahwa produksi apapun bentuknya,
pada hakikatnya merupakan pemanfaatan materi-materi yang diciptakan   dan
dimiliki   Tuhan.   Dalam
berproduksi, manusia hanya mengadakan perubahan, penyesuaian, perakitan
satu bahan dengan bahan lain yang telah diciptakan Allah SWT.
Manusia
mengelola, tetapi Tuhan yang menciptakan dan memilikinya. Dengan  demikian
wajar  jika  Allah
memerintahkan   untuk  mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang
diamanatkannya kepada seseorang itu demi kepentingan orang lain.
3.  Persaudaraan
Manusia  berasal dari satu keturunan,  antara seorang  dengan
lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Pertalian darah
tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan  lain, yaitu agama, kebangsaan, lokasi,
domisili, dan sebagainya.
Disadari
oleh manusia semua bahwa hubungan persaudaraan menuntut bukan  sekedar
hubungan  take  and
give  (memberi  dan
menerima), atau pertukaran
manfaat. Tetapi melebihi itu semua, yakni memberi tanpa menanti imbalan, atau
membantu tanpa dimintai bantuan.
Kebersamaan
dan persaudaraan inilah yang mengantarkan kepada kesadaran  menyisihkan
sebagian  harta kekayaan  khususnya
kepada  mereka yang  membutuhkan,
baik dalam  bentuk  dalam
kewajiban  membayar  zakat, maupun shadaqah dan infaq.
Kewajiban  membayar
zakat  profesi
  adalah sesuai dengan tuntunan Islam  yang
menanamkan   nilai-nilai  kebaikan,
kemauan  berkorban,  belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa
seorang Muslim. Sesuai pula dengan prinsip
kemanusiaan   yang  memang
harus  ada  dalam
masyarakat;  ikut merasakan beban
orang lain dan menanamkannya dalam keyakinan beragama juga, sebagai pokok sifat
kepribadiaannya.Daftar Maraji’

John M. Echols &
Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1982, Cet. XI.
Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1990,
Cet. III.
Mahjuddin, Masailul
Fiqhiyah; Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam masa kini, Jakarta: Kalam
Mulia, 2003, Cet. IV.
Muhammad,  Zakat
Profesi:  Wacana  Pemikiran
dalam  Fiqh  Kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002,
Cet. I.
Yusuf Qardlawi,
Fiqhuz-Zakat, Terj. Didin Hafidhuddin, et.al., Bogor: Pustaka Litera Antar
Nusa, 1996, Cet. IV.
Amin Rais, Cakrawala
Islam Antara Cita dan Fakta, Bandung: Mizan, Cet. VII, 1996.
Masjfuk Zuhdi, Masail
Fiqhiyah, Jakarta: Gunung Agung, Cet. X, 1997.
Didin Hafidhuddin,
Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah, Jakarta: Gema Insani Press, 2004,
Cet.4.
Al-Sayis, Pertumbuhan
dan Perkembangan Hukum Fiqh Hasil Refleksi Ijtihad, Jakarta: Raja Grafindo
Persada,1995.
Fachruddin HS,
Ensiklopedia Al-Qur’an, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet.I,.
Muchlis Usman,
Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Sayyid Quthub, Tafsir
Fi   Zhilaalil Qur’an di Bawah Naungan
Al-Qur’an, Terj. Fi Zhilalil Qur’an, Beirut: Daar el-Surq, Jilid I.
Amir Syarifuddin,
Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam, Jakarta:Logos, 1987, Jilid I.
Hamid Laonso dam
Muhammad Jamil, Hukum Islam Alternatif, Solusi Terhadap Masalah Fiqh
Kontemporer, Jakarta: Restu Ilahi, 2005, Cet. I. .
Imam Bukhari, Shahih
al-Bukhari, Lebanon: Daar el-Kutub, Juz I, t.t,
Imam az-Zabidi,
Ringkasan Shahih al-Bukhari,Terj. Tajrid al-Shahih li-ahadits al- Jami’ al
Shahih, Bandung : Mizan, 2001,Cet.V.
Ibn Hazm, al-Muhalla,
Beirut: Daar el-Kutub al-Umiyyah, Juz 4.
al-Syafi’i, al-Umm,
Daar el-Fikr: Juz II.
al-Zarqany, Syarh
al-Zarqany ‘ala Muwatta’ al-Imam Maliki, Beirut: Daar el-Fiqr, Juz
II.
Abdul Wahhab Khallaf,
Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Kitab Ilmu Ushul Fiqh, Semarang : Dina Utama Semarang,
Cet. I.

 

Nasroen Haroen. Ushul
Fiqh I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. II, 1997.
Demikianlah makalah Tinjauan Umum tentang Hukum Zakat Profesi, mudahan bermanfaat.

SHARE