Mashalih Mursalah Sebagai dalil Syara’

Mashalih Mursalah Sebagai dalil Syara

Tongkrongan Islami – Mashâlih mursalah secara etimologis berasal dari dua lafadz Mashâlih dan Mursalah. Mashâlih merupakan bentuk plural dari lafadz Mashlahah. Dalam bahasa Arab, Mashlahah berkonotasi jalb al-manâfi’ (mengusahakan kemanfaatan) dan daf’ al-mafâsid (mencegah kerusakan).[1]

Sedangkan Mashlahah oleh ulama’ ushul kemudian diklasifikasikan menjadi tiga: Mu’tabarah (diakui dan diterima), Mulghiyah (ditolak) dan Mursalah (tidak diterima dan ditolak).[2] Karena itu, Mashâlih mursalah dalam terminologi ulama’ ushul kemudian didefinisikan dengan kemaslahatan yang tidak diketahui bahwa pembuat syariat telah mengakui dan menghapusnya.[3]

Mashlahah Mu’tabarah (diakui dan diterima) adalah kemaslahatan yang diterima dan diakui oleh syara’, yaitu hukum yang ditarik dari rasionalitas nash (ma’qûl an-nashh) atau Ijma’.[4] Inilah yang disebut Mashlahah Dharûriyyah, seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, kehormatan, keturunan, keamanan dan negara, Mashlahah Hâjiyah seperti dispensasi bagi musafir dan orang sakit untuk tidak berpuasa, Mashlahah Tahsîniyyah seperti bersuci bagi orang wudhu’ dan shalat, Mashlahah Takmîliyyah seperti hukum menundukkan pandangan, larangan ikhtilâth laki-laki dan perempuan dalam konteks larangan zina.

Sedangkan Mashlahah Mulghiyah (ditolak) adalah maslahat ilusif, yang kebatilannya telah dinyatakan oleh syara’, karena bertentangan dengan nash dan jika dibuka, pasti akan menyebabkan diubahnya hukum syara’.[5]

Contohnya seperti fatwa Imâm Yahyâ al-Laytsi, kepada salah seorang penguasa Andalusia untuk siapa saja yang berbuka puasa dengan sengaja di bulan Ramadhan, bahwa kafaratnya adalah berpuasa dua bulan berturut-turut dengan alasan, jika kafarat yang ditetapkan adalah memerdekakan budak, maka bagi orang kaya dengan mudah akan membebaskannya, sehingga tidak menimbulkan rasa jera pada diri mereka.

Sementara nash syara’ yang tegas menyatakan, bahwa alternatif pertama adalah membebaskan budak, bukan puasa dua bulan berturut-turut.[6] Adapun Mashlahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ditolak dan diterima oleh syara’.[7]

Ragam Mashâlih Mursalah

Mashlahah Mursalah adalah argumentasi yang dikembangkan oleh Mâlik, pendiri mazhab Mâliki. Sekalipun, menurut al-Amidi, para pengikut mazhab Mâliki menolak bahwa Mashlahah Mursalah tersebut berasal dari pendiri mazhab Mâliki itu.[8]

Namun, jika menganalisis pandangan pengikut mazhab Mâliki, seperti as-Syâtibi, akan ditemukan pembahasan seputar Mashlahah tersebut, hanya tidak semua maslahat beliau terima, selain maslahat yang mu’tabarah. Dari sini bisa disimpulkan, bahwa Mashlahah Mursalah tersebut bisa diklasifikasikan menjadi dua:

1) Mashâlih Mursalah Mu’tabarah

Mashâlih Mursalah Mu’tabarah adalah kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh nash, baik yang menerima maupun menolaknya, tetapi sesuai dengan maqâshid as-syarî’ah. Jenis Mashâlih Mursalah seperti ini biasanya dinyatakan oleh nash syara’ secara global, dan dari sanalah hukum-hukum kasuistik itu ditarik, ketika tidak ditemukan adanya nash syara’ yang menyatakannya.

Ini seperti kasus-kasus yang dinyatakan dalam Mashlahah Dharûriyyah, seperti menjaga agama, jiwa, harta, kehormatan dan akal. Dalam hal ini, bisa dicontohkan fatwa para pengikut mazhab Mâliki yang membolehkan pengangkatan seorang khalifah yang kurang utama, sekalipun ada yang lebih utama, karena pertimbangan maslahat kaum Muslim –baik yang berkaitan dengan agama, jiwa, harta, kehormatan dan akal– menuntut harus ada khalifah yang mengaturnya.[9]

Hanya saja, ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam Mashâlih Mursalah Mu’tabarah agar ia bisa dijadikan sebagai hujah:

1. Mashlahah yang menjadi pijakan harus Dharûriyyah, sebagaimana yang dinyatakan di atas.

2. Mashlahah-nya harus qath’î dalam artian harus maslahat yang hakiki, tidak ilusif.

3. Harus bersifat kullî (global), dalam artian meliputi seluruh manusia dan kondisi, bukan untuk sebagian, sementara tidak untuk yang lain. Juga bukan untuk satu kondisi, sementara tidak untuk yang lain.[10]

2) Mashâlih Mursalah Ghayr Mu’tabarah

Mashâlih Mursalah Ghayr Mu’tabarah adalah kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh nash, baik yang menerima maupun menolaknya, dan tidak sesuai dengan maqâshid as-syarî’ah.

Dalam hal ini, bisa dicontohkan fatwa Imâm al-Laytsi di atas, atau fatwa Imâm Mâlik yang membolehkan menghukum orang yang dituduh mencuri, semata-mata berdasarkan keterangan dari pihak yang kecurian, dengan alasan demi menjaga maslahat pemilik barang yang dicuri. Padahal, dengan itu maslahat pencuri terabaikan.[11]

Sanggahan terhadap Mashâlih Mursalah

Berdasarkan uraian di atas, Mashâlih Mursalah tidak bisa diterima sebagai hujah untuk menghasilkan hukum syara’, antara lain, karena dua hal:

Pertama, bahwa nash syara’, seperti al-Kitab dan as-Sunnah, sejatinya berkaitan dengan perbuatan manusia, dan nash-nash tersebut merupakan dalil syara’ bagi hukum syara’ dalam konteks perbuatan tersebut. Ia sama sekali tidak ada relevansinya dengan maslahat, atau menjadi dalil kemaslahatan tertentu. Sebagai contoh firman Allah SWT.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling berhutang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. al-Baqarah: 282)

Sejatinya hanya menjelaskan hukum menulis hutang-piutang, dan tidak dimaksud untuk menjelaskan kemaslahatan tertentu, baik secara tegas (sharâhah) maupun berupa indikasi (dalâlah). Nash tersebut juga sama sekali tidak menyatakan, bahwa hukum ini maslahat atau tidak. Lalu, dari mana bisa diklaim, bahwa ini merupakan kemaslahatan yang dinyatakan oleh syara’ sehingga disebut maslahat?

Dengan begitu kemudian disebut dalil syara’? Demikian juga ketika nash menyatakan ‘illat tertentu, seperti pembagian ghanîmah kepada orang fakir dengan ‘illat agar harta yang ada tidak hanya berputar di tengah orang-orang kaya, tidak bisa dikatakan sebagai maslahat yang dinyatakan oleh syara’ selain hanya menjelaskan ‘illat hukum tertentu.

Maka, tidak bisa dikatakan, bahwa dalil tersebut telah menyatakan substansi maslahat atau genus maslahat tertentu. Dari sinilah, maka pandangan yang menyatakan bahwa maslahat tersebut substansi atau genus-nya dinyatakan oleh dalil tertentu adalah pandangan yang batil, sehingga tidak layak dijadikan sebagai dalil syara’.

Kedua, bahwa Mashâlih Mursalah adalah kemaslahatan yang mereka syaratkan sebagai kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh nash yang mengakuinya, baik secara substantial maupun genusitasnya. Syarat mereka, bahwa kemaslahatan tersebut tidak dinyatakan oleh dalil syara’ tertentu, selain bisa difahami dari maqâshid as-syarî’ah sebenarnya telah cukup untuk menggugurkannya.

Sebab, dengan tidak dinyatakan oleh dalil yang mengukuhkannya, sudah cukup untuk menggugurkannya. Karena hukum yang hendak diambil adalah hukum syara’, bukan hukum akal, maka penilaian syar’i dan tidaknya harus dibuktikan dengan dalil yang dibawa oleh wahyu, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah. Sementara syarat di atas sudah cukup untuk menafikan ketidaksyar’iyan Mashâlih Mursalah.

Mengenai maqâshid as-syarî’ah yang dijadikan pijakan Mashâlih Mursalah, sejatinya maqâshid as-syarî’ah bukanlah nash yang bisa dijadikan pijakan pemahaman tertentu, sehingga apa yang difahami dari maqâshid as-syarî’ah tersebut bisa disebut sebagai dalil.

Justru apa yang difahami dari maqâshid as-syarî’ah tidak mempunyai nilai dalam menarik kesimpulan hukum syara’. Sementara, jika yang dimaksud dengan maqâshid as-syarî’ah itu adalah apa yang ditunjukkan oleh nash, seperti keharaman zina, mencuri, membunuh dan sebagainya, sejatinya itu bukanlah maqâshid as-syarî’ah, namun secara substansial merupakan hukum syara’.

Dengan demikian, menganggap apa yang difahami dari maqâshid as-syarî’ah itu sebagai dalil syara’ jelas batil. Dan, jika yang dimaksud dengan maqâshid as-syarî’ah itu adalah hikmah syariat, yang substansinya sebagai rahmat bagi seluruh alam, sejatinya itu adalah hikmah, bukan ‘illat. Karena hikmah itu bisa terwujud, dan bisa tidak. Karena itu, ia tidak bisa dijadikan pijkan, sebab bisa meleset.

Baca Juga:

  1. Syariat Umat Terdahulu Sebagai Dalil Syara
  2. Mazhab Sahabat Sebagai Dalil Syara
  3. Istihsan Sebagai Dalil Syara

 

Catatan Kaki

[1] Ibn Qudâmah, Rawdhah, hal. 148.

[2] Ibn Qudâmah, Ibid, hal. 149; Al-Amidi, al-Ihkâm, Juz IV, hal. 160; Abdullâh, al-Wâdhih, hal. 150-152; Hâfidh, aysîr, hal. 305-306.

[3] Al-Râzi, al-Mahshûl, Juz II, hal. 230; Hâfidh, Taysîr, hal. 306.

[39] Ibn Qudâmah, Ibid, hal. 149.

[4] Ibid, hal. 149.

[5] Ad-Da’ûr, ar-Radd ‘Alâ Muftarayât, hal. 28.

[6] Ibn Qudâmah, Op. Cit., hal. 149.

[7] Al-Amidi, al-Ihkâm, Juz IV, hal. 160.

[8] Abdullâh, al-Wâdhih, hal. 163.

[9] Ad-Da’ûr, Op. Cit., hal. 28.

[10] ‘Ali as-Sâyis, Târîkh al-Fiqh al-Islâmi, hal. 183; Abdullâh, Ibid, hal. 163.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.