Pengertian Hukum Taklifi dalam Ilmu Ushul Fiqhi

Pengertian Hukum Taklifi dalam Ilmu Ushul Fiqhi

Tongkrongan Islami – Hukum Taklifi adalah Seruan Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik yang berkaitan dengan tuntutan (iqtidhâ’) maupun pilihan (takhyîr) adalah seruan yang menjelaskan hukum-hukum perbuatan manusia, dan itulah yang disebut dengan khithâb at-taklîf.

Sebelum menjelaskan tuntutan (iqtidhâ’) dan pilihan (takhyîr), karena keduanya merupakan bentuk perintah (al-amr), maka makna asal perintah (al-amr) tersebut harus dijelaskan. Disamping itu, karena keduanya juga berkaitan dengan perbuatan manusia, sementara perbuatan juga akan selalu terkait dengan benda, maka ketentuan dasar mengenai perbuatan dan benda tersebut juga harus diterangkan.

Mengenai makna asal perintah (al-amr), kalangan ulama’ ushul fiqih telah berbeda pendapat; ada yang mengatakan wajib, sunah dan mubah. Masing-masing kemudian mendukung pandangannya dengan dalil-dalil tertentu. Namun yang jelas, bahwa makna asal perintah (al-amr) harus dikembalikan kepada ketentuan bahasa, sebab syariat tidak pernah memberikan batasan dan deskripsi kepadanya, sehingga untuk memahami maknanya harus terikat dengan apa yang dikemukakan oleh bahasa.

Perintah (al-amr), sebagaimana yang digunakan dalam bahasa Arab, makna dasarnya adalah tuntutan (at-thalab). Indikator (qarînah)-lah yang menjelaskan ragam perintah (al-amr) tersebut, baik tegas (jazm), tidak tegas (ghayr jazm) atau pilihan (takhyîr).

Sementara hukum asal perbuatan manusia (ashl hukm al-fi’l) adalah terikat dengan hukum syara’. Sebab, bagi kaum Muslim standar perbuatannya adalah perintah dan larangan Allah.

Allah mewajibkan setiap Muslim untuk mengkaji setiap amal yang dilakukannya, dan mengetahui hukum syara’ tentang perbuatan yang hendak dilakukannya. Sebab, Allah SWT. akan meminta pertanggungjawabannya. Allah berfirman:

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ~ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Advertisement
Loading...

Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu (QS. al-Hijr [15]: 92-93).

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْءَانٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ

Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari al- Qur’an dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. (QS. Yûnus [10]: 61).

Konotasi frasa: Kunnâ ‘alaykum syuhûd[an] adalah Allah akan menghitung dan meminta pertanggungjawaban seluruh perbuatan mereka. Rasulullah saw. juga telah menjelaskan kewajiban setiap perbuatan untuk terikat dengan hukum Allah. Sabda beliau:

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Siapa saja yang mengada-adakan dalam urusan (agama) kami ini, sesuatu yang tidak ada (tuntunan) darinya, maka pasti tertolak (HR. Bukhâri dan Muslim).

Disamping itu, Rasulullah saw. sering ditanya tentang hukum perbuatan tertentu, beliau selalu menunggu datangnya wahyu, dan tidak pernah langsung menjelaskan apa yang belum dijelaskan oleh wahyu.

Karena itu, bisa disimpulkan bahwa hukum asal perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum syara’, dan karenanya setiap Muslim wajib mengetahui hukum syara’ mengenai setiap perbuatannya sebelum melakukannya, baik wajib, haram, sunah, makruh maupun mubah, seperti yang akan dijelaskan kemudian.[14]

Sementara hukum asal benda (ashl hukm al-asyyâ’) berbeda dengan hukum perbuatan. Benda (al-asyyâ’) adalah sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk melakukan perbuatan, sedangkan perbuatan (al-af’âl) adalah apa yang dilakukan oleh manusia, seperti tasharruf (aktivitas timbal-balik) lisan maupun perbuatan, dalam rangka memenuhi kebutuhanya. Benda (al-asyyâ’) harus mempunyai hukum, sebagaimana perbuatan.

Hanya saja, nash-nash syara’ yang menjelaskan hukum benda (al-asyyâ’) berbeda dengan hukum perbuatan (al-af’âl). Siapa saja yang menganalisis nash-nash syara’ yang berkaitan dengan benda (al-asyyâ’), akan melihat bahwa syara’ hanya memberikan sifat halal dan haram kepada benda (al-asyyâ’), dan tidak memberikan hukum wajib, haram, sunah dan makruh.[15] Dari sini, bisa disimpulkan bahwa hukum asal benda adalah mubah (halal), selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Baca Juga: Mengenal Hukum wadh’i dalam Ushul Fiqih

Adapun dalam konteks khithâb yang berkaitan dengan tuntutan (iqtidhâ’) dan pilihan (takhyîr), atau yang disebut dengan seruan taklîf, maka hukum syara’ bisa diklafisikasikan menjadi lima:

  1. Wajib atau Fardhu
  2. Sunnah atau Mandûb
  3. Haram
  4. Makruh
  5. Mubah
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here