Dalil Syara Sebagai Sumber Hukum Islam

Dalil Syara Sebagai Sumber Hukum Islam

Dalil Syara Sebagai Sumber Hukum Islam – Dalîl secara etimologis adalah ad-dâll (petunjuk) atau mâ yustadall[u] bih[i] (sesuatu yang digunakan untuk mengambil ushukesimpulan).[1] Sedangkan menurut istilah fuqahâ’, dalil adalah sesuatu yang dengan mengetahuinya memastikan adanya pengetahuan yang pasti tentang sesuatu yang lain.[2] Dalam konteks ini, ulama’ ushul fiqih membedakan antara dalil dengan amârah (petunjuk). Jika disebut dalil, berarti qath’î bahwa ia bersumber dari wahyu, namun tidak dengan amârah.[3]

Dalil syara’ juga bisa didefinisikan dengan:

هُوَ الَّذِيْ يُتَّخَذُ حُجَّةً عَلَى أَنَّ الْمَبْحُوْثَ عَنْهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ

Sesuatu yang dijadikan hujah, bahwa yang dibahas (oleh hujah) tersebut merupakan hukum syara’.[4]

Dengan demikian, dalil syara’ adalah sesuatu yang digunakan untuk mengetahui hukum-hukum tertentu yang lahir untuk menyelesaikan masalah, dimana hukum tersebut merupakan hukum syara’, atau hukum yang keluar dari pembuat hukum, yaitu Allah SWT.

Dalil syara’ tidak sama dengan sumber hukum, karena yang disebut sumber itu hanya al-Qur’an dan as-Sunnah, sedangkan dalil adalah apa yang digunakan untuk menghasilkan hukum yang terkandung dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Maka, dalil syara’ merupakan persoalan ushul syar’i, atau sesuatu yang membuktikan keberadaan hukum syara’. Karena itu, substansi dalil tersebut harus qath’î sebagai hujah yang dinyatakan oleh wahyu.

Dalil syara’ tersebut bisa diklasifikan menjadi dua:

1. Dalil yang kembali kepada penukilan murni (an-naql al-mahdh), yaitu dalil yang memang murni merujuk pada nash, atau lafadz nash dan apa yang ditunjukkan oleh manthûq dan mafhûm-nya. Contohnya seperti al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijma’ Sahabat.

2. Dalil yang kembali kepada pandangan murni (ar-ra’y al-mahdh), yaitu dalil yang merujuk pada rasionalitas nash (ma’qûl an-nashh), atau ‘illat syar’iyyah. Contohnya seperti Qiyas. Dalam hal ini, ia membutuhkan ‘illat syar’iyyah yang dijelaskan oleh nash syara’.[5]

Hanya saja, tetap harus diperhatikan, bahwa untuk bisa disebut dalil syara’, dalil tersebut hanya dinyatakan dari Rasul, baik melalui nash atau ditunjukkan oleh nash, dimana pada saat yang sama berarti kembali kepada nash. Jika tidak demikian, maka ia tidak layak disebut dalil syara’.

Nash, secara qath’î memang merupakan dalil, baik yang dibacakan, yaitu apa yang diturunkan, baik lafadz dan maknanya, dari Allah seperti al-Qur’an, ataupun tidak dibacakan, yaitu apa yang diturunkan oleh wahyu dalam bentuk makna, sementara redaksionalnya dinyatakan oleh Rasul dengan ungkapan yang  beliau susun sendiri, seperti Hadits.

Sedangkan apa yang ditunjukkan oleh nash, ia dianggap sebagai dalil, jika dalâlah-nya merujuk kepada nash itu sendiri. Ini seperti Ijma’ Sahabat dan Qiyas. Ijma’ Sahabat dikatakan merujuk kepada nash itu sendiri karena adanya Ijma’ (konsensus) para sahabat tersebut telah membuka realitas, bahwa di sana ada dalil dari nash.

Dengan demikian, bararti dalâlah Ijma’ tersebut kembali kepada nash itu sendiri. Sedangkan Qiyas, disebut demikian, karena nash itu hanya ada dua; ada yang mengandung ‘illat dan tidak. Jika mengandung ‘illat, ia disebut hujah, sehingga ketika ia ada, maka qiyas bisa dilakukan terhadapnya. Inilah Qiyas syar’i.[6]

Macam-Macam Dalil Syara’ dalam Ajaran Islam

Dari definisi dan uraian di atas, yang benar-benar disebut dalil syara’ itu tidak lain adalah empat: al-Qur’an, Hadits, Ijma’ Sahabat dan Qiyâs. Selain dari keempat dalil tersebut, tidak layak disebut dalil, namun hanya diduga sebagai dalil.

1. Al-Kitâb

Al-Kitâb adalah al-Qur’an, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibrîl dengan lafadz dan maknanya, di antara dua ujung Mushaf dalam bentuk tujuh dialek (sab’ah ahruf), yang disampaikan kepada kita secara mutawâtir. [7]

2. As-Sunnah

Sunnah secara etimologis adalah tharîq (jalan) atau manhaj (metode). Menurut ulama ahli hadits, sunnah adalah perkataan, perbuatan, taqrîr (legalisasi), sifat akhlak dan anggota badan yang disandarkan kepada Rasulullah saw. Sedangkan menurut ulama ushul fiqih, sunnah adalah perkataan, perbuatan dan legalisasi terhadap suatu perkataan atau perbuatan yang datang dari Rasulullah saw. Dalam hal ini, as-Sunnah, Hadits dan al-Khabar mempunyai konotasi yang sama, atau sinonim.

3. Ijmâ’

Al-ijmâ’ secara etimologis mempunyai konotasi tekad bulat untuk melaksanakan sesuatu, atau kesepakatan terhadap sesuatu. Yang termasuk dalam katagori makna pertama jika dikatakan: Si Fulan ber-ijmâ’ terhadap sesuatu, maksudnya adalah jika dia bertekad bulat ingin melaksanakannya. Makna pertama ini telah ditunjukkan oleh firman Allah:

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

Bertekad bulatlah kalian untuk melaksanakan urusan kalian. (QS. Yûnus [10]: 71).

Juga sabda Rasul yang menyatakan:

لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ

Tidak ada puasa bagi orang yang tidak bertekad bulat untuk berpuasa sebelum fajar (HR. an-Nasa’i dari Khafshah)

Berdasarkan arti yang pertama, maka sah jika kita menyebut lafadz ijmâ’ dengan konotasi tekad bulat seseorang.

Yang termasuk pengertian kedua, jika dikatakan suatu kaum melakukan ijmâ’ terhadap sesuatu adalah ketika mereka melakukan kesepakatan terhadapnya. Berdasarkan konotasi kedua ini setiap kesepakatan suatu kelompok terhadap suatu urusan ––baik agama maupun dunia–– bisa dinamakan ijmâ’. Sedangkan ijmâ’ menurut terminologi ahli ushul fiqih adalah kesepakatan terhadap hukum suatu peristiwa, bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara’. Dari definisi ini jelas, bahwa yang dimaksud dengan ijmâ’ dalam istilah ushul adalah ijmâ’ yang bisa menjadi dalil syara’.

Memang masih menjadi polemik, ijmâ’ siapakah yang bisa menjadi dalil syara’. Ada yang mengatakan, ijmâ’ yang menjadi dalil adalah ijmâ’ umat Muhammad saw. Ada yang mengatakan ijmâ’ ulama’ terhadap salah satu hukum syara’. Pendapat yang ketiga mengatakan ijmâ’ penduduk Madinah. Dan, ada yang mengatakan ijmâ’ sahabat. Bahkan masih ada pendapat-pendapat lain. Karena itu, perlu dikemukakan, manakah ijmâ’ yang diakui sebagai dalil syara’.

4. Qiyâs

Qiyâs menurut bahasa berarti ukuran (at-taqdîr). Maka, antara lain, jika dikatakan qistu al-ardha bi al-mitr, saya mengukur tanah ini dengan menggunakan satuan meter. Qiyâs mengharuskan adanya dua perkara yang masing-masing saling disandarkan antara satu dengan yang lain. Jadi, qiyâs adalah hubungan dan penyandaran antara dua perkara. Jika dikatakan: Yuqâsu Fulân bi Fulân, Fulan dipersamakan dengan si Fulan.

Adapun qiyâs dalam istilah ulama’ ushul fiqih didefinisikan dengan menyamakan hukum syara’ satu kasus dengan kasus lain karena keduanya mempunyai persamaan ‘illat, atau keduanya mempunyai persamaan penyebab adanya hukum syara’ bagi masing-masing. Maka, yang menyebabkan adanya qiyâs adalah persamaan antara al-muqayyis (kasus yang dianalogikan) dengan al-muqayyis alayh (kasus yang menjadi objek analogi) dalam satu perkara. Perkara yang mempertemukan dua kasus tadi adalah penyebab disyariatkannya hukum, atau yang kemudian dikenal dengan istilah ‘illat.

Mengacu kepada definisi di atas, maka yang dimaksud dengan qiyâs di sini adalah qiyâs syar’i bukan qiyâs ‘aqli. Qiyâs yang di dalamnya terdapat ciri-ciri (amârah) dari syara’ yang menunjukan legalitasnya sebagai qiyâs, yaitu adanya ‘illat syar’i yang dijelaskan oleh nash.

Sedangkan qiyâs ‘aqli adalah apa yang dipahami akal dari sejumlah hukum syara’ tanpa disertai nash tertentu yang menunjukannya, atau qiyâs yang dipahami oleh akal dari hasil penganalogian hukum dengan hukum lain karena semata-mata –menurut akal– ada kemiripan, tanpa disertai adanya perkara yang menyebabkan disyariatkannya hukum yang dijelaskan oleh syara’. Maka, analogi seperti ini tidak dibenarkan apapun bentuk dan pertimbangannya.

Apa yang dikatakan oleh sebagian ulama’ mengenai penganalogian wakâlah –dengan kompensasi– dengan akad perburuhan ketika keduanya dianggap sebagai akad yang mengikat (aqd lâzim), padahal wakâlah merupakan salah satu akad yang tidak mengikat (aqd jâ’iz), bisa dilakukan karena adanya persamaan dalam pemberian konpensasi pada masing-masing kasus akad tadi.

Sebenarnya qiyâs bukan merupakan penganalogian hukum dengan hukum lain, karena adanya persamaan antara dua aktivitas, tetapi seharusnya karena adanya persamaan ‘illat hukum. Karena yang menjadikan akad perburuhan tersebut menjadi akad yang mengikat adalah adanya konpensasi, sementara dalam wakâlah adanya konpensasi tadi menjadi motivasi dijadikannya akad tadi sebagai sesuatu yang mengikat. Maka, akad wakâlah yang disertai konpensasi menjadi salah satu akad yang mengikat.

Artinya, wakâlah yang disertai konpensasi tertentu telah menyebabkan wakâlah menjadi akad yang mengikat, setelah dianalogikan dengan ijârah (akad perburuhan). Karena musta’jir terikat dengan kewajiban memberikan konpensasi, pada saat yang sama ajîr juga terikat dengan keharusan melaksanakan pekerjaan, dengan jelas menunjukkan bahwa akad ijârah merupakan akad yang mengikat kedua belah pihak yang berakad, dimana wakâlah kemudian dianalogikan dengannya karena adanya keterikatan yang serupa.

Begitu juga menerapkan hukum syara’ mengenai kasus atau fakta tertentu terhadap derivat (afrâd) dari kasus tersebut –sekalipun beragam– juga tidak bisa disebut qiyâs. Seperti menerapkan hukum keharaman khamer terhadap semua benda yang memabukan meskipun jenisnya beragam. Sebab, qiyâs merupakan penarikan hukum dari satu objek kepada objek lain karena adanya persamaan ‘illat-nya. Sedangkan dalam kasus tadi tidak ada penarikan hukum.

Kita menghukumi haramnya semua benda yang memabukkan bukan karena penarikan hukum haramnya khamer terhadap yang lain, tapi hanya karena bahwa hukum haramnya khamer muncul dari karakter zat yang memabukan. Maka, ketika minuman terbukti memabukkan, pada saat itulah hukum haram tadi bisa diterapkan terhadap minuman tersebut. Sebab, minuman tadi merupakan objek yang sama. Inilah yang biasa disebut dengan tahqîq al-manâth.[8]

Dengan demikian menerapkan hukum kasus atau fakta apa saja terhadap kasus atau fakta yang menjadi derivatnya setelah dilakukan penelitian terhadap manâth-nya tidak bisa dianggap sebagai qiyâs, karena di dalamnya tidak ada aktivitas penarikan hukum dari suatu objek ke objek lain.

5. Dalil-dalil Spekulatif

Keempat dalil di atas, yaitu al-Kitab, as-Sunnah, Ijma’ Sahabat dan Qiyas yang ‘illat-nya dinyatakan oleh syara’ itulah yang layak disebut dalil syara’. Selain itu, yang oleh sebagian mujtahid dianggap sebagai dalil, sejatinya bukanlah dalil. Sebab, hanya keempat dalil di ataslah dalil yang dibangun berdasarkan dalil qath’î.

Selebihnya, tidak. Karena dalil syara’ merupakan fondasi hukum, sehingga statusnya seperti akidah, yang sama-sama merupakan perkara ushûl. Karena itu, harus dibangun dengan dalil qath’î. Hanya saja menarik kesimpulan (istidlâl) melalui apa yang diasumsikan sebagai dalil tersebut, yang di dalamnya masih terdapat syubhat ad-dalîl itu tetap dianggap sebagai penarikan kesimpulan secara syar’i (istidlâl syar’î).

Hukum yang dihasilkannya juga masih tetap dianggap hukum syara’ bagi yang menerima, sementara bagi yang menolaknya tidak dianggap sebagai hukum syara’ baginya, meskipun tetap dipandang sebagai hukum syara’ bagi pihak yang menerimanya.

Dalil spekulatif atau sesuatu yang diasumsikan sebagai dalil, namun sejatinya bukanlah dalil, adalah sesuatu yang masih ditemukan adanya dalil yang membuktikan bahwa ia merupakan hujah, namun dalilnya dhannî atau dalil yang tidak relevan dengan apa yang dibuktikan. Dalil spekulatif tersebut bisa di halaman berikut:

  1. Mashalih Mursalah Sebagai dalil Syara’
  2. Kehujjahan Istihsan Sebagai Dalil Syara’
  3. Syariat Umat Terdahulu Sebagai Dalil Syara
  4. Mazhab Sahabat Sebagai Dalil Syara’

Catatan Kaki

[1] Ibn Mandhûr, Lisân al-‘Arab, juz XI, hal. 248-249.
[2] Rawwâs Qal’ah Jie, Mu’jam, hal. 187.

[3] Lihat, al-Amidi, al-Ihkam, juz I, hal. 9; An-Nabhâni, As-Syakhshiyyah, juz III, hal. 58.

[4] Lihat, An-Nabhani, as-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, juz III, hal. 58; Ahmad ad-Dâ’ûr, Radd ‘alâ Muftarayât Hawla Hukm ar-Ribâ wa Fawâ’id al-Bunûk, Dâr an-Nahdhah, Beirut, cet. I, 1992, hal. 15.

[5] Al-Amidi, al-Ihkam, juz I, hal. 9-10.
[6] Ibid, juz I, hal. 158.

[7] Ibid, juz I, hal. 159.

[8] Lihat, as-Syâtibi, al-Muwâfaqât, ed. Abd as-Salâm Abd as-Syâfi, Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, t.t., juz IV, hal. 64-65.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.