Istihsan dalam Ilmu Ushul Fiqh

Istihsan dalam Ilmu Ushul Fiqh

Tongkrongan Islami – Secara etimologis, istihsân berarti menganggap sesuatu sebagai perkara yang baik.[1] Namun, konotasi etimologis ini bukanlah konotasi yang dipergunakan dalam istilah ulama’ ushul. Para penggagas istihsân ini berbeda pandangan ketika mendefinisikannya.

Ibn Badrân, ulama’ ushul mazhab Hambali, menyatakan bahwa istihsân adalah dalil yang terkesan dalam diri seorang mujtahid, tetapi sulit baginya untuk mengungkapkannya ––dengan ungkapan yang pas.[2]

Al-Karkhi, ulama’ ushul mazhab Hanafi, menyatakan bahwa istihsân adalah mereposisi hukum masalah tertentu dengan hukum lain yang lebih kuat yang menuntut reposisi dari yang pertama.[3] Sementara Abû al-Hasan al-Bashri menyatakan, bahwa istihsân adalah meninggalkan salah satu bentuk ijtihad yang tidak komprehensif berdasarkan cakupan lafadznya untuk mengambil bentuk yang lebih kuat.[4]

Dari definisi di atas, istihsân kemudian diklasifikasikan menjadi dua Macam:

Istihsân Qiyas

Istihsân Qiyâs adalah mereposisi hukum berdasarkan hasil Qiyas Jalî (eksplisit) dengan Qiyas Khafî (implisit). Misalnya, ada dua orang, Ahmad dan Muhamad, dua patnership membeli sebuah mobil dari dua orang patnership dengan kredit. Salah seorang dari kreditur tersebut telah menerima sebagian cicilan, tiba-tiba uang cicilan tersebut hilang.

Menurut Qiyas Jallî uang cicilan tersebut –sekalipun hanya diberikan kepada salah seorang kreditur– menjadi hak keduanya, sehingga kerugian atas hilangnya uang tersebut seharusnya ditanggung bersama.

Namun, menurut Qiyas Khafî uang yang hilang tadi merupakan uang pihak penerima, sehingga kerugiannya tidak bisa dibebankan kepada pihak kedua. Maka, dengan metode istihsân hukum pertama direposisi dengan hukum kedua, sehingga kerugiaan tadi hanya ditanggung pihak yang menerima.

Istihsân Dharûrah

Istihsân Dharûrah adalah mereposisi hukum hasil Qiyas dengan pertimbangan keterpaksaan yang mendesak atau maslahat yang menuntut adanya pemenuhan hajat atau mencegah kerusakan.

Misalnya, ditetapkannya kewajiban bagi seorang buruh (ajîr) untuk memberikan ganti rugi kepada majikan (musta’jir) ketika terbukti dia telah menghilangkan atau merusakkan barang yang dikerjakannya. Padahal, hadits sahih telah menyatakan:

لاَضِمَانَ عَلىَ مُؤْتَمَنٍ

Tidak ada kewajiban untuk menjamin (mengganti) bagi orang yang mendapatkan amanah. (HR. al-Jashshash dari Abû Bakar).[5]

Seorang buruh (ajîr) tangannya adalah tangan amanah (yadd amânah); artinya dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan, kerusakan atau kehilangan, karena tangannya hanya melakukan pekerjaan seperti yang ditugaskan kepadanya oleh pihak majikan.

Maka, menurut hadits di atas, dia tidak akan diminta untuk mengganti. Tetapi, berdasarkan argumentasi istihsân, atau karena pertimbangan keterdesakan maupun maslahat yang menuntut reposisi tersebut, misalnya kalau tidak diwajibkan mengganti, pasti akan terjadi kesalahan yang sama pada masa berikutnya, maka ditetapkan bahwa buruh tersebut wajib mengganti. Padahal, argumentasi ini jelas bertentangan dengan nash.

Sanggahan terhadap Istihsân

Sanggahan terhadap penggunaan istihsân sebagai dalil, bisa dilakukan melalui dua sisi, yaitu dari aspek definisi dan dalil yang menjadi sandaran istihsân.

1) Dari aspek Definisi dan Klasifikasi istihsân

Dari definisi istihsân di atas bisa disimpulkan ada tiga hal:

Pertama, bahwa istihsân adalah dalil yang terkesan dalam diri seorang mujtahid dan seterusnya adalah definisi yang batil hingga ke akar-akarnya. Sebab, dalil yang terkesan dalam benak seorang mujtahid, namun tidak diketahui substansinya, tidak bisa dianggap sebagai dalil, selama substansinya masih belum diketahui.

Sebab, antara mana dalil yang real dengan ilusi tidak diketahui. Sementara dalil adalah sesuatu yang real, yang kepadanya hukum perbuatan yang real itu bisa disandarkan. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin hal itu bisa dilakukan?

Kedua, bahwa istihsân adalah mereposisi hukum masalah tertentu dengan hukum lain yang lebih kuat, jika yang dimaksud hukum lain yang dihasilkan dari dalil yang lebih kuat adalah nash, baik al-Kitab maupun as-Sunnah, maka sejatinya ini bukanlah istihsân.

Namun, merupakan bentuk penarikan kesimpulan melalui tarjîh atas nash, dan bukannya istihsân. Tetapi, jika yang dimaksud hukum lain yang dihasilkan dari dalil yang lebih kuat adalah akal, seperti maslahat, maka sejatinya ini adalah batil. Sebab, Qiyas hanya bisa dibangun berdasarkan ‘illat syara’, bukan akal.

Ketiga, bahwa istihsân adalah meninggalkan salah satu bentuk ijtihad yang tidak komprehensif berdasarkan cakupan lafadznya untuk mengambil bentuk yang lebih kuat sejatinya sama dengan definisi yang kedua, yaitu meninggalkan penarikan kesimpulan dengan dalil eksplisit, namun definisi yang ketiga ini lebih umum. Sebab, frasa meninggalkan salah satu bentuk ijtihad lebih umum cakupannya, ketimbang Qiyas.

Hanya saja, seperti point yang kedua, jika yang dimaksud hukum lain yang dihasilkan dari dalil yang lebih kuat adalah nash, baik al-Kitab maupun as-Sunnah, maka sejatinya ini bukanlah istihsân. Tetapi, jika yang dimaksud hukum lain yang dihasilkan dari dalil yang lebih kuat adalah akal, seperti maslahat, maka sejatinya ini adalah batil.

Semuanya ini sanggahan dari aspek definisi istihsân, sedangkan dari aspek klasifikasi istihsân, yang dibagi menjadi dua –sebagaimana pembagian di atas– sesungguhnya kesalahannya bisa dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, kesalahan istihsân Qiyas bisa dibuktikan melalui batilnya definisi istihsân yang kedua di atas. Ketika meninggalkan hukum Qiyas Jallî, dan mengambil hukum Qiyas Khafî, atau karena pertimbangan maslahat atau mudarat. Padahal pertimbangan kausalitas berdasarkan aspek maslahat atau mudarat jelas batil.

Kedua, kesalahan istihsân Dharûrah sebenarnya bisa dibuktikan dari cara pengambilan hukum yang dilakukan, yaitu pengambilan hukum karena pertimbangan maslahat sebagaimana yang diputuskan oleh akal mujtahid, bukan syara’.

Maka, kebatilannya jelas karena hukum tersebut tunduk pada akal, yaitu maslahat atau mudarat, bukan syara’. Tepat sekali apa yang dikemukakan oleh As-Syawkâni yang telah menyatakan dalam kitabnya, Irsyâd al-Fuhûl:

Ibn al-Hâjib telah menyatakan dalam al-Mukhtashar: Para pengikut mazhab Hanafi dan Hanbali telah mengambil pendapat mengenainya (istihsân), tetapi pendapat tersebut ditolak oleh yang lain, demikian juga jumhûr, sehingga as-Syâfi’i menyatakan: ‘Siapa saja yang menyatakan hukum berdasarkan prinsip istihsân, berarti dia telah membuat syariat.’ [6]

Selanjutnya, As-Syawkâni membantah pandangan yang membolehkan istihsân dengan menyatakan, bahwa memasukkan istihsân dalam katagori empat dalil syara’ di atas hanyalah merupakan pengulangan yang sia-sia.

Disamping itu, menurutnya, istihsân sama sekali tidak berkaitan dengan syara’, tetapi hanyalah pandangan yang direkayasa terhadap syariat yang kadang tidak ada relevansinya sama sekali dengan syariat, dan kadang justru kontradiktif dengannya.

Sementara klasifikasi istihsân, seperti istihsân Sunnah dan istihsân Ijma’, sebenarnya ini bukan merupakan klasifikasi istihsân, melainkan tarjîh dalil; adakalanya memenangkan as-Sunnah daripada Qiyas, dalam kasus istihsân Sunnah, atau menguatkan Ijma’ daripada Qiyas, dalam kasus istihsân Ijma’.

2) Dari aspek Dalil istihsân

Mengenai dalil yang mereka pergunakan sebagai dasar kehujjahan istihsân, sejatinya tidak layak digunakan karena ia tidak relevan dengan istihsân dalam konotasi ushul. Firman Allah SWT. yang menyatakan:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

Orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. (QS. az-Zumar [39]: 18)

jelas tidak menunjukkan, bahwa ayat tersebut mewajibkan kita agar mengikuti perkataan yang terbaik dari yang baik. Mengikuti perkataan yang terbaik juga tidak bisa diartikan mengikuti istihsân dalam konotasi ushul. Tetapi hanya bisa diartikan, jika ada dua perkataan, yang satu baik sedangkan yang lain lebih baik, maka yang lebih baik harus diikuti.

Demikian juga sabda Nabi saw. yang menyatakan:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Maka, apa yang dianggap oleh kaum Muslim baik, sejatinya menurut Allah juga baik. (HR. Ahmad dari Ibn Mas’ûd).

sebenarnya konteks baik dan buruk dalam hadits ini berkaitan dengan hasil pembahasan yang dilakukan oleh kaum Muslim, bukan berkaitan dengan hukum fardhu, sunah, haram dan makruh yang dibangun oleh pandangan kaum Muslim. Namun, dalam konteks hukum tersebut harus kembali kepada dalil, bukan mengikuti apa yang menjadi pandangan kaum Muslim.

Baca Juga:

  1. Ilmu Qashash Al-Qur’an: Memahami Kisah-Kisah Al-Qur’an
  2. Syariat Umat Terdahulu Sebagai Dalil Syara
  3. Mazhab Sahabat Sebagai Dalil Syara

 

Catatan Kaki

[1] Hâfidh, Taysîr, hal. 291.

[2] Ibn Badrân, al-Madkhal, Juz I, hal. 291.

[3] As-Sarahsi, Ushul as-Sarahsi, Dâr al-Ma’rifah, Juz II, hal. 200 dan seterusnya; Hâfidh, Taysîr, hal. 291.

[4] Abî al-Husayn al-Bashri, al-Mu’tamad fî Ushûl al-Fiqh, ed. Muhammad Humaydi-Llâh, al-Ma’had al-‘Alami al-Faransi, Damaskus, Juz II, hal. 840.

[5] Abû Bakar al-Jashshash, Ahkâm al-Qur’an, ed. Muhammad Shâdiq al-Qamhâwi, Dâr Ihyâ’ at-Turâts al-Islâmi, Beirut, 1405, Juz III, hal. 173.

[6] As-Syawkâni, Irsyâd al-Fuhûl, ed. Muhammad Saîd al-Badri, Dâr al-Fikr, Beirut, cet. I, 1992, Juz I, hal. 402.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.