Pengertian Wajib dalam Islam (Fardhu)

Pengertian Wajib dalam Islam

Tongkrongan Islami – Wajib dan fardhu adalah dua istilah dengan konotasi yang sama. Keduanya adalah bentuk sinonim (mutarâdif). Sementara apa yang dikatakan oleh sebagian mujtahid, di antaranya para pengikut mazhab Hanafi, bahwa fardhu adalah apa yang ditetapkan dengan dalil qath’î sedangkan wajib adalah apa yang ditetapkan dengan dalil zhannî,[16] sebenarnya secara syar’i dan kebahasaan, tidak ada bukti yang bisa menunjukkan perbedaan antarkeduanya.

Kenyataan yang sebenarnya adalah, bahwa wajib atau fardhu adalah apa yang dituntut oleh Allah secara tegas, baik yang ditetapkan berdasarkan dalil qath’î maupun dhannî. Sedangkan menurut Jumhur, wajib atau fardhu adalah apa yang dituntut oleh Allah untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tegas, juga apa yang pelakunya akan diganjar dan dipuji, dan demikian sebalinya.[17] Contohnya, seperti kewajiban jihad. Dalil kasus tersebut adalah:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. at-Taubah [9]: 29).

Ayat ini memerintahkan jihad dengan lafadz: Qâtilû (perangilah). Perintah tersebut hukumnya wajib, karena ada indikator yang memastikan kewajibannya, yaitu: Illâ tanfirû yu’adzdzibkum ‘adzâb[an] alîm[an] (jika tidak berangkat, maka kalian akan diazab dengan adzab yang sangat pedih) (QS. 9: 39).

Wajib dan fardhu ini bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek yang berbeda; ada yang berkaitan dengan pelaksanaannya, ukuran dan ketentuannya, ketertentuan dan ketidaktertentuannya, serta berkaitan dengan apa yang dibebankannya, sebagai berikut:

1. Dari aspek pelaksanaannya, hukum wajib dan fardhu tersebut bisa dibedakan menjadi:

1) Muthlaq (tidak terikat), yaitu apa yang dituntut oleh pembuat syariat agar dikerjakan dengan tuntutan yang tegas, tanpa harus terikat dengan waktu tertentu, seperti mengganti puasa Ramadhan bagi orang yang tidak berpuasa karena udzur yang dibenarkan oleh syariat, baik karena sakit maupun bepergian. Orang tersebut bisa mengganti kapan saja, sesukanya, tanpa harus terikat dengan tahun tertentu. Contoh lain, seperti kafarat dan nadzar secara mutlak, misalnya, bisa dibayar langsung atau ditangguhkan pada waktu yang dikehendakinya.

2) Muqayyad (terikat), yaitu apa yang dituntut oleh pembuat syariat agar dikerjakan dengan tuntutan yang tegas, sementara waktunya ditentukan. Misalnya, shalat lima waktu, puasa Ramadhan dan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah tersebut masing-masing terikat dengan waktu, sehingga seorang mukallaf yang terkena kewajiban tersebut akan berdosa jika mengerjakannya di luar waktunya.

(1) Muwassa’ (longgar), yaitu kewajiban yang waktu pelaksanaannya longgar. Contohnya, shalat Isya’, bisa dikerjakan di awal maupun di pertengahan malam.

(2) Mudhayyaq (sempit), yaitu kewajiban yang waktu pelaksanaannya sempir, tidak bisa dipilih antara awal atau pertengahan. Misalnya, puasa Ramadhan, waktunya tetap mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari. Waktunya tidak bisa digeser.

2. Dari aspek keterukurannya, wajib dan fardhu tersebut bisa diklasifikasikan menjadi:

1) Muhaddad al-Miqdâr (dengan ukuran tertentu), yaitu apa yang dituntut oleh pembuat syariat agar dikerjakan dengan tuntutan yang tegas, disertai dengan kadar tertentu, seperti membayat zakat, diyat dan jumlah rakaat shalat fardhu. Maka, seorang mukallaf tidak akan terbebas dari kewajiban tersebut kecuali dengan menunaikannya berdasarkan bentuk dan ukuran yang telah ditetapkan oleh pembuat syariat.

2) Ghayr Muhaddat al-Miqdâr (dengan tanpa ukuran tertentu), yaitu apa yang dituntut oleh pembuat syariat agar dikerjakan dengan tuntutan yang tegas, tanpa disertai kadar tertentu, seperti membelanjakan harta di jalan Allah, nafkah wajib kepada isteri dan anak. Dalam hal ini, syariat telah menyerahkan ukurannya kepada kemampuan seorang mukallaf, dan sesuai dengan ukuran kelayakan di tengah masyarakat.

3. Dari aspek substansi (ayniyyah)-nya, wajib dan fardhu tersebut bisa diklasifikasikan menjadi:

1) Mu’ayyan, yaitu apa yang dituntut oleh pembuat syariat agar ayn (substansi)-nya dikerjakan dengan tuntutan yang tegas, tanpa disertai pilihan yang bisa dipilih oleh seorang mukallaf, seperti shalat; shalat tidak akan gugur dari seorang mukallaf, kecuali zatnya dilaksanakan. Maka, membaca al-Qur’an atau berpuasa tidak akan bisa menggugurkan kewajiban tersebut.

2) Ghayr Mu’ayyan, yaitu apa yang dituntut oleh pembuat syariat agar dikerjakan dengan tuntutan yang tegas, disertai pilihan bagi seorang mukallaf untuk menentukan mana substansi kewajiban yang dikerjakannya. Misalnya, kafarat untuk sumpah, bagi orang yang wajib membayar kafarat, bisa memilih antara memberi makan 10 orang miskin, atau pakaian mereka, atau memerdekakan budak. Ini bagi yang mampu, sedangkan bagi yang tidak mampu, bisa melakukan puasa 3 hari.

4. Dari aspek subyek yang terkena tanggung jawab, wajib dan fardhu tersebut bisa diklasifikasikan menjadi:

1) ‘Ayn (perkepala), yaitu apa yang dituntut oleh pembuat syariat agar dikerjakan oleh setiap mukallaf dengan tuntutan yang tegas, karena itu apa yang dilakukan oleh seseorang tidak bisa menggugurkan kewajiban orang lain. Contohnya seperti shalat, puasa Ramadhan, menunaikan janji, zakat dan sebagainya.

2) Kifâyah (kolektif), yaitu apa yang dituntut oleh pembuat syariat agar dikerjakan oleh sejumlah orang mukallaf dengan tuntutan yang tegas; jika telah dikerjakan oleh sebagian, maka kewajiban tersebut gugur dari pundak yang lain, dan mereka sudah tidak berdosa. Kecuali jika kewajiban tersebut belum berhasil direalisasikan, maka dosanya akan menimpa semua orang mukallaf.

Contohnya jihad, mengemban dakwah Islam untuk mendirikan Khilafah Islam, mendirikan industri berat dan sains yang dibutuhkan oleh ummat, serta menyiapkan kekuatan yang dibutuhkan untuk menakut-nakuti musuh.

5. Dari aspek substantifnya, wajib dan fardhu tersebut juga bisa diklasifikasikan menjadi:

1) Wajib Lidzâtihi (substansial), yaitu apa yang dituntut untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tegas, karena substansinya. Misalnya shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain.

2) Wajib Lighayrihi (aksidental), yaitu apa yang dituntut untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tegas, bukan karena substansinya, namun karena faktor eksternal, ketika ia menjadi sarana yang bisa menyempurnakan kewajiban substantif. Misalnya firman Allah:

فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Maka basuhlah wajah kamu dan kedua tangan kamu hingga ke siku-siku (QS. al-Mâidah [5]: 6).Lafadz: Ilâ al-marâfiq (hingga ke siku-siku) mempunyai kontasi terbalik (mafhûm mukhâlafah), bahwa kurang dari siku-siku hukumnya tidak sah, berarti minimal sampai siku-siku. Tetapi karena itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan membasuh lebih dari batas siku-siku, sehingga sikunya terkena basuhan, maka hukum membasuh “lebih dari batas siku-siku” tersebut menjadi wajib. Dalam konteks ini, berlakulah hukum kullî berikut ini:

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tadi menjadi wajib.[18]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.